Wakil Ketua Pengadilan Kota Kediri Dilaporkan ke Polda

Purnomo Amin Tjahja, SH  dan Bambang Sugeng Irianto

Purnomo Amin Tjahja, SH dan Bambang Sugeng Irianto

Kediri (Sergap) – Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri, Jawa Timur, Purnomo Amin Tjahjo, SH, dilaporkan oleh Bambang Sugeng Irianto, Direktur Lembaga Prokonsuma ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), karena dituduh dengan sengaja meminta bantuan Angkatan Bersenjata (TNI), untuk melawan hukum pelaksanaan ketentuan UU/Putusan atau Surat Perintah Pengadilan.

Laporan ke Polda Jatim itu tertuang dalam Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/1140/IX/2014/UM/SPKT, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1140/IX/UM/SPKT Polda Jatim, Senin 29 September 2014, yang diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim yang ditandatangani Kompol Santoso Albasor, SH.

Dalam Tanda Bukti Lapor itu, juga ikut dilaporkan Suharno, SH, MH, Panitera Muda Perdata dan Suwanto, SH, Juru Sita Pengganti yang bertugas di PN Kota Kediri.

“Melibatkan TNI dalam sebuah eksekusi adalah sebuah pelanggaran yang jelas diatur dalam KUHP Bab XVIII, pasal 414, ayat (1) yang tertulis Seorang pejabat yang sengaja minta bantuan Angkatan Bersenjata untuk melawan pelaksanaan ketentuan undang-undang, perintah penguasa umum menurut udang-undang, putusan atau surat perintah pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”, kata Bambang di kantornya, Rabu (15/04/2015).

Terlibatnya TNI tersebut, terjadi pada saat Pelaksanaan Eksekusi, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua PN Kota Kediri, Nomor : 05/Pdt.Eks/2012/Pdt.G/2006/PN.Kdr, tanggal 26 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Kota Kediri, Purnomo Amin Tjahjo, SH.

Sedangkan eksekusi tersebut merupakan akibat dari sengketa utang-piutang yang terjadi antara Chandra Gunawan, yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto 16 Kota Kediri, dengan Yani Hermawan yang beralamat di jalan Yos Sudarso Nomor 177 Kota Kediri.

Obyek eksekusi adalah sebuah rumah toko di jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Jamsaren tercatat sebagai milik Candra Gunawan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 631 seluas 419m2 dan sebidang tanah di Kelurahan Pesantren, milik Erna Fransisca, SHM Nomor : 785 seluas 2.000m2.

Obyek Sengketa, Ruko di Jalan HOS Cokroaminoto Kota Kediri, lahan di  sebidang tanah di Kelurahan Pesantren

Obyek Sengketa, Ruko di Jalan HOS Cokroaminoto dan lahan di Kelurahan Pesantren Kota Kediri

Ketika dikonfirmasi usai memimpin sebuah sidang perdata, Rabu (15/04/2015), Wakil Ketua PN Kota Kediri, Purnomo Amin Tjahja, SH mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengundang TNI dalam eksekusi itu. “Saya tidak pernah mengundang TNI dalam eksekusi itu. Kalaupun ada personil TNI, itu bukan atas undangan saya”, kata Hakim kelahiran Pamekasan, 31 Juli 1962 ini menjelaskan.

Hakim Amin juga menjelaskan, bahwa dirinya sama sekali belum mendapat panggilan dari kepolisian, dalam hal ini penyidik Polda Jatim.

Dalam Surat Penetapan Hakim Amin, selaku Wakil Ketua PN Kota Kediri, pada alinea terakhir tertulis “Bila diperlukan dapat meminta bantuan alat keamanan negara baik POLRI maupun TNI”. Jika tidak pernah mengundang dan ada kehadiran TNI, lantas siapakah yang menghadirkannya? Tunggu hasil investigasi Tabloid Sergap selanjutnya………

Sementara itu Bambang Sugeng Irianto menambahkan, bahwa pihaknya juga akan melaporkan perihal ini ke Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Agung. “Dalam waktu yang tak terlalu lama, Wakil Ketua akan saya akan adukan juga ke KY, Bawas MA dan Ketua MA”, kata Bambang menegaskan. (tkr)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s