Acara Pamit Sambut, Mantan Walikota Kediri Tidak Datang

Walikota Abdullah Abu Bakar dan Wakil Walikota Hj. Lilik Muhibbah beserta suami dan istrinya masing-masing.

Walikota Abdullah Abu Bakar dan Wakil Walikota Hj. Lilik Muhibbah beserta suami dan istrinya masing-masing.

Kediri (Sergap)Setelah siang harinya dilantik oleh Gubernur Jawa Timur DR. Soekarwo, maka Rabu malam (02/04/2014), Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dan Wakil Walikota Hj. Lilik Muhibbah menghadiri acara Malam Pamit Sambut di Restoran Panglima Kota Kediri.

Acara yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat ini, sayangnya tidak dihadiri oleh mantan Walikota dr. Samsul Ashar. Mestinya dalam acara pisah sambut ini, sebagaimana tercantum dalam susunan acara yang tertera dalam undangan ada sambutan dari pejabat lama yang tentunya adalah mantan Walikota dr. Samsul Ashar.

Hadirin baru mengetahui setelah Walikota Abdullah Abu Bakar menyampaikan kepada para hadirin, bahwa dr. Samsul Ashar tidak dapat hadir karena ada keperluan di Surabaya. “Tadi siang di rumah dinas, Pak Samsul mengatakan tidak dapat hadir dalam acara malam ini, karena ada keperluan di Surabaya,” kata walikota saat memberikan sambutan.

Tampak aneh sekali bahwa pejabat lama (mantan walikota) tidak hadir dalam acara yang biasanya diisi dengan ucapan terima kasih, permintaan maaf dan sebagainya di hadapan hadirin yang terdiri dari para PNS jajaran Pemkot Kediri, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolresta, Komandan Kodim 0809 dan tokoh-tokoh berbagai agama dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. “Kok pergi tanpa pamit ya?”, celetuk salah satu PNS yang hadir.

Dalam sambutannya Walikota Abdullah Abu Bakar meminta dukungan dari semua lapisan masyarakat Kota Kediri. “Saya berharap dukungan dari seluruh warga Kota Kediri, mulai dari yang tinggal di jalan besar, sampai yang tinggal di gang buntu. Karena tanpa dukungan itu, saya tidak bisa apa-apa”, kata walikota yang didampingi oleh Wakil Walikota Hj. Lilik Muhibbah beserta suami dan istrinya masing-masing.

Panggil saya Mas Abu…

Dalam acara ini tergambar jelas, bahwa Walikota Kediri ingin merangkul semua warga. Pada saat doa semua perwakilan agama ikut berdoa bersama. Mereka dari Kerukunan Antar Umat Beragama Kota Kediri, mewakili agama Islam, Katolik, Kristen, Hidhu, Buda dan Kong Hu Cu, yang mendoakan agar hidup dan kehidupan pemerintah dan warga Kota Kediri selalu dalam naungan Tuhan YME.

Dalam kesempatan itu Walikota kelahiran Kediri, 12 April 1980 ini juga meminta agar tetap dipanggil dengan panggilan akrabnya Mas Abu. “Supaya nggak repot, panggil saya Mas Abu dan Ibu Wakil Walikota Ning Lik”, katanya dengan santai. (Tkr)

Walikota dan Wakil Walikota Kediri Dilantik Gubernur, di Bawah Pengawalan Lengkap

Walikota Abdullah Abu Bakar dan Wakil Walikota Lilik Muhibbah

Walikota Abdullah Abu Bakar dan Wakil Walikota Lilik Muhibbah

Kediri (Sergap) – Gubernur Jawa Timur DR. Soekarwo, Rabu (02/04/2014) melantik secara resmi Walikota dan Wakil Walikota Kediri terpilih Abdullah Abu Bakar, SE dan Hj. Lilik Muhibbah, S.Sos, MpdI. Sebelum melantik pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia, mengingatkan bahwa jabatan kepala daerah mengandung tanggungjawab kepada negara, Pancasila, UUD 1945 dan mengemban tugas untuk mensejahterakan rakyat.

Sumpah jabatan dilaksanakan tepat pada pukul 09.25 WIB, yang kemudian diteruskan dengan penyematan tanda jabatan, penandatangan pakta integritas dan penandatanganan serah terima jabatan dari mantan Walikota dr. H. Samsul Ashar, SpPD kepada Walikota Abdullah Abu Bakar, SE.

