Menyoal Banjir di Kota Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar

Penyakit Malaria dan penyakit kulit mengancam.

Penyakit Malaria dan penyakit kulit mengancam.

Kepulauan Selayar, Sulsel, Sergap – Program pengentasan banjir yang dipicu oleh tingginya curah hujan di sejumlah daerah di tanah air, terutama di awal tahun 2013, tak hanya menjadi pekerjaan rumah, bagi Gubernur DKI Jokowi dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama.

Akan tetapi, hal serupa juga turut menjadi beban pemikiran, jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Di mana hingga saat ini, masih terdapat sejumlah lokasi pemukiman padat penduduk  yang sangat rawan terhadap bencana banjir, mulai dari rob (banjir air laut) sampai banjir yang diakibatkan oleh faktor tingginya curah hujan.

Salah satu di antaranya, kompleks pemukiman padat penduduk yang terletak di belakang, kantor PT. PLN (Persero) Ranting Selayar. Lalu apa dan bagaimana solusi yang ditawarkan pemerintah kabupaten untuk mengentaskan persoalan nasional ini ?

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Kepulauan Selayar, Ir. H. Arfan Arief yang sempat disambangi wartawan di rumah kediaman pribadinya pada hari Minggu, (20/1) sore dengan lugas menyatakan, “Dari hasil pengamatan secara visual, kompleks pemukiman padat penduduk di belakang Kantor PLN Selayar, secara resmi ditetapkan sebagai salah satu dari dua lokasi pemukiman padat penduduk yang lokasinya, berkategori rendah dan butuh solusi pengangkatan”.

Setelah beberapa tahun sebelumnya, kawasan kompleks Asrama Polisi di ruas Jl. Dr, Muchtar  juga sempat dinyatakan sebagai lokasi pemukiman yang kawasannya digolongkan berkategori rendah.

Dikatakannya, kedua lokasi ini memang sangat rawan menjadi langganan genangan banjir di musim penghujan dan berpotensi memicu laju pertumbuhan penyakit malaria atau pun penyakit kulit, sejenis gatal-gatal yang diakibatkan oleh kutu air.

Selain memang, Kabupaten Kepulauan Selayar telah ditetapkan sebagai daerah endemik Malaria di belahan provinsi Sulawesi-Selatan. Dalam kaitan itu, Pemkab Kepulauan Selayar merekomendasikan  warga masyarakat yang bermukim di kedua wilayah ini  untuk melakukan kegiatan gotong royong dengan cara mengangkat bangunan rumah dan mengadakan penimbunan di sekitar kompleks pemukiman mereka.

Catatan serupa diberlakukan, bagi siapa saja warga masyarakat yang baru akan melakukan aktivitas pembangunan rumah dan berencana untuk menempati kedua kompleks pemukiman padat penduduk itu.

Diakuinya, beberapa waktu lalu, persoalan genangan banjir di kompleks belakang kantor PLN Selayar, sempat mengemuka di dalam sebuah forum pertemuan yang turut dihadiri oleh salah seorang anggota DPRD Kepulauan Selayar, dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Muh. Husni, S.Ag.

Bahkan persoalan yang sama, sempat beberapa kali menjadi bahan perbincangan serius Pemkab di dalam forum koordinasi penanggulangan bencana. Berangkat dari dasar pemikiran tersebut, Pemkab, langsung membentuk tim survey yang secara khusus bertugas mengukur dan menyusun tata perencanaan pembangunan drainase  di dalam kawasan ibukota Benteng.

Sekaitan dengan hal tersebut, warga masyarakat di kedua kompleks rawan banjir tersebut diharapkan, dapat bersabar menunggu finalisasi hasil survey tim pengukuran dan perencanaan drainase kota Benteng.

“Hasil survey inilah yang nantinya, akan  memberikan gambaran secara umum  mengenai upaya dan langkah penanganan apa saja yang akan dilakukan oleh anggota tim untuk menuntaskan persoalan genangan banjir di kompleks belakang kantor PLN Selayar”, kata Kadis PU menjelaskan.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri, tidak dapat berbuat banyak. Selain, ikut bersabar untuk tetap menunggu hasil survey tim pengukuran dan perencanaan drainase yang telah terbentuk dan mendapat legitimasi dari pemerintah kabupaten.

“Satu hal yang pasti, bahwa pada penyusunan APBD perubahan tahun anggaran 2012 kemarin, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengalokasikan anggaran senilai kurang lebih, 100 juta rupiah yang diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan drainase di kompleks belakang kantor PLN”, kata Kadis PU menambahkan.

Sayang sekali, karena anggaran dimaksud, terpaksa  harus diplot ke pos dana luncuran tahun anggaran 2013. Disebabkan, karena proses pengesahan APBD perubahan tahun 2012 yang terlambat disahkan oleh lembaga DPRD Kepulauan Selayar.

“Oleh karenanya, sekali lagi masyarakat dimohon untuk tetap bersabar menantikan selesainya, proses pengesahan RAPBD TA. 2013 oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” pinta Arfan.

Setidaknya, pemerintah telah menunjukkan itikad baik dan perhatian seriusnya terhadap upaya penuntasan masalah genangan air hujan yang telah bertahun-tahun menimpa warga masyarakat di kompleks belakang kantor PLN. Sehingga dengan demikian, warga masyarakat telah memperoleh kepastian untuk dapat menikmati kehidupan yang lebih layak dan jauh lebih sempurna dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam rentang waktu yang bersamaan, masyarakat akan menyonsong kehidupan baru yang lebih baik, maju, dan sejahtera.  Disamping itu, mereka juga dapat menghela nafas lega serta mengucapkan kata, “selamat tinggal kekumuhan”.

Lebih jauh, orang nomor satu di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ini berharap, kiranya, langkah terobosan yang akan dilakukan jajaran aparat pemerintah kabupaten di tahun anggaran 2013 mendatang, sekaligus akan mementahkan asumsi sebahagian kalangan yang selama ini beranggapan miring tentang perencanaan drainase Kota Benteng yang dinilai tidak berkesinambungan dan acap kali dikerjakan sepotong-sepotong,

Senada dengan hal tersebut, Camat Benteng, Drs. Syafruddin, MH menandaskan, secara umum, pengentasan bencana banjir di dalam kawasan Kota Benteng memang harus diawali dari penyusunan dan perencanaan ulang design pembangunan drainase dengan terlebih dahulu, menyadarkan warga masyarakat untuk tidak lagi melakukan kegiatan penimbunan atau dengan sengaja menutup aliran drainase, seperti yang terjadi selama ini, cetusnya kepada wartawan.

Syafruddin juga menegaskan, penanganan bencana banjir dan genangan air hujan telah sejak lama menjadi program skala prioritas jajaran Pemerintah Kecamatan Benteng sebagai salah bentuk kepedulian pemerintah terhadap terciptanya tatanan kehidupan masyarakat berperilaku sehat, maju, cerdas dan sejahtera.

Di sisi lain, Pemerintah Kecamatan Benteng juga terus menggalakkan program penerapan dan penegakan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2009 tentang Penertiban ternak liar yang masih seringkali dijumpai berkeliaran dan menjadi keresahan bagi sebahagian warga masyarakat di seputaran, Kelurahan Benteng Selatan dan beberapa wilayah kelurahan lain di Kecamatan Benteng. (kontributor : fadly syarif)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s