Bupati Kupang Marah Besar

Bupati Kupang, Ayub Titu Eki

Bupati Kupang, Ayub Titu Eki

Kupang (Sergap) – Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, tak bisa menyembunyikan kemarahannya atas tersendatnya pembahasan APBD dengan DPRD Kabupaten Kupang. “Terus terang saya marah. Silahkan tulis, biar rakyat tahu kalau wakil rakyatnya menghalangi upaya eksekutif membahas APBD bagi kesejahreraan rakyat. Biar rakyat yang akan menghadapi mereka,” kata bupati kepada wartawan yang mengerumuninya dalam sebuah konferensi pers di Rumah Dinas Bupati, Rabu (18/12/2013) malam.

Bupati juga meminta meminta rakyat berdoa dan berpuasa bagi keselamatan pemerintahan daerah yang kini dipimpinnya. “Saya juga akan berdoa dan berpuasa, agar Tuhan mau menyelamatkan Pemerintah Kabupaten Kupang dari kehancuran,” kata Titu Eki.

Ditambahkan oleh bupati, bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang dalam kondisi sekarat. Dikatakan sekarat, karena menurut Titu Eki, sampai dengan hari Rabu (18/12/2013) ini, DPRD Kabupaten Kupang tidak mau menggelar Sidang Perubahan APBD Kabupaten Kupang 2013. Selain itu dokumen perhitungan APBD 2012 untuk perubahan juga belum ditandatangan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yohanes Masse tanpa alasan yang jelas.

“Dan sampai sekarang pun belum digelar sidang pembahasan anggaran induk atau APBD Tahun Anggaran 2014,” jelas Titu Eki.

Pemerintah, kata Titu Eki, terdiri dari dua unsur, yaitu legislatif dan eksekutif. Dan turut melengkapi unsur yudikatif. Namun yang terjadi sekarang, lanjut Titu Eki, ada pimpinan DPRD Kabupaten Kupang dibantu beberapa anggota Dewan, selalu menghalangi niat eksekutif membahas anggaran dan belanja daerah bagi kesejahteraan rakyat.

Bupati juga mengatakan bahwa dirinya dan Sekdakab sudah memerintahkan staf untuk mencari Wakil Ketua DPRD Johanes Masse untuk minta tanda tangan. “Tapi Pak Masse selalu menghindar. Bahkan staf ikut sampai ke rumah, tapi Pak Masse menghindar terus. Akhirnya dokumen perubahan anggaran 2012 itu sampai sekarang belum ditandatangan,” jelas Titu Eki dengan nada sangat marah. Akibatnya asistensi perhitungan anggaran 2012 di Pemprov NTT belum bisa dilakukan. (tim)

Ratu Atut dan Dinasti Politiknya

ICON Lapsus wpKPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap  Ketua Mahkamah Konstitusi (MK),  Akil Mochtar di rumah dinasnya di Widya Candra, Jakarta Selatan, pada Rabu malam, 2 Oktober 2013. Siapa sangka kemudian, hal ini disusul dengan penangkapan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang merupakan adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, terkait dugaan suap dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak. Ternyata kemudian justru kasus inilah yang menjadi perhatian publik. Bukan penangkapan pertama yang terkait dengan dugaan suap Pemilukada Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Selatan. Seakan–akan penangkapan Ketua MK hanya sebuah pintu masuk bagi kasus yang lebih besar, yaitu kasus korupsi di Provinsi Banten.     

85 lipsus 85 cvrSebagaimana diberitakan Akil Muchtar ditangkap KPK di rumah dinasnya bersama dua orang tamunya, yaitu Chairun Nisa, anggota DPR RI dari Partai Golkar dan Cornelis Nalau seorang pengusaha tambang dari Palangkaraya. Satu setengah jam kemudian, KPK juga menangkap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan seorang ajudannya bernama Dani di Hotel Redtop Jakarta Pusat.

Namun yang kemudian menjadi berita utama adalah ketika sehari kemudian KPK menangkap Tubagus Chaeri Wardana, suami dari Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Peristiwa penangkapan Wawan ini menjadi sangat menarik dikarenakan ia adalah adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, penguasa yang banyak disebut mempunyai dinasti politik yang “berhasil” mendudukkan keluarganya pada posisi-posisi sebagai kepala daerah dan anggota legeslatif.

