BOS di Kabupaten Probolinggo Sudah Cair

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah pusat  yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah pusat yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Probolinggo (Sergap) – Dana dari Pemerintah Pusat berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Triwulan III sudah cair di Kabupaten Probolinggo. Ratusan Lembaga Pendidikan Dasar (setingkat SD dan SMP) dapat bernapas lega, setelah dana yang sangat dinanti-nantikan ini sempat terlambat pencairannya.

“Diharapkan cairnya dana BOS triwulan III itu bisa meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah, meskipun pencairannya agak terlambat dari jadwal yang ditentukan dan mudah-mudahan tidak mengganggu pelayanan pendidikan di sekolah,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten (Dindikkab) Probolinggo, Syamsul Huda, Sabtu (31/10/2015).

Dana BOS sebesar Rp23.862.450 itu diberikan kepada 836 lembaga pendidikan dengan total siswa sebanyak 111.765 siswa, dengan rincian Rp16.315.200.000 untuk 81.576 siswa yang tersebar di 641 lembaga SD dan Rp7.547.250.000 untuk 30.189 siswa yang tersebar di 195 lembaga SMP. “Dana BOS itu bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun,” kata Syamsul Huda menambahkan.

BOS tersebut digunakan untuk 13 item kegiatan, yaitu pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), kegiatan pembelajaran dan ektrakurikuler, ulangan dan ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah/rehabilitasi ringan.

Bantuan operasional sekolah juga dapat diperuntukkan pembayaran honorarium guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi guru, membantu peserta didik miskin, pembiayaan pengelolaan BOS, pembelian dan perawatan komputer dan biaya lain-lain asal berdasarkan kesepakatan rapat komite dan guru.

“Lembaga pendidikan di tingkat SD/MI tidak boleh menarik sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP), tapi sekolah boleh menerima sumbangan dari wali murid asal bukan atas permintaan sekolah. Dana BOS digunakan sesuai dengan peruntukkannya dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku”, kata Syamsul Huda menjelaskan.

Sekretaris Dindik Probolinggo ini sangat berharap, dana BOS itu bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Probolinggo. Pelayanan pendidikan dasar semakin baik, sehingga proses pelayanan pendidikan bisa berjalan lancar dan baik karena sudah dibantu biaya dari pemerintah pusat. (ivan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s