Saat Walikota baru, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Walikota ini berjabatan dan    bercepika-cepiki, tepuk tangan menggema di ruang sidang paripurna DRPD Kota Kediri. Bahkan ada yang nyeletuk, “Meh limang tahun, lagek saiki salaman.” (Hampir lima tahun, baru saat ini mereka bersalaman).

Memang selama ini terdengar kabar bahwa hubungan antara Samsul Ashar dengan Abdullah Abu Bakar sudah lama tak harmonis. Karena itu kemudian Abdullah Abu Bakar kemudian maju mencalonkan diri bersaing dengan Samsul Ashar.

Kabar hoax

PENGAWALAN LENGKAP Motor trail Sabhara, Mobile Security Barrier dan Mobil Taktis yang mesinnya menyala selama acara

PENGAWALAN LENGKAP – Motor trail Sabhara, Mobile Security Barrier dan Mobil Taktis yang mesinnya menyala selama acara

Bahkan beberapa hari menjelang pelantikan, masih beredar rumor bahwa kubu Samsul Ashar akan melakukan demo menentang pelantikan ini. Namun ternyata hanya hoax (kabar bohong). Walaupun demikian Polresta Kediri tidak mau mengambil resiko, sehingga penjagaan pada hari ini terlihat sangat lengkap.

Sehari sebelumnya, Kapolresta Kediri AKBP Budhi Herdi Susianto menjelaskan bahwa pengamanan pelantikan melibatkan 300 personel Kepolisian, TNI AD 100 personel, Satpol PP 100 orang, petugas Dishub 50 orang dan 10 petugas Pemadam Kebakaran. Ring 1 lantai II tempat acara utama pelantikan, akan dijaga anggota Intel. Anggota Sabara Ring II dan Ring III Sat Lantas di lantai bawah. “Semuanya, dibawah pengendalian Kabag Ops Polres Kediri Kota.

Juga tampak siaga kendaraan pembawa kawat berduri (Mobile Security Barrier), satu unit kendaraan taktis siaga di samping utara gedung utama DPRD yang mesinnya dihidupkan selama acara berlangsung. Pasukan Sabhara bermotor trail juga siaga 30 meter di selatan gedung DPRD Kota Kediri.

Disparitas pendapatan

Dalam amanatnya sebagai Gubernur Jawa Timur, Kepala Daerah Provinsi yang biasa dipanggil Pakde Karwo, menekankan pentingnya penguatan jasa keuangan di Kota Kediri. Menurut data statistik pendapatan per kapita Kota Kediri tergolong tinggi, yaitu Rp. 286 juta per tahun. “Tapi disparitasnya juga tinggi, ngumpul di Gudang Garam,” kata Pakde Karwo.

Walikota Abdullah Abu Bakar dan Wakil Walikota Hj. Lilik Muhibbah saat mengucapkan sumpah jabatan dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur

Walikota Abdullah Abu Bakar dan Wakil Walikota Hj. Lilik Muhibbah saat mengucapkan sumpah jabatan dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur

Karena itu, Pakde Karwo memandang penting untuk memperkuat BPR Kota milik Pemkot Kediri sebagai sarana untuk menyediakan modal murah bagi usaha kecil dan mikro. “BPR milik Kota Kediri, usahakan mampu menyediakan modal usaha dengan bunga 6% per tahun, untuk mengurangi tingkat disparitas pendapatan per kapita di Kota Kediri,” kata gubernur.

Gubernur juga mengingatkan kepada Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik untuk segera membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD). “Selambat-lambatnya tiga bulan setelah pelantikan harus membuat RPJMD, agar segera disinkronkan dengan RJMD provinsi dan RJMD pusat,” ujarnya.

Pakde Karwo juga mengingatkan eksekutif dan legislatif di Kota Kediri untuk harmonis dan rukun, serta mengutamakan musyawarah mufakat. Terkait hal ini Pakde Karwo juga sempat menyentil ketidakharmonisan hubungan antara Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar yang baru dilantik dengan mantan walikota Samsul Ashar.”Kemarin sudah saya buatkan surat agar dokter Samsul pindah kerja di provinsi. Biarlah yang lalu sudah berlalu tidak usah diperpanjang lagi,” kata Pakde Karwo.