Miniatur Orede Baru

Mantan Bupati Pandeglang, kini anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Achmad Dimyati Natakusuma, kepada tempo.co mengatakan dinasti keluarga Gubernur Ratu Atut Chosiyah merupakan miniatur orde baru. “Yang menjadi perbedaan hanya skala, orde baru nasional, kalau Atut di Banten,” kata Dimyati, Jumat, 11 Oktober 2013.

Achmad Dimyati Natakusuma

Achmad Dimyati Natakusuma

Dimyati mengatakan, walaupun Atut mengkalim bahwa kemenangannya merupakan suara dari rakyat, cepat atau lambat masyarakat tahu bahwa demokrasi di Banten merupakan rekayasa. Rekayasa ini, kata dia, terlihat dengan banyaknya anggota keluarga Atut yang memegang jabatan di Banten.

Menurut Dimyati, adanya anggota keluarga yang menduduki sebuah jabatan memang tak masalah. Namun berbahaya jika sudah menyeluruh seperti di Banten. Jika pelaksana dan pengawas berasal dari satu kubu, sistem demokrasi susah diterapkan.

Sistem dinasti kekeluargaan, kata Dimyati, dianggap berbahaya karena cenderung akan berkuasa dalam waktu lama. “Semakin lama dia berkuasa, makin besar potensi penyelewengan kekuasaan,” kata Dimyati. Dimyati mengatakan, sistem dinasti kekeluargaan yang diterapkan oleh Atut perlahan-lahan hancur sebab tak cocok dengan negara demokratis seperti Indonesia.

Sistem dinasti yang cenderung tertutup, kata Dimyati, memang bagus untuk stabilisasi dalam pemerintahan, namun untuk demokrasi sebaliknya. “Stabil karena tak ada yang mengkritik, tapi itu justru berbahaya,” kata dia. Upaya memperkaya diri dan keluarga dalam dinasti Atut, menurut Dimyati, biasanya menggunakan teknik mobilisasi aparatur birokrasi serta memobilisasi program anggaran.

Korupsi sistematis

Sementara itu, juru bicara Masyarakat Transparansi (Mata) Banten, Oman Abdurrahman, mengatakan korupsi yang dilakukan oleh keluarga Gubernur Ratu Atut Chosiyah sudah dirancang secara sistematis. Perencanaan itu, kata Oman, bisa dilihat dari banyaknya orang Atut, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Jaringan itu, kata dia, terbentuk baik dari hubungan keluarga maupun bisnis.

Pada tingkat legislatif, kata Oman, keluarga Atut sudah menguasai saat penentuan anggaran. Mereka memanfaatkan hubungan dari tingkat gubernur, eksekutif, hingga satuan kerja perangkat daerah. “Bahkan sampai pelaksana kegiatan dan perusahaan juga orang mereka,” kata Oman, Jumat, 11 Oktober 2013, saat konferensi pers di kantor Indonesian Corruption Watch.

Dahnil Anzar Simanjuntak

Dahnil Anzar Simanjuntak

Menurut Oman, jaringan Atut di berbagai instansi juga tak lepas dari peran adiknya, yaitu Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan. Wawan berperan membina hubungan dengan memanfaatkan profesinya sebagai pengusaha. “Relasi bisnisnya ada di mana-mana, selain memang juga karena jaringan keluarga,” kata Oman. Selain memanfaatkan relasi bisnis dan keluarga, untuk menutupi kasus korupsinya, Oman mengatakan, keluarga Atut juga kerap membungkam media menggunakan kekuatan finansial.

Dahnil Anzar Simanjuntak, pengamat ekonomi asal Universitas Tirtayasa Banten, mengatakan hal yang sama tentang banyaknya anggota keluarga Atut yang menduduki posisi strategis. Menurut dia, jaringan Atut tersebar hampir di seluruh pemerintahan Provinsi Banten maupun tingkat kabupaten atau kota. Dari delapan kota atau kabupaten, empat dikuasai oleh keluarga Atut, sedangkan sisanya dikuasai oleh dinasti keluarga lain. “Kota Cilegon oleh keluarga Aat Syafaat, Lebak keluarga Jayabaya, Kabupaten Tangerang Ismet Iskandar, sedangkan Kota Tangerang terbilang netral,” kata Dahnil kepada kantor berita Antara.

