Masyarakat Adat Papua Barat, Mengancam Akan Menduduki LNG Tangguh

Ketua LMA Abubakar Solowat (kaos biru) bersama wartawan Tabloid Sergap, Jemmy Mairuhu (baju kotak-kotak).

Ketua LMA Abubakar Solowat (kaos biru) bersama wartawan Tabloid Sergap, Jemmy Mairuhu (baju kotak-kotak).

Bintuni, Papua Barat (Sergap) – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Bintuni, Papua Barat menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni, agar segera menyelesaikan pencairan Dana Hak Ulayat –yang lazim disebut Uang Ketuk Pintu- yang menjadi hak Masyarakat Adat Kampung Taroy, Pera-Pera, Tambenawa, dan Sorondauni selaku Pemegang Hak Ulayat.

Sebagaimana diketahui, Bupati Teluk Bintuni drg. Alfons Manibui, DESS telah membuat Surat Pernyataan Nomor: 067/01/BUP-TB/IV/2014, tertanggal 13 Juni 2014 yang ditujukan kepada Ketua LMA Taroy dan Kepala-Kepala Kampung di Taroy, yang telah setuju dan sepakat terhadap tuntutan Masyarakat Adat Taroy terhadap hasil kesepakatan AMDAL yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Surat penjelasan/pernyataan Bupati Bintuni, Alfons Manibui, DESS

Surat penjelasan/pernyataan Bupati Bintuni, drg. Alfons Manibui, DESS

Dalam surat tersebut, Bupati drg. Alfons Manibui menyatakan bahwa : 1. Dana yang telah disepakati sebesar  Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah). 2. Dana sebesar ini telah disepakati dan menjadi tanggung jawab  Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. 3. Dana tersebut akan dibayar dan diselesaikan pada tahun ini yaitu 2014, waktu dan tanggalnya belum ditetapkan. Dalam penutup suratnya, Bupati Teluk Bintuni, memohon adanya pengertian dan kesabaran.

Ketua LMA Taroy, Abubakar Solowat, saat ditemui Wartawan Sergap menjelaskan bahwa, sudah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan Pemkab dan DPRD Teluk Bintuni, namun hingga berita ini ditulis belum ada titik terang penyelesaikan pembayaran Dana Hak Ulayat tersebut. “Masyarakat Adat sangat menghargai pernyataan bapak Bupati Alfons Manibui, tapi kami juga sangat berharap segera ada penyelesaian, karena tahun 2014 sudah hampir habis,” kata Abubakar Solowat, Kamis (30/10/2014) di rumahnya.

Dijelaskan oleh Abubakar Solowat, bahwa Masyarakat Adat selaku Pemegang Hak Ulayat sudah cukup bersabar menunggu sejak kesepakatan Dana Hak Ulayat ini, yang mulai dirundingkan pada tahun 2005. “Pada tahun 2010 sudah dicairkan sebesar Rp. 6 milyar, pada saat kampanye Pemilihan Bupati dan sisanya katanya masih dalam proses dan sampai sekarang belum selesai,” kata Abubakar menambahkan.

Sekaligus Ketua LMA Taroy, juga mengingatkan bahwa Masyarakat Adat dari Kampung Taroy, Pera-Pera, Tambenawa, dan Sorondauni akan bertindak tegas jika Pemkab Teluk Bintuni tidak segera menyelesaikan kesepakatan yang telah disetujui bersama ini.

“Bicara tentang pengertian dan kesabaran, kami sudah sangat sabar. Maka, jika sampai dengan tanggal 1atau 2 Januari 2015, ternyata tidak ada penyelesaian, kami Masyarakat Adat Kampung Taroy, Pera-Pera, Tambenawa, dan Sorondauni akan menduduki LNG Tangguh,” kata Abubakar Solowat menegaskan.

LNG Tangguh adalah mega-proyek yang membangun kilang gas alam cair (LNG) di Teluk Bintuni, Papua Barat, untuk menampung gas alam yang berasal dari beberapa Blok di sekitar Teluk Bintuni, seperti Blok Berau, Blok Wiriagar dan Blok Muturi yang mulai dibangun pada Maret 2005, bekerjasama dengan konsorsium perusahaan minyak internasional yang saham mayoritasnya dipegang oleh British Petroleum (BP).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Teluk Bintuni, Dr. Ir. Wim Wimbay,  MM, saat dihubungi melalui telpon genggamnya, Jumat (14/11/2014) tidak bersedia menjawab. Telpon tidak diangkat dan SMS juga tidak dijawab.

Sebagaimana diketahui, Hak Ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Terkait dengan Hak Ulayat ini, maka Masyarakat Adat berhak untuk mendapatkan apa yang lazim disebut sebagai Uang Ketuk Pintu, jika ada pihak luar yang memanfaatkan sumber daya alam di wilayah Hukum Adat tersebut. Dana inilah yang telah disepakati pada pertengahan tahun 2005, tapi sampai sekarang masih tersisa Rp. 54 milyar dan belum jelas kapan dibayarkan.

Yang sangat aneh dalam kasus ini, dari dana sebesar Rp. 60 milyar, dicairkan Rp. 6 milyar saat kampanye Pilbup Teluk Bintuni. Sisanya sampai saat ini tak jelas rimbanya. Di manakah uang itu berada? Siapakah yang membawa?

Sangat wajar jika kemudian Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yang sudah lama menunggu, menjadi habis kesabarannya dan mengancam akan menduduki LNG Tangguh. (Jemmy Mairuhu)

2 thoughts on “Masyarakat Adat Papua Barat, Mengancam Akan Menduduki LNG Tangguh

  1. Ping-balik: Janji Bupati Teluk Bintuni, Segera Diwujudkan | TABLOID SERGAP

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s