Gara-Gara Tidak Ditahan, Kasenan Cs Mengulangi Perbuatannya. Apa Kata Kejaksaan Negeri Kota Kediri?

ICON Lapsus wpBerita-berita tentang tindak pidana korupsi yang patut diduga melibatkan para pejabat setahun terakhir ini semakin gencar tayang di berbagai media massa. Mungkin salah satu penyebabnya karena kasus dugaan korupsi tersebut mencemari 3 mega proyek di Kota Kediri, yaitu pembangunan Rumah Sakit (RS) Gambiran II, Jembatan Brawijaya, dan Kampus Politeknik. Ternyata kemudian oknum-oknum pejabat yang kemudian diduga sebagai pelakunya adalah orang-orang yang sama. Jadi ada pengulangan tindak pidana dalam perkara korupsi ini.

Proyek Rumah Sakit Gambiran II Kota Kediri

Proyek Rumah Sakit Gambiran II Kota Kediri

Kediri (Sergap) – Yang pertama kali mencuat dan ramai di media massa adalah dugaan korupsi pada proyek pembangunan RS Gambiran II yang berbiaya sebesar sekitar Rp 234,9 milyar secara multy years/tahun jamak selama 4 tahun mulai tahun anggaran 2009 sampai dengan 2012. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri sudah menyidik kasus dugaan korupsi ini sejak tahun 2010.

Bahkan Kejati Kota Kediri sudah menetapakan 3 orang pejabat sebagai tersangka. Mereka adalah Kasenan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri; Budi Siswantoro, Asisten Sekkota Kediri selaku bekas Pejabat Pengguna Anggaran, dan Wijanto, panitia  lelang.

Foto satelit RS Gambiran II

Foto satelit RS Gambiran II

Di awal perkara ini ditangani Kejari Kota Kediri, di mana tersangkanya baru seorang yaitu Kasenan, saat itu Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Agus Eko Purnomo, SH mengatakan, bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah indikasi korupsi berupa dugaan mark up pada sejumlah item pembangunan.”Salah satunya papan board proyek, masak papan dari kayu seperti itu nilainya sampai Rp. 20 juta”, katanya.

Sebagaimana yang telah banyak diberitakan, proyek Gambiran II ini sejak awal sudah banyak dipergunjingkan banyak pihak.  Proyek pembangunan rumah sakit dengan kapasitas besar ini berbiaya Rp 234,9 Miliar, dianggap sebagai gebrakan awal yang sangat positif oleh warga Kota Kediri.

Namun, seiring berlangsungnya pembangunannya justru merebak pemberitaan tentang banyak prosedur pembangunan tidak dilalui secara administratif, mulai dari ketentuan pelelangan hingga feasibility study, perijinan amdal, bahkan Proyek tersebut belum disetujui DPRD Kota.

Sumber yang bisa dipercaya menginformasikan, Ir. Widodo sebagai Kepala Dinas PU Kota Kediri saat itu, sebenarnya tidak mau melelang RSUD Gambiran II. Hal ini dikarenakan belum komplitnya persyaratan bakunya. Widodo berusaha mengingatkan untuk menunda proses lelang. Namun, yang terjadi justru dimutasi menjadi Asisten Sekda dan digantikan oleh Ir. Budi Siswantoro dengan status Plt Kepala Dinas PU Kota Kediri.

Sementara itu, usai diperiksa sebagai saksi di kejaksaan, mantan Wakil Ketua DPRD Kota Kediri 2004-2009, Arifin Ashror, mengaku tak tahu-menahu soal rencana teknis pembangunan rumah sakit tersebut. “Kami sebagai pimpinan DPRD tak pernah menyetujui pembangunan rumah sakit itu,” katanya.

Sundaya, SH

Sundaya, SH

Setelah 2 tahun “membeku” di Kejari Kota Kediri, akhirnya perkara dugaan korupsi proyek Gambiran II dilanjutkan penyidikannya.  Walaupun terkesan terkaget-kaget karena proyek Jembatan Brawijaya, pada bulan Januari 2013 mulai diselidiki oleh Polresta Kediri. Sebagaimana diketahui kemudian, patut diduga proyek Jembatan Brawijaya ini patut diduga terkait erat dengan proyek Gambiran II dan Poltek.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kota Kediri, Sundaya, SH, saat ditemui Tabloid Sergap di ruang kerjanya hari Rabu (20/3/2013) yang lalu mengatakan, bahwa saat ini perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi RS Gambiran II sampai pada tahap pemeriksaan dan pemberkasan BAP terhadap tersangka Wijanto.

“Pemeriksaan tehadap dua tersangka lainnya, yaitu Kasenan dan Budi Siswantoro sudah selesai. Saat ini kami sedang menyelesaikan pemeriksaan dan pemberkasan terhadap tersangka Wijanto”, kata Kasipidsus yang mulai menduduki jabatannya sejak Agustus 2012 ini.

Sundaya juga menolak jika dikatakan kasus Gambiran II ini “membeku” di Kejari Kota Kediri. “Kami tetap bekerja setiap hari, dan sampai hari ini sudah diperiksa sebanyak 29 saksi”, bantahnya. Jaksa pindahan dari Kejari Magetan ini juga mengatakan tidak ada kesulitan dalam melakukan penyidikan dalam kasus yang melibatkan para pejabat elit Kota Kediri ini.

“Kendala kami sementara ini adalah keterangan saksi ahli untuk menghitung potensi kerugian negaranya. Surat kami kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red) Perwakilan Jawa Timur belum mendapatkan balasan”, katanya menjelaskan.