Dinasti-dinasti lain

Dahnil juga mengatakan dari beberapa dinasti yang ada di Banten itu, memang baru Dinasti Atut yang berhasil berkembang dengan luar biasa. Keberhasilan Dinasti Atut lebih berkembang dibanding dinasti lainnya adalah pola pembinaan yang dilakukan keluarga Gubernur Banten itu.

Menurut Dahnil, Dinasti Atut berhasil membina lingkungannya dengan baik. Ulama, kelompok budaya dan aparat penegak hukum berhasil dibina Atut dengan baik. Dengan pembinaan yang baik itu, wajar apabila tidak banyak elemen masyarakat Banten yang berani bersuara negatif tentang kekuasaan Atut.

“Pembinaan yang baik terhadap lingkungan itu yang membedakan Dinasti Atut dengan dinasti lainnya di Banten,” tuturnya.

Keluarga Ratu Atut Chosiyah menguasai sebagian kursi kepala daerah di Provinsi Banten. Beberapa kemenangan klan Atut sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah selalu mengukuhkan kemenangan mereka. Dengan menguasai hampir seluruh pemerintahan di Banten, keluarga Atut diduga memanfaatkannya untuk melakukan praktek korupsi.

Gurita Atut belum canggih

Meskipun memiliki jaringan di berbagai instansi pemerintahan, praktek korupsi yang dilakukan oleh Atut, menurut Dahnil, masih tergolong metode korupsi yang konvensional. “Belum canggih, masih sebatas memotong APBD, belum seperti Fathanah,” kata dia.

Menurut Dahnil, sebenarnya kejahatan Atut sudah terendus melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan. Tiap tahun, LHP BPK menyebutkan ada kejanggalan penggunaan dana APBD sekitar Rp 100 miliar. Namun laporan BPK tersebut tak pernah diteruskan oleh aparat hukum di tingkat provinsi karena diduga banyak orang Atut di sana.

85 Firdaus Ilyas

Firdaus Ilyas

Koordinator Divisi Monitoring Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas menambahkan, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menguasai sedikitnya 175 proyek pengadaan barang/jasa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Provinsi Banten di provinsi tersebut.

“Secara keseluruhan pada Kementerian PU dan Pemprov Banten diduga perusahaan yang dikendalikan langsung oleh Atut cs dan jaringannya mendapat 175 proyek dengan total nilai kontrak Rp1,148 triliun. Itu baru dari Kementerian PU dan Pemprov Banten, belum kementerian/lembaga lain dan kabupaten/kota di Banten,” katanya.

Firdaus, sebagaimana dikutip kabar24.com, juga mengatakan dari hasil penelurusan ICW, ada dua modus yang digunakan Atut untuk mendapatkan proyek pengadaan barang/jasa di Banten, yaitu melalui perusahaan yang dikuasai keluarga Atut secara langsung atau perusahaan lain yang menjadi bagian kartel Atut.

Menurut Firdaus, perusahaan yang dikuasai keluarga Atut secara langsung berhasil mendapatkan 52 proyek di Kementerian PU dan Pemprov Banten dengan total nilai kontrak Rp723,333 miliar.

Rinciannya, proyek Kementerian PU selama 2008-2013 setidaknya tercatat 33 proyek yang dimenangkan dengan total nilai kontrak Rp478,728 miliar dan proyek Pemprov Banten selama 2011-2013 setidaknya ada 19 proyek yang dimenangkan dengan total nilai kontrak Rp244,604 miliar.

“Selain melalui perusahaan yang dikuasai keluarga Atut secara langsung, ternyata pada 2012 setidaknya 24 perusahaan yang diduga bagian dari kartel Atut mendapatkan 110 proyek Pemprov Banten dengan total nilai kontrak Rp346,287 miliar,” tuturnya.

Adapun proyek di lingkungan Kementerian PU, selama 2011-2013 perusahaan kartel tersebut mendapatkan 13 proyek dengan total nilai Rp78,794 miliar. “Itu menunjukkan gurita bisnis Atut menguasai proyek pengadaan barang/jasa yang ada di Banten. Rezim politik memang selalu identik dengan kekuasaan dan uang,” katanya.

