Dugaan Korupsi Menyengat

ICON Lapsus wpBegitu Liputan Khusus Tabloid Sergap Edisi 68 dengan judul “Amburadulnya, Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan 2011 di Kabupaten Kediri” beredar di masyarakat, maka ternyata banyak pihak yang memberikan masukan kepada redaksi, tentang betapa memang amburadulnya pelaksanaan proyek yang bertujuan utama mencerdaskan kehiduan bangsa ini di Kabupaten Kediri. Oleh karena itu maka pada Edisi 69 ini, kami tampilkan masukan-masukan dari masyarakat tersebut untuk dapat diketahui oleh pembaca Tabloid Sergap. 

Kepala Dikpora yang juga PPA

Kediri, Sergap – Sebagaima telah diberitakan sebelumnya Dana Alokasi Khusus (DAK) ini, adalah semacam dana Inpres pada jaman Orde lama dulu. Artinya pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi Jawa Timur memang konsisten mengemban amanah konstitusi kita yaitu UUD 1945, yang memang mengamanatkan agar bidang pendidikan mendapatkan prioritas, salah satunya di bidang anggaran. Jika kemudian ternyata banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan, maka konsistensi pemerintah daerah terhadap konstitusi layak dipertanyakan.

Tentu saja banyak orang yang masih cukup sehat dalam berfikir, sangat menyayangkan terjadinya hal ini. Dalam kasus amburadulnya pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Kediri, ternyata cukup banyak telpon, SMS, email dan pesan Facebook serta Yahoo Messenger yang masuk ke redaksi.

Banyak dukungan agar Tabloid Sergap menyampaikan lagi fakta-fakta tercela dalam proses pembangunan/rehab ruang kelas, utamanya di sekolah dasar-sekolah dasar. Bukan hanya mendukung, para “simpatisan” yang sebagaian besar adalah para praktisi pendidikan di wilayah Kabupaten Kediri itu, juga menyampaikan keluh-kesahnya melihat keamburadulan itu, sementara dirinya tak berdaya untuk berbuat apapun.

Mengetahui dan melihat dengan mata kepala sendiri, dengan posisi tidak mampu berbuat apapun, tentu saja bukan sebuah posisi yang nyaman. Padahal mereka setiap hari menggeluti bidang pendidikan. Karena mereka adalah guru, kepala sekolah, pengawas dan komite sekolah.

Karena itu tak heran jika mereka akhirnya “curhat” kepada Tabloid Sergap, melalui bermacam cara. Secara langsung dengan member informasi lesan, maupun tidak langsung melalui SMS, email, Facebook dan YM. Teknologi informasi cukup membantu mereka sekedar untuk menumpahkan uneg-unegnya. Dan Tabloid Segap meresponnya dengan memberitakan lagi, berita lanjutan Amburadulnya Pelaksanaan DAK Pendidikan 2011 di Kabupaten Kediri.

Yang Benar SDN Kraton

Berawal dari sebuah SMS yang mengoreksi caption foto pada halaman 3 Tabloid Sergap Edisi 68, di mana di bawah foto itu tertulis “SDN Nambakan 1 Ngasem, Pondasi rusak parah tidak disentuh”. Dikatakan oleh pengirim SMS bahwa itu bukan SDN Nambakan 1.

Setelah meneliti data pemotretan yang ada, memang benar itu bukan foto SDN Nambakan 1 Ngasem, tetapi foto SDN Kraton Mojo. Dan Tabloid Sergap melakukan konfirmasi ulang ke lokasi SDN Kraton Kecamatan Mojo itu, pada hari Senin (5/12/2011).

Saat itu pengerjaan rehab tiga ruang kelas, sedang berjalan kuang lebih 70%-an. Dan benar rupanya bahwa pondasi bangunan itu, sama sekali tidak tersentuh oleh rehab yang menggunakan DAK Pendidikan 2011 ini.

Padahal, pondasi itu sudah retak parah, dikarenakan tanah di belakang bangunan itu miring. Logikanya, pondasi itu harus dibenahi dulu, bukan malah memperbarui cat, plafon an genteng. Apa gunanya cat, plafond an gentengnya baru, kalau pondasinya retak parah. Untuk tahu bahwa pondasi itu sangat penting dalam struktur sebuah bangunan, tidak harus bergelar insinyur tehnik bangunan.