Pengulangan tindak pidana

Yang menarik dari kasus ini, dua tersangkanya, yaitu Kasenan dan Wijanto, tidak ditahan oleh Kejari Kota Kediri. Yang terjadi kemudian kedua pejabat itu mengulangi lagi perbuatannya, terbukti mereka telah ditetap juga sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Polresta Kediri dalam kasus Jembatan Brawijaya, pada Pebruari 2013.

Padahal, dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 21 ayat (1) sangat jelas tertulis : “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Menanggapi hal ini Sundaya mengatakan, kejaksaan tidak menahan Kasenan Cs karena menunggu keterangan saksi ahli dari BPK Perwakilan Jawa Timur untuk menghitung kerugian negara, sebagai salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana korupsi.

Apakah dengan tidak menahan Kasenan Cs yang ternyata kemudian mengulangi perbuatan yang sama, Kejari Kota Kediri telah melakukan kecerobohan? Menjawab pertanyaan ini Sundaya mengatakan, “Bicara tentang pengulangan perbuatan, setahu kami berdasar SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, red) baru Wijanto yang sudah dijadikan tersangka oleh Polresta. Berdasar SPDP tidak ada nama Kasenan sebagai tersangka”.

AKP Surono

AKP Surono

Menanggapi hal ini Kapolresta Kediri melalui Kasubag Humas Polresta Kediri AKP Surono mengatakan bahwa tidak secara otomatis ketika polisi menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka harus didahului dengan SPDP. “Prosedurnya, SPDP bisa dikirimkan ke Kejaksaan Kota Kediri setelah kita tetapkan seseorang terlebih dulu sebagai tersangka”, jelas AKP Surono kepada Tabloid Sergap, Rabu (3/4/2013) melalui telpon selularnya.

Ditambahkan pula oleh AKP Surono, bahwa terkait dengan SPDP tersangka Kasenan dan juga Fadjar Poerna Wijaya, secara teknis menjadi tugas penyidik untuk melakukan surat-menyurat dengan kejaksaan.

Sebagaimana diketahui, beberapa pejabat teras Pemkot Kediri sudah diperiksa sebagai saksi terkait kasus RS Gambiran II oleh Kejari Kediri.  Mereka adalah Sekkota Agus Wahyudi yang pernah menjabat Kepala DPPKA, kemudian Rahmad Hari Basuki, Kepala Bappeda, Budi Waluyo Kasi Fisik dan Prasarana Bappeda, dan Agus Suharyanto, mantan Kepala Perizinan Kota Kediri.

Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa mantan Ketua DPRD Kota Kediri Bambang Hariyanto, mantan Wakil Ketua DPRD Arifin Asror, mantan Sekretaris Dewan Adi Wiyono dan Kabag Hukum Dwi Ciptaningsih. Mantan pimpinan dewan itu dimintai keterangan terkait dengan memorandum of understanding ( MoU) proyek.

Pemeriksaan para pejabat puncak ini, sebenarnya pemeriksaan ulang untuk memperdalam pemberkasan perkara kasus RS Gambiran II yang sempat terganjal pelimpahannya lebih dari setahun. “Pemeriksaan ulang para pejabat Pemkot Kediri dan para mantan anggota dewan ini untuk memperdalam penjelasan dari berkas terdahulu”, kata Kasipidsus Kejari Kota Kediri yang memang tergolong baru menjabat sebagai Kasi Pidsus ini.

Menjawab pertanyaan kapan perkara dugaan korupsi RS Gambiran II ini berkasnya lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan tipikor, Sundaya mengatakan masih banyak yang perlu diteliti untuk supaya berkas perkara siap dilimpahkan. “Terutama perhitungan besaran kerugian negara, kami masih menunggu dari BPK (Perwakilan Jatim, red). Jadi ya masih jauh…’’, kata Sundaya.

Perkara tindak pidana korupsi memang tidak sesederhana tindak pidana biasa. Namun tekad memberantas korupsi merupakan agenda utama reformasi. Jadi masyarakat menunggu kinerja Kejari Kota Kediri dalam penegakkan hukum, sehingga tidak menciderai rasa keadilan rakyat yang merupakan korban utama tindak pidana korupsi.  Fiat Justitia Ruat Caelum (Walaupun Langit Akan Runtuh Keadilan Harus Ditegakkan). (Tkr)

Berita terkait :  Polda Jatim Dukung Penuh Penuntasan BAP Kasus Jembatan Brawijaya Kediri – Walikota Kediri Mengeluh Sakit, Polisi Hentikan Pemeriksaan   –  Ketua DPRD Diperiksa dan Walikota Kediri Segera Menyusul  –  Terkait Dugaan Korupsi Jembatan Brawijaya, 4 Anggota DPRD Kota Kediri Diperiksa Polisi  –  Kasenan, Tersangka Dua Kasus Korupsi  –  Dugaan Korupsi Jembatan Brawijaya, MOU Muncul Tiba-Tiba

2 thoughts on “Gara-Gara Tidak Ditahan, Kasenan Cs Mengulangi Perbuatannya. Apa Kata Kejaksaan Negeri Kota Kediri?

  1. Ping-balik: Polda Jatim Tidak Main-Main Tangani Kasus Jembatan Brawijaya | TABLOID SERGAP

  2. Ping-balik: Nur Muhyar Terima Setengah Milyar dari Proyek Jembatan Brawijaya? | TABLOID SERGAP

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s