Sengketa Kepulauan Spratly, Potensi Konflik di Asia Tenggara

ICON Lapsus wpKetegangan di kawasan Laut China Selatan telah melibatkan dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan China. Keterlibatan AS dalam konflik ini adalah salah satu konsekuensi atas perubahan fokus AS dari Timur Tengah ke Asia.

Professor Ann Marie Murphy, peneliti senior di Weatherhead East Asia Institute, Columbia University, AS, mengatakan sebenarnya ada perbedaan kepentingan antara kedua negara dalam hal ini.

Prof. Ann Marie Murphy

Prof. Ann Marie Murphy

“Ketegangan kedua negara menyiratkan dengan jelas kepentingan yang berbeda. Kepentingan AS adalah kebebasan pelayaran, sementara China dan negara Asia Tenggara lainnya adalah sumber daya alam di Laut China Selatan,” kata Murphy dalam forum terbuka USINDO di Jakarta, Senin 24 Juni 2013.

Menurut Murphy, China selama ini mengira bahwa AS hanya mendukung para sekutunya di perairan sengketa tersebut. Padahal, AS menganggap bahwa perilaku China yang agresif di perairan itu telah mengancam kebebasan pelayaran.

Kekhawatiran China akan campur tangan AS semakin kuat saat Obama memutuskan menambah kekuatan militer baru mereka ada di Asia. AS akan menggelar 60 persen dari Angkatan Laut (AL)nya ke wilayah ini pada tahun 2020. Di pangkalan AL mereka di Darwin, Australia, AS merotasikan 500 tentara secara berkala. Total akan ada 2.500 tentara AS yang bertugas di Darwin.

Di saat seperti ini, Murphy menegaskan bahwa peran Indonesia sangat penting. Indonesia menjadi pusat fokus AS karena letaknya di tengah-tengah Asia. Selain itu, Indonesia telah teruji dalam menstabilkan Asia Tenggara dalam ranah ASEAN.

Wilayah negara dan harga diri

Wilayah negara merupakan sebuah kata yang sangat sensitif terdengar dalam wilayah hukum Internasional. Wilayah negara juga merupakan sesuatu yang paling urgen dan sangat dipertahankan oleh semua negara bahkan hingga harus mengorbankan nyawa. Dapat dikatakan bahwa di antara semua unsur negara, teritorial merupakan harga diri dari sebuah negara sehingga harus dipertahankan meskipun harus dengan berperang.

Ini pula yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan di kalangan Internasional. Sebut saja kasus Indonesia-Malaysia mengenai sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang kemudian dibawa ke Mahkamah Internasional. Hal ini membuat hubungan Indonesia dan Malaysia sebagai negara tetangga makin menegang, walaupun setelah itu Malaysia dinyatakan sebagai pemenang sengketa tersebut. Sebenarnya sudah sejak Indonesia merdeka perseteruan ini muncul, dan hanya disebabkan oleh wilayah negara. Ini merupakan salah satu bukti bahwa wilayah kedaulatan menjadi salah satu unsur yang sangat dipertahankan oleh sebuah negara.

Lain halnya dengan kasus di atas, sengketa Kepulauan Spratly ini mempunyai cerita panjang yang melatarbelakangi sengketa tersebut. Sengketa ini melibatkan banyak negara, sehingga penyelesaiannya menjadi sangat rumit dan berlarut-larut dengan berbagai latar belakang sehingga sampai saat ini belum terjadi kesepakatan di antara negara-negara yang bersengketa tersebut.

Rumitnya medan wilayah persengketaan, menambah makin sulitnya penyelesaian diantara semua pihak. Kepulauan Spratly berada diantara beberapa negara yaitu, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Cina, Taiwan, dan Filipina. Kepulauan Spratly ini pada awalnya tidak berpenghuni. Hal ini disebabkan kebanyakan pulau ini berupa gugusan karang. Namun klaim terhadap Kepulauan Spratly kemudian dilancarkan karena Kepulauan Spratly ternyata mempunyai kandungan minyak yang besar dan letaknya yang strategis.

Cadangan minyak keempat terbesar di dunia

Kepulauan Spratly merupakan kepulauan yang berada di Laut Cina Selatan. Kepulauan ini berbatasan langsung dengan Negara Cina, Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Letak geografisnya sebagaimana digambarkan oleh Dieter Heinzig adalah 4o LU – 11o31’ LU dan 109o BT -117o BT.