Acara pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Kediri dihadiri ratusan undangan. Tampak hadir Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo, Walikota Depok Nurmahmudi Ismail, Bupati Kediri Hj. Haryanti, Wakil Walikota Blitar Purnawan Buchori, Ketua DPRD Kabupaten Kediri Erjik Bintoro, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Guntur Wahono, mantan Walikota Kediri HA Maschut, mantan Bupati Kediri Sutrisno dan lainnya. Namun dua anggota kabinet, yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang semula akan hadir, mendadak membatalkan kehadiran karena ada agenda rapat kabinet. (tkr)

Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Dilantik

Walikota Probolinggo Hj. Rukmini dan Wakil Walikota Probolinggo HM. Suhadak saat diambil sumpahnya oleh Gubernur Jawa Timur

Walikota Probolinggo Hj. Rukmini dan Wakil Walikota Probolinggo HM. Suhadak saat diambil sumpahnya oleh Gubernur Jawa Timur

Probolinggo (Sergap) – Pasangan Walikota Probolinggo Hj Rukmini dan Wakil Walikota Probolinggo HM Suhadak Periode 2014-2019 resmi dilantik. Prosesi pelantikan dilakukan Gubernur Jawa Timur H Soekarwo dengan membacakan Surat Keputusan  Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi dengan No 131.35-7104 Tahun 2013 dan No 132.35-7105 Tahun 2013, di Gedung Islamic Center Kota Probolinggo, Selasa (28/1/2014)

Dalam amanatnya,  gubernur berpesan kepada walikota dan wakilnya untuk merealisasikan semua janji-janji yang diucapkan sewaktu melakukan kampanye. Selain itu, pasangan yang menang pemilukada dengan  mengantongi perolehan suara 36,19 persen ini bisa mengajak para  pemimpin di pemerintahan kota setempat untuk menciptakan suasana aman, nyaman dan kondusif.

Menurut Pakde, kunci utamanya yakni silaturahmi dengan masyarakat dan mengajaknya merumuskan kebijakan. “Datangi semua pihak dan semua harus belajar. Kompetisi sudah selesai dan lupakan. Kini saatnya meningkatkan kesejahteraan demi rakyat,” kata Pakde Karwo.

Ia menjelaskan, Jawa Timur memiliki budaya demokrasi yang baik melalui musyawarah mufakat, bukan budaya tanding. Salah satu penerapannya yakni dengan dilakukannya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan “stakeholder” atau pemangku kepentingan. Hanya saja, ia menekankan menjaga kerukunan antar warga yang dimulai dengan walikota dan wakil walikota dalam menjalankan tugas sehari-hari.

“Keduanya diharapkan bisa menjalin komunikasi yang baik dan rukun, sehingga mampu membangun dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Tidak mungkin kabupaten ini tumbuh jika tidak ada kerukunan di pemimpinnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pakde Karwo juga mengatakan bahwa Kota Probolinggo merupakan daerah yang berkembang dan menjadi tempat transit selain Lumajang dan Situbondo.

Peluang industri pengolahan telah menyumbangkan persentase yang cukup besar terhadap PDRB Kota Probolinggo. Sektor ini menyumbang sekitar 14,37 persen terhadap PDRB Kota Probolinggo. “Sehingga jika dikembangkan lebih lanjut lagi dengan industri kecil, akan semakin meningkatkan perekonomian Kota Probolinggo,” ucapnya.

Di samping itu, kota ini memiliki potensi wisata cukup baik, sehingga tidak mengherankan sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi yang terbesar, yakni 42,63 persen terhadap PDRB Kota Probolinggo “Saya sarankan untuk bidang perdagangan, restoran dan hotel lebih ditingkatkan. SDM nya perlu dilatih dalam bidang keramahan. Agar wisatawan betah tinggal di Probolinggo,” pungkas Gubernur Soekarwo (ang)

Mas Abu-Ning Lik, Pemenang Pilwali Kediri 2013

Mas Abu-Ning Lik

Mas Abu-Ning Lik

Kediri (Sergap) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri pada akhirnya menyatakan pasangan Abdullah Abu Bakar-Lilik Muhibbah sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang dilaksanakan pada tgl 29 Agustus 2013, untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kediri masa jabatan 2013-2018.

Ketua KPU Kota Kediri Agus Rofik, Selasa (3/9/2013), mengatakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pasangan yang mendapatkan suara tertinggi, setelah lebih dari 30 persen, dinyatakan sebagai pemenangnya.

“Pasangan Abdullah-Lilik Muhibbah mendapatkan suara sebanyak 67.915 (45,09%), sementara pasangan Samsul Ashar-Sunardi mendapatkan suara 63.784 suara (42,34%),” katanya, usai rekapitulasi penghitungan suara yang mendapatkan penjagaan ekstra ketat dari aparat keamanan.

