Pakde Karwo Gembira, Presiden Setujui Dana Talangan Korban Lapindo

Soekarwo, Gubernur Jawa Timur

Soekarwo, Gubernur Jawa Timur

Surabaya (Sergap) – Raut gembira menghiasi wajah Gubernur Jawa Timur Soekarwo, setelah Presiden Joko Widodo memastikan akan menalangi pembayaran ganti rugi warga korban lumpur Lapindo. Pembayaran sebesar Rp 781 miliar terus dituntut warga karena sudah tertunggak selama 8 tahun sejak lumpur menyembur pada 2006.

“Terus terang saya lega, lega sekali,” ujar Soekarwo seusai shalat Jumat di kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov), Jumat, (19/12/2014).

Pemerintah menyatakan akan mengambil dana talangan bersyarat itu dari APBN Perubahan tahun depan. Presiden Jokowi memastikan itu, dengan syarat bahwa PT Minarak Lapindo Jaya harus melunasi dana talangan itu 4 empat tahun. Jika tidak, seluruh aset Minarak berupa tanah dalam area peta terdampak, senilai lima kali lipat dari talangan akan disita oleh negara.

Keputusan ini, kata Soekarwo, diberikan oleh Presiden Jokowi saat melakukan pertemuan dengannya, Bupati Sidoarjo Saiful Illah, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Muljono, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Soelarso.

“Pemerintah bukan membeli 20 persen dari 640 hektare tanah, tapi menolong kepentingan masyarakat,” kata Soekarwo, yang disapa Pakde Karwo.

Soekarwo juga menyatakan, pada musim hujan, lumpur Lapindo dikhawatirkan akan meluber dan membuat tanggul penahan jebol, sehingga membahayakan masyarakat. “Pemerintah Provinsi Jatim dan Kabupaten Sidoarjo menyampaikan terima kasih kepada Presiden karena telah mengambil keputusan penting demi kepentingan masyarakat Porong.”

Rekomendasi agar pemerintah menalangi dulu sebenarnya sudah diajukan BPLS kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober lalu. Namun saat itu rekomendasi tak mendapat kejelasan. Saat ini, sekalipun kepastian sudah didapat, pemerintah masih membahas detail pembayarannya kepada warga nanti.

Pembahasan dilakukan antara Jaksa Agung, PT Minarak Lapindo, dan Menteri PU. “Tanggalnya belum tahu diturunkan kapan, tapi yang jelas segera dibayarkan. Jangan lama-lamalah, segera saja,” Soekarwo berharap.

Sementara itu, para warga masih menolak pembongkaran blokade di kolam penampungan di Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Warga menuntut ada jaminan pembayaran ganti rugi yang berkekuatan hukum, bukan pernyataan lisan.

Puluhan warga korban lumpur dari Desa Siring, Jatirejo, dan Renokenongo di Kecamatan Porong dan Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, langsung berdatangan ke tanggul titik 42 saat sejumlah pekerja dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) membongkar sesek bambu untuk memblokade akses menuju kolam. Mereka menolak rencana BPLS melakukan pekerjaan menanggulangi volume lumpur yang kian mendekati permukaan tanggul.

Djuwito, koordinator korban lumpur yang selama ini melakukan perlawanan dan penghadangan di atas tanggul, menyatakan akan mengizinkan BPLS bekerja menanggulangi lumpur agar tak meluber asalkan pemerintah mengeluarkan peraturan presiden baru terkait pelunasan pembayaran ganti rugi.

”Kami berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang mengabulkan permohonan warga korban lumpur. Kami juga mendengar, dana pembayaran ganti rugi diusulkan dalam APBN Perubahan 2015. Namun, kami lebih senang jika ada keputusan tertulis, berupa Peraturan Presiden” ujarnya menegaskan.

Sulastri, seorang korban lumpur Lapindo yang ada di dalam peta area terdampak sudah delapan tahun mengungsi di Balai Desa Gempolsari. “Alhamdulillah, akhirnya Presiden memenuhi janjinya untuk membantu ganti rugi korban lumpur Lapindo, ini sebagai bukti bahwa negara sudah bisa hadir,” katanya.

Demikian juga, Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo telah menghitung kerugian mencapai Rp 551 miliar akibat terendamnya 26 perusahaan di daerah terdampak.

”Seperti warga, kami pengusaha berharap pemerintah bisa segera membayar ganti rugi kepada kami. Minimal ada kepastian kapan kami akan dibayar,” ujar Ritonga, Ketua Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo, di Surabaya. (ang/win)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s