Kerajaan bisnis dan politik

Tahun 1960-an, nun jauh di pedalaman Banten, seorang jawara bernama Tubagus Chasan Sochib melakukan pengawalan bisnis beras dan jagung antar pulau Jawa-Sumatera. Tak cukup hanya mengawal, sang jawara mulai merintis bisnisnya sendiri dengan menjadi penyedia kebutuhan logistik bagi Kodam VI Siliwangi. Kodam Siliwangi juga berkepentingan atas kestabilan politik di Banten. Mereka membutuhkan orang lokal untuk menjadi perpanjangan tangan di daerah. Di mata para komandan Kodam IV Siliwangi, Banten adalah daerah yang rawan dipengaruhi oleh kekuatan komunis baik sebelum dan sesudah tragedi 1965.

85 gurita ratu atutAtas dalih kepentingan politik keamanan dan ekonomi di Banten, Chasan Sochib mendapatkan banyak keistimewaan dari Kodam VI Siliwangi dan Pemerintah Jawa Barat. Sebagian besar proyek pemerintah khususnya di bidang konstruksi banyak diberikan kepada Chasan Sochib. Tahun 1967, Chasan Sochib mendirikan PT. Sinar Ciomas Raya yang sampai saat ini merupakan perusahaan terbesar di Banten, khususnya di bidang konstruksi jalan dan bangunan fisik lainnya. Untuk memantapkan bisnisnya, Chasan Sochib menguasai sejumlah organisasi bisnis seperti Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadin) Banten, Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Banten, dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Indonesia Banten.

Ketika terjadi reformasi, Chasan Sochib mampu mentransformasi diri ke dalam struktur politik dan ekonomi yang baru. Meminjam kerangka teoritis Richard Robison dan Vedi Hadiz, Chasan Sochib adalah The Old Predator yang mampu mereorganisir kekuasaannya sehingga dia tak lenyap digerus arus perubahan. Chasan Sochib mampu menjelma menjadi The New Predator yang menguasai arena politik, ekonomi, sosial budaya di Banten. Bahkan, dalam kasus Banten, Chasan Sochib jauh lebih berkuasa saat ini, dibandingkan dengan era Orde Baru.

Pada awal perubahan di Banten, Chasan Sochib sinis melihat gerakan dari sejumlah pihak yang menuntut Banten menjadi provinsi baru. Chasan Sochib khawatir bahwa perubahan ini akan mengancam keberlangsungan relasi bisnis dan politiknya dengan pejabat di Provinsi Jawa Barat. Namun seiring dengan makin membesarnya arus gerakan pembentukan Provinsi Banten, Chasan Sochib segera berbalik dan berperan aktif.

85 Tubagus Chasan Sochib dan muridnya

Chasan Sochib dan murid-murid silatnya yang berasal dari luar negeri

Perpindahan posisi ini menyelamatkan masa depan bisnis dan politiknya di Banten. Dengan kekuatan finansialnya, Chasan Sochib membantu gerakan pemekaran dan mendapatkan pengakuan sebagai tokoh pembentukan Provinsi Banten. Setelah Banten menjadi provinsi, Chasan Sochib mulai lebih agresif menyusun kekuatan politiknya. Dulu pada masa Orde Baru, Chasan Sochib hanya bertindak sebagai Client Capitalism yang sangat bergantung pada koneksi dengan pejabat sipil dan militer, tetapi tidak aktif dalam merancang siapa yang berkuasa atas politik Jawa Barat. Dengan adanya struktur politik yang baru (otonomi daerah), Chasan Sochib bertindak secara aktif menentukan siapa yang menjadi penguasa di Banten.

Bermula dari upaya memajukan Ratu Atut sebagai calon wakil gubernur dan sukses memenangkannya, Chasan Sochib merancang anggota keluarga besarnya untuk aktif terlibat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hasilnya sangat sukses.

Chasan Sochib memang tak memegang jabatan publik, tetapi sebagaimana pengakuan dirinya bahwa dia adalah “gubernur jenderal” menunjukkan bahwa dia adalah penguasa sesungguhnya di Banten.

