Ceroboh Bikin Status di Medsos, Bisa Tersangkut Kasus Pidana

media-sosial_2308Sergap (Nasional) – Salah membagikan kekesalan, terlebih menyangkut nama atau pihak tertentu bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Hal ini wajib diketahui masyarakat, khususnya mereka yang hobi berselancar di dunia maya melalui media sosial.

Pasalnya telah dikeluarkan Surat Edaran (SE) Kapolri tentang ujaran kebencian atau hate speech. Salah membagikan kekesalan, terlebih menyangkut nama atau pihak tertentu bisa dilaporkan ke pihak kepolisian.

“Kalau memang mau mengungkapkan kekesalan, gunakan saluran komunikasi yang terbatas dan bersifat personal,” ungkap Suprapto, Sosiolog Kriminal UGM, Selasa (3/11/2015).

Suprapto menanggapi SE tersebut sebagai usaha yang baik selama itu tidak membatasi kebebasan masyarakat dalam berekspresi. “Selama SE itu tidak membawa kita kembali ke zaman orde baru dimana kebebasan benar-benar dibredel, saya rasa tidak masalah,” imbuhnya.

Mengenai pro dan kontra dari masyarakat, di awal keluarnya SE tersebut, dianggapnya sebagai hal yang wajar. “Sekarang masyarakat harus pintar mengolah kata. Gunakan bahasa yang tidak menjatuhkan. Kalaupun ada tuduhan, harus disertai dengan bukti-bukti yang jelas,” ucap Suprapto .

Selain itu, perlu sebuah tuntunan untuk masyarakat agar tidak terjebak dalam SE tersebut. “Harus ada definisi dan konsep yang jelas tentang hujatan apa saja yang dilarang. Hal ini penting, karena di media sosial semuanya bebas berekspresi menyampaikan unek-uneknya,” pungkasnya.

Pendapat Suprapto tersebut diamini oleh Andin Rahmana, seorang pengamat media sosial. Peran Kapolri dalam memberikan contoh dan penjelasan secara gamblang sangat diperlukan. “Momentum keluarnya SE ini sangat tepat, yakni saat internet sedang bertumbuh. Literasi masyarakat juga masih rendah,” ujarnya.

Diperlukan pedoman atau panduan tentang poin poin yang boleh dan tidak boleh diungkapkan dalam media sosial. Baik itu berupa opini, kritik, hingga yang bisa digolongkan sebagai hujatan.

Kapolri resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait ujaran kebencian atau Hate Speech. SE yang ditandatangani Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 ini akan menjadi panduan bagi satuan kepolisian hingga ke tingkat polsek dalam kaitannya penegakan hukum yang menyangkut aktivitas berpendapat di muka umum, termasuk diantaranya aktivitas di Media Sosial.

Terutama yang bernada penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi serta menyebarkan berita bohong yang berpotensi memicu konflik sosial.

Disebutkan dalam SE bernomor SE/06/X/2015 ini, meliputi

  1. Penghinaan,
    2. Pencemaran nama baik,
    3. Penistaan,
    4. Perbuatan tidak menyenangkan,
    5. Memprovokasi,
    6. Menghasut,
    7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”.

Pada huruf (g) selanjutnya disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

  1. Suku,
    2. Agama,
    3. Aliran keagamaan,
    4. Keyakinan atau kepercayaan,
    5. Ras,
    6. Antargolongan,
    7. Warna kulit,
    8. Etnis,
    9. Gender,
    10. Kaum difabel,
    11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) selanjutnya disebutkan bahwa “ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

  1. Dalam orasi kegiatan kampanye,
    2. Spanduk atau banner,
    3. Jejaring media sosial,
    4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi),
    5. Ceramah keagamaan,
    6. Media massa cetak atau elektronik,
    7. Pamflet.

Pada huruf (i), disebutkan bahwa “dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”.

Kapolri Jendral Badrodin Haiti menyatakan, dengan adanya SE ini, ada kepastian hukum kemana warga akan mengadu jika dihujat atau ada provokasi di media sosial (medsos).

“Jika ada seseorang yang mendapatkan hujatan di media sosial, ke mana mereka akan mengadu. Mau diselesaikan sendiri atau dilaporkan polisi. Kan lebih bagus jika dilaporkan polisi,”katanya.

Menurut Kapolri, SE merupakan bagian dari usaha untuk menegakkan Hak Asasi. “Kami menghargai hak orang lain dan hak asasinya,” kata Badrodin usai mengikuti wisuda Prajurit Taruna dan Prajurit Bhayangkara Taruna (Prabhatar) di lapangan Saptamarga, Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Selasa (3/11/2015).

(Tkr-berbagai sumber)

UNDUH SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR : SE/06/X/2015 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s