DPRD Kabupaten Blitar, Berinisiatif Ajukan Raperda Penanggulangan Bencana

H. Gatot Darwoto, SPd, MM

H. Gatot Darwoto, SPd, MM

Blitar (Sergap) – Mengingat wilayah Kabupaten Blitar yang rawan bencana alam, maka untuk mempermudah penanganannya dan tepat sasaran, maka Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Penanggulan Bencana.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, H. Gatot Darwoto, SPd, MM mengatakan, beberapa wilayah Kabupaten Blitar rawan bencana, baik bencana banjir, angin putting beliung, tanah longsor, gempa bumi sampai bencana letusan gunung berapi.

“Maka sebagai bentuk langkah antisipasi adanya potensi terjadinya bencana di Kabupaten Blitar, DPRD Kabupaten Blitar menggunakan hak inisiatif dengan mengajukan Raperda terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah”, kata Gatot Darwoto.

Selama ini penanganan bencana sudah dilakukan dengan baik, namun untuk penyaluran bantuan belum disertai dengan mekanisme maupun prosedur tetap, sehingga diperlukan payung hukum yang jelas berupa Raperda Penanggulangan Bencana, agar mekanisme penyaluran bantuan bencana dapat terlaksana dengan baik dan jelas sasarannya. “Jika tidak ada dasar hukumnya yang jelas, dikhawatirkan akan berpeluang terjadinya penyimpangan atau tidak tepat sasaran bantuan yang harusnya diperuntukkan kepada para korban dari bencana alam tersebut”, kata Gatot menjelaskan.

Selain tepat sasaran, dengan mekanisme ini masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat segera terbantu dan dapat memperbaiki hidupnya setelah bencana usai. Dalam pasal-pasal Raperda tersebut akan diatur alur penanggulangan bencana dan penanganan bantuan bencana saat terjadi dan paska terjadi bencana. Sehingga diharapkan akan dapat tepat sasaran serta masyarakat korban dari bencana cepat terhabilitasi untuk kembali hidup seperti semula. “Jika ada penyimpangan pasti ada sanksi. Sebab ini persoalan sosial yang harus dapat diatur melalui mekanisme yang jelas”, terang Gatot Darwoto.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Kabupaten Blitar Joni Setiawan mengatakan bahwa ubtuk penanganan bencana selama ini semua sudah dilakukan sesuai dengan prosedur darurat bencana. “Sehingga penanggulangan pada korban bencana dapat dilakukan secara cepat, salah satunya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar. Raperda itu diharapkan akan dapat membantu mekanisme yang telah ada”, kata Joni Setiawan. (oke)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s