Gubernur Teras Narang : Kementrian Kehutanan Tidak Konsisten

Agustin Teras Narang

Agustin Teras Narang

Palangkaraya (Sergap) – Greenpeace, dalam sebuah rilisnya menyebut kerusakan hutan di Kalimantan Tengah (Kalteng) sangat parah. Organisasi pecinta lingkungan hidup dunia itu menyebut bahwa kerusakan hutan di Kalteng per menit bisa seluas kolam renang olimpiade, dan salah satunya penyebabnya adalah kian maraknya pembukaan lahan kebun sawit berskala besar.

Terkait hal di atas, Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang mengatakan bahwa berbagai usaha sudah dia lakukan dari mengumpulkan para bupati, termasuk organisasi pencinta lingkungan, seperti Walhi, Save Our Borneo (SOB) dan lembaga pecinta lingkungan lainnya.

Gubernur ingin bersama-sama memikirkan dan berkolaborasi dalam menjaga dan mengawasi hutan Kalteng agar tidak dirambah oleh pengusaha nakal. “Saya akan sangat berterima kasih jika dari rekan-rekan organisasi pecinta lingkungan turut bersama kami dalam melakukan pengawasan dan menjaga hutan Kalteng agar tidak dirambah. Soal pemberian izin itu bukan kami yang memberikannya karena lokasinya di kabupaten, maka menjadi kewenangan para bupati. Tapi saya juga tidak bisa menyalahkan para bupati, karena mereka juga sudah turut menjaganya,” katanya, Sabtu (1/3/2014).

Teras Narang mengajak semua lembaga pecinta lingkungan yang peduli hutan dan lingkungan untuk bersama-sama, mengawai dan melaporkan perusahaan atau oknum siapapun, yang terbukti melanggar dalam melakukan land clearing atau terkait perizinan.

“Jika saat melakukan operasional di lapangan ternyata ada perusahaan yang melanggar aturan, mari kita sama-sama melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan penindakan,” katanya.

Teras mengakui, ada kesulitan melakukan pengawasan kawasan hutan Kalteng, karena batas lokasi untuk kawasan hutan, perkebunan maupun pertambangan tidak jelas. Masih adanya perbedaan atau tidak adanya kesepakatan tata ruang yang diatur antara Perda Provinsi Kalteng No 8/2003 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kehutanan terkait masalah tata ruang Kalteng yang hingga kini belum ada kejelasannya.

TGHK adalah kesepakatan bersama para pemangku kepentingan di tingkat provinsi untuk menentukan alokasi ruang kawasan hutan berikut fungsinya yang diwujudkan dengan membubuhkan tanda tangan di atas peta.

Kementrian Kehutanan tidak konsisten

Kondisi kerusakan hutan di Kalteng tersebut menurut orang nomor satu di Kalteng ini, juga karena inkonsistensi Kementerian Kehutanan dalam memberikan izin pelepasan kawasan hutan di Kalteng.

“Harus ada pembatasan untuk izin pinjam pakai lahan untuk pertambangan dan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan di Kalteng agar hutan Kalteng tidak rusak,” tegasnya. Menurut gubernur, kawasan untuk lahan perkebunan yang resmi di Kalteng ini sebetulnya hanya mencapai 890 ribu hektare saja. “Tapi ketika dilakukan pengecekan di lapangan lebih dari itu,” katanya. (mul)

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s