Sekda Kabupaten Magetan Ditahan

Abdul Azis saat akan ditahan

Abdul Azis saat akan ditahan

Magetan (Sergap) – Berita mengejutkan terjadi Kamis (13/06/2013) terkait dengan kasus dugaan korupsi dana pengadaan lahan proyek KIR (Kawasan Industri Rokok) seluas 1.000 m2 pada tahun 2010 yang berlokasi di Desa Bendo, Kecamatan Bendo, Magetan. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Herdwi Widianta, SH membuat kejutan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Magetan Abdul Azis.

Pimpinan tertinggi birokrasi Pemkab Magetan itu dijebloskan ke Rutan Klas B Magetan menempati Blok Dahlia, satu sel dengan mantan Camat Bendo Wiji Suharto dan Yudhi Hartono, PNS yang merupakan adik mantan Camat Bendo, yang sudah terseret oleh kasus yang sama.

Sebelum ditahan, Sekdakab yang datang memenuhi panggilan ke kejaksaan itu, dengan masih mengenakan seragam kerja lengkap dengan didampingi oleh penasehat hukumnya, Indra Priangkasa, SH. Ternyata dia hanya diperlihatkan surat penahanan Nomor 01/0.5.31/Ft.1/06/2013 tanggal 13 Juni yang diteken oleh Kajari Herdwi Widianta, SH.

Tampaknya, Abdul Azis berupaya untuk menolak penahanan dengan tidak mau menandatangani berita acara penahanan. Penasehat hukumnya, Indra Priangkasa terlihat naik turun tangga untuk melakukan lobi Kajari Magetan yang ruang kerjanya ada di lantai II. Indra juga tampak berbincang serius dengan Kasi Pidsus Iwan Winarso dan Kasi Intelijen Anton Hardiman. Namun, jaksa tetap bersikukuh menahan Ketua Tim-9, pembebasan lahan proyek KIR itu.

Saat keluar dari ruang pidsus menuju mobil Toyota Avanza  yang akan mengantarnya ke rutan, wajah Abdul Azis tampak layu. Saat itu Abdul Azis seperti mau menangis, matanya berkaca-kaca. Dia bilang, “Kalau ditahan, saya pasti dipecat pak”. Kasi Pidsus yang mengawalnya hanya tersenyum mendengarnya.

Ia terlebih dulu dibawa ke Puskesmas Candi untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan setelah dinyatakan sehat akhirnya dibawa menuju rutan.

Petugas rutan yang kelihatannya sudah stand by sejak pagi langsung menjemput calon penghuni baru itu setiba di depan pintu masuk. ‘’Sudah ada serah terima dari kejaksaan ke rutan, statusnya tahanan titipan jaksa,’’ kata Kasi Pidsus Iwan Winarso yang mengawal proses penahan ini.

Kasi Pidsus juga menambahkan bahwa berkas perkara tindak pidana korupsi ini tinggal melimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Ada tenggang waktu selama 20 hari sebelum memasuki tahap penuntutan bersamaan jaksa menyiapkan surat dakwaan.

Penahanan Sekda Magetan ini tentu saja menggegerkan jajaran birokrasi Pemkab Magetan. ‘’Saya sendiri juga kaget karena ending-nya bisa seperti ini. HP saya terus berdering dari sejumlah kerabat dan pejabat pemkab menanyakan kebenaran penahanan,’’ kata Indra Priangkasa kepada wartawan.

Indra menilai penahanan kliennya tidak beralasan hingga melanggar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebab, jaksa salah kaprah menerapkan tiga alasan klasik penahanan, yakni kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulang perbuatan. ‘’Selama ini kami kooperatif. Jujur saja, kami masih belum mengerti alasan jaksa melakukan penahanan,’’ tegasnya.

Indra juga berpendapat bahwa jaksa juga mengesampingkan kapasitas sekda sebagai penyelenggara pilkada. Sebab, sekretaris daerah masih memiliki tanggung jawab menjalankan proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Magetan terpilih, pada 23 Juli 2013. ‘’Kalau klien saya ditahan tentu akan mempengaruhi kinerja pemerintahan, termasuk menyelesaikan tahapan pilkada. Ini yang harusnya menjadi pertimbangan jaksa,’ katanya menjelaskan. Selanjutnya Indra masih akan berkoordinasi dengan kliennya dan keluarganya untuk mencari solusi terbaik. ‘’Kami akan berupaya untuk mengajukan penangguhan penahanan,’’ tambahnya.

Sebagaimana diketahui, kasus pengadaan tanah KIR Bendo Magetan ini, diduga telah merugikan keuangan negara Rp. 934 juta. Kerugian berasal dari biaya untuk pembelian tanah yang ternyata merupakan tanah kas desa namun diakui sebagai tanah milik pribadi oleh para perangkat pemerintahan yang telah lebih dulu dijadikan tersangka oleh Polres Magetan.

Mereka adalah mantan Camat Bendo Wiji Suharto, mantan Kepala Desa Bendo Supadi (almarhum), dan Yudi Hartono yang merupakan adik Camat Bendo yang berprofesi sebagai PNS di Pemkab Ponorogo.

Rincian kerugian negaranya adalah, dana untuk pembelian tanah sebesar Rp. 1,18 miliar termasuk pengeluaran untuk ATK dan lain-lain. Sementara, dana yang dibayar negara untuk membeli tanahnya sendiri adalah Rp934 juta. Sehingga total biaya proyek KIR mencapai Rp. 2,3 miliar. Untuk proyek pengadaan tanah ini dibentuk panitia yang popular dengan sebutan Tim 9 yang diketuai oleh Sekdakab Magetan Abdul Azis.

Sekdakab Magetan terancam melanggar pasal 2, 3 dan 8 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (hs/tkr)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s