APBD Perubahan Pemkot Balikpapan Disahkan Tepat Waktu

Gedung DPRD Kota Balikpapan

Gedung DPRD Kota Balikpapan

Balikpapan (Sergap) – DPRD Kota Balikpapan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2013 menjadi Peraturan Daerah (Perda), setelah dua minggu dievaluasi oleh Gubernur Kaltim. Perda Perubahan APBD 2013 itu ditetapkan saat rapat paripurna mengenai penetapan Raperda 2013, Senin (21/10) lalu.

Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong juga menjelaskan kronologi pembahasan APBD Perubahan 2013. Sebelumnya, sejak 9 September 2013 yang lalu Walikota Balikpapan HM Rizal Effendi, SE menyampaikan nota penjelasan di hadapan semua fraksi DPRD. Selanjutnya fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umumnya, kemudian jawaban walikota disampaikan pada tanggal 23 September lalu.

Setelah itu adalah pandangan akhir fraksi-fraksi sekaligus penandatanganan persetujuan bersama pada 30 September dan kemudian disampaikan ke gubernur untuk dilakukan evaluasi.

Evaluasi gubernur ini dituangkan dalam surat 903/9195/ 99/V/KEU tanggal 17 Oktober 2013 tentang Hasil Evaluasi Raperda Perubahan APBD 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota Balikpapan tentang Penjabaran Perubahan APBD 2013.

“Tahapan-tahapan ini telah sesuai dengan Permendagari Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dua kali menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2007 mengenai pengawasan peraturan daerah dan kepala daerah,” jelas Andi Burhanuddin Solong, yang juga memimpin rapat.

Setelah ditetapkannya raperda ini Andi Burhanuddin Solong, meminta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot dapat mengambil langkah-langkah dalam sisa waktu tahun 2013 guna melanjutkan proses dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan 2013. “Waktu sangat singkat dalam penyusunan ini. Tetapi saya yakin, bisa terselesaikan,” lanjutnya.

Walikota HM. Rizal Effendi dalam pidato usai penetapan Perubahan APBD 2013 tersebut menyatakan, berdasarkan hasil evaluasi gubernur, hasilnya tidak ada yang bertentangan dengan Undang-undang (UU) yang lebih tinggi. “Setelah dievaluasi, semuanya tak bertentangan dengan UU. Jadi, Raperda ini DPRD dan Pemkot dapat menetapkan menjadi Perda,” ungkap walikota.

Mengenai struktur Perubahan APBD 2013 setelah ditetapkan ini, Rizal menjelaskan jumlah pembiayaan daerah total setelah terjadi perubahan mencapai Rp3,1 triliun lebih. Jumlah ini mengalami kenaikan Rp297 milyar dari APBD murni sebelum perubahan Rp2,21 triliun, atau kenaikannya sebesar 15 persen lebih.

“Dari komposisi pembiayaan  daerah  dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp952 miliar yang dimanfaat untuk menutupi defisit Rp952 miliar dengan demikian sisa lebih anggaran setelah perubahan adalah nihil,” jelas Rizal.

Raperda Perubahan APBD 2013 dapat disyahkan menjadi perda ternyata sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Permendagri nomor 37 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2013 yakni pertengahan bulan Oktober 2013. (tw)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s