Ketika hal ini ditanyakan kepada pihak sekolah, diceritakan bahwa kondisi pondasi yang mengkhawatirkan itu sudah disampaikan kepada dua orang yang mensurvey SDN Kraton, sebelum kegiatan rehab dilaksanakan. “Kita sudah tunjukkan kondisi pondasi yang retak itu dan temboknya yang sudah miring ke selatan”, kata personil SDN Kraton yang namanya minta untuk tidak ditulis.

“Tapi kenyatannya, setelah proyek itu turun pondasinya malah tidak ada dalam gambar besteknya”, kata personil itu sambil menunjukkan gambar bestek yang dibuat oleh sebuah perusahaan jasa konsultan tehnik PT Kusuma Bangun Karya dari Ponorogo. “Jadi sebenarnya proyek ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan di SD ini”, katanya menambahkan.

Lasiman, mandor bangunan yang ditemui di bangunan yang sedang direhab itu, mengatakan, memang benar pondasi tidak ada dalam gambar bestek. “Di gambar bestek nggak ada. Kami hanya mengerjakan apa yang ada di gambar bestek pak”, kata Lasiman menjawab pertanyaan Tabloid Sergap.

Pondasi yang retak justru tidak mendapat perbaikan

Pondasi yang retak justru tidak mendapat perbaikan

Namun Lasiman sepakat bahwa pondasi bangunan yang sedang dia garap itu kondisinya berbahaya bagi gedung sekolah itu. “Ini retak-retaknya sudah saya tembel pak. Kalau yang paling besar ini ya nggak bisa…”, kata Lasiman sambil menunjuk retakan “mengerikan” di pondasi tempat anak-anak kita menimba ilmu ini. Retakan yang terparah itu, tampak diganjal dengan batu kali saja. Sungguh kesembronoan yang sudah keterlaluan…

Ketika kondisi memprihatinkan ini dikonfirmasikan saat itu juga kepada Drs. Sunaryo, MPd selaku PPK DAK Pendidikan 2011 Kabupaten Kediri lewat telpon selulernya, dia mengatakan masih ada di lapangan, jadi belum bisa menjawab atau mengkonfirmasi.

Yang jelas ada yang salah dalam proses ini. Jika kita lihat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), jelas sekali bahwa target yang akan dicapai dalam kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB adalah: a. tersedianya ruang kelas yang cukup dan layak; b. tersedianya ruang perpustakaan beserta perabotnya; dan c. tersedianya sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai.

Tidak Punya Fotokopi Juknis

Dengan contoh pelaksanaan di SDN Kraton ini, tampak sangat jelas bahwa target itu tidak tercapai. Bahkan patut diduga target-target yang tercantum dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional ini, tidak pernah dibaca oleh yang terlibat dalam proyek ini.

Jika memang demikian mungkin saja, tahapan sosialisasinya yang kurang benar. Dan ketika hal ini ditanyakan kepada personil SDN Kraton tersebut, ia menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan sekali. Saat itu pengurus Komite Sekolah juga diajak datang. Tapi pengurus Komite Sekolah itu prakteknya lebih banyak pasif. “Ya begitulah komite di desa…”, katanya. Dalam sosialisasi yang dilaksanakan di kantor Dikpora itu, yang dominan menjelaskan adalah Kepala Dikpora Kabupaten Kediri, Drs. Djoko Pitojo, MPd. Salah satunya dijelaskan bahwa bagi SD yang sebelumnya kelasnya beratap seng dapat rehab 2 ruang, sedangkan bagi SD yang sebelumnya beratap genteng, dapat rehab 3 ruang kelas.

Padahal menurut Permendiknas Nomor 32 Tahun 2011 tugas dari Kepala Dinas yang membidangi pendidikan dalam tahapan ini adalah melakukan pemetaan dan menetapkan sekolah calon penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Kebutuhan sekolah sesuai dengan kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB, dan b. Alokasi DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB yang diterima dan dana pendamping (APBD). Bukannya menetapkan sekolah calon penerima DAK hanya berdasarkan sebelumnya beratap seng ataukah beratap genteng.

Menjawab pertanyaan, personil tersebut mengatakan bahwa kepala sekolah maupun komite sekolah tidak diberi fotokopi Permendiknas Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB. Sebuah keanehan lagi tampak jelas di sini, karena pokok bahasan sosialisasi tentunya adalah membahas Permendiknas itu, karena itulah petunjuk teknisnya yang didalamnya bahkan juga mengandung sanksi hukum bagi yang melanggarnya.

Dikpora Bungkam

Ini hanyalah sekelumit dari sekian banyak indikasi pelanggaran terhadap Permendiknas Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), yang dilakukan oleh Pelaksana DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Kediri yaitu Dikpora Kabupaten Kediri.

