Sidang Dugaan Korupsi Mantan Bupati Banyuwangi

Ratna Ani Lestari, saat masih menjabat bupati

Surabaya, Sergap – Dr. Ratna Ani Lestari, SE, MM mantan Bupati Banyuwangi periode 2005-2010 mulai diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Senin (15/10/2012) yang lalu. Ratna didakwa terlibat dalam perkara korupsi pengadaan lapangan terbang Blimbingsari, Banyuwangi dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 19,7 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Firmansyah, SE, SH dalam dakwaannya menguraikan, pada 9 Agustus 2006 Ratna membentuk panitia pengadaan tanah untuk membebaskan lahan yang hendak diperuntukkan sebagai lapangan terbang. Tim kemudian menunjuk Lembaga Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Banyuwangi sebagai panitia penaksir harga tanah. Namun tim penilai harga tanah di Lembaga Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan menolak penunjukan tersebut dengan alasan yang dapat menunjuk mereka hanyalah Direktur Jenderal Keuangan atau Menteri Keuangan.

Walaupun surat penolakan itu telah dikirimkan ke Ratna selaku Bupati sekaligus Ketua Panitia Pengadaan Tanah, namun bersama dengan anggota tim yang lain, yakni Suharno, Sugiharto dan Suhardjito (ketiganya telah divonis di Pengadilan Negeri Banyuwangi) tetap menetapkan harga ganti rugi serta menandatangani berita acara penetapan harga.

Harga tanah yang ditetapkan panitia sebesar Rp 60 ribu per meter meliputi Desa Badean, Kecamatan Kabat serta Desa Karangbendo dan Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi. “Penetapan harga itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati No.17 Tahun 2006,” kata Firmansyah dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Majelis Ronius tersebut.

Setahun kemudian secara sepihak Tim Pengadaan Tanah juga menetapkan harga sebesar Rp 70 ribu per meter persegi kepada 83 warga pemilik tanah, baik di Kecamatan Kabat maupun Rogojampi. Namun dalam pemeriksaan atas pembebasan tanah yang dilakukan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur di Surabaya, penetapan ganti rugi itu tidak didukung data tentang taksiran panitia pengadaan.

“Sehingga untuk 2006 – 2007 terjadi kemahalan harga sebesar Rp 19.766.251.600 yang diperoleh dari membandingkan nilai objek pajak PBB dengan nilai ganti rugi yang dibayarkan Pemkab Banyuwangi,” ujar Firmansyah.

Atas perbuatannya tersebut Ratna yang istri mantan Bupati Jembrana itu, dijerat dengan dakwaan primer pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta subsidair Pasal 3 UU yang sama dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun.

Dalam sidang pengadilan tipikor ini diperkirakan JPU akan mengajukan saksi-saksi sebanyak 32 orang di anataranya mantan Sekdakab Sujiharto, Sugeng, mantan Camat Kabat, Sugiharto, mantan Kabag Suharno, mantan Kepala BPN Banyuwangi dan H. Efendi, mantan Kades Pengatingan, Kecamatan Rogojampi Banyuwangi

Kuasa hukum terdakwa, Anny Andriani dari Kantor Pengacara OC Kaligis & Associates, mengatakan, penentuan harga tanah tersebut telah dimusyawarahkan dengan pemilik lahan. Semua pemilik tanah, kata Anny, tidak ada yang keberatan dengan taksiran harga tersebut. “Uang buat membayar sudah ditransfer dan tidak dipotong sepeser pun dan telah disetujui para pihak,” kata Anny.

Anny juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan atas kliennya yang ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya. Alasannya, Ratna sebagai ibu rumah tangga yang masih harus merawat anak-anaknya. “Jaminannya OC Kaligis dan kakak Ratna,” ujar Anny. (ang)

Berita terkait :  Mantan Bupati Banyuwangi Dihukum 5 Tahun Penjara dan Denda Rp. 150 Juta

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s