Dinas PU Kota Kediri, Loyo Hadapi Rekanan

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana bidang perencanaan, bina marga, tata bangunan dan permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, bina marga, tata bangunan dan permukiman berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Jika ada 5 proyek yang mengalami keterlambatan dan terhitung sejak tanggal 5 Januari 2011 wajib membayar denda Rp. 238.926.527,- namun belum dipungut, bukankah ada ketidaktegasan dalam menjalankan tupoksinya? Atau mungkin sudah dipungut tapi belum disetor ke kas daerah?

Kediri, Sergap – Adapun 5 proyek yang mengalami keterlambatan tersebut menurut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2010, tertanggal 8 Pebruari 2011 adalah :

1.       Pembangunan Kantor Kelurahan Pocanan Lantai II

Drs. MOH IVANTORO, MSi
Kepala Dinas PU Kota Kediri

Pekerjaan pembangunan kantor Kelurahan Pocanan lantai II dilaksanakan oleh CV. HI, dengan Kontrak Nomor 1614/VIII/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 26 Agustus 2010 senilai Rp567.050.000,00 termasuk PPN 10%, dengan sumber dana dari APBD. Jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 26 Agustus sampai dengan 23 November 2010 dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Hasil pengamatan fisik pada tanggal 26 Desember 2010 oleh BPK RI bersama PPK, pengawas lapangan, dan rekanan diketahui bahwa pekerjaan pembangunan kantor Kelurahan Pocanan lantai II belum selesai 100%. Pembayaran telah dilakukan 100% atau senilai Rp567.050.000,00, dengan SP2D Nomor 00070/1.03.01/1.03.02.03/LSB tanggal 31 Desember 2010.

Berdasarkan surat CV. HI kepada PPK Nomor 153/Ppjg/HK/XI/2010 tanggal 27 Agustus 2010 diketahui bahwa CV. HI mengajukan permohonan tambahan waktu untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan kantor Kelurahan Pocanana Lantai II selama 15 hari kalender dari waktu yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 26 Agustus 2010, karena Kelurahan Pocanan memerlukan waktu untuk mengosongkan kantornya. Namun hasil wawancara dengan PPK tanggal 27 Desember 2010 diketahui bahwa PPK tidak pernah membuat persetujuan tertulis atas permohonan tersebut. Selain itu, berdasarkan laporan harian dan mingguan yang ditandatangani oleh rekanan, konsultan pengawas, pengawas lapangan, dan PPK diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut dimulai tanggal 26 Agustus 2010.

Namun sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 addendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut belum ditandatangani oleh pihak Dinas PU, dalam hal ini PPK dan Kepala Dinas PU.

Berdasarkan uraian di atas, maka atas pekerjaan pembangunan kantor Kelurahan Pocanan lantai II sampai dengan pengamatan fisik tanggal 26 Desember 2010 terjadi keterlambatan minimal selama 33 hari (24 November sampai dengan 26 Desember 2010), dengan jumlah denda sebesar Rp187.126.500,00 (1% x 33 hari x Rp567.050.000,00). Berhubung jumlah denda tersebut melebihi jumlah maksimum yang ditetapkan yaitu 10% dari nilai kontrak, maka denda yang dapat dikenakan kepada rekanan adalah sebesar Rp56.705.000,00 (10% x Rp567.050.000,00).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bangunan TPB Nomor 705/77-TPB/419.15/2010 yang diketahui oleh PPK dan Inspektur Pemerintah Kota Kediri dinyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 pembangunan Kantor Kelurahan Pocanan Lantai II telah selesai 100%. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diperhitungkan selama 36 hari (tanggal 24 November sampai dengan 29 Desember 2010) senilai Rp20.413.800,00 (1‰ x 36 hari x Rp567.050.000,00). Denda tersebut seluruhnya telah disetor ke kas daerah sesuai STS tanggal 29 Desember 2010.

Berdasarkan data diatas, besaran denda keterlambatan yang diperhitungkan adalah 1‰ bukan 1%, dengan demikian terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan senilai Rp36.291.200,00 (Rp56.705.000,00 – Rp20.413.800,00).

