KPAI : Pencabulan Anak di Kediri, Massif, Terstruktur dan Sistematis

Ketua KPAI Asrorun Niam  saat bertemu dengan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar

Ketua KPAI Asrorun Niam saat bertemu dengan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar

Kediri (Sergap) – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam berpendapat bahwa dari sisi banyaknya jumlah korban, maka kasus pencabulan anak yang terjadi di Kediri, Jawa Timur sudah bisa digolongkan massif, terstruktur dan sistematis.

Hal ini disampaikan Asrorun Niam saat bertemu Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar di rumah dinas walikota, Sabtu (01/08/2015). “Dari sisi korban sudah memenuhi kualifikasi, kalau bahasa MK (Mahkamah Konstitusi) itu, massif, terstruktur dan sistimatis,” kata Asrorun Niam yang didampingi oleh dua komisioner KPAI lainnya.

Dengan kata lain, kasus pencabulan anak dibawah umur dengan tersangka pengusaha terkenal Soni Sandra ini, bukanlah kasus pidana biasa. Jumlah korbannya tergolong besar. Dikatakan oleh Ketua KPAI, bahwa korban yang sudah teridentifikasi, diketahui nama, alamatnya ada 11 anak, sedangkan yang baru hanya diketahui namanya antara 21-37 anak.

Padahal dalam kasus pencabulan seperti ini, bak fenomena gunung es. Korban dan keluarganya biasanya lebih banyak menyimpan dalam-dalam musibah yang menimpa anaknya, karena peristiwa ini adalah aib bagi keluarga.

Karena itu KPAI berjanji untuk mengawal kasus ini, mulai dari proses hukum sampai dengan nanti pada tahapan rehabilitasi para korban, baik yang sudah masuk ranah hukum maupun yang belum lapor kepada polisi.

Usai pertemuan dengan walikota, menjawab pertanyaan Tabloid Sergap terkait dengan pemantauan proses hukumnya, di mana sidang pengadilan yang akan digelar tertutup untuk umum, Ketua KPAI berjanji akan berusaha agar sidang itu digelar terbuka, agar transparan.

“Ya memang untuk melindungi korban sidang pidana asusila dan anak di bawah umur biasanya digelar tertutup untuk umum. Tapi KPAI akan berusaha agar sidang dapat digelar secara terbuka untuk kemaslahatan masyarakat,” kata Asrorun Niam.

Sebelumnya, Asrorun Niam juga mengakui bahwa tersangka Soni Sandra adalah orang kuat. Pengusaha yang pernah menjadi kiper sepakbola di berbagai klub terkenal ini, mempunyai koneksi kuat secara politik dan punya dana besar yang berpotensi mengaburkan perkara.

Mafia Hukum

Terkait itu, pengawasan proses hukum sampai dengan digelarnya sidang di pengadilan di semua tingkat pengadilan menjadi sangat penting, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Mafia Hukum, sudah menjadi rahasia umum. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat itu merasa perlu mengeluarkan Keppres No.37/2009, tertanggal 30 Desember 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Dengan keluarnya Keppres di atas sangat jelas, Mafia Hukum memang ada di negeri kita dan pemerintah secara resmi bertekad untuk memberantasnya. Mafia hukum di Indonesia memiliki banyak jenis dan bergerak di beberapa bidang. Di antaranya ada yang dikenal sebagai mafia peradilan, mafia pajak dan lain sebagainya.

Patut diduga Mafia Hukum juga sudah masuk dalam kasus dengan tersangka Soni Sandra ini. Hal ini ditengarai dengan sempat terjadinya “rebutan” penasehat hukum yang mendampingi saksi pelapor dan saksi korban pada Kamis, tanggal 30 Juli 2015.

Walaupun kemudian pelapor dan saksi korban, pada akhirnya lebih memilih untuk tetap didamping oleh tim penasehat hukum yang lama. Dan sejak terjadinya hal ini, tim penasehat hukum pelapor dan saksi korban bertambah menjadi 4 orang.

Drs. Sumaji, SH, MH, seorang advokad dari Surabaya, kelahiran Kediri resmi bergabung ditandai dengan sebuah surat kuasa tertanggal 30 Juli 2015. Advokad yang juga dosen Universitas Adi Buana Surabaya ini juga seorang mantan anggota polisi.

Kepada Tabloid Sergap, Sumaji mengatakan Kediri adalah tanah kelahirannya. “Saya dilahirkan di Kediri. Kasus dengan korban anak-anak di bawah umur ini dalam prosesnya, harus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai advokad yang juga merupakan salah satu penegak hukum di negara kita, kasus ini bagi saya adalah panggilan profesi dan juga panggilan tanah kelahiran saya,” kata Sumaji menambahkan.

Sebagaimana diketahui, para advokad yang sebelumnya sudah menjadi pendamping pelapor dan saksi korban adalah Ander Sumiwi Budi Prihatin, SH; Syamsul Arifin, SH dan Drs. Suhud, SH, MHum.

Sesuai dengan pernyataan Ketua KPAI Asrorun Niam bahwa kasus pencabulan anak di bawah umur di Kediri tergolong massif, terstruktur dan sistematis, maka sudah seharusnya menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat.

Karena tersangka yang pengusaha kontraktor ternama ini mempunyai akses yang kuat di pemerintahan daerah, maka patut diduga pemerintah daerah di wilayah Kediri akan terkena “penyakit ewuh pakewuh”.

Di samping itu, tentu saja masyarakat harus peduli terhadap kasus ini dengan cara ikut mendukung dan mengawasi tahapan-tahapan dalam proses hukumnya, untuk mewujudkan penegakkan hukum dan terwujudnya keadilan. (Tkr)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s