Sedangkan untuk pasangan Arifudinsyah-Sudjatmiko mendapatkan mendapatkan 867 suara (0,58 persen), Bambang Hariyanto-Hartono mendapatkan 13.719 suara (9,11 persen), Imam Subawi-Suparlan mendapatkan 1.362 suara (0,90 persen), Kasiadi-Budi Rahardjo 1.508 suara (1 persen), dan Herry Muller-Ali Imron 1.478 suara (0,98 persen).

Dengan hasil rekapitulasi tersebut maka, yang memperoleh suara terbayak dan memenangi Pemilukada/Pilwali di Kota Kediri adalah pasangan nomor urut enam, Abdullah Abu Bakar-Lilik Muhibbah (Mas Abu-Ning Lik).

Sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Kediri Nomor : 16/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013, Tanggal : 25 Februari 2013 tentang Tahapan, Program dan  Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Kediri dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013, maka paling lambat tanggal 5 September 2013, KPU Kota Kediri akan menetapkan secara resmi pemenang Pilwali Kota Tahu ini.

Pemilukada Kota Kediri yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilukada Jatim ini 206.340 pemilih, yang moncoblos di 530 TPS. (tkr)

KPU Kota Kediri, Kami Anggap Sebagai Obat Kuat

Tim Pemenang SAS saat demo menuntut penghitungan ulang

Tim Pemenang SAS saat demo menuntut penghitungan ulang

Kediri (Sergap) – Sebagaimana ramai diberitakan di berbagai media massa, Tim Pemenangan pasangan calon (paslon) Samsul Ashar-Sunardi (SAS), menuding bahwa Ketua KPU Kota Kediri Agus Rofiq tidak netral dan memihak salah satu calon.

Saat ditemui di kantornya, Ketua KPU Kota Kediri Agus Rofiq membantah tuduhan tersebut. “Kami dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan, mengungkapkan atau tidak mengungkapkan sesuatu, semua sudah kita dasari sesuai perintah. Semenjak kami dilantik sebagai anggota KPU, kami sudah berkeyakinan  dan kami lambari apapun yang kami lakukan atas nama Bangsa Indonesia, bukan untuk kepentingan golongan tertentu apalagi demi kepentingan perorangan”, kata Gus Rofiq, demikian ia akrab dipanggil, menjelaskan.

Agus Rofiq, Ketua KPU Kota Kediri

Agus Rofiq, Ketua KPU Kota Kediri

“Yang penting bukti riil di lapangan, kita tidak melakukan (sebagaimana yang dituduhkan, red) dan waktu yang akan menjawab, sebab mereka akan tahu kalau kami netral. Itu semua kami anggap sebagai obat kuat” tegasnya.

Sebelumnya, bertempat di Sekretariat Bersama SAS jalan Imam Bonjol Nomor 362 Tim Kemenangan SAS dan para kader SAS melakukan orasi mengkritik ketidaknetralan Ketua KPU Kota Kediri. Mereka akan melakukan gugatan sengkata pemilukada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

”Yang jelas dengan adanya kecurangan-kecurangan di mulai dari tingkat TPS sampai perhitungan suara di PPS maupun di PPK, apapun kecurangan itu akan kami sertakan bukti-bukti ke MK. Kami menuntut perhitungan ulang atau Pilkada ulang. Hal ini juga kami sampaikan ke KPU baik KPU Kota, KPU Provinsi, termasuk Panwas dan Bawas”, kata Jaka Siswa Lelana Ketua Tim Pemenang yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kediri kepada Tabloid Sergap.

Tuntutan Tim Pemenangan SAS, selengkapnya adalah : 1). Panwas tidak netral, kita menuntut Ketua Panwasda Kota Kediri MUNDUR. 2). Menuntut Ketua KPU Kota Kediri untuk MUNDUR karena tidak netral, memihak pada salah satu calon. 3). Menuntut Kapolresta Kediri MUNDUR karena melebihi kewenangan pengamanan dengan mempolice line di PPS-PPS. 4). Menuntut perhitungan ulang seluruh kotak suara yang ada / pilkada  diulang.

Ditandatangani di Kediri pada 2 September 2013 oleh Edi GD, Pri Wahono, Samsudin, Ali Fauzi, Panggih Widodo, Dani Ragata. (dick/tkr)

Mbah Yai Idris Lirboyo, Jangan Ada Kerusuhan

KH. Idris Marzuki

KH. Idris Marzuki

Kediri (Sergap) – “Baik pemenang Pilgub maupun Pilwali Kediri yang sudah ditetapkan oleh KPUD nanti, saya sangat mendukung. Sehingga jangan sampai ada kegiatan atau tindakan yang menduduki Kantor KPU, baik di Jatim maupun di Kota Kediri,” pesan KH. Idris Marzuki, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Senin (2/9/2013) di kediamannya usai menerima kunjungan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf.

Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur maupun Pemilihan Walikota (Pilwali) telah usai. Namun siapa pemenangnya, masih harus menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU Jatim dan KPU Kota Kediri. Melihat perkembangan situasi yang masih menghangat, Pengasuh Ponpes Lirboyo Kota Kediri, yang akrab disapa Mbah Yai Idris ini menghimbau semua pihak kembali bersatu dan bersama membangun Jawa Timur.

“Siapapun nanti pemimpin Jatim yang ditetapkan, semua pihak harus bisa menerima kenyataan dan legawa”, tambah Mbah Yai Idris menekankan.

Sekadar diketahui, terkait Pilgub Jatim 2013, paslon Khofifah Indar Parawansa – Herman Suriadirja (Berkah), sepertinya belum mau menerima kenyataan. Kubunya masih mencari data atau bukti kuat untuk mengungkap  dugaan kecurangan.

Demikian pula di Pilwali Kediri, kubu Samsul Ashar –Sunardi (SAS) juga berusaha mengungkap dugaan kecurangan dan akan membawa perkaranya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Cawagub inkumben, juga menginginkan semua pihak untuk kembali bersama-sama menata Jawa Timur menjadi semakin baik ke depannya.  “Pesta demokrasi sudah usai dan Pilkada merupakan proses dalam demokrasi. Dan setelah selesai, mari kita bersama-sama membangun Jatim untuk lebih maju,” kata Gus Ipul menegaskan. (tkr)

Kemenangan Tipis Warnai Pilwali Kediri, KPU Jatim Bongkar Kotak Suara

pilwali kediri buka police line

Pintu Kelurahan Dandangan saat dipolice line. Kapolresta Kediri membuka police line dan masuk ruangan diikuti Ketua KPU Jawa Timur dan KPU Kota Kediri

Kediri (Sergap) – Kemenangan sangat tipis Pasangan Calon (paslon) Mas Abu-Ning atas paslon Samsul-Sunardi membuat Tim Pemenangan Abu-Ning cenderung lebih sensitif dalam memantau tahapan demi tahapan dalam proses Pemilihan Walikota (Pilwali) Kediri.

Hal ini terjadi di Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota Kediri, di mana kotak suara dibuka satu per satu sebagai KPU Kota Kediri dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Andre Dewanto Ahmad, dikarenakan adanya laporan penghitungan suara di luar jadwal yang ada.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Ketua KPU Kota Kediri Agus Rofik, mengatakan bahwa rapat rekapitulasi suara dimulai 30 Agustus 2013. Namun di Kelurahan Dandangan Panitia Pemungutan Suara (PPS)nya sudah menghitung suara pada tanggal 29 Agustus 2013.

Kuncoro, Anggota PPS Kelurahan mengatakan, rekapitulasi (penghitungan) suara saat itu sudah disetujui oleh semua saksi paslon yang hadir. “Untuk menghemat tenaga dan biaya, langsung dilakukan penghitungan suara dari TPS-TPS yang selesainya lebih awal. Dan semua saksi yang hadir sudah setuju”, kata Kuncoro saat ditemui Tabloid Sergap di Kelurahan Jumat malam (30/08/2013).

Ditambahkan oleh Kuncoro bahwa ia dan teman-temannya tidak tahu secara pasti bahwa penghitungan suara dijadwalkan pada tanggal 30 Agustus 2013. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi tentang hal itu.

Penghitungan suara malam itu, diketahui oleh salah seorang anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang kebetulan datang ke kantor Kelurahan Dandangan untuk mengantarkan sebuah surat.

Mengetahui hal ini, anggota PPK tersebut memperingatkan dan meminta agar penghitungan suara dihentikan, karena sudah menyalahi jadwal. Seharusnya rekapitulasi baru dilakukan esok harinya.

pilwali kediri 85 bongkar kotak suara

Ketua KPU Jawa Timur Andre Dewanto Ahmad (paling kanan) memimpin “pembongkaran kotak suara”. Ketua KPU Kota Kediri Agus Rofiq (berkopiah putih) memeriksa kotak suara.

Kabar ini dengan cepat berkembang sehingga menyebabkan Tim Pemenangan Mas Abu-Ning Lik mengajukan protes ke Panwaslu. Dan ternyata kejadian serupa juga terjadi paling tidak di Kelurahan Pesantren, Bawang, Tosaren, Burengan dan Ngampel.

Untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, Polresta Kediri segera melakukan penyegelan di kelurahan-kelurahan tersebut dengan cara memberi police line.

Menanggapi hal ini, Masrukin Komisioner KPU Kota Kediri enggan memberikan tanggapannya. “Nggak, nggak….”, katanya sambil bergerak menjauh.

Baru kemudian pada pukul 21.00 WIB rombongan KPU, Kapolresta, Dandim datang ke Kantor Kelurahan Dandangan datang untuk memeriksa kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan.

Kapolresta Kediri AKBP Ratno Kuncoro membuka police line, kemudian para komisioner KPU masuk ke dalam, termasuk Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Andre Dewanto Ahmad, yang kemudian memimpin langsung pembukaan dan pemeriksaan kotak suara yang disaksikan oleh para saksi TPS dan PPS.

Kantor Kelurahan Dandangan malam itu tampak ramai. Puluhan anggota Brimob Polda Jatim tempak menjaga di pintu gerbang. Ketika berita ini ditulis, pemeriksaan kotak suara sudah hampir selesai dan tampaknya tidak ada kesalahan sebagaimana dikhawatiran.

Sebagaimana diketahui Lingkaran Survey Indonesia (LSI) telah merilis hasil quick count Pilwali Kediri, di Grand Surya Hotel pada Kamis (29/08/2013) dengan kemenangan sangat-sangat tipis untuk paslon Mas Abu-Ning, sebagai berikut : Nomor Urut 1 : Arifudinsyah-Sudjatmiko (AJI) : 0,64 %; Nomor urut 2 : Bambang Harianto-Hartono (BaHar) 8,88 %; Nomor Urut 2 : Imam Subawi-Suparlan (MaPan) 0,93 %; Nomor Urut 4 : Samsul-Sunardi (SAS) 43.72 %; Nomor Urut 5 : Kasiadi-Budi Raharjo (KasiIbu) 0,91 %; Nomor Urut 6 : Mas Abu-Ning Lik 43.89 %; Nomor Urut 7 : Harry Muller-Ali Imron (HAI) 1,04 %

LSI juga menyampaikan statmen, bisa dikatakan Quick Count Pilwali Kediri ini hasilnya seri. “Secara ilmiah di bawah margin error 1 persen,” ujar Imam Fauzi Surahmad, selaku juru bicara area riset LSI Jawa Timur. “Karena selisihnya dibawah margin error, data quick count hasil Pilwali Kediri sangat bisa berubah. Oleh karena itu, LSI berharap, hasil akhir tetap menunggu perhitungan manual dari Komisi Pemilihan Umum”, kata Imam menjelaskan.

Sesuai dengan statemen LSI tersebut, wajar sekali jika kubu Mas Abu-Ning Lik menjadi sangat konsentrasi dalam menjaga proses dalam tahapan-tahapan penghitungan suara. Karena kesalahan sedikit saja, bisa menyebabkan perubahan pihak yang memenangkan Pilwali Kota Kediri tahun 2013 ini. Mengingat sebagaimana statement LSI selisih suara yang menentukan kemenangan itu hanya 3-4 suara saja. (Tkr)

Jokowi Blusukan ke Berapa Daerah di Jawa Timur

Jatim (Sergap) – Joko Widodo atau Jokowi, tampaknya masih sangat mempesona di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, meskipun dirinya sudah menjadi Gubernur dan hijrah ke DKI Jakarta.

Hal inilah yang menjadikan PDI Perjuangan yang kembali mengerahkan Jokowi untuk membantu memenangkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Bambang Dwi Hartono dan Said Abdullah (Bambang-Said). Jokowi menjadi juru kampanye Bambang-Said di Ngawi, Magetan, Ponorogo, Situbondo, Bondowoso dan Surabaya.

Selain Jokowi PDI Perjuangan juga mengerahkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka. Ganjar akan membantu pemenangan Bambang-Said dengan cara bertatap muka dengan warga Jombang, dan dilanjutkan dengan kampanye akbar di Kabupaten Nganjuk. Sementara, Rieke akan menggelar Lokasi pertama yang ditujunya adalah Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Setelah dari Ngawi, Jokowi mendampingi Bambang DH menemui kader dan simpatisan PDIP serta masyarakat Kabupaten Magetan. Di sana, Bambang DH dan Jokowi di Magetan juga melakukan pertemuan dengan Asosiasi Kepala Desa Se-Magetan. Setelah itu Jokowi akan berkampanye di Ponorogo.

