Kejari Ngasem Menuntut 14 Tahun dan Menolak Pembelaan Sony Sandra

Sidang SS Replik

Sidang Kasus Phedofilia terdakwa Sony Sandra, dengan agenda pembacaan replik di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Senin 09 Mei 2016

Kediri (Sergap) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri telah menuntut terdakwa Sony Sandra hukuman penjara 14 tahun dan hukuman denda Rp300 juta, subsider 6 bulan kurungan. Selanjutnya Kejari Ngasem juga menolak mentah-mentah nota pembelaan yang dilakukan oleh tim penasehat hukum pengusaha kontraktor besar ini.

“Pada garis besarnya, kami melolak pembelaan dari tim penasehat hukum terdakwa. Kemarin tim penasehat hukum terdakwa mengatakan bahwa unsur dakwaan kami tidak terpenuhi. Jadi pada hari ini tadi, kami sampaikan dengan tegas bahwa unsur-unsur dakwaan kami telah terpenuhi dan disertai dengan argumen-argumen yuridis yang kuat’” kata Priyo Wicaksono, SH salah satu tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ngasem, kepada wartawan usai sidang hari Senin (09/05/2016).

Priyo juga menyatakan keheranannya terhadap pendapat tim penasehat hukum Sony Sandra, yang mengatakan bahwa kasus phedofilia ini seharusnya jaksa menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 287, bukan UU Perlindungan Anak (UUPA) pasal 81 dan pasal 82.

Pasal 287 ayat (1) pada KUHP bunyinya, “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Sedangkan Pasal 81 ayat (1) UUPA, bunyinya, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pasal yang sama ayat (2)nya berbunyi, “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pada pasal 82 tertulis, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Terkait pasal-pasal dalam UUPA tersebut di atas JPU Priyo Wicaksono dengan tegas mengatakan, bahwa unsur-unsurnya telah terpenuhi secara materiil.

“Unsur setiap orang terpenuhi, dengan sengaja terpenuhi. Tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk sifatnya alternatif yang dalam penerapannya cukup salah satunya terpenuhi. Dalam persidangan tampak nyata sekali unsur membujuknya terpenuhi, perbuatan materiilnya dilakukan oleh terdakwa dan sudah kami tuangkan dalam tuntutan kami,” kata Priyo menjelaskan.

Ditemui secara terpisah, Agus Manfalutfi, salah satu tim penasehat hukum Sony Sandra mengatakan bahwa pihaknya akan menjawab replik (jawaban jaksa atas pembelaan terdakwa) ini, nanti pada sidang berikutnya hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016.

“Kami akan menjawab replik ini pada sidang berikutnya,” kata Advokad yang juga dosen di Universitas Islam Kadiri ini kepada Tabloid Sergap. (Tkr)

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s