Mantan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Dimiskinkan

Achmadi dan Suwandi ketika masih menjabat

Achmadi dan Suwandi ketika masih menjabat

Surabaya, Sergap – Para mantan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto benar-benar dimiskinkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur di Surabaya, Kamis (27/12/2012), dalam sidang yang dilaksanakan di ruang Chandra, dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis Swedya, SH terkait dengan kasus korupsi dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mantan Bupati Mojokerto Drs. Achmady, MSi, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dan divonis 9 tahun penjara, denda Rp. 100 juta subsider 1 tahun kurungan, serta wajib membayar uang penganti senilai Rp. 30,9 miliar lebih. Jika dalam 30 hari terpidana tidak bisa membayar, harta Achmady akan disita dan dilelang. Dan jika harta milik terpidana tidak mencapai angka Rp. 30,9 miliar, maka setelah hartanya dilelang ia harus menjalani hukuman penjara tambahan selama 1 tahun.

Sedangkan, mantan Bupati Mojokerto Drs. H. Suwandi, MM diputus oleh Majelis Hakim bahwa dirinya menerima hukuman 3 tahun penjara, denda Rp. 50 juta subsider 6 bulan kurungan dan wajib membayar uang pengganti senilai Rp. 680 juta rupiah, jika dalam 30 hari terpidana tidak bisa membayar, maka harta terpidana akan disita dan dilelang. Majelis hakim juga memerintahkan jika nilai harta yang disita tidak mencapai Rp. 680 juta, terpidana harus menjalani hukuman penjara tambahan selama 1 tahun.

“Perbuatan terdakwa terbukti bersalah, tidak mengunakan surat perintah membayar. Terdakwa hanya menggunakan disposisi surat yang ditandatangani terdakwa Achmady dari terdakwa Suwandi untuk keperluan Pemerintah Daerah (Pemda),” kata Swedya saat membacakan putusan.

“Untuk menghindari audit BPK, kedua terdakwa membuat rekening palsu. Agar dana peminjaman non prosedural tidak diketahui oleh BPK, sehingga kedua terdakwa bisa mencairkan dana Kas Daerah dari Bank Jatim Cabang Mojokerto untuk keperluan pribadi.”, tambah Swedya.

Achmady saat digiring menuju ke ruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya

Achmady saat digiring menuju ke ruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya

Sementara itu, Raharjo, SH, penasehat hukum Achmady mengatakan bahwa putusan Majelis Hakim itu sangat memberatkan kliennya. “Terdakwa ini sudah melakukan perbuatan untuk kebutuhan masyarakat,”ungkapnya. Menurutnya, proses pengeluaran uang Kas Daerah tersebut juga akan kembali kepada kebutuhan masyarakat. “Itu semua untuk kebutuhan rakyat Mojokerto, kami masih punya waktu untuk mempertimbangkan putusan majelis hakim selama 7 hari, sebelum melakukan banding ataukah tidak”, kata Raharjo kepada wartawan usai sidang.

Kasus korupsi Kas Daerah Kabupaten Mojokerto ini terjadi sejak tahun 2002 hingga 2008. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mendakwa Achmady dan Suwandi bertanggung jawab atas dugaan korupsi Kas Daerah senilai Rp 37,3 miliar.

Achmady didakwa menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya sebagai bupati, dengan mencairkan dana kasda tanpa prosedural sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 37,3 miliar. Jumlah tersebut, dihitung dari pencairan dana kasda yang di acc sendiri Achmady untuk diberikan kepada 27 orang, yang tidak jelas peruntukannya sejak tahun 2002 hingga 2008.

Dan Suminto Adi (terdakwa lain dalam kasus ini) yang bertindak menerbitkan laporan rekening koran fiktif dana Kasda serta mengelabui BPK atas pencairan tersebut divons 1,5 tahun penjara denda 50 juta subsider 3 bulan penjara. Karena ikut terlibat dalam pengeluaran dana Kas Daerah tersebut.

H. Suwandi sebagai terdakwa di pengadilan.

Suwandi sebagai terdakwa di pengadilan. Tubuhnya kurus digerogoti penyakit

Selain itu, Achmady juga mendisposisi pencairan dana Kas Daerah untuk dipinjamkan sementara ke Suminto Adi sebesar Rp 150 juta pada tahun 2006 dan Rp 45 juta serta Rp 195 juta pada tahun 2007.  Achmady juga mendispoisi untuk dipinjamkan ke Wakil Bupati Suwandi sejak tahun 2005 hingga Rp 2006 sebesar Rp 4,860 miliar.

Achmady juga meminjamkan dana kasda ke 22 orang, diantaranya Jumain, Tasirin, Triyanto, Ariyanto sebesar Rp 1,1 miliar. “Dari Rp 37,3 miliar dana kasda yang dicairkan tersebut, Rp 30,9 miliar diantaranya dipergunakan sendiri oleh Achmady,” kata hakim anggota Syaifudin Zahri saat membacakan putusannya.

Berdasarkan LHP audit BPK Jatim 31 Juli lalu, kerugian negara atas kasus ini diketahui sebesar Rp. 61 miliar. Artinya, masih ada Rp 22 miliar yang belum diketahui siapa yang bertanggungjawab. Maka dimungkinkan sekali kasus ini akan menyeret lagi beberapa orang untuk mempertanggungjawabkan secara hukum di depan meja hijau.

Ini contoh kasus karier kepala daerah yang berakhir di dalam jeruji besi. Denda dan pengembalian kerugian negara yang besar jumlah rupiahnya, mungkin harus dibayar dengan harta bendanya. Sementara uang yang dikorupsi mungkin sudah tercerai-berai ke berbagai pihak, yang biasanya untuk pencalonan dirinya sebagai kepala daerah. Untuk kasus di Kabupaten Mojokerto ini, keduanya mencalonkan diri untuk jabatan Gubernur Jawa Timur.

Achmady memang tampaknya relatif lebih tegar, tidak demikian untuk Suwandi. Tubuhnya kurus kering digerogoti penyakit sejak dia ditahan oleh yang berwajib. Seharusnya hal ini bisa menjadi contoh betapa korupsi itu, selain jelas-jelas merugikan rakyat, juga akan menghancurkan masa depan para pemimpin yang rakus dan tidak hati-hati. Waspadalah, waspadalah…. (ang/win)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s