Kajati Kalteng : Kesadaran Hukum, Kunci Memerangi Korupsi

Kejati Kalteng Uung Abdul Syakur, SH, MH saat acara penyambutan

Kuala Kurun (Kalteng), Sergap –  Dalam kunjungan Kerjanya Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) Uung Abdul Syakur, SH, MH ke Kabupaten Gunung  Mas (Gumas) memberikan Ceramah tentang masalah kesadaran hukum masyarakat, yang dilaksanakan di Gedung Damang Batu Kuala Kurun (30/10) dengan peserta para PNS dijajaran Pemkab Gumas serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Hadir pula, Bupati Gumas Hambit Bintih, Wakil Bupati Gumas Arton S Dohong dan Ketua DPRD Gumer. Bupati Gumas Hambit Bintih dalam sambutannya mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Gumas sangat konsen terhadap penegakan hukum dan ketentuan yang berlaku, dampak serta penanggulangannya.

Masalah yang mengemuka di Kabupaten Gumas mengenai pidana umum, misalnya ilegal logging, ilegal mining, dan penyakit masyarakat antara lain; perjudian, pencurian, peredaran narkotika dan masalah lain menjadi perhatian serius.

“Yang juga menjadi perhatian serius Pemkab Gumas adalah masalah perselisihan/sengketa lahan antarmasyarakat dengan investor. Namun pemkab bersama Dewan Adat Dayak dan perangkat adat (damang, mantir adat) terus berupaya. Menjadi mediator dan penengah untuk mencari solusi dalam penyelesaian konflik seperti ini, sehingga tidak berujung pada tindakan melawan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” kata bupati pada sambutannya.

Sementara itu Kajati Kalteng Uung Abdul Syakur dalam ceramahnya dengan tema Proses Penegakan Hukum (pidana) Korupsi, mengatakan korupsi bukan budaya namun tumbuh subur di bumi Indonesia, maka perlu pengawasan dan pemberantasan korupsi menjadi pekerjaan berat. Harus ditanggulangi untuk mengurangi kebocoran-kebocoran kas negara.

“Maksud dari tema yang kita sampaikan sekarang agar para PNS atau penanggung jawab keuangan tahu akan akibat-akibat penyalah gunaan wewenang dan dengan disampaikan sekarang diharapkan Kabupaten Gumas ini dapat terbebas dari tindak Pidana Korupsi dan Kabupaten Gumas merupakan daerah pemekaran karena apabila tingkat korupsinya kecil maka pembangunanya akan lebih maju  dengan pesat oleh sebab itu diharapkan kepada semua agar selalu berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan sehingga nantinya akan terlepas dari korupsi,” ungkap Kejati dihadapan ratusan peserta ceramah

“Pengawasan perlu dilakukan agar Kabupaten Gumas bebas korupsi apalagi sebagai daerah baru. Karena jika tingkat korupsi kecil maka pembangunan akan lancar, dan pengawasan dari masyarakat sangat perlu. Dari tokoh masyarakat, agama, LSM untuk memerangi korupsi, dan harus terus dilakukan pengawasan terhadap kerja pemerintah. Apabila sudah bersinergi untuk memerangi korupsi, maka dapat ditekan korupsi sehingga Gumas bebas korupsi,” kata Uung dalam ceramahnya.

Selain itu ia mengatakan tindakan pidana korupsi tidaklah hanya perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Namun juga perbuatan lainnya yang menyertainya, seperti penyuapan, penggelapan dan pemerasan. Karena itu, perlu kesadaran hukum masyarakat, LSM, tokoh masyarakat , tokoh agama untuk berperanserta mengontrol jalannya pemerintahan.

“Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya perang melawan korupsi, karena pada hakikatnya baik buruknya pemerintahan yang berkuasa, dan baik buruknya aparat hukum merupakan manifestasi dari keadaan kebatinan masyarakat, dan diharapkan pemerintahan saling mengontrol dan kepala SKPD mengawasi bawahan, karena korupsi akan lebih baik jika dilakukan pencegahan terlebih dahulu,” tegas Kajati Kalteng. (tok/eko)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s