2.       Pembangunan Kantor Kelurahan, Panti PKK, LPMK, Karang Taruna, Gerdu Sehati/PAUD Kelurahan Dandangan

Pekerjaan pembangunan kantor kelurahan, panti PKK, LPMK, karang taruna, gerdu sehati/PAUD Kelurahan Dandangan dilaksanakan oleh CV VJ, dengan Kontrak Nomor  : 1619/VIII/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 26 Agustus 2010 senilai Rp548.610.000,00 termasuk PPN 10%, dengan sumber dana dari APBD. Jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 26 Agustus sampai dengan 23 November 2010 dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Hasil pengamatan fisik pada tanggal 26 Desember 2010 oleh BPK RI bersama PPK dan rekanan diketahui bahwa pekerjaan pembangunan kantor kelurahan, panti PKK, LPMK, karang taruna, gerdu sehati/PAUD Kelurahan Dandangan baru selesai 100%. Pembayaran telah dilakukan 100% atau senilai Rp548.610.000,00, dengan SP2D Nomor 00066/1.03.01/1.03.02.03/LSB tanggal 31 Desember 2010.

Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh rekanan pada bulan September 2010, yang juga ditandatangani oleh konsultan pengawas, pengawas lapangan, Kepala Kelurahan Dandangan, PAUD Kelurahan Dandangan, dan LMPK Kelurahan Dandangan dinyatakan bahwa awal pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu tanggal 27 September 2010. Namun berdasarkan laporan harian dan mingguan yang ditandatangani oleh rekanan, konsultan pengawas, pengawas lapangan, dan PPK diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut dimulai tanggal 26 Agustus 2010.

Berdasarkan uraian di atas, maka atas pekerjaan pembangunan kantor kelurahan, panti PKK, LPMK, karang taruna, gerdu sehati/PAUD Kelurahan Dandangan sampai dengan pengamatan fisik tanggal 26 Desember 2010, terjadi keterlambatan selama 33 hari (24 November sampai dengan 26 Desember 2010), dengan jumlah denda sebesar Rp181.041.300,00 (1% x 33 hari x Rp548.610.000,00). Berhubung jumlah denda tersebut melebihi jumlah maksimum yang ditetapkan yaitu 10% dari nilai kontrak, maka denda yang dapat dikenakan kepada rekanan adalah sebesar Rp54.861.000,00 (10% x Rp548.610.000,00).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bangunan TPB Nomor 705/73.2-TPB/419.15/2010 yang diketahui oleh PPK dan Inspektur Pemerintah Kota Kediri dinyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 pembangunan Kantor Kelurahan, Panti PKK, LPMK, karang Taruna, Gerdu Sehati/PAUD Kelurahan Dandangan telah selesai 100%. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diperhitungkan selama 35 hari (tanggal 24 November sampai dengan 28 Desember 2010) senilai Rp19.201.350,00 (1‰ x 35 hari x Rp548.610.000,00). Denda tersebut seluruhnya telah disetor ke kas daerah sesuai STS tanggal 30 Desember 2010.

Berdasarkan data diatas, besaran denda keterlambatan yang diperhitungkan adalah 1‰ bukan 1%, dengan demikian terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan senilai Rp35.659.650,00 (Rp54.861.000,00 – Rp19.201.350,00).

3.       Rehab Kantor 2 Lantai Kelurahan Banaran

Pekerjaan rehab kantor 2 lantai Kelurahan Banaran dilaksanakan oleh CV PL, dengan Kontrak Nomor 1635/IX/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 1 September 2010 senilai Rp342.014.000,00 termasuk PPN 10%, dengan sumber dana dari APBD. Jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 September sampai dengan 29 November 2010 dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Hasil pengamatan fisik pada tanggal 26 Desember 2010 oleh BPK RI bersama PPK, pengawas lapangan, dan rekanan diketahui bahwa pekerjaan rehab kantor 2 lantai Kelurahan Banaran belum selesai 100%. Pembayaran telah dilakukan 100% atau senilai Rp342.014.000,00, dengan SP2D Nomor 00028/1.03.01/1.03.02.42/LSB tanggal 31 Desember 2010.

Namun sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 addendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut belum ditandatangani oleh pihak Dinas PU dalam hal ini PPK dan Kepala Dinas PU. Selain itu, diketahui bahwa peran konsultan pengawas belum sepenuhnya berfungsi. Hal tersebut antara lain ditandai dengan tidak adanya komunikasi yang harmonis antara PPK dengan konsultan pengawas dalam hal pemberian informasi tentang perkembangan pekerjaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka atas pekerjaan rehab kantor 2 lantai Kelurahan Banaran sampai dengan pengamatan fisik tanggal 26 Desember 2010 terjadi keterlambatan minimal selama 27 hari (30 November sampai dengan 26 Desember 2010), dengan jumlah denda sebesar Rp92.343.780,00 (1% x 27 hari x Rp342.014.000,00). Berhubung jumlah denda tersebut melebihi jumlah maksimum yang ditetapkan yaitu 10% dari nilai kontrak, maka denda yang dapat dikenakan kepada rekanan adalah sebesar Rp34.201.400,00 (10% x Rp342.014.000,00).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bangunan TPB Nomor 705/80-TPB/419.15/2010 yang diketahui oleh PPK dan Inspektur Pemerintah Kota Kediri dinyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 Pembangunan Kantor 2 Lantai Kelurahan Banaran telah selesai 100%. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diperhitungkan selama 30 hari (tanggal 30 November sampai dengan 29 Desember 2010) senilai Rp10.260.420,00 (1‰ x 30 hari x Rp342.014.000,00). Denda tersebut seluruhnya telah disetor ke kas daerah sesuai STS tanggal 28 Desember 2010.

