Misteri PK Sony Sandra yang Serba Tertutup

sidang tertutup oke

Sidang PK perdana Sony Sandra tertutup untuk umum dengan alasan, sidang kasus asusila.

Kediri (Sergap) – Sony Sandra, terpidana 13 tahun penjara dan denda Rp.250 juta yang sudah dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Agung (MA), melakukan upaya hukum luar biasa. Pengusaha kontraktor besar dari Kediri ini, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas Kasus Pedofilia, di mana dia sebagai terdakwa tunggal telah telah dijatuhi vonis yang mempunyai kekuatan hukum tetap (incrach).

Kemudian Sony Sandra yang sudah berstatus narapidana ini, mengaku telah menemukan bukti baru (novum). Hal ini dijelaskan oleh penasehat hukumnya Eko Budiono, SH, MH saat dikonfirmasi para wartawan, usai sidang PK pertama yang berlangsung tertutup, Kamis (19/10/2017).

“Tadi agendanya (sidang PK) pembacaan PKnya. Sesuai dengan KUHAP pasal 263, ayat (1) ada hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali,” kata Eko menjelaskan. Menjawab pertanyaan, Eko menjawab bahwa pengajuan PK ini pada intinya telah terjadi kekhilafan hakim pada saat persidangan pidana yang lalu. Eko juga mengatakan ada beberapa novum dan saksi yang akan diajukan pihak pemohon banding.

Sementara itu, Sigit Artanto, SH salah satu jaksa yang ditugaskan dalam Sidang PK usai sidang juga menjelaskan bahwa salah satu novum yang digunakan oleh pemohon adalah sejumlah surat-surat pernyataan para korban yang dibuat di sebuah kantor notaris.

“Surat pernyataan itu dari para korban yang isinya menyatakan bahwa apa yang terjadi di persidangan itu tidak benar,” kata Sigit menjelaskan. Dijelaskan pula, Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam sidang ini sudah membacakan kontra memori agar Mahkamah Agung menolak permohonan PK ini.

Dari penjelasan dua pihak tersebut ada kesan sangat membatasi penjelasan ke publik dengan dalih sidang perdana dinyatakan oleh Hakim Ketua Majelis tertutup untuk umum dengan alasan bahwa sidang ini sidang kasus asusila. Padahal sidang pertama acaranya hanya pembacaan permohonan PK pemohon dan pembacaan kontra memori sebagai jawabannya.

Bahkan para pihak, baik itu penasehat hukum dan jaksa maupun pengadilan terkesan sekali irit bicara tentang novum yang menjadi perihal penting dalam persidangan PK ini. Dari sumber yang dapat dipercaya, ada 8 bukti baru/novum yang diajukan sebagian besar adalah surat-surat pernyataan para korban yang isinya antara kurang lebih adalah membantah persidangan di Pengadilan Negeri Kota Kediri pada sekitar bulan April-Mei 2016 yang lalu.

Kecil kemungkinannya isi surat itu menerangkan tentang misalnya proses persetubuhan dan yang sejenisnya. Sehingga ukuran tertutup karena kasusnya asusila menjadi sangat tidak jelas.

Mencoba untuk mencari kejelasan, Tabloid Sergap berusaha untuk menemui Humas PN Kota Kediri, Dwi Hananta, SH, MH, Selasa (24/10/2017). Setelah mengisi buku tamu dan dibawa ke ruanganya oleh petugas piket, Dwi Hananta menolak untuk ditemui.

“Pak Dwi Hananta masih akan sidang lagi,”, kata Ade Irawan petugas piket tersebut menyampaikan alasan Humas PN Kota Kediri tersebut enggan memberikan konfirmasinya.

Lengkap sudah. Sidang PK dengan pemohon pengusaha kelas kakap Kediri ini menjadi sidang peradilan yang penuh misteri, karena keengganan para aparat penegak hukum yang menanganinya dalam menerapkan transparasi kepada publik yang punya hak untuk mengetahui proses terciptanya keadilan di peradilan, khususnya di Pengadilan Negeri Kota Kediri. (Tkr)

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s