Eggi Sudjana Dinyatakan Penuhi Syarat Dukungan

Eggi Sudjana

Eggi Sudjana

Surabaya, (Sergap) – Eggi Sudjana, dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur memenuhi syarat sebagai bakal calon gubernur, setelah mencatatkan total sebanyak 1.135.748 kartu tanpa penduduk (KTP) dari 1.118.096 KTP sebagai syarat minimal.

“KPU menyatakan lolos karena berkas dukungannya sudah memenuhi syarat minimal. Sehingga pasangan Eggi Sudjana dan Muhammad Sihat lolos tahapan di tingkat KPU provinsi,” ujar Ketua KPU Jatim Andre Dewanto Achmad di Surabaya, Senin (15/04/2013).

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, calon perseorangan disyaratakan mengantongi dukungan tiga persen dari total jumlah penduduk. Berarti bakal calon perseorangan di Jatim paling tidak harus mengantongi 1.118.096 dukungan yang dibutikan dengan foto kopi KTP atau identitas lainnya.

Berdasarkan surat dari Pemrov Jatim Nomor 470/832/106.06/2013, tertanggal 4 April 2013 disebutkan bahwa data agregat penduduk Jatim merujuk DAK2 Kementerian Dalam Negeri adalah sebanyak 37.269.885 jiwa.

“Selain berdasarkan jumlah KTP dukungan yang diserahkan, maka juga harus tersebar minimal di 50 persen kabupetan/kota,” kata Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggaran Pemilu KPU Jatim, Agus Mahfudz Fauzi.

Ia mengungkapkan, soal basis dukungan KTP kepada Eggi dan Sihat sebagian besar berasal dari daerah Sampang, Pasuruan, dan Probolinggo. Tidak hanya itu saja, dukungan dari kota besar seperti Surabaya ternyata juga cukup banyak.

Untuk memproses dokumen dukungan pasangan jalur perseroangan, kata Agus, memakan waktu lama. Sesuai jadwal, seharusnya proses sekaligus perbaikan di tingkat KPU Jatim selesai 11 April 2013, namun karena cukup banyak ditambah penyerahannya dilakukan di hari terakhir pendaftaran maka tertunda.

“KTP-KTP dukungan itu telah kita proses secara administrasi dan kita distribusikan ke KPU Kabupaten dan kota untuk diproses lebih lanjut. ” kata dia. Selanjutnya, KTP-KTP dukungan tersebut akan diverifikasi secara faktual oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di daerah. Sesuai ketentuan undang-undang, verifikasi akan dilakukan pada setiap KTP tidak model “sampling”.

Bila ada beberapa KTP dalam verifikasi tidak sah dalam memberikan dukungan dan dukungannya kurang maka bersangkutan harus mengganti dua kali lipat dari dukungan yang tidak sah tersebut. Semisal, 10 KTP dukungan tidak sah, maka harus mengganti 20 KTP dukungan. (ang)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s