Dianggap Nabrak UU Tentang Desa, Perda Pemkab Kediri Diuji Materi ke MA

Konpers

Perwakilan Kades Kabupaten Kediri, Advokad dari Kantor Hukum DR Susianto and Partners,  Relawan SB dan Tanda Terima Uji Materi ke MAkkan keterangan

Kediri (Sergap) – Para Kepala Desa (Kades) di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri mulai unjuk gigi. Diwaliki oleh 7 orang sejawatnya, yaitu para Kades dari Desa Sambirejo, Sumber Kepuh, Panjer, Nanggungan, Sambirombyong dan Kayen Kidul, mereka mengajukan Uji Materi (Judicial Review) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri yang menurut mereka bermasalah.

Perda yang dimaksud adalah Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. “Judicial review kami anggap penting untuk menghindari campur tangan pihak lain yang mengebiri kewenangan dan hak kades,” kata Sugeng Widodo, Kades Sambirejo di depan puluhan wartawan di sebuah Rumah Makan Padang di Kota Kediri, Senin siang (30/04/2018).

Kades Sugeng Widodo juga menilai, bahwa Perda tersebut cacat hukum karena bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Kami berharap dengan judicial review ini, maka rekrutmen dan pengangkatan perangkat desa dikembalikan lagi kewenangannya kepada kades. Sehingga tidak menimbulkan konflik seperti yang terjadi saat ini. Di mana dalam pelaksanaan gelombang pertama terjadi carut-marut,” kata Sugeng Widodo menambahkan.

Sementara itu Muhammad Wahid Hasyim, SH dari Kantor Hukum DR. Susianto and Partner menjelaskan, bahwa permohonan Uji Materi itu didaftarkan ke MA pada Kamis, 26 April 2018. “Surat permohonan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung RI dan diterima Kasi Penelaah Sengketa Pajak, Heri Sunaryo, SH. Kami juga telah membayarkan biaya kepaniteraan,” kata Hasyim sambil menunjukkan Tanda Bukti Pembayaran dan Penerimaan Berkas Perkara HUM.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Hasyim, bahwa yang akan dimohonkan pengujian adalah Pasal 9 Ayat (1) dan (2), Pasal 11 dan Pasal 23 pada Perda Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017. “Kami berpendapat bahwa Perda tersebut justru mengebiri kewenangan Kepala Desa dalam hal mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa. Bertentangan dengan pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Tentang Desa, di mana jelas sekali disebut bahwa Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa”, kata Hasyim menjelaskan.

Sebagaimana diketahui, kegalauan para Kepala Desa ini kemudian difasilitasi oleh Relawan Slamet Budiono (SB). Sehingga berujung pada sebuah upaya Uji Materi Perda Kabupaten Kediri yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat ini.

Bahkan Satuan Reskrim Polres Kabupaten Kediri dikabarkan juga telah melakukan penyelidikan terhadap permasalahan ini. Walaupun belum terdengar lagi tindak lanjutnya. (budi/tekaer)

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s