Berdasarkan data diatas, besaran denda keterlambatan yang diperhitungkan adalah 1‰ bukan 1%, dengan demikian terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan senilai Rp23.940.980,00 (Rp34.201.400,00 – Rp10.260.420,00).

4.       Pembangunan Kantor Kelurahan Bawang

Pekerjaan pembangunan kantor Kelurahan Bawang dilaksanakan oleh CV CBB, dengan Kontrak Nomor 1613/VIII/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 1 September 2010 senilai Rp729.489.000,00 termasuk PPN 10%, dengan sumber dana dari APBD. Jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 September sampai dengan 29 November 2010 dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Hasil pengamatan fisik pada tanggal 26 Desember 2010 oleh BPK RI bersama PPK, pengawas lapangan, dan rekanan diketahui bahwa pekerjaan pembangunan kantor Kelurahan Bawang belum selesai 100%. Pembayaran telah dilakukan 100% atau senilai Rp729.489.000,00, terakhir dengan SP2D Nomor 00065/1.03.01/1.03.02.03/LSB tanggal 31 Desember 2010.

Rekanan menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan kantor Kelurahan Bawang mulainya mundur yaitu tanggal 18 September 2010, karena ada perpindahan lokasi dari semula di jalan raya sebelah barat TK Pembina lingkungan Bawang dipindah di lapangan bagian timur lingkungan Centong RT 02 RW 03. Namun atas mundurnya pelaksanaan pekerjaan tersebut, tidak ada pemberitahuan tertulis dari rekanan kepadaDinas PU.

Demikian juga dari Dinas PU, PPK menyatakan bahwa PPK tidak pernah membuat persetujuan tertulis atas mundurnya pelaksanaan pekerjaan yang dapat merubah waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai yang telah ditetapkan dalam kontrak. Selain itu, berdasarkan laporan harian dan mingguan yang ditandatangani oleh rekanan, konsultan pengawas, pengawas lapangan, dan PPK, dimana dokumen tersebut telah digunakan sebagai dasar untuk pencairan keuangan, diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 1 September 2010.

Pada tanggal 18 November 2010 CV. CBB dengan surat Nomor 027/CBB/XI/2010 mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Dinas PU. Alasannya adalah adanya curah hujan yang terjadi hampir setiap hari di bulan Oktober dan November 2010 dan kesulitan mendapatkan material pasir dan batu kali akibat proyek yang terlalu banyak di Kota Kediri. Namun sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 addendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut belum ditandatangani oleh pihak Dinas PU, dalam hal ini PPK dan Kepala Dinas PU.

Berdasarkan uraian di atas, maka atas pekerjaan pembangunan kantor Kelurahan Bawang sampai dengan pengamatan fisik tanggal 26 Desember 2010 terjadi keterlambatan minimal selama 27 hari (30 November sampai dengan 26 Desember 2010), dengan jumlah denda sebesar Rp196.962.030,00 (1% x 27 hari x Rp729.489.000,00). Berhubung jumlah denda tersebut melebihi jumlah maksimum yang ditetapkan yaitu 10% dari nilai kontrak, maka denda yang dapat dikenakan kepada rekanan adalah sebesar Rp72.948.900,00 (10% x Rp729.489.000,00).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bangunan TPB Nomor 705/66.1-TPB/419.15/2010 yang diketahui oleh PPK dan Inspektur Pemerintah Kota Kediri dinyatakan bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 Pembangunan Kantor Kelurahan Bawang telah selesai 100%. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diperhitungkan selama 27 hari (tanggal 30 November sampai dengan 26 Desember 2010) senilai Rp19.696.203,00 (1‰ x 27 hari x Rp729.489.000,00). Denda tersebut seluruhnya telah disetor ke kas daerah sesuai STS tanggal 31 Desember 2010.

Berdasarkan data diatas, besaran denda keterlambatan yang diperhitungkan adalah 1‰ bukan 1%, dengan demikian terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan senilai Rp53.252.697,00 (Rp72.948.900,00 – Rp19.696.203,00).

