Mapalhi Jatim : Waspadai Pabrik Bioethanol di PG Gempolkrep

Acmad Dja’far

Mojokerto, Sergap – Ketua Lembaga Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur (Mapalhi Jatim), Achmad Dja’far menegaskan bahwa harus ada yang bertanggungjawab terhadap pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang terjadi pada tanggal 26-30 Mei 2012 yang lalu, di mana ± 800.000 ikan mati di sepanjang aliran Kali Surabaya.

Pelanggaran Hak Azasi Manusia

Kematian ratusan ribu ikan itu, menurut Dja’far adalah sebuah pertanda yang diberikan oleh Tuhan YME, bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan hidup. “Kejahatan berupa pencemaran lingkungan hidup tak terbantahkan telah terjadi, maka penjahatnya harus dicari dan diberi hukuman sesuai dengan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, kata Dja’far kepada Tabloid Sergap, Minggu (14/10/2012).

“Bahkan, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi penjahat lingkungan hidup, bukan hanya melanggar undang-undang, namun juga melanggar konstitusi dan juga melanggar hak azasi manusia” kata Dja’far menegaskan.

Achmad Dja’far menambahkan, “Aparat penegak hukum terkait, sebagaimana tugas yang diembannya dari Negara, tidak boleh memadang sebelah mata kejahatan ini, karena kejahatan lingkungan hidup juga merupakan pelanggaran hak azasi manusia”.

Akibat dari pencemaran di Sungai Brantas yang menggegerkan itu, PG Gempolkrep salah satu pabrik gula milik PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) itu dilarang melakukan kegiatan penggilingan tebu, sebelum memperbaiki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)nya terlebih dahulu.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim, Indra Wiragana, Kamis (14/6/2012) mengungkapkan, pihaknya mengeluarkan surat agar produksi dihentikan sampai IPAL baik, PG Gempolkrep sempat menawar. Yaitu, produksi tetap berlanjut, sedangkan limbahnya dikelola dengan sistem close tube itu, limbah tidak dibuang ke luar, namun diolah di dalam.

PG Gempolkrep beralasan bahwa jika proses produksi dihentikan secara keseluruhan, dampaknya akan luar biasa. Yaitu menyangkut pekerjaan 750 karyawan, ribuan penebang tebu, dan para sopir angkut. BLH agaknya sempat menyetujui prosedur close tube itu. Sebab, PG Gempolkrep sempat berproduksi Sabtu (9/6/2012) hingga Minggu (17/6/2012). Namun, BLH kemudian meminta tim dari ITS melakukan analisis. Berdasarkan analisis tersebut, ternyata prosedur close tube tidak bertahan lama, hanya beberapa hari. Close tube/close loop adalah proses produksi tertutup tanpa mengeluarkan limbah ke lingkungan.

Ir. Tontowi Ismail, MSc, akademisi ITS, mengatakan bahwa pabrik harus membuang limbah dan pabrik harus berhenti beroperasi bila tidak membuang limbahnya. “Pencemaran terjadi karena kerusakan instalasi pabrik yang diakibatkan oleh kelalaian operator pabrik. Dan kami sudah melakukan peninjauan dan audit langsung kesana,” ujar Tontowi.

Yadi Yusriadi, administrator PG Gempolkrep saat itu -sekarang sudah digantikan oleh Wahyudi- sempat kebingungan menghadapi persoalan ini. Dia mengaku dalam kondisi serba salah. Di satu sisi, manajemen harus menerima sanksi dan desakan dari pemerintah untuk berhenti beroperasi akibat dampak pencemaran yang dihasilkan, di sisi lain petani tebu mendesak kami untuk tetap beroperasi.

“Ribuan petani beserta para pekerjanya menggantungkan hidup dari operasi PG Gempolkrep. Close loop adalah satu-satunya solusi yang bisa kami berikan saat ini,” ungkap Yadi, Senin (9/6/2012).

Direksi Harus Bertanggungjawab

DPRD Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dirilis situs resminya dprd.jatimprov.go.id menyatakan bahwa Agus Dono, Ketua Komisi D DPRD berpendapat bahwa Direksi PTPN X (Persero) harus bertanggungjawab. Menurutnya, PTPN X harus menyelesaikan persoalan yang ada. Mulai persoalan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) milik PG Gempolkrep hingga masalah petani yang tebunya terancam tidak digiling.