Jokowi yang selalu dikerubuti warga

Jokowi yang selalu dikerubuti warga

Jokowi berkampanye dengan blusukan ke pasar besar Kabupaten Ngawi untuk mengenalkan calon Gubenur yang di usung PDIP Bambang Dwi Hartono. Jokowi mengenalkan ‘jempol’ dan meminta agar Bambang di pilih dan di beri kesempatan untuk memimpin Jawa Timur. “Pilih jempol bu nggeh,” kata Jokowi dengan bahasa Jawa, di Ngawi, Minggu 18 Agustus 2013.

Dalam blusukannya Jokowi di dampingi Bupati Ngawi Kanang Dwi Sulitioyono dan juga puluhan kader dan pengurus PDIP Kabupaten Ngawi. Kedatangan Jokowi disambut meriah oleh ratusan pedagang besar Ngawi. Pedagang mengaku sangat senang sekali Jokowi bisa blusukan ke pasar Ngawi. “Alhamdulillah pak Jokowi datang ke sini,” kata salah satu pedagang buah di pasar besar Ngawi, Sariti. Pedagang juga antusias mengangkat jempol saat Jokowi mengenalkan Bambang DH sebagai Calon Gubenur Jawa Timur.

Kedatangan Jokowi dan Bambang DH di Kabupaten Magetan disambut Bupati Sumantri dan Wakil Bupati Samsi yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan. Diantar Wakil Bupati Samsi, Bambang DH dan Jokowi menemui para pedagang sayur di Jalan Kunti, Magetan. Di pasar yang tidak pernah sepi pengunjung itu, Jokowi tidak henti-hentinya mengenalkan Bambang DH. ‘Pun supe nggih, nyoblos gambar jempole. Niki calone, Pak Bambang DH,’’ pinta Jokowi senyum khasnya.

Puas di Magetan, Jokowi dan Bambang DH langsung menuju Kota Roeg Ponorogo. Begitu sampai mereka didaulat memakai pakaian Warok Ponorogo. Keduanya tampil dalam kampanye rapat umum di Lapangan Babadan yang dihadiri ribuan orang. ‘’Kalau ingin perubahan di Jawa Timur, pilih Bambang dan Said nomor 3,’’ ajak Jokowi.

Di Pasar Songgolangit, Ponorogo,  Bambang DH dan Jokowi membius warga Ponorogo. Pasar menjadi penuh sesak. Jokowi sempat berbelanja, sedang Bambang DH melayani warga yang ingin berfoto dan bersalaman. ‘’Mudah-mudahan Pak Bambang DH menjadi gubernur, seperti Pak Jokowi,’’ doa seorang ibu.

Selanjutnya, Jokowi mengkampanyekan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Bambang DH – Said Abdullah dalam kampanye akbar di lapangan Desa Kapongan, Situbondo, Sabtu (24/08/2013).

Kedatangan pria yang akrab dengan panggilan Jokowi mendapat sambutan positif dari kalangan simpatisan massa PDIP Situbondo. Jokowi datang bersama Said Abdullah tidak menggunakan mobil ke lapangan kampanye, melainkan menggunakan becak gowes. Sambil melambaikan tangannya, Jokowi bersama Cawagub Said Abdullah juga terlihat menunjukkan jempolnya sebagai simbol kampanyenya.

Selain itu kedatangan Mantan Walikota Solo dan Said Abdullah disambut artis penyanyi lokal Situbondo dan Bondowoso saat masa kampanye terakhirnya tersebut.

Dalam orasi politiknya, Said Abdullah menyatakan, dirinya sengaja membawa Jokowi dalam kampenyenya , karena akan dijadikan guru kita semua. “Banyak hal yang sudah kami dapat dari pak Jokowi,dan saya mengingatkan sebentar lagi pada tanggal 29 Agustus ada pemilihan Gubernur Jatim,” ujar Said Abdullah.

Sementara itu Jokowi dalam orasinya di hadapan massa simpatisan PDIP mengatakan, pada saat dirinya dicalonkan sebagai calon Gubernur di DKI, dirinya mengaku sama sekali tidak memiliki uang untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur.

Menurutnya, untuk menjadi seorang pemimpin, seharusnya tidak memberikan uang. Melainkan memberikan program yang baik. “Paling diberi uang hanya Rp 50 ribu. Uang itu kalau dihitung lima tahun, sehari paling diberi uang tiga rupiah. Tapi kalau program lima tahun akan dirasakan manfaatnya,” kata pria kelahiran Solo ini.

