Acara Keluarga, Masfuk Tidak Datang ke Kejati

H. Masfuk, SH

Surabaya, Sergap – Mantan Bupati Lamongan H. Masfuk, SH ternyata tidak memenuhi panggilan dari pemeriksaan penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Senin (17/9/2012). Masfuk yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi biaya pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan ini hanya mewakilkan kepada kuasa hukumnya Yani Karyanto, SH.
Lewat penyidik Kejati, kata Yani selaku kuasa hukum Masfuk kalau mantan bupati dua periode itu ada kegiatan pribadi yang tidak bisa diwakilkan. Yani juga menyerahkan surat izin tertulis yang ditujukan kepada Kajati Jatim Arminsyah cq Aspidsus dan cq penyidik.

“Tadi wakilnya datang yang juga kuasa hukum Masfuk. Dimana intinya dia meminta agar penyidikan dijadwal ulang,”kata Muljono,SH selaku Kasi Penkum Kejati Jatim. Dengan tak hadirnya, Masfuk di panggilan pertama ini, rencananya Kejati akan memanggilnya lagi. “Untuk ini akan ada rapat kecil untuk menentukan langkah selanjutnya dan menjadwal ulang panggilan kedua,” katanya.

Tentang kemungkinan adanya tersangka lain, menurut Muljono sampai saat ini tersangkanya masih satu yakni Masfuk. Untuk menambah tersangka dibutuhkan bukti-bukti yang cukup. “Kami tidak mau mendzolimi orang, jadi keputusannya harus tepat,” pungkasnya.

Sebagaimana telah diberitakan, Kejati menetapkan Masfuk sebagai tersangka kasus ini pada 31 Juli lalu, sesuai Surat Perintah Penyidikan (Sprintdik) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) dengan nomor 676/0.5/FD.1/7/2012. Penetapan tersangka diterbitkan satu setengah bulan setelah kasus ini mulai diselidiki.

Masfuk dianggap bertanggungjawab pada dugaan penyimpangan pelepasan lahan seluas 98 hektare lebih. Itu didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati nomor 188/563/Kep/412/013/2003 tentang biaya panitia pengadaan tanah yang dinilai menyimpang.

Di SK tersebut, anggaran pelepasan lahan yang ditetapkan dari APBD sebesar 10 persen dari nilai proyek. Padahal, sesuai Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dan Keputusan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1994, batas biaya panitia untuk pengadaan tanah yang diperbolehkan hanya 4 persen. Dengan modal SK tersebut, penyidik mencium adanya praktikmark up alias penggelembungan harga tanah. (ang)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s