Gugatan Keabsahan Ijazah Bupati Madiun Ditolak PTUN

85 PTUN Jatim

PTUN Jawa Timur di Surabaya

Madiun (Sergap) – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan keabsahan ijazah Bupati Madiun Muhtarom yang diajukan oleh aktivis LSM Pentas Gugat Indonesia.

“Majelis hakim yang diketuai Muhammad Ilham Lubis memutuskan menolak gugatan tersebut, karena penggugat Harsanto tidak memiliki kualitas dalam mengajukan gugatan. Hal tersebut diungkapkan majelis hakim dalam sidang putusan yang digelar di Surabaya pada Selasa, tanggal 8 Oktober 2013 kemarin,” ujar Penasihat Hukum Muhtarom, Nuryanto kepada wartawan, Rabu (10/10/2013).

Dalam perkara nomor : 89/G/2013/TUN.SBY, Harsanto menggugat pihak Kanwil Kemenag Jatim yang menggeluarkan ijazah MTs maupun MA milik Muhtarom. Namun, gugatan tersebut akhirnya ditolak selepas majelis hakim menggunakan pertimbangan hukum pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN.

“Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang boleh mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh produk hukum PTUN. Pada Pentas Gugat Indonesia dilihat dari sisi lembaga dan kerugian, ternyata tidak memiliki kualitas makanya gugatannya tidak diterima,” kata Nuryanto.

Selain itu, dalam amar putusananya, majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat satu (Kanwil Kemenag Jatim) dan tergugat dua intervensi (Muhtarom). Majelis hakim juga memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara selama proses persidangan berlangsung.

Nuryanto menjelaskan, dalam pertimbangannya, majelis hakim juga tidak melihat iktikad baik dari penggugat Harsanto yang mewakili Persatuan Guru Indonesia (PGI). Sebab, selepas sidang kelima, Harsanto maupun PGI tidak pernah hadir di persidangan. Bahkan saat majelis hakim mengagendakan pembuktian, Harsanto juga tidak muncul di PTUN Surabaya.

“Walaupun penggugat tidak pernah hadir, kami tetap mengikuti persidangan. Begitu juga saat pembuktikan, ada sembilan bukti dari Muhtarom yang kami bawa. Sedangkan dari Kanwil ada sekitar 16 bukti yang dibeber di persidangan,” terang dia.

Bukti yang diungkap di persidangan cukup beragam, seperti buku induk hingga daftar nilai milik Muhtarom selama menjalani pendidikan di MTs maupun MA. “Putusan ini patut kami syukuri. Sebab, membuktikan bahwa ijazah milik Bupati Madiun terpilih, Muhtarom, tidak bermasalah seperti yang dituduhkan selama ini,” tambahnya.

Sebelumnya, kasus tersebut sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Di mana, LSM Petas Gugat Indonesia yang waktu itu diwakili oleh Heru Kuncahyo menggugat tentang keabsahan serta beberapa kejanggalan ijazah Muhatrom dari tingkat SD, MTs, MA, dan juga KTP yang digunakan sebagai persyaratan administrasi ketika mendaftar sebagai calon bupati periode 2008-2013 di KPU Kabupaten Madiun, dan terpilih sebagai Bupati Madiun 2008 lalu.

Namun, dalam prosesnya, gugatan tersebut juga ditolak oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Dalam putusan sela tanggal 29 Februari 2012, majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut (Kompetensi Absolut), karena masuk dalam ranah administrasi negara. Sehingga yang berwenang mengadili, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur di Surabaya. (ang/hs)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s