Pengurus Koperasi Wajib Punya Sertifikat Kompetensi

Bimtek Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Koperasi Menyambut UU Baru

Bambang Muritno SH, MM dan Ketua Dekopinda Kota Blitar Slamet Sutanto SE, MM

Bambang Muritno SH, MM dan Ketua Dekopinda Kota Blitar Slamet Sutanto SE, MM

Blitar, Sergap – Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan Koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian ini merupakan pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Selain itu, Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi.

Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Blitar, melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2012, bertempat di Hotel Puri Perdana Kota Blitar dengan narasumber dari UPTD Balai Diklat Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Jawa Timur, Bambang Muritno SH, MM.

Acara ini adalah dalam rangka mendalami UU Nomor 17 tahun 2012, khususnya tentang pasal 92 yang berbunyi: 1. Pengelolaan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh Pengurus atau Pengelola Profesinonal berdasarkan standar kompetensi, 2. Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan standar kompetensi dan diatur dalam Peraturan Menteri, 3. Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dilarang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus, atau Pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya.

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Kadinkop UKM) Kota Blitar Drs. Ec. Teteng Rukmo Condrono, mengatakan maksud dan tujuan diadakannya acara ini adalah agar Gerakan Koperasi Kota Blitar mampu dan memahami Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop UKM) Nomor: 19.Per/M.KUKM/ XI/ 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi,  pasal 11 ayat 10b disebutkan bahwa pengelola wajib memiliki tenaga managerial yang berkualitas baik, yaitu memiliki keahlian dalam pengelolaan simpan pinjam, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam.

Ditambahkan oleh Kadinkop UKM, bahwa Manager/Kepala Cabang KJK adalah jabatan kunci dan sangat strategis dalam managemen KJK karena merupakan pimpinan organisasi usaha dan untuk itu KJK harus memiliki Manager/Kepala Cabang yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai seorang Manager/Kepala Cabang. Pemenuhan kulifikasi dan kompetensi dapat diperoleh dari pengalaman maupun pendidikan dan latihan yang berbasis kompetensi, sebagai bukti bahwa seorang

Manager/Kepala Cabang KJK telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi, maka harus dibuktikan dengan sertifikat kompenten dari Lembaga Sertifikat Profesi yang resmi dan independent. Manfaat dan nilai tambah penerapan sertifikasi salah satunya adalah meningkatkan kepercayaan dari lembaga atau pihak lain yang berkepentingan untuk bekerja sama dengan KJK. “Jadi intinya semua pengurus atau pengelola koperasi harus mempunyai sertifikasi manfaat dan nilai tambah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari lembaga lain yang berkepentingan untuk bekerja sama dengan koperasi yang ia kelola atau ia pimpin” tegas Teteng Rukmo Condrono.

Ketua Dekopinda Kota Blitar Slamet Sutanto SE, MM menyatakan bahwa peran Dekopinda Kota Blitar terhadap Gerakan Koperasi yang ada di Kota Blitar salah satunya adalah mengadakan kegiatan-kegiatan Bimtek dengan pilihan materi memperkuat motivasi.

Ditambahkan oleh Ketua Dekopinda bahwa saat ini para pengelola Koperasi berpendapat bahwa Koperasi semakin tersisih, karena kekuatan kapitalisme makro maupun mikro yang kuat. Untuk mengantisipasinya dilaksanakanlah Bimtek dengan mengundang nara sumber ahli motivasi Widiaswara dari UPTD Balai Diklat Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Jatim, Bapak Bambang Muritno SH,MM.

“Jangan bermimpi untuk bekerja lebih baik jika sudah kehilangan motivasi, maka diawali dengan motivasi setelah itu kita lakukan strategi untuk melaksanakan kemitraan dengan pihak lain dan strategi negoisasi dengan pihak lain. Pihak lain bisa perbankkan ataupun yang ada hubungannya dengan Koperasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Koperasi” kata Slamet Susanto menjelaskan. (oke)

One thought on “Pengurus Koperasi Wajib Punya Sertifikat Kompetensi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s