Kantor Bea dan Cukai Kediri, Siap Kendalikan Gratifikasi

sosialisasi gratifikasi

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.01/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementrian Keuangan. Pengusaha menandatangani MoU

Kediri (Sergap) – Kantor Bea dan Cukai Kediri mengadakan sosialisasi tentang Pengendalian Gratifikasi di jajaran Kementrian Keuangan pada Senin (16/12/2015) yang lalu, bertempat di Kantor Bea dan Cukai jalan Diponegoro Kota Kediri.

Sosialisasi ini dilaksanakan berdasarkan amanat UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi; UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pengawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi; PMK No. 20 6/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Menindaklanjuti perihal tersebut di atas, maka Menteri Keuangan menerbitkan lagi PMK No. 83/PMK.01/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementrian Keuangan. Terbentuknya aturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa di balik sifat awalnya yang cenderung netral, gratifikasi dapat mempunyai dampak negatif khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

Meskipun secara sosiologis pemberian/hadiah adalah sesuatu yang lumrah dan memiliki peran sebagai perekat sosial, namun karena mempunyai dampak negatif dan berpotensi disalahgunakan, maka diyakini bahwa jika budaya pemberian/penerimaan gratifikasi ini dapat dihentikan, hal ini akan meminimalkan bahkan menghilangkan tindak pidana korupsi (pemerasan dan suap).

Maka dari itu maka setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Gratifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Gratifikasi sesuai dengan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bungan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Sedangkan Pegawai Aparatur Sipil Kementerian Keuangan (Pegawai), adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan penyelenggara negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk pejabat/pegawai yang ditugaskan (diperbantukan atau dipekerjakan) pada organisasi atau institusi lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tegas dikatakan dalam PMK tersebut bahwa Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah jika diterima oleh pegawai, berhubungan dengan jabatannya, berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

“Laporan atas penerimaan gratifikasi dapat disampaikan di Unit Pelayanan dan Informasi (help desk) Pengendalian Gratifikasi yang berkedudukan di unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepatuhan internal pada, Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di masing-masing unit eselon I di lingkungan Kemenkeu” kata Kepala Bea dan Cukai Kediri, Turanto WS kepada Tabloid Sergap.

Dalam sosialisasi ini Kantor Bea dan Cukai Kediri mengundang semua pengusaha di wilayah kerjanya. Mulai dari yang besar seperti PT. Gudang Garam, Tbk hingga pabrik kecil kecil lainnya.

Sosialisasi ditindaklanjuti dengan penandatanganan, nota kesepahaman antara para pengusaha dan pihak Kantor Bea dan Cukai Kediri tentang pengendalian gratifikasi

“Kegiatan ini dilakukan untuk mengajak teman-teman pengusaha menjaga intergritas anti korupsi. Kegiatan anti korupsi itu tidak bisa hanya di lakukan oleh pemberi jasa dalam hal ini Kantor Bea Cukai Kediri, tapi juga harus ada partisipasi aktif dari penerima, pengguna jasa, pabrik-pabrik dan teman-teman pengusaha. Jadi janganlah menggoda. Kalaupun ada anggota kami (pegawai Bea dan Cukai) yang meminta, tolong laporkan”, pungkas Turanto WS. (Adv)

Penulis : Dicky Sugihato – Editor  : Tkr

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s