Ijin Pendirian Pabrik Baja di Trowulan Dibatalkan

Gapura/Candi Bajang Ratu, gapura peninggalan Majapahit yang berada di Desa Temon, Kecamatan Trowulan

Gapura/Candi Bajang Ratu, gapura peninggalan Majapahit yang berada di Desa Temon, Kecamatan Trowulan

Mojokerto (Sergap) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo, hari Jumat (18/10/2013) lalu telah membatalkan izin pendirian pabrik besi baja pada lahan seluas 2 hektare di Desa Bejijong dan Wates Umpak, Trowulan. Bupati Mojokerto Mustafa Kemal Pasha pun setuju mendorong investor pabrik baja menjual kembali lahan yang sudah dibeli di kedua desa tersebut dan memindahkan lokasi pabrik ke kawasan industri lain.

Keberhasilan menyelamatkan Trowulan dari pendirian pabrik baja ini dapat dilakukan melalui para seniman lokal hingga nasional yang bersama serentak melancarkan protes secara terus-menerus, selama beberapa bulan terakhir.

Di hari yang sama, puluhan warga Kecamatan Trowulan juga berunjuk rasa ke kantor Bupati Mojokerto, Mustafa Kamal Pasa. Warga yang menamakan diri gerakan Save Trowulan itu mendesak Bupati menghentikan dan mencabut perizinan pendirian pabrik baja. “Kami ke sini ingin ketemu Bupati, dan Bupati harus mencabut izin pabrik baja,” kata koordinator Save Trowulan yang juga pelestari sejarah dan budaya Majapahit, Nanang, Jumat, (18/10/2013).

Mereka datang dengan mengenakan pakaian serba hitam Mojopahitan. Beberapa di antaranya juga menggunakan blangkon. Dengan membentangkan banner bertuliskan “Save Trowulan, Selamatkan Trowulan dari Industrialisasi”, mereka berjalan menuju pendapa Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Tak mendapati sambutan Bupati, warga berupaya merangsek ke ruang kerja Bupati Mojokerto di gedung kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Namun Bupati tidak berada di ruang kerjanya. Lantas mereka menuju ruang kerja Wakil Bupati Mojokerto Choirun Nisa. “Silakan ke pringgitan (pendapa), soal itu silakan ke Bupati langsung,” kata Choirun kepada para pengunjuk rasa.

Mereka turun kembali menuju pendapa dan menunggu sampai dua jam. Namun Bupati Mustafa tak kunjung muncul. Ternyata Bupati sedang melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah perwakilan Dewan Pimpinan dan Dewan Penyantun Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI). BPPI juga mendesak Bupati mencabut perizinan pabrik baja di Trowulan.

Kepada wartawan, Hashim Djojohadikusumo dari Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) mengatakan, “Saya sudah sampaikan kepada Bupati, bahwa November 2013 ini Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah akan meresmikan selesainya hasil survei yang akan mengamankan situs Trowulan tak hanya melalui Undang-Undang Cagar Budaya, tetapi juga melalui pengawasan internasional”.

Ketua Dewan Pembina BPPI Luluk Sumiarso mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan Bupati Mojokerto dan Gubernur Jawa Timur untuk membicarakan masalah Trowulan. Pemerintah sepakat untuk tidak mengeluarkan izin berikutnya dan menghentikan pembangunan pabrik baja oleh PT Manunggal Sentral Baja. “Sudah disepakati tidak mengeluarkan izin berikutnya. Tanahnya juga akan dibeli pemerintah agar investor tidak rugi,” kata Luluk.

Sedangkan Bupati Mustafa Kamal Pasa mengaku memberikan izin pendirian pabrik baja kepada PT Manunggal Sentral Baja, tapi izin gangguan (HO) belum beres karena warga sekitar masih menolak. Pemerintah kabupaten telah mengeluarkan izin mendirikan bangunan di lahan yang berada di perbatasan Desa Jatipasar dan Watesumpak, Kecamatan Trowulan.

Upaya penyelamatan situs Trowulan juga dilakukan secara online. Balai Pelestarian Pusaka Indonesia dan Jaringan Pelestarian Majapahit mengunggah Petisi website di change.org dan berhasil mengumpulkan setidaknya  10.200 tanda tangan dukungan untuk menghentikan pembangunan pabrik baja di Trowulan.

“Sampai hari ini sudah ada 10.200 petisi. Tapi ini bukan final, ini justru awal,” kata Adrian Perkasa, Direktur Eksekutif BPPI sekaligus Ketua Jaringan Pelestarian Majapahit dalam jumpa pers di Surabaya Plaza Hotel, Jumat, 18 Oktober 2013.

Komunitas sejarawan dan budayawan yang didukung penuh warga gencar menolak pendirian pabrik baja.

Komunitas sejarawan dan budayawan yang didukung penuh warga gencar menolak pendirian pabrik baja dengan cara demo maupun Petisi online

Selain menyerukan penghentian pembangunan pabrik baja, petisi itu juga meminta pemerintah untuk segera menetapkan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya. Menurut Adrian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, situs Trowulan seharusnya bisa menjadi kawasan cagar budaya dengan luas 120 kilometer persegi.

Selama ini, BPPI telah mengkampanyekan “Selamatkan Trowulan” dalam berbagai kesempatan. Di antaranya presentasi dalam 15th International Conference of National Trusts di Uganda, Afrika Timur.

World Monumens Fund pada 8 Oktober 2013 telah menyatakan secara resmi bahwa Trowulan termasuk dalam situs pusaka dunia yang terancam kehancuran. Selain Trowulan, Desa Ngada di Flores seta Desa Peceren dan Desa Dokan di Sumatera Utara juga termasuk situs yang terancam di Indonesia.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo juga setuju dengan usulan BPPI untuk melakukan restorasi situs Trowulan. Tidak hanya diselamatkan, tapi kawasan Trowulan juga akan dibangun kembali tanpa merusak situs yang sudah ada. Restorasi itu nantinya juga akan melibatkan masyarakat setempat sehingga bisa mendapat nilai tambah. Seperti yang sudah terlihat di Kampung Majapahit, Desa Bejijong. (ang/win)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s