Lawan-Lawan Politik

Dinasti Chasan Sochin memang telah merajai politik di Banten, tetapi ada sejumlah kelompok yang terus melakukan perlawanan terhadap kekuasaan tersebut. Di antara lawan-lawan politik terdapat elite-elite politik yang menguasai sejumlah daerah di Banten dan kelompok politik Islam.

Mulyadi Jayabaya, Bupati Lebak; Dimyati Natakusumah, mantan Bupati Pandeglang; Wahidin Halim, Walikota Tangerang; Ismet Iskandar, Bupati Tangerang

Mulyadi Jayabaya, Bupati Lebak; Dimyati Natakusumah, mantan Bupati Pandeglang; Wahidin Halim, Walikota Tangerang; Ismet Iskandar, Bupati Tangerang

Kelompok-kelompok elite politik itu sebenarnya juga membangun dinastinya masing-masing. Di Kabupaten Lebak, Mulyadi Jayabaya yang menjabat sebagai Bupati Lebak berhasil mengantarkan kedua puterinya, Diana Jayabaya sebagai anggota DPRD Provinsi Banten dan Iti Oktavia Jayabaya sebagai anggota DPR RI. Adik perempuannya, Mulyanah, terpilih menjadi anggota DPRD Lebak. Demikian juga suami Mulyanah, Agus R Wisas, menjadi anggota DPRD Banten.

Di Pandeglang ada Dimyati Natakusumah, mantan Bupati Pandeglang (Ketua DPW PPP Banten) yang berhasil mengantarkan isterinya, Irna Narulita Dimyati sebagai anggota DPR RI. Di Kota Tangerang, terdapat nama Wahidin Halim yang telah berkuasa sebagai Walikota Tangerang selama dua periode. Adiknya Wahidin, Suwandi sempat maju sebagai bakal calon Walikota Tangerang Selatan tetapi gagal. Di Kabupaten Tangerang, Bupati Ismet Iskandar mengantarkan kedua putera-puterinya sebagai anggota legislatif,  Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnaen terpilih sebagai anggota DPR RI dan Intan Nurul Hikmah menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.

Dalam sejumlah pemilukada, elite-elite lokal berperang memperebutkan kekuasaan. Di Lebak, Mulyadi Jayabaya pernah menolak lamaran Ratu Tatu Chasanah untuk menjadi calon Wakil Bupati Lebak. Di Kabupaten Pandeglang, Irna Narulita Dimyati berhadapan dengan Heryani dalam pemilukada 2010. Di Kabupaten Tangerang, Ismet Iskandar berhasil mengalahkan Airin dalam pemilukada 2008. Tahun 2012 dalam Pemilukada Gubernur Banten. Wahidin Halim dan Mulyadi Jayabaya bersaing dengan Ratu Atut Chosiyah. Tensi politik cukup saat itu cukup tinggi sehingga Chasan Sochib mengirimkan surat kecaman terhadap Wahidin dan Mulyadi.

Kelompok politik Islam mempunyai kekuatan yang signifikan di Banten. Sejak dulu, Banten dikenal sebagai wilayah yang kental nuansa Islamnya. Islam tak hanya mempengaruhi religiusitas tetapi juga dunia politik di Banten, seperti pemberlakuan Syariat Islam di sejumlah kabupaten. Kelompok politik Islam menentang dinasti Chasan Sochib. Mulai dari isu akhlak ang¬gota dinasti Chasan Sochib sampai pada soal rencana pemberlakuan Syariat Islam untuk Provinsi Banten yang ditolak oleh dinasti Chasan Sochib.

Perubahan kultur politik Banten tak bisa bergantung pada perlawanan kedua kelompok politik diatas, yakni elite lokal dan politik Islam. Para elite politik lokal yang menentang dinasti Chasan Sochib juga melakukan praktik politik serupa, yaitu membentuk dinasti politiknya masing-masing.

