Di Malang, THR Harus Dibayar Seminggu Sebelum Labaran

Djaka Rintamtama

Malang, Sergap – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Tenagakerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Malang,akan menerjunkan personilnya untuk mengawasi sejumlah perusahaan yang dianggap sering bermasalah. Pengawasan ini terkait pemberian hak pada karyawan yakni Tunjangan Hari Raya (THR).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakersos Kota Malang, Wahyu Santoso, mengatakan, personilnya akan memonitoring ke beberapa perusahaan. “Terutama perusahaan yang selama ini bemasalah, sering melanggar. Tapi biasanya perusahaan yang melanggar ini adalah perusahaan menengah ke bawah,” kata Wahyu, Senin (30/7).

Jika terbukti ada perusahaan yang melanggar, maka diberi sanksi pada mereka. Sanksi itu hanya bersifat administrasi saja berupa teguran dan evaluasi izin usaha. “Tapi biasanya perusahaan memberikan THR di detik-detik terakhir ramadan,” ucap Wahyu.

Dia menambahkan, jika para pekerja sampai pada waktu yang ditentukan belum menerima THR, dipersilakan melapor ke posko pengaduan yang ada di Disnakersos. Posko ini bisa menerima pengaduan dari para pekerja dari 850 perusahaan yang ada di Kota Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang, bahkan lebih tegas lagi, karena Bupati sudah menerbitkan Surat Edaran Bupati Malang No 568/3298/421.105/2012 mengenai Tunjangan Hari Raya. Untuk mengawal itu semua maka Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Malang, akan menurunkan 16 personelnya diturunkan untuk mengawasi 200 perusahaan dari total 807 perusahaan yang ada di Kabupaten Malang.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Malang, Djaka Rintamtama, mengatakan, pihaknya tidak mungkin mengawasi seluruh perusahaan yang ada. “Kami hanya mengambil sample untuk 200 perusahaan saja,” katanya.

“Kami juga menggandeng serikat pekerja/serikat buruh untuk melakukan pengawasan. THR harus diberikan maksimal seminggu sebelum lebaran,” kata Djaka. Disnakertrans beserta serikat pekerja/serikat buruh mendirikan 4 pos pengaduan. Keempat pos pengaduan itu tersebar di empat titik yakni di wilayah utara ada di kantor Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Malang di Kecamatan Singosari. Kemudian wilayah timur ada di sekretariat Asosiasi Pekerja Sejahtera Malang (APSM) di Kecamatan Pakis. Di wilayah Bululawang, pos pengaduan ditempatkan di Serikat Buruh Merdeka. Sedang di tengah kota, yaitu di posko Serikat Pekerja Sejahtera Indonesia (SBSI).  (enny)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s