Hanya 30% Temuan BPK Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Ali Masykur Moesa

Jember, Sergap – Penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jember, terkesan “masuk angin”, karena lambat sekali penanganannya. Kasus-kasus tersebut antara lain :

  1. Kasus dana Program Bedah Rumah, yakni perbaikan 20.160 rumah warga miskin yang tersebar di 31 kecamatan di Jember. Setiap rumah mendapat jatah Rp 2 juta sehingga total dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2006 senilai lebih dari Rp 40 miliar. Pada 2009 telah ditetapkan dua orang tersangka, yakni bekas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember, Soehardijanto, dan Ketua Karang Taruna Kabupaten Jember, Didit Aji Purnomo. Kejaksaan menemukan penyimpangan, di antaranya jumlah dana yang diterima 1.000 pemilik rumah hanya Rp 600 ribu.
  2. Kasus dana operasional Bandar Udara Notohadinegoro Jember, kejaksaan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah bekas Kepala Dinas Perhubungan, Sunarsono; bekas Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Jember, Syafril Jaya; dan bekas Direktur Utama PT Aero Express International, Raymont Mailangkai. Kejaksaan menaksir kerugian negara, seperti untuk sewa pesawat, sekitar Rp 5 miliar.
  3. Kasus pengadaan Bus Perpustakaan Keliling di Jember yang ditangani kejaksaan sejak 2008. Proyek yang mulai dikerjakan 2007 itu dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Nasional bersama Dinas Perhubungan Jember. Proyek menghabiskan dana Rp 1,6 miliar karena harga setiap unit bus dipatok Rp 800 juta. Namun, kejaksaan mencium adanya penggelembungan harga bus. Bekas Kepala Dispendiknas Jember, Achmad Sudiyono, dan bekas Kepala Dinas Perhubungan, Sunaryono, sudah ditetapkan sebagai tersangka.
  4. Kasus pengadaan laptop untuk 1.282 sekolah dari tingkat SD hingga SMA, termasuk sekolah swasta dan sekolah luar biasa. Proyek menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) 2007 senilai Rp 7,2 miliar. Dalam kasus tersebut dua orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Liauw Inggarwati dan David Gunawan. Keduanya pemilik toko yang menjual laptop. Kasus tersebut juga menyeret Kepala Dispendiknas saat itu, Achmad Sudiyono, dan manajer pengelola BOS Dispendiknas, Wiwik Hamiseno. Namun, keduanya masih berstatus sebagai saksi.

Menanggapi hal ni Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, tetap berdalih bahwa lambannya penanganan sejumlah kasus korupsi disebabkan karena lambatnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diterima penyidik.

“Kami selalu mengirim surat kepada BPK maupun BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur menanyakan hasil audit. Tapi lama tidak ada jawaban,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember, Kliwon Sugiyanta, Rabu, 17 Oktober 2012.

Kliwon mengaku sejumlah kasus korupsi yang ditangani sejak 2009 hingga kini masih ngendon di kejaksaan. Jaksa tidak berani terburu-buru menanganinya karena takut dimentahkan hakim di pengadilan. “Kami membutuhkan audit untuk memastikan jumlah kerugian negara sehingga bisa dijadikan dasar dakwaan,” ujarnya.

Untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut dan bisa dibawa ke pengadilan, tetap dibutuhkan hasil audit BPK maupun BPKP. ”Kami tidak mungkin melakukan penuntutan di pengadilan kalau tidak jelas jumlah kerugia negara, sedangkan hasil audit tak kunjung kami terima hingga sekarang”, kata Kliwon berdalih.

Sebelumnya Wakil Ketua BPK, Ali Masykur Moesa, Selasa (16/10/2012) membantah proses audit menghambat proses hukum kasus-kasus korupsi. “Selama ini kami selalu merespon dengan cepat permintaan audit untuk kepentingan proses hukum,” katanya usai memberikan kuliah umum di kampus Universitas Jember.

Ali bahkan mengungkapkan, selama ini hanya sekitar 30 persen hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti aparat penegak hukum. “Kalau memang ada permintaan penegak hukum, maksimal dua sampai tiga bulan hasil audit sudah selesai.”

Itu sebabnya Ali merasa heran hasil audit BPK kerap dijadikan alasan lambannya penyidikan kasus korupsi oleh kepolisian maupun kejaksaan. “Mohon dicek apakah benar sudah meminta audit BPK atau tidak. Kalau benar, silakan aparat hukum kirim surat kepada kami,” ujarnya. (tim)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s