Selain itu, ada pula elite politik yang pada awalnya menentang keras kekuasaan dinasti Chasan Sochib ternyata berbalik. Taufik Nuriman (Bupati Serang) dan Benyamin Davnie adalah contoh dari elite politik yang berbalik posisi politiknya. Taufik Nuriman pernah berseteru dengan Chasan Sochib. Keduanya saling melaporkan pencemaran nama baik ke Kepolisian Banten. Namun, pada Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010, Taufik Nuriman malah menggandeng Ratu Tatu Chasanah, anak dari Chasan Sochib. Benyamin Davnie sempat maju menjadi calon wakil gubernur dari PKS menantang Ratu Atut yang maju sebagai calon gubernur dari Partai Golkar dalam Pemilu-kada Provinsi Banten 2007. Dalam pemilukada tahun 2010 di Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie justru mendampingi Airin yang tak lain adalah adik ipar dari Ratu Atut.

Perlawanan yang diberikan oleh kelompok Islam juga tak bisa diharapkan. Meski mereka keras memperjuangkan keyakinan politik Islam, tak jarang mereka bersekutu dengan dinasti Chasan Sochib.

Lawan Baru

Peluang untuk menghentikan kekuasaan di Banten terbuka lebar dengan banyaknya kasus yang menimpa keluarga besar dinasti Chasan Sochib. Kasus-kasus itu meliputi isu korupsi, penyalahgunaan wewenang, penggunaan ancaman kekerasan, politik uang dan kecurangan dalam pemilu dan pemilukada. Hampir semua anggota dinasti Chasan Sochib pernah dilaporkan ke kepolisian, kejaksaan, KPK, KPU sampai MK. Memang tak satupun anggota keluarga Chasan Sochib yang dihukum, tetapi praktik politik dinasti Chasan Sochib harusnya membuka mata bahwa rakyat Banten segera memulai perubahan.

Inilah lawan baru Ratu Atut

Inilah lawan baru Ratu Atut

Saat ini telah muncul sejumlah kelompok anak-anak muda yang peduli akan Banten yang lebih baik. Mereka ada di organisasi-organisasi yang giat memperjuangkan isu antikorupsi, antinepotisme, anti politik dinasti, dan mendukung politik kesejahteraan. Perlawanan seperti inilah yang diharapkan akan meluas sehingga tak muncul lagi sejumlah “gubernur jenderal” berikutnya.

Inilah Klan Ratu Atut

Chasan Sochib meninggal pada 30 Juni 2011. Namun, pamor keluarga ini makin mencuat karena keluarga besarnya menduduki banyak posis ipenting di pemerintahan maupun bisnis.

Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE sebagai anak tertua Chasan Sochib, merupakan nahkoda di keluarga besarnya.

Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE, sebagai anak tertua Chasan Sochib, merupakan nahkoda di keluarga besarnya.

Jumlah istri dan anak Chasan Sochib bukan “angka pasti”. Istri pertamanya, Wasiah, ketika diwawancarai Najalah Tempo, tak bisa menyebutkan siapa saja istri Chasan. “Ada di mana-mana,” katanya. Seseorang yang dekat dengan penerima gelar doktor honoris causa dan profesor dari Northern California University dan Global University International ini bercerita, “Chasan juga tak tahu jumlah dan nama semua anaknya.”

Chasan Sochib setidaknya mempunyai 6 orang isteri. Dari istri pertamanya Wasiah Samsudin, menikah 2 November 1960 di Serang, bercerai tahun 1991, mempunyai anak : 1). Ratu Atut Chosiyah. Awalnya Atut menjabat sebagai wakil gubernur pada 2001. Kariernya naik menjadi Plt. Gubernur Banten pada Oktober 2005. Puncaknya, ia berhasil menduduki jabatan Gubernur Provinsi Banten periode 2007-2012 dan 2012-2017. Suami : Hikmat Tomet yang menjabat anggota Komisi V Fraksi Golkar 2009-2014. Anak pasangan Atut dan Hikmat : Andika Hazrumy menjabat sebagai anggota DPD Banten 2009-2014, Kordinator Tagana (Taruna Siaga Bencana) Banten, Direktur Utama PT. Andika Pradana Utama, Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Ciomas Pratama, Direktur Utama PT Ratu Hotel. Istri Andika, Ade Rossi Khoerunisa menjabat sebagai anggota DPRD Kota Serang 2009-2014. 2). Ratu Tatu Chasanah, Wakil Bupati Kabupaten Serang 2010-2015. 3). Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, pengusaha dan Ketua AMPG Banten, istrinya : Airin Rachmi Diany menjabat sebagai Walikota Tangerang Selatan 2011-2016.

