Amburadulnya DAK Pendidikan di Kabupaten Kediri

ICON Lapsus wpDAK Pendidikan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, utamanya diperuntukan bagi Sekolah Dasar negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah pesisir dan pulau- pulau. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Kabid TK SD yang juga PPK

Kediri, Sergap – Secara umum, DAK menyerupai dana Inpres (Instruksi Presiden) yang dikembangkan di masa Pemerintahan Orde Baru. DAK dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan khusus di dan oleh daerah. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) dalam memobilisasi sumber dayanya. Meskipun DAK termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam pemanfaatannya, pemda harus mengikuti berbagai regulasi pusat, seperti Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri, Surat Edaran Direktur Jenderal, dan Surat Edaran Direktur Departemen yang memperoleh alokasi DAK. Dengan banyaknya regulasi pusat tersebut, sangat sedikit daerah yang membuat regulasi untuk memerinci kebijakan pengelolaan DAK.

Untuk tahun anggaran 2011 ini, ada dua jenis DAK Pendidikan, yaitu DAK Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), sebagaimana diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas)  Nomor 32 Tahun 2011 dan DAK Bidang Pendidikan untuk Peningkatan Mutu Pendidikan di SD dan SDLB, sebagaimana diatur  secara teknis di dalam Permendiknas Nomor 36 Tahun 2011.

Namun yang saat ini banyak menjadi bahan perbincangan hangat masyarakat Kabupaten Kediri adalah yang pertama yaitu yang acuannya Permendiknas 32 Tahun 2011, karena jumlah dananya yang puluhan milyar dan juga karena rawan penyelewengan dalam pelaksanaannya yang disebabkan kegunaannya untuk rehab ruang kelas yang dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung.

Sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Permendiknas 32 Tahun 2011, Kabupaten Kediri mendapatkan gelontoran DAK Pendidikan sebesar Rp. 36.866.500.000,- (tiga puluh enam milyar, delapan ratus enam puluh juta, lima ratus ribu rupiah), yang dibagi peruntukannya kepada SD sebesar Rp. 30.958.600.000,- (tiga puluh milyar, sembilan ratus lima puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah) dan untuk SMP sebesar Rp. 5.907.900.000,- (lima milyar, sembilan ratus tujuh juta, sembilan ratus ribu rupiah).

Mendapatkan bantuan dana puluhan milyar, bukannya malah bersyukur dan menjalankan amanat dari negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun justru santer terdengar adanya nuansa “bancakan” duit pendidikan dari pusat ini.

Dikarenakan dapat dilaksanakan penunjukan langsung tanpa tender, yang terjadi kemudian adalah penggalangan “uang muka” yang besarnya Rp 5 juta per lokasi sekolah di mana proyek rehab dilaksanakan (baca box : Harus Bayar Dulu Rp. 5 Juta !!!). Siapa yang harus membayar secara tunai itu? Tentu saja perusahaan kontraktor yang ingin mendapatkan proyek rehab itu.

Padahal jumlah SD di Kabupaten Kediri yang mendapatkan proyek rehab tersebut sebanyak 245 sekolah. Maka total “uang muka” yang dapat digalang dalam proyek ini sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar, dua ratus dua pulh lima juta) dalam bentuk cash money yang segar.

Sebagaimana diatur dalam Permendiknas 32 Tahun 2011, maka pelaksana DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan tanggungjawab di bidang pendidikan. Utnuk wilayah Kabupaten Kediri, tentu saja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri.

Di mana Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri, Drs. Djoko Pitojo, MPd adalah Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dan Kepala Sub Bidang TK dan SD Drs. Sunaryo, MPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dua pejabat inilah yang punya kewenangan dan tanggungjawab besar terhadap suksesnya proyek rehab yang nilainya hampir Rp. 37 milyar ini.

Kewenangan itu antara lain, membuat rencana alokasi jumlah dan nama-nama sekolah yang menerima DAK. Daftar nama sekolah dan jumlah rupiah bantuannya ini, kemudian diusulkan ke bupati yang tentunya harus berdasarkan pendataan dan pemetaan.

Namun sebenarnya dibalik kewenangan tersebut, terdapat sebuah tanggungjawab yang tak kalah besar juga. Karena mereka wajib melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di bidang pendidikan ini dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.

