Walikota Palopo Tersangka Kasus Dana Pendidikan

Walikota Palopo HPA. Tenriadjeng

Walikota Palopo HPA. Tenriadjeng

Makassar, Sergap –  Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Tinggi Propinsi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) akhirnya menetapkan Walikota Palopo HPA. Tenriadjeng sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana pendidikan gratis yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo tahun anggaran 2011 senilai Rp. 5,31 miliar. Penetapan tersangka orang nomor satu di Palopo itu diungkapkan Aspidsus Kejati Sulsel Chaerul Amir, SH di kantor Kejati Sulsel, Rabu,( 9/1/2013) yang baru lalu.  Penetapan tersangka ini terkait adanya fakta persidangan, di mana sejumlah saksi yang menyebut Walikota Palopo ditengarai mengambil uang dana pendidikan gratis tersebut.

Chaerul Amir juga mengatakan dari hasil ekspose yang telah dilakukan  tim penyidik yang dibentuk Kejati Sulsel bersama Kejari Palopo  telah berhasil  mensinkronkan antara fakta sidang dan hasil penyidikan. Dari ekspose itu ditemukan indikasi penyalahgunaan dana pendidikan yang dilakukan Walikota Tenriajeng.

Hasil penyidikan, menemukan pada  2011 dana pendidikan  gratis Kota Palopo yang totalnya Rp. 7,6 miliar lebih, namun dalam laporan realisasinya hanya tersalurkan sekitar Rp. 1,3 miliar. Data yang ada menunjukkan Walikota Palopo patut diduga menerima uang sebesar Rp. 5,31 miliar.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya kasus ini disidik oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo yang kemudian diambil alih Kejati Sulsel. Saat tahap penyelidikan pertama oleh Kejari Palopo terungkap bahwa uang tersebut keluar dan dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemkot Palopo, Asran Muhajir sebesar 1,59 miliar. Juga melelui Bendahara Pengeluaran M Haris pada Februari 2011, sebesar Rp850 juta. “Hasil penyelidikan Kejari Palopo ini, kemudian dikembangkan oleh tim penyidik di Kejati Sulsel,” kata Aspidsus menjelaskan.

Sebelumnya, Kejati bersama Kejari Palopo telah menetapkan dua terdakwa yakni Muhammad Yamin selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Palopo, sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Ridwan A. Keduanya saat ini berstatus terdakwa yang sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Makassar. Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut kedua terdakwa itu telah memperkaya Walikota Palopo HPA Tenriadjeng.

JPU mendakwa, dana pendidikan gratis sebesar Rp. 7,6 miliar tersebut dialokasikan untuk tambahan biaya bagi 106 sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk tambahan biaya operasional sekolah. Akan tetapi, dalam prakteknya pengelolaannya dana pendidikan gratis tersebut tidak ditransfer ke kas daerah, tetapi ditrasfer ke nomor rekening di Bank Sulselbar atas nama terdakwa Ridwan.

Hajrah, salah satu saksi yang kesehariannya staf di Dinas Pendidikan Pemkot Palopo di depan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor mengatakan bahwa dirinya mengetahui aliran dana pendidikan gratis tersebut. Akan tetapi, Hajrah hanya melihat dalam bentuk administrasi tetapi tidak dalam bentuk penyerahan uang secara tunai.

“Hasil persidangan kedua terdakwa inilah yang dikembangkan, di mana banyak saksi menyebutkan kalau walikota ikut menerima dana pendidikan,” kata Aspidsus menegaskan. (HR)

One thought on “Walikota Palopo Tersangka Kasus Dana Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s