Diduga Menyalahgunakan Jabatan, Pimpinan DPRD Dilaporkan ke Kejaksaan

lapor kejari oke

Danan Prabandaru menyerahkan laporan dan flashdisk berisi rekaman pembicaraan telpon kepada Bob Sulistian

Kediri (Sergap) – Advokad Danan Prabandaru, SH, MH selaku penerima kuasa dari Agustianto dan Khoirul Anam, melaporkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri Periode 2014-2019, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri, Selasa siang (22/03/2016).

Laporan tersebut terkait dengan penyalahgunaan wewenang jabatan dan anggota DPRD Kabupaten Kediri Periode 2015-2019, karena tidak membuat Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kediri.

Laporan tersebut diterima oleh Kepala Seksi Inteljen (Kasintel) Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, Bob Sulistian, SH di ruang kerjanya. Danan Prabandaru menyerahkan laporan tertulis, dengan lampiran 2 lembar. Selain itu advokad yang berkantor di Jalan Patiunus Nomor 10 Kota Kediri ini, juga menyerahkan sebuah flashdisk yang berisi rekaman telpon dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Kediri.

“Kami berharap Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, berkenan untuk menyelidiki kebenaran laporan klien kami tersebut,” kata Danan sambil menyerahkan surat laporan dan flashdisk.

“Kami akan sampaikan laporan ini kepada atasan, untuk mendapatkan petunjuk tentang tindak lanjutnya”, kata Bob Sulistian, setelah menandatangani tanda bukti penerimaan laporan.

Usai memberikan laporannya, kepada wartawan Danan Prabandaru menjelaskan bahwa, dugaan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Anggota DPRD Periode 2014-2019 ini, berawal dari keengganan Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri memenuhi permintaan Gabungan 17 LSM dan Ormas yang menamakan dirinya Aliasi LSM dan Ormas Kabupaten Kediri (Aloka), agar DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan pelaksanaan Pilbup Kediri 2015. (Baca : Berpotensi Cacat Hukum, Gabungan LSM dan Ormas Tolak Pelantikan Bupati dan Wabup Kediri Terpilih)

Kemudian pada tanggal 29 Pebruari 2016 Aloka menyampaikan permintaan RDP terkait Pilbup 2015 yang diterima oleh Komisi A DPRD Kabupaten Kediri. Permintaan tersebut ditolak secara tertulis oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri pada tanggal 10 Maret 2016, dengan alasan materi RDP tersebut, masih menjadi obyek sengketa di pengadilan oleh beberapa pihak. (Baca : Dewan Akan Panggil KPU dan Panwas Kabupaten Kediri)

Tidak puas atas jawaban itu kemudian Aloka berkirim surat tertanggal 14 Maret 2016, yang isinya meminta jawaban atas surat tertanggal 8 Maret 2016, perihalnya Rekomendasi Penundaan Pelantikan Bupati dan wakil Bupati Kediri Hasil Pilkada Serentak Tahun 2015.

Dalam surat ini Aloka juga meminta diagendakan kembali pertemuan antara Pimpinan DPRD dan Ketua Komisi A dengan Aloka, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 pukul 12.00 WIB di kantor DPRD Kabupaten Kediri. (Baca : Akhirnya, Kantor DPRD Kabupaten Kediri Disegel Rakyat)

Surat Aloka ini dibalas oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri, melalui surat tertanggal 21 Maret 2016, yang pada pokoknya menolak semua permintaan Aloka tanpa terkecuali. Surat yang ditandatangani, H. Sulkani (Ketua), Drs. H. Sentot Djamaludin (Wakil Ketua), Iskak, S.Ag (Wakil Ketua) dan Arief Junaidi, SH ini, menegaskan tidak dapat memfasilitasi permintaan Aloka dan mempersilahkan Aloka untuk mengikuti proses hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Merasa tidak mendapatkan pelayanan dari wakilnya di parlemen, kemudian Aloka mengadukan hal ini ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kediri. Namun ternyata BK DPRD Kabupaten Kediri belum mempunyai Peraturan Tata Beracara.

“Kami berpendapat, dengan tidak memiliki Peraturan Tata Beracara, maka BK DPRD Kabupaten Kediri telah lebih dari setahun melakukan kegiatan secara ilegal. Dan kami juga berpendapat yang patut diduga bersalah dalam hal ini adalah seluruh anggota dewan, terutama unsur pimpinan dewan,” kata Danan menjelaskan.

 

lapor kejari foto bareng

Foto bersama setelah melapor secara resmi. “Fiat justitia ruat coeleum”, hukum harus tetap ditegakkan, biarpun langit runtuh

Masih menurut Danan, kewajiban membuat Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan adalah tanggungjawab semua anggota dewan, dengan arahan pimpinan dewan. “Para anggota dewan tersebut bisa dipersalahkan, karena membiarkan saja semua ini terjadi dalam rentang waktu lebih dari setahun. Peraturan Tata Beracara ini adalah KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, red) nya BK. Dengan demikian, bisa jadi telah terjadi kegiatan tanpa payung hukum yang dibiayai uang negara dan berpotensi mengarah ke tindak pidana korupsi,” kata advokad anggota Peradi ini menerangkan.

Laporan sudah masuk secara resmi ke Kejari Ngasem Kabupaten Kediri. Bagaimana kelanjutannya, Tabloid Sergap akan menyajikannya untuk pembaca setianya. (Tkr)

One thought on “Diduga Menyalahgunakan Jabatan, Pimpinan DPRD Dilaporkan ke Kejaksaan

  1. Ping-balik: Kejaksaan Keluarkan Sprindik Dugaan Penyalahgunaan Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri | TABLOID SERGAP

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s