Dikarenakan pentingnya proyek ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi generasi muda harapan masa depan bangsa, maka Permendiknas 32 Tahun 2011 juga memberi tugas dan tanggungjawab kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Kediri dan Komite Sekolah untuk melakukan pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan ini.

Dikonfirmasi tentang peran istimewa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini, Drs. Sunaryo, MPd selaku PPK menyatakan telah melibatkan semuanya. “Semua Komite Sekolah sudah kita berikan sosialisasi. Walaupun belum tentu yang datang ketuanya. Sedangkan Dewan Pendidikan diwakili oleh Pak Muchsin”, kata Sunaryo tanpa menjelaskan lebih lanjut, sejauh mana Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dilibatkan. Padahal sesuai Permendiknas 32 Tahun 2011 tugas dan tanggungjawabnya sungguh penting.

Sunaryo juga menjelaskan bahwa semua SD yang mendapatkan proyek itu adalah kategori I, rehab ruang kelas rusak sedang dengan nilai Rp. 41.500.000,- yang setelah ditambahkan Indeks Kemahalan (IKK) menjadi Rp. 45 juta per ruang kelas. “Setiap sekolah bisa mendapatkan dua atau lebih rehab ruang kelas, sehingga nilainya yang terendah sekitar Rp 85 juta sedangkan tertinggi Rp. 91 juta”, katanya menjelaskan.

Berdasarkan itu, maka Tabloid Sergap membentuk 2 tim investigasi yang tiap tim beranggotakan dua orang wartawan. Tugas tim ini adalah melihat, mencatat dan mendokumentasikan pelaksanaan rehab ruang kelas di lapangan, sesuai dengan alokasi biaya yang telah ditentukan.

Dengan keterbatasan yang ada, hanya 17 SD yang berhasil kita dokumentasikan. Yaitu SDN Blabak II, SDN Cendono I, SDN Dukuh II, SDN Jongbiru, SDN Karangrejo I, SDN Karngrejo II, SDN Kedawung II, SDN Kepuhrejo, SDN Kraton , SDN Nambakan I, SDN Ngasem, SDN Plosorejo I, SDN Plosorejo II, SDN Rembangkepuh, SDN Sukorejo II, SDN Surat, dan SDN Tambibendo II.

Dari semua sekolah sample yang didatangi, Tabloid Sergap melihat bahwa rehab ruang rusak sedang, memang benar-benar dilaksanakan dengan dengan cara sedang-sedang saja. Artinya tidak ada pelaksana yang bersungguh-sungguh bekerja profesional. Tampak benar bahwa rehab dikerjakan dengan semangat yang penting selesai, entah bagaimana mutunya.

Rehab dilakukan dengan cara mengganti atap, dari yang dulunya seng/eternit, menjadi genting. Namun penguatan terhadap tembok lama tidak dilakukan sama sekali.

Contohnya yang terjadi di SDN Dukuh I Kecamatan Ngadiluwih. Dalam gambar pekerjaan (bestek), jelas sekali bahwa tembok lama harus diperkuat dengan besi beton cor. Namun dalam pelaksanaannya hanya dibeton cor di bagian tembok yang ditumpangi atap. Padahal tembok lama sudah retak parah.

Yang tampak lebih amburadul lagi yang terjadi di SDN Kraton Kecamatan Mojo. Pondasi gedung sudah rusak parah, sama sekali tidak diperkuat, langsung saja tembok lama itu ditinggikan dan hanya dicor di bagian atasnya saja.

Rehab di SDN Plosorejo I Kecamatan Gampengrejo juga mengadung “kepalsuan”. Genting yang digunakan, selain dari mutu yang rendah juga tidak semuanya baru. Kepalsuan yang bernuansa “make up” itu terjadi dikarenakan genting yang baru hanya dipasang dibagian yang terlihat dari jalan raya. Sedangkan bagian yang belakang tetap menggunakan genting lama yang sudah menghitam. Barangkali, pimpinan CV. Vivood Jaya sebagai pelaksananya, berfikir yang penting dari arah depan sudah terlihat cantik. Bagian belakang pakai genting lama, karena jarang ada mata yang memandangnya. Kayu-kayu yang dipakai sebagai kerangka penyangga atap, juga banyak menggunakan kayu lama yang sudah terpasang sebelumnya. Kayu kerangka atap ini juga bagian yang tidak akan nampak oleh mata, karena akan ditutup oleh plafon. Temboknya sama sekali tidak menggunakan besi beton cor untuk penguatan. Gedung terkesan hanya dirapikan temboknya dan langsung ditumpangi kerangka atap.

