Sengketa Gunung Kelud Diserahkan ke Mendagri

Foto puncak G Kelud usai letusan Kamis, 13 Februari 2014

Foto puncak G Kelud usai letusan Kamis, 13 Februari 2014

Surabaya (Sergap) – Akhirnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menyerahkan sengketa Gunung Kelud ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), setelah dilaksanakannya rapat fasilitasi penyelesaian batas daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri. “Sesuai kesepakatan, permasalahan ini diselesaikan di tangan Menteri Dalam Negeri,” ujar Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim Suprianto di Surabaya, Selasa (10/03/2015).

Dijelaskan lebih lanjut oleh, Surprianto, ada empat poin kesepakatan yang disetujui dan ditandatangani masing-masing Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) dari Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar.

Pertama, sepakat menyelesaikan perselisihan kepada Mendagri sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Permendagri Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman PBD.

Kedua, selama proses penyelesaian berlangsung di Kemendagri masing-masing pihak dilarang membuat pernyataan/statemen seakan-akan Kawah/Gunung Kelud adalah milik salah satu pihak (Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar).

“Ketiga ini sangat penting, yakni setelah ada keputusan Mendagri, kedua pihak sepakat menaati dan tidak mempermasalahkan keputusan Mendagri. Jika ini nanti diaati saya kira polemik tidak akan muncul lagi,” kata Suprianto.

Berikutnya, Gubernur juga melaporkan kepada Mendagri, bahwa Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/828/KPTS/013/2014 tanggal 11 Desember 2014 dijadikan objek gugatan oleh Kabupaten Kediri di PTUN Surabaya dengan daftar register perkara Nomor 29/G/2015/PTUN.Sby tanggal 12 Februari 2015.

Ikut tanda tangan dalam kesepakatan itu, Sekdaprov Jatim, Akhmad Sukardi dan Kasubdit Batas Antardaerah Wilayah II Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Agus Binartedja.

“Sekarang tinggal menunggu keputusan Mendagri seperti apa. Dulu pemprov turut andil dalam sengketa ini karena Gubernur hadir sebagai fungsi pemerintahan dan bukan sebagai pihak yang memutuskan batas wilayah,” kata Suprianto menambahkan.

Sementara itu, Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi berharap kedua pihak menyepakati hasil yang tetah ditetapkan dalam rapat. “Pemprov dalam masalah ini tidak bisa mengadili, tapi hanya memfasilitasi saja,” tegas Sekdaprov Jatim yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. (ang)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s