MUI Kabupaten Kediri Desak Pengakuan Status Anak Siri

Akad nikah (illustrasi)

Kediri, Sergap – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kediri dalam rapat koordinasi MUI seluruh kecamatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Kediri, Kamis (6/9/2012), mendesak pemerintah untuk mengakui status anak yang terlahir dari perkawinan siri. Hal itu dilakukan untuk melindungi dan menjaga kondisi psikologi anak agar tidak terganggu.

Desakan itu muncul karena perkawinan siri dalam Islam merupakan perkawinan yang sah karena memenuhi tuntunan syariah. Masalah muncul, karena dalam hukum formal, pemerintah mensyaratkan sahnya perkawinan apabila telah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Akibatnya, banyak anak yang lahir dari perkawinan siri tidak jelas statusnya. Pasalnya, dalam akta kelahiran tidak tercantum nama pria yang telah menikah dengan ibunya. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di tingkat nasional melainkan juga di daerah.

“Masalah ini akan menimbulkan gangguan psikologis bagi anak mengingat apabila masuk sekolah, mereka harus menunjukkan akta kelahiran. Padahal kalau anak hasil perkawinan siri, jelas tidak tertulis nama lelaki yang telah menyebabkan kelahirannya,” ujar Ahmad Sobiri, Ketua Umum MUI Kabupaten Kediri.

MUI Kabupaten Kediri mengamati bahwa kasus perkawinan siri cukup banyak ditemukan di Kabupaten Kediri. Kasus perkawinan siri tersebut dilakukan dengan banyak alasan, seperti masalah ekonomi, tidak adanya ijin dari orangtua maupun tidak adanya ijin dari pria untuk menikah lagi dari istri pertama.

Dengan kondisi itu, kata Sobiri, pihaknya meminta pemerintah untuk lebih bersikap arif. Pemerintah diharapkan bisa mengeluarkan solusi terbaik agar beban psikologis anak yang terlahir dari perkawinan siri dapat berkurang.

Misalnya dengan mempermudah pengurusan akta kelahiran dan mengedukasi masyarakat agar tidak mengucilkan anak dari perkawinan siri ataupun anak yang terlahir akibat kasus perzinahan.

Untuk itu, dalam waktu dekat, MUI akan menemui pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kediri guna membahas persoalan itu. Menurutnya, di satu sisi, kami ingin pemerintah melihat masalah ini dengan bijaksana melalui perubahan hukum formal yang mengatur tentang hak – hak anak dari perkawinan siri. “Tentu saja, kami tentu akan tetap memberi pemahaman pada umat agar memenuhi ketentuan nikah sesuai hukum formal sehingga semuanya bisa berjalan seimbang,” tambah Sobir. (dick)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s