DPD PAN dan Fraksinya Protes Kejaksaan Terkait Kasus Dugaan Korupsi Gambiran II Kediri

Kholifi Yunon

Kediri, Sergap – Dengan langkah pasti Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Kediri Kholifi Yunon dan Wakil Ketua Resa Darmawan, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri guna menanyakan penanganan kasus dugaan korupsi mega proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran II Kediri yang sejauh ini tampak “membeku “ di tangan penegak hokum Korps Adyaksa Kota Kediri ini.

PAN sekaligus Fraksi PAN DPRD Kota Kediri meminta kasus dugaan korupsi yang menyangkut nama-nama pejabat tinggi Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri ini segera di tindaklanjuti secara tuntas.

“Kedatangan kami kemari (Kejari Kota Kediri,red) untuk menanyakan tindaklanjut kejaksaan mengenai kasus korupsi pembangunan RSUD Gambiran II yang sudah menjadi bahan pembicaraan masyarakat Kota Kediri. Kita selaku masyarakat Kota Kediri dan juga lembaga kontrol masyarakat juga merasa memiliki Kota Kediri,  juga berhak menanyakan perkembangan kasus pembangunan Gambiran II ini sampai dimana,”ujar Yunon kepada wartawan Tabloid Sergap, Selasa (16/10/2012)

Dijelaskan oleh Yunon, dalam penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Gambiran II, kejaksaan sudah menetapkan tersangka, tetapi belum ada tindaklanjutnya yang lebih serius. ”Sudah banyak pejabat yang di tetapkan sebagai tersangka, namun sejauh ini belum ada tindakan yang lebih serius, padahal sudah ada pemeriksaan, sudah ada tersangka, tetapi tindakan tegas dari kejaksaan belum ada, ”kecam Ketua DPD PAN Kota Kediri ini.

Sebagaimana diketahui Fraksi PAN DPRD Kota Kediri adalah satu-satunya yang tidak menyetujui pembangunan RSUD Gambiran II yang dianggarkan secara multi years itu. Karena keputusan diambil suara terbanyak,maka Fraksi PAN tidak bisa melakukan penyetopan kucuran dana yang menyapai ratusan milyar secara berkelanjutan itu.

Reza Darmawan

Ditambahkan oleh Wakil Ketua DPD PAN Kota Kediri Reza Darmawan, bahwa PAN menanyakan ke Kejari Kota Kediri secara tertulis dan resmi pakai surat. “Kami masih  dan kami menunggu jawaban dari kejaksaan. Waktu itu Kepala Kejaksaan tidak ada ditempat sedang keluar kota. Dan kami akan datang lagi pada Senin, 29 Oktober terhitung 20 hari setelah kami serahkan surat itu”, kata Reza menegaskan.

“Meskipun banyak kalangan masyarakat Kota Kediri beranggapan kasus ini di duga ada permainan antara fihak kejaksaan dan Pemkot Kediri, PAN dan Fraksi PAN DPRD Kota Kediri tidak memiliki niat untuk menduga-duga ada permainan dibalik kasus pembangunan RSUD Gambiran II.  F-PAN percaya sepenuhnya Kejaksaan mampu segera menyelesaikan kasus itu. Hingga kini kejaksaan memang belum berani menahan tiga oknum pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Pasalnya, mereka masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kerugian dalam kasus itu”, kata Reza menjelaskan.

Sebagaimana diketahui, tiga orang oknum pejabat Pemkot Kediri sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kasenan, Budi Siswantoro, bekas Pejabat Pengguna Anggaran, dan Wiyanto, bagian lelang.

Kerugian negaranya terang benderang

Setelah melakukan penelusuran, Tabloid Sergap mendapatkan data bahwa, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Jawa Timur, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 di Kediri, Nomor : 25/RXIII.JATIM/02/2011, tertanggal 8 Pebruari 2011, ternyata sudah menghitung kerugian negara dalam proyek ini.

Gambar Maket RSUD Gambiran II

Potensi kerugian itu tercantum pada halaman 12, diuraikan di situ bahwa terdapat kekurangan volume pembesian pada pekerjaan beton sebesar Rp. 394.771.445,51 yang terbagi dalam kekurangan volume pembesian pada pekerjaan beton pada Sub Kontrak II sebesar Rp. 301.871.851,86 dan kekurangan volume pembesian pada pekerjaan beton pada Sub Kontrak III sebesar Rp. 92.899.593,65

Bahkan rincian kekurangan volume pembesian pada pekerjaan beton itu, diuraikan dalam bentuk tabel yang sangat detil sebagai sebuah Lampiran sebanyak 8 halaman.

Tak heran jika DPD PAN dan Fraksinya di DPRD Kota Kediri mendatangi dan menyurati Kejaksaan Kota Kediri. Karena semuanya sudah terang benderang , perhitungan kerugian negaranya sudah ada.

Namun Koprs Adyaksa Kota Kediri tak terhindarkan lagi, telah menimbulkan kesan meng”ambang”kan kasus dugaan korupsi di Kota Kediri ini. Dan tentu saja hal ini dapat merugikan upaya negara dalam pemberantasan korupsi, penegakkan hukum dan dapat menurunkan kewibawaan aparat penegak hukum di mata masyarakat.  (sur/tkr)

2 thoughts on “DPD PAN dan Fraksinya Protes Kejaksaan Terkait Kasus Dugaan Korupsi Gambiran II Kediri

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s