Imam Sunardhi

“PTPN jangan cuci tangan. Termasuk memberikan intervensi terhadap ongkos angkut kepada para petani tebu yang saat ini tidak bisa giling” tegasnya, Selasa (24/7).

Menurut Agus Dono penutupan IPAL merupakan wewenang kepala daerah untuk melindungan masyarakatnya. Jika air masuk ke kali Surabaya maka akan menganggu kesehatan jutaan masyarakat yang menggunakan bahan baku air Kali Surabaya. “PTPN X harus turun tangan. Terlebih lagi keuntungan yang didapat juga sangat besar. Dalam hal ini, langkah gubernur sudah tepat untuk melindungi rakyatnya,” tandasnya.

Bukan hanya anggotanya, Ketua DPRD Jawa Timur, Imam Sunardhi saat itu sempat marah dan akan melapor ke Menteri BUMN Dahlan Iskan, terkait tidak ada itikat baik pihak PTPN X untuk melakukan perbaikan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Pabrik Gula (PG) Gempolkerep, yang telah mencemari Kali Surabaya.

“Secepatnya saya akan mengirim surat kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Harusya PTPN X melakukan tugasnya, yaitu melakukan perbaikan terhadap manajemen pabrik. Jangan sampai munculnya masalah, karena tidak ada peran PTPN  X untuk melakukan pembenahan IPAL di PG Gempolkrep,” kata Imam Sunardhi, Rabu (25/7/2012), sebagaimana dirilis merdeka.com.

Pabrik Bioethanol di PG Gempolkrep

Sekjen Kementerian Perindustrian Agus Tjahajana bersama Chairman Nedo Mr. Seiji Murata disaksikan Dirut PTPN X (Persero) Subiyono Menandatangani MOU Kerjasama Bioethanol di Kementerian Perindustrian, Jakarta 2 Agustus 2010 (sumber : kemenperin)

Diminta pendapatnya, Ketua Malpahi Jatim Achmad Djafar menyetujui sikap tegas DPRD dan Gubernur Jatim. Namun aktifis lingkungan hidup ini tetap bersikukuh harus ada orang atau pihak yang bertanggungjawab. “Karena di lingkungan PG Gempolkrep saat ini sedang dibangun pabrik bioatanol yang limbahnya lebih berbahaya dibandingkan limbahnya pabrik gula”, kata Dja’far menjelaskan.

Sebagaimana diketahui PTPN X (Persero) sedang membangun pabrik bioethanol yang total investasinya mencapai Rp. 467,79 miliar, dengan skema pendanaan terdiri atas hibah dari NEDO Jepang Rp 154 miliar dan dana milik PTPN X  sendiri sebesar Rp. 313,79 miliar.

Bioethanol adalah salah satu bentuk energi terbaharui yang dapat diproduksi dari tumbuhan. Pabrik bioetanol yang dibangun PTPN X ini menyatu dengan PG Gempolkrep Mojokerto, dengan bahan bakunya molases atau tetes tebu dari pabrik-pabrik gula milik PTPN X.

Achmad Dja’far mengungkapkan rasa kekhawatirannya terhadap pembangunan pabrik bioethanol yang menyatu dengan PG Gempolkrep ini. “Tetes itu adalah limbah dari pabrik gula. Tetes kemudian dijadikan bahan baku bioethanol. Maka tentu saja limbahnya akan lebih beracun jika dibadingkan limbah pabrik gula. Jika dalam menangani limbah pabrik gula saja sudah kedodoran, bagaimana jika mereka menangani limbah bioethanol?”, ungkap Dja’far.

Masih menurut Dja’far, direksi PTPN X (Persero) harus bertanggungjawab dulu terhadap pencemaran yang ditimbulkan oleh PG Gempolkrep. “Baru setelah oknum-oknumnya bertanggungjawab secara hukum atas kejahatan lingkungan yang diperbuatnya, baru layak untuk mengelola pabrik bioethanol yang notabene limbahnya lebih berbahaya itu”, kata Dja’far menegaskan. (Tkr)

Berita terkait :

Subiyono dan Aroma Dugaan Korupsinya

Iklan

One thought on “Mapalhi Jatim : Waspadai Pabrik Bioethanol di PG Gempolkrep

  1. Ping-balik: Subiyono dan Aroma Dugaan Korupsinya « TABLOID SERGAP

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s