5.        Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Pakunden

Pekerjaan pembangunan gedung serba guna Kelurahan Pakunden dilaksanakan oleh PT MKU, dengan Kontrak Nomor 1618/VIII/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 26 Agustus 2010 senilai Rp2.040.500.000,00 termasuk PPN 10%, dengan sumber dana dari APBD. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 26 Agustus sampai dengan 23 Desember 2010 dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Hasil pengamatan fisik pada tanggal 26 Desember 2010 oleh BPK RI bersama PPK, pengawas lapangan, konsultan pengawas dan rekanan diketahui bahwa pekerjaan pembangunan gedung serba guna Kelurahan Pakunden belum selesai 100%. Pembayaran telah dilakukan 100% atau senilai Rp2.040.500.000,00, dengan SP2D Nomor : 00069/1.03.01/1.03.02.03/LSB tanggal 31 Desember 2010.

Tanggal 13 Desember 2010 PT MKU dengan surat Nomor 23/PTMKU-KDR/XII/2010 mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada PPK. Alasannya adalah karena cuaca hujan terus menerus sehingga menghambat kecepatan dalam bekerja. Namun sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 addendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut belum ditandatangani oleh pihak Dinas PU dalam hal ini PPK dan Kepala Dinas PU.

Berdasarkan uraian di atas, maka atas pekerjaan pembangunan gedung serba guna Kelurahan Pakunden, sampai dengan pengamatan fisik tanggal 26 Desember 2010, terjadi keterlambatan minimal selama 3 hari (24 sampai dengan 26 Desember 2010) dan rekanan dapat dikenakan denda minimal sebesar Rp61.215.000,00 (1% x 3 hari x Rp2.040.500.000,00). Pengenaan denda keterlambatan selanjutnya sampai dengan penyelesaian pekerjaan 100% menjadi tanggung jawab Dinas PU dan Inspektorat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bangunan TPB Nomor 705/68-TPB/419.15/2010 yang diketahui oleh PPK dan Inspektur Pemerintah Kota Kediri diketahui bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Pakunden telah selesai 100%. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diperhitungkan selama 6 hari senilai Rp12.243.000,00 (1‰ x 6 hari x Rp2.040.500.000,00). Denda tersebut seluruhnya telah disetor ke kas daerah sesuai STS tanggal 29 Desember 2010.

Berdasarkan data diatas, besaran denda keterlambatan yang diperhitungkan adalah 1‰ bukan 1%, dengan demikian terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan senilai Rp89.782.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan 5 hari, terhitung tanggal 24 sampai dengan 28 Desember 2010 (1% x 5 hari x Rp2.040.500.000,00) Rp102.025.000,00. Denda yang telah dikenakan Rp 12.243.000,00. Denda yang belum dikenakan Rp 89.782.000,00

Berdasarkan uraian di atas, jumlah denda keterlambatan atas penyelesaian pelaksanaan satu pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan enambelas pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum adalah senilai Rp486.520.118,00. Atas jumlah denda keterlambatan tersebut, senilai Rp247.593.591,00 telah dipungut dan disetor ke kas daerah pada tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan 5 Januari 2011, sedangkan senilai Rp238.926.527,00 (Rp486.520.118,00 – Rp247.593.591,00) belum dipungut.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan:

a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, pada :

1) Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang, maka penyedia barang yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1‰ (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak;

2) Penjelasan Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa besarnya denda keterlambatan tidak dibatasi dan pengguna barang dapat memutuskan kontrak apabila denda keterlambatan sudah melampaui nilai jaminan pelaksanaan. Penyedia barang tidak dapat menuntut kerugian atas pemutusan kontrak tersebut.

b. Kontrak CV Ti Nomor 17/Kont.ALMARI/DAU.PAK/XI/2010 tanggal 18 November 2010 pada angka 3 menyatakan bahwa dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini, yaitu: 1) Surat perjanjian; 2) Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga; 3) Syarat-syarat khusus kontrak; 4) Syarat-syarat umum kontrak; 5) Spesifikasi teknis; 6) Gambar-gambar; 7) Dokumen-dokumen kelengkapan pemilihan, seperti surat-surat jaminan, surat penujukan penyedia jasa dan berita-berita acara pemilihan.

c. Syarat-Syarat Umum Kontrak CV Ti pada Pasal 3.8.2 menyatakan bahwa penyedia barang berkewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan pengiriman barang dan/atau penyelesaian jasa terkait karena kesalahan atau kelalaian penyedia barang kepada PPK sebesar 1‰ (satu perseribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan;

d. Kontrak CV MK Nomor 1644/IX/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 6 September 2010 dan Kontrak CV In Nomor 1720/IX/KONT.FISIK/APBD-PAK/2010 tanggal 20 Oktober 2010, masing-masing pada:

