Aliansi Buruh Jatim : THR Wajib Dibayar

Tunjangan Hari Raya

Sidoarjo, Sergap  –  Untuk mengantisipasi tidak dibayarnya THR (Tunjangan Hari Raya), maka Aliansi Buruh Jawa Timur (Jatim) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya memberikan peringatan bagi perusahaan-perusahaan yang berniat untuk tidak membayarkan THR untuk karyawannya. Mereka berjanji akan mengawasi dan menggugat secara hukum perusahaan yang tak memberikan THR sebelum Hari Raya Idul Fitri pada para karyawannya.

Terkait itu, maka Aliansi Buruh Jatim bersama LBH Surabaya mendirikan posko pengaduan di  Sidoarjo dan juga mengadakan melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pengusaha.

Pertemuan tersebut diungkapkan aktivis Aliansi Buruh Jatim, Ahmad Habibul, Selasa (31/7).  “Hari Ini kita juga ada rapat paripurna dengan sejumlah pengusaha di Sidoarjo, rapat ini membahas tentang ketenaga kerjaan, dan salah satunya penegasan terkait  soal pembayaran THR para buruh,” jelasnya.

Habibul mengkhawatirkan pengalaman tahun lalu, di mana banyak perusahaan yang enggan membayar THR bagi karyawannya.  Berdasarkan catatan  yang dimiliki Aliansi Buruh Jatim dan  Lembaga Badan Hukum Surabaya, pada  tahun 2011 ada 19 perusahaan di Sidoarjo yang melanggar, Surabaya 16 perusahaan, Mojokerto 13 perusahaan, Gresik 13 perusahaan dan 1 perusahaan di Pasuruan.

Dari 52 perusahaan yang terindikasi melanggar soal THR itu memiliki buruh sekitar 19.603 orang.  Tahun ini, diprediksi akan mengalami peningkatan sekitar 30 persen dibanding tahun 2011 lalu. Alasannya, banyak  modus baru yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pembayaran THR tersebut.

Di antara indikasi tersebut isebutkan seperti penggunaan status tenaga semacam tenaga honorer, kontrak atau outsourcing.  Itu mengingat dari 19.603 buruh, yang diprediksi bakal tidak mendapatkan THR  sebanyak 18.000 orang untuk tenaga outsourcing, 1.599 pekerja kontrak  dan 4 pegawai tetap.

Sedangkan khusus untuk wilayah Sidoarjo ditegaskan ada 5 pabrik yang tercatat melakukan PHK pada 300 buruhnya. Tujuan PHK itu dicurigai  untuk menghindari kewajiban pembayaran THR. “Ada juga perusahaan yang sengaja melakukan  PHK pada buruh kontrak, outsourcing menjelang Lebaran. Untuk tahun ini kita sudah temukan di Sidoarjo ada 5 pabrik yang melakukan PHK seperti itu,’’ tandasnya.

Padahal, tambahnya, pembayaran  THR merupakan kewajiban dari setiap perusahaan. Ketentuan ini sudah tercantum pada UU Ketenagakerjaan pasal 13. “THR harus dibayar, jika tidak akan terkena sanksi. Pembayarannya tidak boleh barang, tapi tunai dan tak boleh dipotong,” ujarnya.

Ahmad Habibul berharap agar Disnaketrans setempat proaktif dalam mengawasi perusahaan-perusahaan nakal. Sehingga, tahun ini tidak ada lagi karyawan atau buruh yang jadi korban, karena hak-haknya seperti THR tidak dibayar oleh perusahaannya. (wn)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s