Letak Kepulauan Sprtly strategis dan kaya minyak

Letak Kepulauan Sprtly strategis dan kaya minyak

Kepulauan Spratly diperkirakan memiliki luas 244.700 km2 yang terdiri dari sekitar 350 pulau, yang kebanyakan merupakan gugusan karang. Wilayah ini merupakan batas langsung negara Cina dan negara-negara ASEAN. Kepulauan Spratly terletak di sebelah Selatan Cina dan Taiwan, sebelah tenggara Vietnam, sebelah Barat Filipina, sebelah utara Indonesia, sebelah utara Malaysia dan Brunei Darussalam.

Kepulauan ini sebenarnya bukan merupakan yang layak huni, akan tetapi pulau ini memiliki banyak potensi sumber daya alam dan geografis yang sangat strategis. Kekayaan alam yang dimiliki membuat beberapa negara bersikeras untuk mengakui dan mengklaim wilayah tersebut. Selain itu kawasan ini merupakan kawasan lintas laut yang sangat strategis sehingga mampu mendukung perekonomian negara.

Penemuan minyak dan gas bumi pertama di kepulauan ini adalah pada tahun 1968. Menurut data The Geology and Mineral Resources Ministry of the People’s Republic of China (RRC) memperkirakan bahwa kandungan minyak yang terdapat di kepulauan Spratly adalah sekitar 17,7 miliar ton (1,60 × 10 10 kg). Fakta tersebut menempatkan Kepulauan Spratly sebagai tempat tidur cadangan minyak terbesar keempat di dunia.

Letak strategis lintas laut kapal dan kekayaan sumber daya alam lainnya seperti ikan menjadi faktor yang juga sangat mempengaruhi sengketa dan konfilk di antara negara-negara bersengketa. Kapal-kapal penangkap ikan yang menangkap ikan di sana menjadi salah satu penyebab konflik akibat perbedaan pemahaman dan prinsip antara beberapa negara yang mengklaim wilayah tersebut.

Setidaknya ada 6 negara yang mengklaim wilayah kepulauan Spratly yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Kelima negara di atas, kecuali Brunei Darussalam mempunyai klaim dan pemberian nama terhadap pulau-pulau di kepulauan Spratly, sementara Brunei Darussalam hanya mengklaim wilayah laut di Kepulauan Spratly sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negaranya.

Kepulauan Spratly memang mempunyai cerita panjang dalam kaitannya dengan sengketa wilayah negara di atas dalam konteks ZEE dan historis serta penamaan pulau-pulau dan nama Laut Cina Selatan. Filipina menyebut Kepulauan Spratly dengan nama Kalayaan (tanah kebebasan), Vietnam menamainya Dao Truong Sa, sedangkan Cina menyebutnya Nansha Qundao. Perbedaan nama dimaksudkan agar kepulauan tersebut terisyaratkan sebagai milik negara  yang memberikan nama.

Tahun 1947 Republik Rakyat Cina (RRC) adalah Negara pertama yang mengklaim Laut Cina Selatan dengan membuat peta resmi yang tidak hanya mengklaim pulau-pulau, tetapi juga memberi tanda sebelas garis putus-putus di seputar wilayah Laut Cina Selatan. Meskipun demikian belum ada tanda-tanda pendudukan yang dilakukan oleh RRC di wilayah tersebut pada saat itu. Negara yang lebih dahulu melakukan pendudukan justru antara lain Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Taiwan.

Vietnam mengklaim dan langsung melakukan pendudukan di Kepulauan Paracel dan Spratly setelah perang dunia kedua berakhir. Kepulauan Paracel juga merupakan salah satu kepulauan yang banyak diklaim selain Kepulauan Spratly. Hal yang sama juga dilakukan oleh Taiwan setelah perang dunia kedua.

Filipina juga melakukan klaim dengan menduduki kepulauan Spratly pada tahun 1971. Filipina beralasan bahwa kepulauan tersebut merupakan wilayah bebas. Filipina juga merunjuk perjanjian San-Fransisco 1951, yang antara lain menyatakan, Jepang telah melepas haknya terhadap Kepulauan Spartly. Hal tersebut tak lepas kaitannya dengan asas laut tertutup yang menyatakan bahwa bahwa laut dapat dikuasai oleh suatu bangsa dan negara saja pada periode tertentu saja.

Klaim selanjutnya dilakukan oleh Malaysia dan Brunei Darussalam. Malaysia melakukan klaim terhadap beberapa pulau di Kepulauan Spratly yang kemudian diberi nama Terumbu Layang. Pulau tersebut termasuk dalam wilayah landas kontinen Malaysia atas dasar pemetaan wilayah negara yang dilakukan Malaysia pada tahun 1979. Tidak mau kalah, Brunei Darussalam juga melakukan klaim namun bukan terhadap gugusan yakni hanya wilayah laut di Kepulauan Spratly. Hal itu dilakukan setelah Brunei merdeka dari jajahan Inggris pada tahun 1984.

