Dilapori Warga RW 5 Semampir, Dewan Akan Panggil Walikota

lapor-ke-dewan-oke

Perwakilan Warga RW 5 Kelurahan Semampir Kota Kediri saat menghadap dewan (sur)

Kediri (Sergap) – Warga RW 5 Kelurahan Semampir, Kota Kediri hari ini Jumat (02/12/2012) kembali berupaya menolak keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri untuk menggusur sekitar 200 orang warga yang tinggal di lahan bekas kompleks pemakaman Tionghwa, nanti pada tanggal 10 Desember 2016.

Bahkan warga sudah menerima Surat Peringatan (SP) 1 yang ditandatangani oleh Sekkota Kediri Budi Sunu Herlambang. Rencananya, Pemkot akan segera melayangkan SP 2 bagi warga dalam waktu dekat.

Keresahan luar biasa tentu saja melanda warga RW 5 Kelurahan yang telah tinggal berkeluarga dan beranak cucu selama lebih dari 20 tahun itu. Hal inilah yang kemudian, setelah melakukan unjuk rasa pada pada tanggal 22 Nopember 2016, selanjutya warga mendatangi wakilnya di DPRD Kota Kediri untuk mengadukan nasibnya.

“Warga sudah menerima Surat Peringatan (SP) 1 yang ditandatangani oleh Sekkota Kediri Budi Sunu Herlambang dan rencananya, Pemkot akan segera melayangkan SP 2 bagi warga dalam waktu dekat”, kata Hermanto dari Kantor Hukum Herman’s and Partners, kuasa Warga RW 5 menjelaskan saat berdialog dengan para wakil rakyat Kota Kediri.

Ditambahkan oleh Hermanto, bahwa saat ini lahan tersebut masih dalam sengketa hukum di PTUN Jatim maupun Pengadilan Negeri Kota Kediri. Selanjutnya, Hermanto mengatakan agar DRPD Kota Kediri meminta Pemkot Kediri untuk menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan.

“Saya meminta Pemkot Kediri menahan diri dulu untuk melakukan penggusuran pada tgl 10 Desember mendatang, karena belum ada hukum inkracht (kekuatan hukum tetap),” kata Muharto di hadapan Ketua DPRD Kota Kediri, Kholifi Yunon yang didampingi oleh anggota dewan lainnya, yaitu Reza Darmawan, Yudi Ayubchan dan Harianto.

“Kami mohon dewan memberikan arahan untuk Pemkot dan memberikan solusi terkait polemik yang terjadi saat ini , kalau bisa diagendakan hearing sebelum tanggal 10 Desember nanti,” kata Hermanto menyampaikan aspirasi warga.

Akhirnya dewan menyepakati akan melakukan hearing dengan Pemkot pada tanggal 5 Desember 2016. Disepakati pula bahwa hearing dengan pihak eksekutif itu akan dipimpin oleh Ketua Komisi A, Harianto.

Kholifi Yunon, Ketua DPRD Kota Kediri juga menjelaskan bahwa tujuan hearing tersebut adalah agar masalah ini cepat selesai. “Kami anggota dewan akan mempertemukan dengan pihak Eksekutif agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Kami juga upayakan agar Walikota bisa hadir dalam hearing tersebut,” kata Kolifi Yunon menjelaskan. (Sur/Tekaer)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s