Nur Muhyar Terima Setengah Milyar dari Proyek Jembatan Brawijaya?

Drs. H. Nur Muhyar

Drs. H. Nur Muhyar

Kediri (Sergap) – Kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya Kota Kediri, saat ini sudah ditarik  penyidikannya ke Polda Jatim. Pemberitaan tentang kasus ini juga semakin jarang tayang di berbagai media massa. Namun beberapa temuan menarik justru muncul belakangan ini.

Salah satunya, adalah hasil temuan Tabloid Sergap terkait dengan aliran dana yang patut diduga mengalir ke mana-mana yang bersumber dari Fajar Poerna Wijaya, seorang pengusaha yang masih saudara ipar Walikota Kediri dan secara resmi sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik tipikor ketika kasus masih ditangani Polresta Kediri.

Fadjar Poerna Wijaya ditetapkan sebagai tersangka, dikarenakan penyidik menemukan bahwa rekening banknya telah digunakan sebagai “wadah” aliran dana dari PT Surya Graha Semesta yang berkantor di Sidoarjo yang berjumlah puluhan milyar.

Dana inilah yang ditengarai kemudian mengalir ke beberapa pejabat puncak di Kota Kediri. Dan, salah satu pejabat Pemerintah Kota Kediri yang patut diduga kuat menerima aliran dana kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya Kota Kediri tersebut, adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Dinbudparpora), Drs. H. Nur Muhyar.

kuitansi nur muhyar oke

Kuitansi setengah milyar, dikemas utang-piutang

Aliran dana tersebut, diduga disamarkan dalam bentuk utang piutang yang tertuang dalam sebuah kuitansi bertanggal 16 September 2009. Dalam kuitansi yang bermeterai Rp. 6.000,- itu diketik bahwa Nur Muhyar telah meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Pinjaman setengah milyar rupiah ini ditulis sebagai sebuah pinjaman yang diangsur 48 bulan/ 4 tahun dengan angsuran per bulannya Rp. 16.072.380,- (Enam belas juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayar paling lambat tanggal 16 setiap bulannya.

Di kuitansi berwarna dasar merah muda ini, terketik dengan jelas nama Nur Muhyar, sebagai penerima uang setengah milyar itu dari Fadjar Poerna Wijaya, sang tersangka kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya Kota Kediri.

Menanggapi hal ini, Drs. H. Nur Muhyar, Kepala Dinbudparpora Pemkot Kediri mengambil sikap menutup diri. Berkali-kali dihubungi melalui telpon genggamnya, tidak diangkat. SMS yang dalam laporannya sudah masuk, juga sama sekali tidak dibalasnya.

Bahkan ketika Tabloid Sergap secara resmi mengirimkan surat konfirmasi dengan nomor : 132.24/Sgp/IV/2013, mantan Camat Mojoroto yang juga lama menjabat sebagai Kabag Humas dan Protokol dan Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Pemkot Kediri ini juga tidak membalasnya.

Tanda terima surat konfirmasi yang ditandatangani Yogi, staf Dinas Budparpora

Tanda terima surat konfirmasi yang ditandatangani Yogi, staf Dinas Budparpora

Ada 6 pertanyaan yang diajukan Tabloid Sergap sebagai sebuah konfirmasi sebagaimana ketentuan UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yaitu :

  1. Benarkah bapak menandatangani kuitansi (scanner terlampir) sebagai tanda terima uang tunai sebesar Rp. 500 juta yang bapak terima dari Sdr. Fadjar Poerna Wijaya?
  2. Apakah bapak mengetahui bahwa Fadjar Poerna Wijaya saat ini berstatus sebagai tersangka kasus pencucian uang terkait dugaan korupsi dalam proyek Jembatan Brawijaya?
  3. Dari sumber yang dapat dipercaya, kami mendapatkan informasi bahwa pinjaman uang sebagaimana tercantum dalam kuitansi tersebut hanya sebuah kamuflase/sandiwara belaka. Yang sebenarnya uang Rp 500 juta tersebut merupakan salah satu aliran dana yang terkait erat dengan kasus dugaan korupsi proyek Jembatan Brawijaya. Benarkah itu?
  4. Jika benar merupakan bagian dari aliran dana proyek Jembatan Brawijaya, bapak berpotensi untuk menjadi tersangka pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan an-caman hukuman maksimal 20 tahun penjara, dengan denda maksimum Rp. 10 Milyar. Apa komentar bapak?
  5. Jika benar kuitansi itu adalah penerimaan uang hutang, apakah bapak mengetahui apakah pekerjaan dari Sdr. Fadjar Poerna Wijaya sehingga mampu dan percaya meminjami uang sebesar itu, tanpa agunan?
  6. Informasi yang kami terima, bila benar itu sebuah hutang, namun faktanya bapak tidak pernah membayar secara angsuran sebagaimana tertulis di kuitansi tersebut. Benarkah itu?

Namun rupanya sampai dengan berita ini ditayangkan,  Drs. H. Nur Muhyar, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Pemkot Kediri itu, memilih untuk tidak berkomentar. Mengapa pejabat kelahiran Madiun ini bersikap demikian? Silahkan pembaca menilainya. (Tkr)

Berita terkait : Gara-Gara Tidak Ditahan, Kasenan Cs Mengulangi Perbuatannya. Apa Kata Kejaksaan Negeri Kota Kediri? Polda Jatim Tidak Main-Main Tangani Kasus Jembatan Brawijaya – Polda Jatim Dukung Penuh Penuntasan BAP Kasus Jembatan Brawijaya Kediri– Walikota Kediri Mengeluh Sakit, Polisi Hentikan Pemeriksaan   –  Ketua DPRD Diperiksa dan Walikota Kediri Segera Menyusul  –  Terkait Dugaan Korupsi Jembatan Brawijaya, 4 Anggota DPRD Kota Kediri Diperiksa Polisi  –  Kasenan, Tersangka Dua Kasus Korupsi  –  Dugaan Korupsi Jembatan Brawijaya, MOU Muncul Tiba-Tiba

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s