Konflik akibat sengketa ini cukup banyak terjadi. Dimulai pada konflik bersenjata 1974 antara Cina dan Vietnam yang terjadi kedua kalinya pada 1988. Selain itu pernah terjadi tembak menembak kapal perang antara RRC dan Filipina dekat Pulau Campones tahun 1996.

Situasi yang dapat berujung konflik kembali terjadi pada tahun 2011. Pada waktu itu pasukan militer RRC gencar melakukan pendudukan dan latihan militer di sekitar pulau sengketa. Kemudian Vietnam melayangkan protes kepada Cina atas tindakan tersebut. Namun situasi makin memanas setelah kapal minyak Petro Vietnam dirusak oleh militer Cina pada Mei dan Juni 2011. Vietnam pun melakukan pembalasan dengan mengadakan kegiatan militer rutin tahunan di sekitar Laut Cina Selatan pada Juni 2011.

Sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan di antaranya Declaration On the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) pada 4 November 2002. Namun upaya tersebut tidak diindahkan lagi oleh para pihak bersengketa. Ini akibat prinsip yang keras dan perbedaan pemahaman dalam upaya menyelesaikan sengketa ini. Konflik bersenjata yang dilancarkan pihak tersebut di atas merupakan salah satu wujud tidak dipatuhinya DOC tersebut.

Tak hanya Vietnam, Filipina pun kian meradang ketika kapal pengangkut minyak Filipina ditangkap oleh militer RRC di sekitar perairan Kepulauan Spratly yang berangkat dari provinsi Guangdong  Selatan menuju Singapura. Rute yang dilalui memang berdekatan dengan wilayah-wilayah yang diklaim oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Filipina pun mengajukan protes ke Perserikatan Bangsa-Bangsa perihal masalah ini.

Dari penjelasan panjang di atas sudah dapat disimpulkan bahwa Kepulauan Spratly menjadi rebutan klaim oleh negara-negara bersengketa tersebut karena potensi ekonomi, politis dan geostrategis. Hal inilah yang kemudian menimbulkan konflik panjang yang hingga sekarang. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya yang tepat untuk menangani kasus ini untuk meminimalisir konflik yang terjadi, terutama sesama anggota ASEAN.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa negara-negara yang termasuk secara langsung dalam sengketa ini adalah Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei.

RRC Klaim Wilayah Laut Cina Selatan

Klaim yang dilakukan Cina adalah atas dasar sejarah. Secara geografis jarak antara RRC dengan Kepulauan Spratly sangat jauh dan tidak terjangkau dengan menggunakan konsep landas kontinen dan ZEE. Tetapi Cina melakukan klaim terhadap gugusan pulau di Kepulauan Spratly atas dasar sejarah.

Sebelum zaman modern, konon telah ada jejak kehidupan Dinasti Cina di Kepulauan Spratly. Menurut Cina sejak 2000 tahun yang lalu Kepulauan Spratly sudah menjadi jalur perdagangan Cina. Selain itu, argumen itu didukung dengan fakta-fakta sejarah di antaranya penemuan bukti-bukti arkeologis Cina dinasti Han (206-220 SM).

Konon pada abad ke-19 klaim sudah dilakukan oleh RRC tepatnya pada tahun 1876. Namun terjadi tumpang tindih klaim saat terjadi Perang Dunia I antara Perancis, Inggris dan Jepang yang melakukan ekspansi ke Laut Cina Seltan. Klaim yang lebih kuat adalah penerbitan peta dengan memasukkan hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan ke dalam peta wilayah RRC.

Baru sekitar tahun 1988, RRC melakukan ekspansi ke Kepulauan Spratly. Ekspansi dilakukan dengan mengadakan instalasi militer secara besar-besaran di Kepulauan Spratly. Pada tahun ini pula tercatat konflik Cina-Vietnam di mana pada saat itu terjadi pendudukan di Kepulauan Spratly dan Paracel dengan mengusir paksa tentara Vietnam. Hal ini semakin diperkuat dengan upaya de jure yaitu dengan menerbitkan UU tentang Laut Teritorial dan Contiguous Zone yang memasukkan Kepulauan Spratly sebagai wilayahnya.

Hal tersebut terus gencar dilakukan RRC bahkan hingga sekarang. Berbagai upaya yang dicoba oleh RRC di antaranya adalah perjanjian bilateral, dan perjanjian multilateral.

