Dianggap Sewenang-Wenang, Bupati Kediri Digugat

Bupati Kediri digugat ke PTUN Surabaya, dengan nomor perkara : 56/6/2015/PTUN.Sby

Bupati Kediri digugat ke PTUN Surabaya, dengan nomor perkara : 56/6/2015/PTUN.Sby

Kediri (Sergap) – Drs. Rahmad Mahmudi, MSi adalah seorang PNS yang berdinas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, Jawa Timur. Sebagai seorang PNS yang bertugas di daerah, ia memang tampil beda. Aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan, akrab dengan berbagai kalangan aktivis dan personil ormas dan lembaga swadaya masyarakat.

Sebenarnya untuk tingkat nasional, PNS dengan “perilaku” seperti Rahmad Mahmudi, adalah hal biasa. Contohnya, Dr. Imam Budidarmawan Prasodjo, MA yang lebih dikenal dengan nama Imam Prasodjo, berambut putih dan berkacamata tebal.

Melalui media massa Imam Prasodjo yang Doktor Ilmu Politik ini, dikenal sangat kritis dalam mengemukakan pendapatnya, walaupun dirinya adalah PNS yang berdinas sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.

Lain Jakarta lain pula di Kediri, Rahmad Mahmudi mendapat sanksi penurunan jabatan setingkat lebih rendah dari Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno, melalui SK Bupati Kediri Nomor : 188.45/64/418.32/2015, tertanggal 1 Pebruari 2015.

Sehingga Rahmad Mahmudi harus melepas jabatannya sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, dan ditempatkan dalam jabatan barunya sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kantor Camat Plemahan Kabupaten Kediri. “Saya diturunkan eselon saya dari Eselon III-b menjadi Eselon IV-a”, kata Rahmad kepada wartawan di rumahnya, hari Minggu (22/03/2015).

Rahmad Mahmudi yang Ketua LSM Menuju Kediri Lebih Baik (MKLB) ini, merasa bahwa sanksi yang diterimanya ini adalah kesewenang-wenangan terhadap kariernya sebagai PNS, sehingga iapun kemudian menggugat Bupati Kediri ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, pada tanggal 5 Maret 2015, terdaftar dengan nomor : 56/6/2015/PTUN.Sby.

Dalam surat gugatannya, penggugat (Rahmad Mahmudi) menyatakan bahwa SK Bupati Kediri, Nomor : 188.45/64/418.32/2015, tertanggal 1 Pebruari 2015 tentang Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah, adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal, karena tidak memenuhi persyaratan secara formil dan materiil.

Cacat formil menurut penggugat antara lain, tidak pernah dipanggil secara tertulis, pemeriksaan tidak sesuai prosedur yang berlaku; tim pemeriksa tidak sah, karena dari 5 orang, hanya 2 orang yang pangkatnya lebih tinggi dari penggugat; penjatuhan hukuman disiplin tidak berdasar pada laporan atasan langsung penggugat; hari, tanggal dan tempat tergugat melakukan tindakan yang dianggap melanggar aturan tidak jelas; serta pengangkatan penggugat dalam Jabatan Eselon IV-a bertentangan dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 , karena jenjang pangkat tertinggi untuk Jabatan Eselon IV-a, adalah pangkat III/d, sementara pangkat penggugat saat ini adalah IV/b.

Rahmad Mahmudi, "Saya akan menempuh semua tahapan upaya hukum yang tersedia"

Rahmad Mahmudi, “Saya akan menempuh semua tahapan upaya hukum yang tersedia”

Sedangkan cacat materiil menurut penggugat adalah, yang pertama penggugat tidak merasa melakukan perbuatan melanggar kewajiban menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS, karena tidak disebut jenis perbuatannya, kapan dilakukan dan di mana dilakukan. Yang kedua, penggugat dituduh telah melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban menjunjung tinggi kehormatan, pemerintah dan martabat PNS yang dinilai dapat menimbulkan dampak negatif kepada pemerintah dan/atau negara, tanpa ada satupun alat bukti yang mendukung tuduhan itu.

Selain itu, penggugat juga berpendapat, bahwa Bupati Kediri telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena telah melanggar asas profesionalitas dan proposionalitas, sebagaimana ketentuan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Asas profesionalitas yang dilanggar dalam pemberian hukuman disiplin terhadap penggugat adalah tdak tertibnya prosedur dan format naskah dinas/administrasi yang ditentukan; kurang teliti dalam mempelajari data dan fakta; penetapan pasal pelanggaran yang tidak relevan; kesimpulan dan keputusan tidak berdasar data dan fakta. Penggugat juga menuduh bahwa ada cacat proposionalitas yang dilanggar, karena penetapan sanksi tidak seimbang dengan perbuatan melanggar yang dituduhkan.

Menganggap bahwa telah terjadi kesewenang-wenangan terhadap dirinya, maka penggugat meminta agar PTUN Surabaya, menghukum tergugat dengan membatalkan 2 SK Bupati Kediri tersebut di atas.

Penggugat juga minta kepada PTUN Surabaya untuk menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 720.000,- per bulan dan inmateriil karena timbulnya rasa tidak nyaman dan pencemaran nama baik, sebesar Rp. 1.000,-

Penggugat juga menuntut pemulihan nama baik dengan cara mengumumkan Keputusan PTUN Surabaya, melalui media massa cetak dan elektronik terkemuka di Kediri. Serta membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- per hari, jika ternyata tergugat terlambat melaksanakan putusan PTUN, 3 hari setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Saya merasa diperlakukan dengan cara yang sewenang-wenang, maka kewajiban saya adalah melawannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan saya akan menempuh semua tahapan upaya hukum yang tersedia,” tegas Rahmad Mahmudi kepada Tabloid Sergap di rumahnya, Minggu siang (22/03/2015).

Sementara itu Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Kediri, M. Haris Setiawan, saat dikonfirmasi hari Senin (23/03/2015), tidak ada di ruang kerjanya, karena acara di luar. Saat ditelpon tak diangkat dan SMSpun juga tak dibalas. (tkr)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s