Dan ketika keamburadulan yang patut diduga menghambur-hamburkan uang Negara ini, dikonfirmasikan secara tertulis kepada Kepala Dikpora Kabupaten Kediri, Drs. Djoko Pitojo, MPd, yang bersangkutan memilih untuk tidak menjawab.

Untuk diketahui Tabloid Sergap telah mengirim surat konfirmasi bernomor : 131.08/Sgp/XII/2011, Perihal : Konfirmasi Berita DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011, tertanggal , 27 Desember 2011 yang kami tujukan kepada Kepala Dikpora Kabupaten Kediri Selaku Pejabat Pembuat Anggaran (PPA) DAK Pendidikan 2011 Kabupaten Kediri, yang diterima pada tanggal yang sama oleh staf kantor Dikpora Kabupaten Kediri bernama Retno.

Namun sampai dengan berita ini ditulis, surat yang berisi 5 poin pertanyaan klarifikasi tersebut tidak dijawab oleh Kepala Dikpora Kabupaten Kediri, Drs. Djoko Pitojo, MPd. Lima pertanyaan tersebut adalah :

1)  Informasi yang kami terima, menyebutkan bahwa dalam tahapan sosialisasi DAK 2011, tidak semua Komite Sekolah dilibatkan sebagai pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Luar Biasa (SD/SDLB), Romawi IX Nomor 6, yang tertulis : “Dalam konteks DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011, Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat sekolah”  Benarkah informasi tersebut?

2) Dari beberapa Kepala Sekolah dan Komite Sekolah yang kami tanya, mengatakan bahwa mereka tidak diberi fotokopi/salinan Permendiknas Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pe-tunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011. Bukankah logikanya sangat penting bagi Kepala Sekolah dan Komite Sekolah untuk mempelajari Permendiknas tersebut di atas. Apakah alasannya sehingga Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dianggap tidak perlu mengerti Juknis dari Menteri tersebut?

3) Bapak sebagai PPA memutuskan bahwa Pelaksanaan DAK Pendidikan 2011 ini, secara merata dilaksanakan dalam Kategori I Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang, sehingga yang terjadi di lapangan ada ruang kelas yang masih kokoh hanya direhab atapnya, tapi juga ada ruang kelas yang pondasinya patah dan temboknya retak, hanya atapnya saja juga yang direhab. (foto-foto terlampir) Apa tanggapan Bapak?

4) Informasi yang masuk ke redaksi menyatakan bahwa pada saat sosialisasi Bapak dalam kapa-sitas sebagai PPA menjelaskan bahwa “Setiap sekolah yang sebelumnya mempunyai Ruang Kelas beratap seng mendapatkan jatah 2 Ruang Kelas, sedangkan yang sebelumnya mempunyai Ruang Kelas beratap genteng, mendapatkan jatah 3 Ruang Kelas”. Bagaimana penjelasannya dalam konteks Permendiknas Nomor 32 Tahun 2011?

5) Ada beberapa pelaksana/kontraktor mengatakan kepada kami bahwa terhitung pada tanggal kami menulis surat ini, mereka belum menerima pembayaran Termin II. Bahkan beberapa pelaksana mengatakan bahwa proyek-proyek yang mereka kerjakan pada Tahun Anggaran 2010, belum dibayar juga. Bagaimana ini bisa terjadi?

Pelaksanaan proyek yang dengan terang-terangan dan berani, yang paut diduga melanggar petunjuk teknis ini tentu saja patut diduga pula ada tindakan pelanggaran tindak pidana khusus di dalamnya, yaitu korupsi.

Duit yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek itu adalah uang Negara, uang rakyat, uang kita. Karena itu mari kita awasi penggunaannya. Tabloid Sergap sebagai media control sosial, bersedia menerima informasi anda. Hubungi kontak-kontak kami yang tertulis di boks halaman 2, baik itu telpon seluler, email maupun Facebook. (Tkr)

Berita terkait :

AMBURADULNYA DAK PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEDIRI

PESTA KAMBING GULING USAI PROYEK AMBURADUL

Iklan

2 thoughts on “Dugaan Korupsi Menyengat

  1. Ping-balik: PESTA KAMBING GULING USAI PROYEK AMBURADUL « TABLOID SERGAP

  2. digaris bawahi bahwa para praktisi dunia pendidikan di kab kediri tidak bisa berbuat apa-apa melihat perbuatan tercela atau bisa dikatakan mereka takut…..kelihatanya memang betul adanya…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s