Taiwan juga tak luput dalam melakukan klaim terhadap kepulauan Spratly. Klaim dibuktikan dengan pendudukan pada tahun 1956 di Kepulauan Spratly. Sebelumnya pada tahun 1947 Taiwan telah menerbitkan peta wilayah yang memasukkan Kepulauan Spratly di dalam wilayahnya. Salah satu klaimnya adalah pulau terbesar di kepulauan tersebut yaitu Pulau Aba alias Taiping Island.

Landasan pesawat terbang RRC, Pangkalan AL Vietnam, Pangkalan MIliterFilipina

Landasan pesawat terbang RRC, Pangkalan AL Vietnam, Pangkalan MIliter Filipina

Vietnam melakukan klaim juga atas dasar historis. Vietnam menyatakan sudah menduduki Kepulauan Spratly dan Paracel pada abad 17. Selain itu ada fakta sejarah yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah distrik Binh Son Vietnam. Vietnam Selatan menegaskan haknya atas Kepulauan Spratly dalam Konferensi San Francisco. Kemudian Vietnam mulai menyatakan pemilikannya atas Kepulauan Spratly pada tahun 1975 dengan menempatkan tentaranya di 13 pulau di Kepulauan tersebut.

Konflik-konflik yang terjadi yang melibatkan Vietnam sebagaimana sempat dijelaskan sebelumnya telah berlangsung beberapa kali. Konflik disebabkan bersikeras antara para pihak, terutama Vietnam dan RRC. Hingga sekarang Vietnam terus memperkuat militer di wilayah Kepulauan Spratly.

Filipina mulai menduduki Kepulauan Spratly diawali pada tahun 1970. Prinsip utama yang digunakan dalam klaim Filipina adalah hukum Res Nullius. Filipina berpendapat klaim mereka Res Nullius karena tidak ada kedaulatan efektif atas pulau-pulau sampai tahun 1930, sejak Perancis dan kemudian Jepang mengambil alih pulau. Ketika Jepang meninggalkan kedaulatan mereka atas pulau-pulau sesuai dengan Perjanjian San Francisco , ada pelepasan hak atas pulau-pulau tanpa penerima khusus. Klaim juga dilakukan karena prinsip ZEE yang dianggap Filipina bahwa Kepulauan Spratly termasuk di dalamnya.

Malaysia melakukan klaim terhadap Kepulauan Spratly atas dasar Peta Batas Landas Kontinen. Memang secara jelas bahwa sebagian wilayah Kepulauan Spratly masuk ke dalam wilayah landas kontinen Malaysia. Selain itu Malaysia pun melakukan upaya-upaya lain seperti pendudukan, klaim serta penamaan terhadap gugusan pulau di Kepulauan Spratly.

Pendudukan yang dilakukan Malaysia oleh pasukan militernya dimulai pada tahun 1977. Pada tanggal 4 September 1983 Malaysia mengirim sekitar 20 Pasukan Komando ke Terumbu Layang, dan pada tahun yang sama Malaysia melakukan survey dan kembali menyatakan bahwa kepulauan tersebut berada di perairan Malaysia. Hingga saat ini penguatan basis militer di pulau-pulau tersebut semakin gencar dilakukan Malaysia, mengingat kencangnya upaya klaim dari negara lain terutama RRC.

Klaim yang dilakukan Brunei Darussalam bukan terhadap gugusan pulau tetapi hanya pada wilayah laut Kepulauan Spratly. Brunei merupakan satu-satunya negara yang menahan diri untuk klaim dan  pendudukan militer di wilayah gugusan Kepulauan Spratly. Brunei melakukan klaim atas dasar konsep ZEE di mana sebagian wilayah dari Kepulauan Spratly masuk dalam ZEE Brunei Darussalam.

Beberapa usaha untuk menyelesaikan sengketa antar negara ini sudah dilakukan, di antaranya adalah pada tahun 1991, RRC melakukan perundingan bilateral dengan Taiwan mengenai eksplorasi minyak bersama yang berlangsung di Singapura.

Pada tahun 1992, Cina mengadakan pertemuan bilateral dengan Vietnam dan menghasilkan kesepakatan pembentukan kelompok khusus dalam menangani sengketa perbatasan teritorial.

Pada bulan Juni 1993, Malaysia dan Filipina melakukan hal yang sama dengan menandatangani perjanjian kerjasama eksplorasi minyak dan gas bumi selama 40 tahun di wilayah yang disengketakan.

RRC dan Filipina juga melakukan pertemuan untuk bersama-sama mengeksplorasi dan mengembangkan wilayah Spratly. Dan Pemerintah Malaysia dan Brunei Darussalam juga sudah bertemu untuk membicarakan hak pengelolaan ladang minyak di sekitar Sabah.

