Kejati Jatim Hentikan Lidik Pasar Besar Madiun

Pasar Besar Madiun

Pasar Besar Madiun

Madiun, Sergap – Dengan alasan kerugian negara sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp. 980 juta sudah dikembalikan oleh pelaksana proyek ke kas daerah, maka Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, akhirnya menghentikan penyelidikan kasus proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM), senilai Rp. 76,5 miliar.

Demikian dikatakan oleh Kasi Inteljen (Kaintel) Kejaksaan Negeri Madiun M Alig, Senin (10/12/12) kepada wartawan. “Sesuai informasi yang kami terima memang seperti itu. Penyelidikan dianggap prematur karena pembangunan pasar masih dalam pemeliharaan, sedangkan penghentian penyelidikan dimulai awal September 2012, karena belum tergambar memenuhi unsur merugikan negara. ” katanya.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Kasintel, bahwa menyangkut keterangan saksi ahli dari Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang bahwa pendapat ahli memang diperlukan tapi tidak mengikat. Namun, tentang temuan tim Universitas Brawijaya Malang terkait adanya besi cor yang dipakai tidak sesuai hingga kualitas semen tidak sesuai standar, pihaknya tidak bisa menjawab. “Maaf, saya tidak tahu pasti. Saat itu saya belum menjabat Kasi Intel di sini. Lebih jelas ada di Kejati karena kasus ini telah dilimpahkan ke sana,” kata dia.

Menanggapi penghentian kasus tersebut, kalangan LSM di Madiun menilai bahwa ada indikasi kesengajaan yang mementahkan kasus, padahal BPK sudah menerangkan ada kerugian negara.

“Kami merasa janggal dengan hal ini. Karena itu, kami bersama sejumlah LSM lain akan bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan melaporkan ke institusi lain,” ujar Koordinator Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) Budi Santosa.

Alasan Kejati Jawa Timur dalam menghentikan penyelidikan dikarena kerugian negara belum tergambar dan penyelidikan masih prematur jelas tidak masuk akal. Begitu juga menyangkut pengembalian uang sebesar Rp980 juta seharusnya tidak membuat kasus berhenti atau pelaku dibiarkan begitu saja. “Karena pengembalian kerugian negara tidak menghapus unsur pidana korupsinya”, tegas Budi.

Kasus ini berawal ketika Kejaksaan Negeri Madiun menduga proses lelang dan pembangunan proyek PBM melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, diduga juga ada pelanggaran jadwal pengerjaan dan kualitas serta model konstruksi bangunan.

Di tengah perjalanan penyelidikannya, tiba-tiba Kejati Jawa Timur mengambil alih kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PBM tersebut, dan ternyata kemudian menghentikan penyelidikannya.

Di saat kita baru saja memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember yang lalu, maka tak heran jika penghentian penyelidikan kasus mega proyek di Kota Madiun ini menimbulkan kecurigaan berbagai kalangan masyarakat. (tim)

One thought on “Kejati Jatim Hentikan Lidik Pasar Besar Madiun

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s