Kemiskinan di Jatim Tertinggi se Indonesia

Kemiskinan di pinggir rel kereta

Surabaya, Sergap – Sebuah fakta tak nyaman menampar muka Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), saat Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, orang miskin Indonesia paling banyak berada di Provinsi Jawa Timur. Padahal program kesejahteraan di APBD Jawa Timur setiap tahunnya sekitar Rp 244,97 miliar. Karena itu jargon yang didengungkan Pakde Karwo, yaitu APBD Untuk Rakyat, menjadi terasa ironis.

“Saya melihat bukan permasalahan anggarannya, anggaran untuk Jalin Kesra (program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan,Red) di Jatim sudah cukup besar harusnya berdampak pada pengurangan angka kemiskinan yang signifikan. Ada yang salah di sini misal ketepatan sasaran anggaran,” ujar Anggota komisi E DPRD Pemprov Jatim Ahmad Jabir, Selasa (3/7).

Sekadar diketahui, BPS menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia paling banyak terdapat di Jawa Timur, yang jumlahnya 5,1 juta jiwa. Padahal, angka ini sebenarnya telah menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 5,4 juta jiwa penduduk miskin.

Selain Jawa Timur, ada 6 provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk miskin di atas 1 juta jiwa, yaitu Jawa Tengah sebanyak 4,98 juta, turun dibanding tahun lalu 5,1 juta. Lalu Jawa Barat sebanyak 4,5 juta atau turun dari tahun lalu yang sebanyak 4,6 juta.

Kemudian Sumatera Utara dengan penduduk miskin 1,4 juta atau turun 1,48 juta penduduk dari tahun. Lampung memiliki penduduk miskin sebanyak 1,25 juta atau turun dari 1,29 dari tahun lalu. Sumatera Selatan mempunyai penduduk miskin 1,06 juta atau turun dari tahun lalu sebanyak 1,07 penduduk, dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 1,012 juta penduduk miskin atau turun tipis dari tahun lalu.

Sementara di DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin mencapai 363,2 ribu pada tahun ini. Jumlah tersebut turun sedikit dibandingkan penduduk miskin tahun lalu sebanyak 363,42 ribu penduduk.

Berdasarkan pulau, jumlah penduduk miskin terbanyak ada di pulau Jawa, sebanyak 16,1 juta. Namun, secara persentase dengan jumlah penduduk keseluruhan, jumlah penduduk miskin di pulau Jawa hanya 11,57%. Berbeda dengan Maluku dan Papua, meski jumlah penduduk miskin hanya 1,6 juta tetapi persentasenya mencapai 24,77%.

“Jadi kalau persentase yang paling banyak di Maluku dan Papua, tetapi secara absolute ada di Pulau Jawa,” jelas Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Sairi Hasbullah.

Program yang tidak efektif dari Pemerintah Provinsi lagi-lagi menjadi bulan-bulanan. Dirinya mencontohkan saat ini Komisi E tidak pernah menerima data secara akurat dari tiap Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang memiliki program pengentasan kemiskinan. “Berapa dari rumah tangga miskin yang jadi sasaran program telah meningkat keberdayaan ekonominya, sehingga tak lagi menjadi kategori keluarga miskin?” tanyanya.

Data ini yang terus diminta oleh komisi E DPRD Provinsi Jatim. “Dalam LKPJ Gubernur lalu kita tanyakan, tapi lagi-lagi tidak dijawab. Ini kan celaka anggaran sudah banyak dikucurkan tapi dampaknya tidak jelas dengan penurunan kemiskinan,” ujarnya.

Dirinya menduga kalau berkurangnya angka kemiskinan di Jawa Timur dari tahunke tahun bukan karena program dari pemerintah, melainkan karena usaha dari masyarakat itu sendiri untuk mentas dari kemiskinan. Untuk itu dirinya meminta Pemprov lebih serius terkait dengan pengentasan kemiskinan. “Jangan sampai ini hanya lips service saja,” tegasnya.

Kepala Biro Kesejahteraan Pemprov Jatim Bawon Adhitiyoni mengatakan meskipun angka kemiskinan di Jatim tertinggi, namun dari tahun-ke tahun Pemprov Jawa Timur telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Namun dirinya tidak menyangkal bahwa masih banyak kendala di lapangan.