Dikonfirmasi tentang genting “make up”  ini, Sunaryo sebagai PPK mengatakan, “Boleh saja menggunakan genting bekas, asal sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Belanja, red)”. Ketika diulang lagi pertanyaan tentang genting bekas, Sunaryo menjawab tegas, “Boleh, boleh, asal sesuai dengan RAB”.

Menjawab pertanyaan apakah barang-barang bekas itu akan aman dan nyaman digunakan di sebuah ruang di mana di dalamnya ada murid-murid dan guru yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sunaryo menjawab, “Untuk masalah teknis, saya dibantu oleh ahlinya. Ada dari konsultan teknis dan juga dari Dinas PU”.

Diminta pendapatnya secara teknis tentang pelaksanaan rehab ini, Eko Wahyudiono guru yang kesehariannya mengajar di bagian bangunan STM Negeri Kediri ini, merasa prihatin dengan tingkah laku para kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Karena banyak ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh pelaksana.

Setelah mengamati beberapa foto hasil jepretan Tim Investigasi Tabloid Sergap, Eko berpendapat bahwa kecurangan yang dilakukan para kontraktor itu, berpotensi membahayakan pengguna atau penghuninya dalam jangka waktu panjang, karena dalam jangka waktu pendek tentu belum bisa dirasakan.

“Ketika masih baru, siswa atau guru tidak akan merasakan kekurangannya, tapi dalam jangka 3 tahun, kita tidak tahu lagi kondisinya. Dan yang jadi korban adalah anak didik kita”, katanya.

Eko menduga, jika dalam pengerjaan dilakukan asal-asalan kemungkinan dari awal tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang. Namun Eko Wahyudiono sangat yakin, masih banyak kontraktor yang baik dengan melakukan penggarapan proyek sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebenarnya, proyek DAK Bidang Pendidikan ini bukanlah proyek sembarangan dalam arti yang sesungguhnya. Sudah banyak pejabat yang masuk bui karena proyek ini.

Dalam Permendiknas 32 Tahun 2011, sangat jelas dicantumkan sanksi bagi siapa saja yang terlibat dan salah dalam mengelola proyek ini. Sanksi itu ada di halaman 10 Lampiran I Permendiknas 32 Tahun 2011.

Sanksi itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

a. Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana yang melakukan tindakan penyalahgunaan, penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kegiatan tidak berpedoman pada petunjuk teknis ini serta peraturan perundangan lain yang terkait, dipandang sebagai penyimpangan yang akan dikenai sanksi hukum.

Pada bagian b, tampak benar bahwa Mendiknas sangat tegas. Betapa Pemerintah kabupaten/kota dapat dikenai sanksi hukum, padahal pemerintah kabupaten/kota itu sebuah institusi. Seorang praktisi hukum yang enggan namanya ditulis mengatakan bahwa sebenarnya sanksi yang dikenakan kepada sebuah institusi itu sudah diberlakukan pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

“Pada UU ini institusi atau lembaga dapat dihukum. Tentu saja penanggungjawabnya yang dikenakan hukuman. Jika institusi itu adalah Pemerintah Kabupaten Kediri, maka penanggungjawabnya tentunya bupati. Jadi mungkin saja Bupati Kediri harus mempertanggungjawabkan langsung”, katanya menjelaskan.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Kediri, Edhi Purwanto, SH ketika dikonfirmasi tidak mengangkat telpon genggamnya. Konfirmasi melalui SMS tidak dijawab. (Tim)

Iklan

2 thoughts on “Amburadulnya DAK Pendidikan di Kabupaten Kediri

  1. Ping-balik: DUGAAN KORUPSI MENYENGAT « TABLOID SERGAP

  2. Ping-balik: PESTA KAMBING GULING USAI PROYEK AMBURADUL « TABLOID SERGAP

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s