Isteri kedua ChasanSochib adalah Ratu Rapiah Suhaemi. Ia dinikahi pada 2 Mei 1969 di Serang. Dari perkawinan ini lahir lima anak : 1). Tubagus Haerul Jaman, menjabat sebagai Wakil Walikota Serang 2008-2013 dan Walikota Serang 2013-2018. 2). Ratu Lilis Karyawati, menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Kota Serang 2009-2014. Suaminya, Aden Abdul Khaliq menjabat sebagai anggota DPRD Banten 2009-2014. 3). Iloh Rohayati 4). Tubagus Hendru Zaman. 5). Ratu Ria Mariana.

Isteri ketiga Chasan Sochib adalah Chaeriyah, menikah pada 21 Mei 1968. Namun mereka bercerai pada 2002. Dengan istri ketiga ini lahir lima anak : 1). Ratu Heni Chendrayani, menjabat sebagai Pengurus Kadin periode 2012-2017. Ia menduduki posisi Ketua Komite Tetap Asuransi Kendaraan. 2). Ratu Wawat Cherawati, menjabat sebagai pengurus Kadin periode 2012-2017. Ia menduduki posisi Komite Tetap Pengolahan & Pemanfaatan Limbah Industri Pertambangan. 3). Tubagus Hafid Habibullah. 4). Tubagus Ari Chaerudin, aktif di Gapensi Kota Serang. 5). Ratu Hera Herawati

Isteri keempat adalah Imas Masnawiyah, dinikahi Chasan Sochib pada 06 Juni 1969 di Pandeglang dan sudah meninggal pada 17 Februari 1986. Dengan istri keempat, Chasan mempunyai tiga anak : 1). Ratu Ipah Chudaefah, guru di Kota Serang. 2). Ratu Yayat Nurhayati. 3). Tubagus Aan Andriawan

Isteri kelima adalah Heryani Yuhana yang dinikahi pada 30 Mei 1988 di Pandeglang. Istri kelima ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pandeglang periode 2009-2014. Chasan dari Heryani mendapat lima anak : 1). Tubagus Erhan Hazrumi, menjabat sebagai Direktur PT Trio Punditama. 2). Ratu Irianti. 3). Tubagus Bambang Saepullah. 4). Tubagus Febi Feriana Fahmi.

Isteri keenam namanya Ratna Komalasari dinikahi pada 8 April 1991, menjabat sebagai anggota DPRD Kota Serang periode 2009-2014. Empat anak didapat Chasan dari Ratna Komalasari, yaitu : 1). Tubagus Bambang Chaeruman, bekerja sebagai kontraktor. 2).  Ratu Aeliya Nurchayati 3).  Tubagus Taufik Hidayat.    (Tkr-dari berbagai sumber)

  

Pengungsi Rohingnya Dipindah ke Hotel di Pamekasan

Pengungsi Rohingnya dari Republik Myanmar

Pengungsi Rohingnya dari Republik Myanmar

Sampang (Sergap) – Pengungsi etnis Rohingnya dari Republik Myanmar, yang tertangkap di Pelabuhan Tanklok yang datang dari Malaysia hendak menuju Australia, terpaksa dipindahkan ke Hotel Karya Pamekasan, karena Polres Sampang tidak mampu menampung imigran korban kerusuhan di negaranya itu.

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan petugas, tercatat dari sebanyak 76 imigran, hanya ada beberapa orang yang mengantongi data resmi namun sebagian besar tidak dilengkapi dokumen paspor maupun visa resmi.

Kabag Operasional Polres Sampang, Kompol Imam Irianto, Senin (22/04/2013) mengatakan, bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Sampang dalam menangani para imgiran gelap asal Myanmar tersebut.

’’Kita juga tengah melakukan pengejaran terhadap sebuah kapal yang hendak mengangkut para imigran dari Pelabuhan Kalianget, Sumenep yang turun di Pelabuhan Tanlok. Selain itu kita akan melakukan penyelidikan terhadap 7 orang yang ikut dalam rombongan itu mengaku bukan imigran gelap, karena menunjukkan dokumen dan paspor resmi, namun kenapa bisa masuk dalam rombongan tersebut nantinya akan kita kembangkan lebih lanjut’’ ungkap Kompol Imam Irianto..