Sedangkan beberapa perjanjian multilateral yang pernah dilakukan dalam upaya penyelesaian sengketa Kepulauan Spratly, antara lain Deklarasi Kuala Lumpur 1971, yang membahas tentang kawasan damai, bebas, dan netral (Zone of Peace, Freedom and Neutrality) atau ZOPFAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, yang dihasilkan dan disetujui pada KTT ASEAN I pada tahun 1976, Pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF), yang dibentuk pada tahun 1994. Pertemuan ARF pertama kali dilangsungkan di Bangkok, KTT ASEAN V tahun 1995, yang menghasilkan traktat mengenai kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara (Treaty on South East Asia Zone-Nuclear Free Zone) dan Technical Working Groups, Groups of Experts dan Study Groups, yang dipelopori oleh Indonesia.

Dialog ini melibatkan aktor-aktor non-negara seperti ahli-ahli kelautan dan para akademisi. Dalam pembentukannya, tim yang tergabung mencari jalan terbaik bagi semua pihak yang bersengketa dengan menjalankan proyek kerjasama dalam hal monitoring ekosistem, keamanan navigasi, pelayaran dan komunikasi di Laut Cina Selatan. Dalam dialog ini kemudian disepakati proyek kerjasama dalam bidang penelitian keragaman hayati.

Dibawanya permasalahan ini oleh Indonesia ke ASEAN Post-Ministerial Conference, yang berhasil mendudukkan 22 negara se-Asia Pasifik.

Tahun 2002, ASEAN dan Cina menandatangani Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea. Pada bulan Maret 2005, Cina-Vietnam-Filipina menandatangani MoU kerjasama dalam bidang eksplorasi energi dan sepakat untuk menghentikan klaim atas kepemilikan Kepulauan Spratly.

Pada tahun 2006 China-ASEAN Joint Working Group melakukan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan bahwa kedua belah pihak (RRC dan ASEAN) berkomitmen menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan.

Upaya ini memang cukup efektif dalam penyelesaian sengketa jika dilihat dari situasi setelah perjanjian. Selain itu beberapa perjanjian multilateral juga berupa mediasi yang dipelopori oleh mediator sehingga perjanjian dapat berjalan lebih baik. Namun tidak sepenuhnya berjalan dengan baik lagi-lagi karena tidak dicapainya peta kepemilikan pulau, dan banyaknya pihak yang melanggar sendiri perjanjian tersebut, seperti terjadinya perusakan kapal oleh pihak-pihak tertentu.

Salah satu yang belum dilakukan dalam penjanjian multilateral itu adalah kemungkinan untuk melakukan pengelolaan minyak dan gas bumi secara bersama. Padahal perjanjian ini dapat menjadi usaha alternatif untuk meredam konflik di Kepulauan Spratly. Dalam hukum internasional, hal ini memang dimungkinkan untuk dilakukan. Perjanjian semacam ini dapat dilihat misalnya perjanjian Indonesia dengan Australia dalam pengelolaan dan pembagian di Blok Cepu. Upaya ini dapat menjadi solusi karena jika dilihat latar belakang permasalahan ini adalah karena potensi minyak dan gas bumi yang berlimpah.

Kapal Induk dan Rudal Antar Benua milik RRC

Kapal Induk dan Rudal Antar Benua milik RRC

Upaya penyelesaian sengketa sudah lama dilakukan, namun sengketa masih saja berlanjut hingga sekarang. Akibatnya banyak terjadi konflik antara negara bersengketa yang sebenarnya merupakan negara bertetangga, bahkan beberapa di antaranya konflik bersenjata.

Dalam perkembangan terakhir, Amerika Serikat di bawah Presiden Barack Obama tidak malu-malu lagi menampakkan minatnya terhadap wilayah Laut Cina Selatan dengan akan mengerahkan 60% kekuatan militernya di Asia. Dan Filipina sebagaimana banyak diberitakan, bersedia menyediakan beberapa pelabuhannya untuk pangkalan militer Amerika. Hal ini membuat RRC khawatir dan mulai membangun kekuatan militernya dengan antara lain membangun kapal induk dan mempercepat pembangunan rudal jarak jauhnya.

Kepulauan Sprtley di Laut Cina Selatan, berpotensi untuk menjadi tempat pertama meletusnya konflik bersenjata di wilayah Asia Tenggara. Penyebabnya adalah sengketa wilayah antar Negara yang sudah puluhan tahun belum terselesaikan dan camput tangannya negara-negara adidaya yang sarat dengan kepentingan ekonomi globalnya. (Tkr-dari berbagai sumber)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s