Sekadar diketahui, BPS Jatim memang merilis data ada penurunan kemiskinan tiap tahun.Tercatat orang miskin Jatim per Maret 2012 sebesar 5,071 juta jiwa (13,40%) atau mengalami penurunan 5,53% dari jumlah penduduk miskin bulan Maret 2011 yang mencapai 5,356 juta jiwa (14,23%). Angka prasentasi kemiskinan tersebut masih di atas target kemiskinan yang dicanangkan Pemprov sebesar 15%- 15,5%.

Diakuinya banyak kendala mengentaskan kemiskinan di lapangan. Dirinya mencontohkan, mayoritas penerima yang sudah jompo tak memiliki KTP ataupun KSK sehingga secara administrasi sulit untuk dibuktikan statusnya. “Tahun 2011, total pemberian adalah untuk 8.790 rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang tersebar di 29 kabupaten dengan total anggaran Rp 27.688.537.800,” kata Bawon.

“Tapi ini rawan penyalahgunaan karena bisa saja penerima dialihkan atau diganti,” kata dia. Untuk mensiasatinya, Biro Administrasi Kesra melakukan protap secara ketat dengan cara menyesuaikan sesuai pedoman umum.

Pemerintah Jawa Timur mengucurkan beragam bantuan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Di antaranya sebanyak 1.454 orang cacat nonproduktif diberi bantuan sosial berupa uang tunai Rp 300 ribu per orang per bulan. “Bantuan diberikan seumur hidup,” katanya

Selain itu, untuk pengentasan kemiskinan, sebanyak 5.470 keluarga fakir miskin akan diberikan paket bantuan sebesar Rp 2,5 juta per keluarga. Namun bantuan hanya diberikan satu kali ini.

Tak Tepat Sasaran

Terpisah Prof. I.B Wirawan, peneliti kemiskinan dan ketenagakerjaan Jatim ini mengungkapkan, ada 3 faktor yang bisa melandasi dari masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur. Kalkulasi tersebut berdasar hipotesa tentang sistem regulasi yang berjalan tanpa memikirkan dampak ikutannya.

“Investasi yang mana dulu ? Apa dan bagaimana ? Apa setiap investasi bisa membuat serapan naiknya rating kinerja secara makro di masyarakat ? Jangan dulu menyimpulkan seperti itu ?” ujar pakar dan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair) Surabaya ini.

Menurutnya, investasi yang selama ini berkembang di Jawa Timur hanya sebatas pada bidang keuangan tanpa memandang faktor serapan tenaga kerja baru. Praktis, pemerataan yang terjadi hanya berjalan pada potensi profit yang rata-rata tidak menyentuh realitas di masyarakat.

“Selama ini, pemerintah tidak pernah memikirkan, bagaimana masyarakat diajak untuk berusaha dengan implementasi investasi yang mengena hingga terjadi pemerataan usaha terampil,” katanya.

Wirawan juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak terkonsentrasi pada pokok masalah pada prioritas sesungguhnya. Alhasil, banyak ‘proyek’ yang secara monumental tidak pernah tergarap maksimal hingga pada titik hasil yang diharapkan.

“Ini karena, cepatnya pergantian pimpinan yang juga membawa akibat pada perubahan pada kebijakan,” ingat ahli Ilmu Sosiologi ini.

Meski demikian, ia tidak menampik munculnya fenomena baru ‘kaum miskin’ dadakan yang juga memiliki potensi angka statistic kemiskinan bertambah. Stigma ini yang kian membuat melangitnya posisi Jawa Timur pada ranking pertama daerah paling miskin se-Indonesia.

“Itu hipotesa saya yang pertama, karena kesalahan kebijakan masa lalu yang kerap memanjakan masyarakat dengan beragam bantuan semacam BLT (bantuan langsung tunai, red). Kalau sudah begini standar penilaian kemiskinannya dari mana dan dengan apa ?” ingat Wirawan di ponselnya.

Selain ketergantungan karena kebijakan yang salah dan tidak terukur itu, indikasi lain dari kemiskinan juga bisa diakibatkan kelompok miskin secara realitas. Kelompok yang dikatagori ada 3 kelompok, miskin, sangat miskin dan kurang miskin ini semakin tidak tertolong karena dampak bencana. “Hipotesa saya yang ketiga adalah, karena penggunaan data usang tanpa updating. Data yang diperoleh dari RT dan dikumpulkan oleh para relawan itu hanya mengandalkan data dengan waktu yang tidak berjenjang. Artinya, data lama dipakai lagi tanpa kebaruan dengan fakta,” tuturnya. (angga/tim)

Data terkait : Profil Kemiskinan di Jawa Timur 2012

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s