Sementara itu, Sriwahyu Ningsih, asal Cilacap, yang ikut dalam rombongan imigran gelap itu menuturkan, bahwa dia bersama suaminya Rasid Bin Ismail, berkewarganegaraan Myanmar sengaja lari dari Malaysia.

Setelah sampai di Surabaya beberapa hari sebelumnya, ada seseorang  menawarkan mereka menaiki kapal dengan biaya lebih murah di banding naik pesawat. Namun setelah sampai di Pelabuhan Tanklok Sampang malah diamankan oleh Polairud hingga di bawa ke Polres Sampang.

’’Awalnya saya menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia selama 12 tahun, namun karena hidup disana merasa tertekan akibat perlakuan diskriminasi aparat negeri jiran tersebut, sehingga saya bersama suami nekat melarikan diri bersama rombongan imigran Rohingnya yang lain untuk mengadu nasib di Australia,’’ tuturnya.

Sebagaimana diberitakan, aparat Polisi Airud Polda Jatim curiga saat 5 unit mobil jenis niaga berbarengan masuk ke lokasi Pelabuhan Tanglok pada malam hari. Petugas langsung melaporkan kejadian itu ke Polres Sampang, sehingga petugas berhasil mencegah rombongan imigran gelap  yang hendak menaiki sebuah kapal yang telah disediakan orang tak dikenal menuju Pulau Bali.

Rombongan imigran gelap tersebut akhirnya digiring ke Polres Sampang untuk dimintai keterangan dan menanyakan data serta dokumen penting. Tercatat sebanyak 76 orang yang diamankan itu, sebanyak 48 laki-laki dewasa, 13 perempuan dewasa, serta 9 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Mereka mengaku hendak ke Australia untuk meminta perlindungan suaka politik karena merupakan korban kerusuhan berbau sara di negara asalnya. (Ho)

Marzuki Alie : Orang Miskin Itu Malas

Ketua DPR RI Marzuki Alie

Jombang, Sergap – Komentar aneh dilontarkan lagi oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie.  kembali melontarkan komentar nyeleneh. Komentar tersebut diucapkan Marzuki Alie saat menjawab pertanyaan sebagai nara sumber dalam acara seminar yang digelar bersamaan Kongres BEM PTNU se-Indonesia di Unipdu Rejoso, Minggu (8/7/2012).

“Jadi bukan salah siapapun kalau ada orang miskin. Itu salahnya sendiri, karena dia malas,” kata Marzuki Alie menjawab pertanyaan dari peserta seminar. Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat ini lebih menilai kondisi seperti itu terjadi karena faktor orang miskinnya sendiri.

Saat itu moderator seminar, Zaimudin Asad (Gus Zuem) membuka sesi dialog pertama. Sejumlah mahasiswa langsung bermaksud bertanya, dengan mengacungkan telunjuk jari. Gus Zuem pun lantas memberikan kesempatan pada empat mahasiswa.
Di antara penanya itu ada yang mengkritisi maraknya kasus korupsi yang terjadi di negeri ini. Termasuk yang dilakukan para anggota DPR RI. “Menurut bapak, sejauh mana korupsi itu berimbas pada munculnya kemiskinan?” tanya si mahasiswa.

Bukannya mengulas soal korupsi yang banyak melibatkan anggota dewan yang dipimpinnya, saat itu Marzuki justru mencoba berkelit dengan mengatakan, tidak ada orang miskin disebabkan orang lain.
“Salah sendiri malas. Kalau mau usaha, pasti tidak miskin,” jelasnya. Tentu saja pernyataan itu berbeda dengan pandangan banyak pihak yang menilai tingginya angka kemiskinan salah satunya disebabkan tidak adanya keadilan dan pemerataan kesejahteraan.
Meski demikian, Marzuki tetap mengajak untuk membantu orang miskin tertentu. “Kalau ada orang miskin karena kekurangan dan keterbatasan, itu tetap harus kita bantu,” ajaknya. Misalnya, orang miskin karena cacat fisik atau sakit sehingga dia tidak bisa mencari nafkah. (mon)