1) Pasal 7 angka 3 menyatakan bahwa waktu penyelesaian tidak dapat diubah oleh Pihak Kedua (Rekanan), kecuali Pihak Pertama (Dinas PU) telah memberikan persetujuan tertulis diatur dalam perjanjian tambahan (addendum);

2) Pasal 16:

a) Angka 2 menyatakan bahwa jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 7 perjanjian ini, maka setiap hari keterlambatan Pihak Kedua wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu perseribu) dari biaya pekerjaan pemborongan;

b) Angka 3 menyatakan bahwa jumlah maksimum denda kumulatif ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah biaya pekerjaan pemborongan.

e. Kontrak CV Hi Nomor 1614/VIII/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 26 Agustus 2010, Kontrak CV VJ Nomor 1619/VIII/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 26 Agustus 2010, Kontrak CV PL Nomor 1635/IX/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 1

September 2010, Kontrak CV CBB Nomor 1613/VIII/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 1 September 2010, dan Kontrak PT MKU Nomor 1618/VIII/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 26 Agustus 2010, masing-masing pada:

1) Pasal 7 angka 3 menyatakan bahwa waktu penyelesaian tidak dapat diubah oleh Pihak Kedua (Rekanan), kecuali Pihak Pertama (Dinas PU) telah memberikan persetujuan tertulis diatur dalam perjanjian tambahan (addendum);

2) Pasal 16:

a) Angka 2 menyatakan bahwa jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 7 perjanjian ini, maka setiap hari keterlambatan Pihak Kedua wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) dari biaya pekerjaan pemborongan;

b) Angka 3 menyatakan bahwa jumlah maksimum denda kumulatif ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah biaya pekerjaan pemborongan.

f. Masing-masing kontrak atas pekerjaan pembangunan saluran tertutup dan trotoar serta pekerjaan pembangunan jaringan irigasi, pada Pasal 16:

1) Angka 2 menyatakan bahwa jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 7 perjanjian ini, maka setiap hari keterlambatan Pihak Kedua wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu perseribu) dari biaya pekerjaan pemborongan;

2) Angka 3 menyatakan bahwa jumlah maksimum denda kumulatif ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah biaya pekerjaan pemborongan.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Tertundanya pemanfaatan secara optimal atas almari, saluran tertutup dan trotoar, jaringan irigasi, serta bangunan gedung;

b. Kekurangan penerimaan daerah yang berasal dari denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan rehab gedung senilai Rp238.926.527,00 (Rp36.291.200,00 + Rp35.659.650,00 + Rp23.940.980,00 + Rp53.252.697,00 + Rp89.782.000,00).

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. PPK belum mengenakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kurang optimal melakukan pengendalian atas pekerjaan konsultan pengawas, pengawas lapangan, dan rekanan;

b. Konsultan pengawas dan pengawas lapangan kurang optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan;

c. Rekanan lalai dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah disepakati.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri Jl. Brigjen Imam Bachri 100 A Kecamatan Pesantren Kota Kediri

Dan BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Kediri untuk memerintahkan Kepala Dinas PU agar: 1) PPK mengenakan denda kepada rekanan atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan senilai Rp238.926.527,00 dan menyetorkannya ke kas daerah. Bukti setor disampaikan kepada BPK RI; 2) Memberikan peringatan kepada PPK agar lebih optimal melakukan pengendalian atas pekerjaan konsultan pengawas dan pengawas lapangan; 3) Memberikan peringatan kepada konsultan pengawas dan pengawas lapangan agar lebih optimal melakukan pengawasan pekerjaan; 4) Memberikan sanksi kepada rekanan agar bekerja secara profesional dengan memenuhi target penyelesaian pekerjaan.

Tabloid Sergap berupaya secara professional untuk melakukan proses peliputan berita sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 199 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers Indonesia. Konfirmasi dengan tujuan dapat menyajikan keseimbangan berita kepada Drs. Moch. Ivantoro, MSi, Kepala Dinas PU Kota Kediri tak pernah berhasil, dengan alas an kesibukan sebagai pejabat pemkot.

Memaklumi kesibukkan seorang  pejabat penting, maka Tabloid Sergap mengirimkan Surat Konfirmasi Nomor : 132.19/Sgp/V/2012, tertanggal 30 Mei 2012, dengan lampiran satu bendel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.  Namun sampai dengan berita ini ditulis, tidak ada tanggapan apapun dari Kepala Dinas PU Kota Kediri.  Mengapa? Silahkan pembaca sendiri yang menilainya. (Tkr)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s