Perhutani Diduga Terlibat Alih Fungsi Hutan Lindung Ilegal

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar M. Ansori, SE  (membawa buku catatan) sedang berbicara dengan Wakil Adm Perhutani KPH Blitar (berkacamata) di lokasi sidak.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar M. Ansori, SE (membawa buku catatan) sedang berbicara dengan Wakil Adm Perhutani KPH Blitar (berkacamata) di lokasi sidak.

Blitar (Sergap) – Temuan yang mengejutkan, berhasil dijumpai Komisi II DPRD Kabupaten Blitar saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 di Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar yang berbatasan dengan Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung.

Rombongan Wakil Rakyat ini, menemukan puluhan ribu alih fungsi Hutan Lindung yang diduga dilakukan secara illegal. Hutan Lindung tersebut saat ini telah ditanami ketela dan tebu. Bahkan secara mencolok Hutan Lindung yang berada di tepi Pantai Molang ini, telah berubah menjadi lahan budi daya yang diberi nama Tambak Udang Molang.

Pada papan yang dipasang pada dindingnya tertulis bahwa tambak udang itu merupakan kerja sama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Blitar dengan dua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Wono Rejeki Desa Pucanglaban, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung dan LMDH Sido Rukun Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar dan PT. Lima Satu Lapan yang berkantor di Sidoarjo.

Dari data yang diterima oleh Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, luas lahan yang diduga telah beralih fungsi secara haram ini, adalah 18.690 hektar berlokasi di Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar dan seluas 13.215 hektar berlokasi di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung.

“Hasil temuan di lapangan jelas sekali, ada dugaan terjadinya pengalihan fungsi hutan di wilayah Desa Plandirejo Kecamatan Bakung mencapai ribuan hektar mulai dari penanaman tebu, ketela hinga tambak udang. Pengalihan fungsi hutan lindung menjadi tambak udang ini berlangsung sejak tahun 2006. Kami pastikan ini ilegal, karena hingga kini adminstrasinya masih dalam proses,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar M Ansori, SE kepada wartawan, saat sidak bersama Forumpimka (Forum Pimpinan Kecamatan) Bakung, Perangkat Desa Plandirejo dan Perhutani KPH Blitar, Senin (23/6/2014).

Rombongan Perhutani “menghilang”

M. Ansori juga menyatakan kekecewaannya terhadap Perum Perhutani KPH Blitar yang memberikan informasi setengah-setengah serta diduga telah mengorbankan masyarakat setempat. Anehnya, saat rombongan akan menuju Kantor Desa Plandirejo, untuk melakukan koordinasi dan dialog langsung dengan masyarakat, rombongan Perum Perhutani KPH Blitar yang antara lain terdiri dari Wakil Administratur, Wawan Gunawan dan Mantri Hutan Yusmanto, memisahkan diri dari rombongan dan menghilang.

“Kami sangat kecewa kepada Perhutani Blitar, jelas akan kita melakukan koordinasi di Kantor Desa Plandirejo, mereka justru menghilang dari rombongan, dan ditunggu-tungu cukup lama tidak nongol juga,” ujar Ansori tak dapat menyembunyikan kekesalannya.

Sebelumnya saat dikonfirmasi saat sidak, Wawan Gunawan, Wakil Adm (administrasi) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar mengakui tambak udang milik PT. Lima Satu Lapan asal Kabupaten Sidoarjo sudah beroperasi sejak tahun 2006, kemudian pada tahun 2012 diusulkan untuk dilakukan tukar guling namun sampai sekarang proses tersebut belum selesai. “Untuk alih fungsi hutan sejak tahun 2006, namun tahun 2012 pemohon diminta tukar menukar (tukar guling red), namun sampai sekarang belum selesai, ada dokumenya di kantor,” kata Wawan Gunawan.

Untuk pengalihan fungsi hutan ini merupakan kewenangan Perhutani Divre (Divisi Regional) Jawa Timur, sehingga pihaknya hanya menerima pelaksanaanya saja dan tidak mengetahui prosesnya secara detail, “Karena semua kewenangan berada di Divre Surabaya,” elaknya.

Udang komoditas ekspor

Informasi yang dihimpun Tabloid Sergap, menyebutkan total keseluruhan (Blitar dan Tulungagung) kawasan Hutan Lindung yang menjelma menjadi tambak udang mencapai 40 hektare lebih, yang dikelola PT. Lima Satu Lapan Sidoarjo dengan mempekerjakan sebanyak 80 karyawan.

Jenis udang yang dibudidayakan adalah Udang Windu dan Udang Vanname yang semuanya diekspor ke luar negeri. Tambak udang yang patut diduga ilegal ini, mampu  menghasilkan 2 jenis udang yang dikenal berharga mahal ini, 80-120 ekor udang per meter persegi.

Menuding masyarakat

Papan nama di tembok Tambak Udang Molang

Papan nama di tembok Tambak Udang Molang

Tentang adanya dugaan pengalihan fungsi hutan menjadi lahan tanaman musiman, seperti tanaman ketela dan tebu diakui Yusmanto, Mantri Hutan Perhutani KPH Blitar. Namun Yusmanto mengatakan tidak tahu prosesnya sehingga terjadi demikian. Yusmanto, justru menuding masyarakat yang melakukan tindakan tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak Perhutani KPH Blitar.

Selain itu pihaknya juga mengelak adanya kerjasama salah satu PT secara illegal untuk menanam ketela di wilayahnya mencapai 18 hektar dari luas hutan 2.979 hektar tersebut dengan menuding salah satu warga setempat, bernama Kemi sebagai pengalih fungsi hutan kepada pihak lain.

“Kami sama sekali tidak mengetahui prosesnya, sebab dengan personil yang terbatas mana mungkin kami tahu ada kejadian tersebut,” elaknya di hadapan Komisi II DPRD Kabupaten Blitar beserta Muspika dan Perangkat Desa Plandirejo.

Akibat tudingan itu, kelompok masyarakat yang menamakan Gerakan Rakyat Blitar Selatan Untuk Keadilan, mendatangi Kantor Perhutani KPH Bli-tar dan mengadu ke wakilnya di DPRD Kabupaten Blitar untuk membentuk tim gabungan mengusut kerusakan hutan dan pengalihan fungsi hutan lindung yang berada di Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar yang mencapai ribuan hektar.

Berdasakan pengaduan inilah, akhirnya Komisi II DPRD Kabupaten Blitar bersama Fo-rumpimka Bakung, Perangkat Desa Plandirejo dan Perhutani KPH Blitar sidak ke lokasi tam-bak udang.

Sayangnya, pihak Perhutani ku-rang menunjukkan itikad baik untuk bekerjasama dan mereka  justru menghilang dari rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, ketika seluruh agenda sidak belum selesai dilaksanakan. Sungguh tidak etis  (oke)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s