Amien Djoenaedi Terancam Digugat Lembaga Perlindungan Konsumen

amin foto berita

Drs. Amien Djoenaedi, MBA (kiri) dan Bambang Sugeng Irianto

Kediri (Sergap) – Pengosongan paksa (eksekusi) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri (PN Kota Kediri) hampir 2 tahun yang lalu, tampaknya akan berbuntut panjang.

Hal ini dikarenakan, Bambang Sugeng Irianto, Pimpinan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Integritas Profesional (LPKSM Inprof), ternyata adalah penyewa dua bangunan yang kemudian dieksekusi tersebut.

Perjanjian sewa itu diteken oleh Bambang selaku penyewa dan Wendy Saputra serta isterinya pada tanggal 13 Juni 2015. Kedua belah pihak sepakat sewa-menyewa akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2020.

Perjanjian sewa-menyewa ini berlaku untuk dua bangunan milik Wendy Saputra, yaitu di Kelurahan Banjaran Kota Kediri dan di Jalan Patimura, Kelurahan Setonopande, Kota Kediri. Dua bangunan yang pada tanggal 16 Juni 2015 telah diperintahkan oleh Wakil Ketua PN Kota Kediri untuk dieksekusi.

Surat Perintah Sita Eksekusi Wakil Ketua PN Kota Kediri, Purnomo Amin Tjahjo, SH tersebut bernomor : 06/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr, tertanggal 05 Juni 2015, yang dimohonkan oleh Drs. Amien Djoenaedi, MBA, melalui Kuasa Hukumnya Emi Puasa Handayani, SH, MH dan Rinni Puspita Sari, SH, MH.

Menurut Bambang, Surat Perintah Eksekusi itu telah melanggar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Buku II Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, pasal 19 yang tertulis : “ Orang yang menyewa tanah/tanah dan rumah tersebut, sebelum dilakukan penyitaan, baik sita jaminan atau sita eksekutorial seperti tersebut dalam pasal-pasal tersebut di atas, tidak terkena sanksi termaksud. Untuk dapat menguasai menguasai tanah/rumah yang dibeli lelang, pembeli lelang harus menunggu sampai masa sewa habis”

“Aturannya jelas sekali, harus menunggu sewa kontraknya habis, tapi entah mengapa Wakil Ketua PN Kota Kediri tetap saja menerbitkan Surat Perintah Eksekusi. Menurut saya Wakil Ketua Purnomo Amin Tjahjo telah melanggar aturan yang dikeluarkan peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung”, kata Bambang saat ditemui di rumahnya Senin (06/03/2017).

Dikarenakan merasa dirugikan, maka Bambang akan segera melakukan gugatan terhadap dikeluarkannya Surat Perintah Sita Eksekusi Wakil Ketua PN Kota Kediri saat itu, Purnomo Amin Tjahjo, SH tersebut

Sementara itu Drs. Amien Djoenaedi, MBA yang merupakan boss perusahaan produsen obat PT Afi Farma, melalui kuasa hukumnya Emi Puasa Handayani, SH, MH mengatakan bahwa Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Bambang Sugeng Irianto dan Wendy Saputra itu sudah ditunjukkan sebelum sita eksekusi dilaksanakan dan PN Kota Kediri tetap saja melakukan eksekusi.

“Saya punya copy surat sewa menyewa itu dan sudah ditunjukkan sebelum dilaksanakan eksekusi. Nyatanya eksekusi tetap dapat dilaksanakan”, kata Emi melalui telpon Senin 06/03/2017).

Menelusuri “gejala aneh” ini, maka Tabloid Sergap mencoba mencari jawabannya, ke Pengadilan Negeri Kota Kediri, Selasa, 07 Maret 2017. Sayangnya Purnomo Amin Tjahjo, SH, sudah tidak lagi bertugas di pengadilan negeri ini.

No Comment

Konfirmasi diberikan oleh Humas PN Kota Kediri, Dwi Hananta. Sayangnya lagi, Hakim muda usia ini, lebih memilih untuk tidak menjawab (no comment), terhadap Surat Perintah Eksekusi yang dikeluarkan oleh Purnomo Amin Tjahjo, SH.

purnomo dan hananta

Purnomo Amin Tjahjo, SH (kiri) dan Dwi Hananta, SH

Saat ditanya lebih lanjut tentang apakah Surat Perintah Eksekusi tersebut tidak melanggar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Buku II Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, utamanya pasal 19, Dwi Hananta memilih untuk tidak berkomentar.

“Secara normatif sesuai dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung, itu (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Buku II Edisi 2007) kedudukan hukumnya sebagai petunjuk dari Mahkamah Agung untuk peradilan-peradilan di bawahnya. Mengenai pelaksanaannya oleh Wakil Ketua Pengadilan yang lalu itu bertentangan atau tidak, saya no comment”, kata Dwi Hananta di ruang kerjanya.

Di akhir perbincangan Dwi Hananta, mempersilahkan jika ada pihak yang merasa dirugikan akibat dari Surat Perintah Eksekusi yang dikeluarkan oleh Purnomo Amin Tjahjo, SH, untuk melakukan gugatan. “Silahkan melakukan gugatan, karena itu merupakan hak dari semua warga negara,” katanya menegaskan. (tekaer)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s