Pemimpin harus dekat dengan rakyat, dan rakyat diajak untuk berbicara agar bisa merakyat. “Saya jamin pasangan Bambang dan Said akan memperhatikan rakyat. Salah satunya programnya akan memberikan anggaran Rp 500 juta untuk setiap Desa, agar dana itu bisa dirasakan rakyat,” tegas Jokowi. (tim)

Inilah Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri 2013

Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kediri dan nomor urutnya

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dan nomor urutnya

Kediri (Sergap) – Pengundian nomor urut 7 pasangan calon walikota dan wakil walikota Kediri periode 2014-2019 telah dilaksanakan oleh KPU Kota Kediri dalam Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan di Hotel Insumo, Senin (15/07/2013).

Nomor urut 1 : Arifudinsyah-Ki Sudjatmiko (AJI). Nomor urut 2 : Bambang Harianto-Hartono (BaHar). Nomor urut 3 : Imam Subawi-Suparlan (MaPan). Nomor urut 4 : Samsul Ashar – Sunardi (SAS). Nomor urut 5 : Kasiadi-Budi Raharjo (Kasibu). Nomor urut 6 : Abdullah Abu Bakar-Lilik Muhibah dan terakhir, nomor urut 7 : Harry Muller-Ali Imron (HAI).

Ketua KPU Kota Kediri Agus Rofiq kemudian memastikan masing-masing nama berdasarkan nomor urut yang telah diambil dengan cara memanggil satu per satu. KPU kemudian menetapkan nomor urut tersebut untuk digunakan dalam Pilwali Kediri, 29 Agustus 2013 mendatang.

Sejumlah calon menganggap nomor urut tidak memiliki arti khusus, tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai nomor keramat.  Calon incumbent Samsul Ashar, mengaku nomor urut yang ia peroleh memudahkan pemilih untuk mengingat karena berada ditengah. “Tapi semua nomor yang ada bagus dan tidak memiliki arti khusus”, katanya.

Incumbent yang masih menjabat Wakil Walikota Abdullah Abubakar, nomor urut yang ia peroleh merupakan takdir dari yang Maha Kuasa. “Semua nomor baik, bagi kami tidak memiliki arti khusus”, kata calon walikota termuda ini.

Sedangkan Calon Walikota Bambang Harianto menganggap nomor urut 2 yang diperolehnya mempunyai arti khusus, nomor itu sama dengan nomor rumahnya. “Selaim mudah diingat, nomor 2 ini sama dengan nomor rumah saya”, katanya sambil tertawa.

Ratusan massa pendukung tujuh pasangan walikota dan wakil walikota terpaksa hanya bisa menyaksikan pengundian nomor urut melalui layar lebar yang disediakan panitia. ”Mereka tidak diperkenankan masuk, karena tidak membawa undangan,” ujar Kapolsek Kota Kediri Kompol Abraham Sisik. (es/dick)

Khofifah Tidak Lolos ke Pilgub Jatim

Khofifah Indar Parawansa

Khofifah Indar Parawansa

Surabaya (Sergap) – Pasangan Bakal Calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja dinyatakan tidak lolos sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Kelutusan itu dihasilkan oleh KPU Jawa Timur melalui proses voting dalam rapat pleno pada hari Senin (15/07/2013) lewat tengah malam.

Kepada wartawan, Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad mengatakan, KPU telah memutuskan dalam berita acara Nomor 56/BKD.JTM/VII/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur. “Khofifah tidak ada dalam berita acara ini. Jadi tidak termasuk pasangan calon yang memenuhi syarat,” kata Andry saat konferensi pers.

Berita acara tersebut menyebutkan bahwa pasangan calon yang lolos mengikuti Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan tanggal  29 Agustus 2013 adalah Eggi Sudjana-M. Sihat dari jalur perseorangan, Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah dari PDI Perjuangan dan Soekarwo-Saifullah Yusuf dari koalisi Partai Demokrat, PPP, Golkar, PAN, PKS, Gerindra, Hanura, PDS, PKNU, PBR, PBB, PNIM, PKDI, PDK, Partai Buruh, Merdeka, PPDI, PDB, PSI, PPPI, RepublikaN, PBN, PNBKI, PPI, PPRN, Barnas, PPIB, PIS, Partai Pelopor, Partai Patriot.

Para komisoner KPU tidak menghasilkan kesepakatan dalam musyawarah mufakat yang berlangsung selama 12 jam. Mereka kemudian menggelar voting tertutup. Hasilnya, tiga orang berpendapat bahwa Khofifah-Herman tidak memenuhi syarat. Satu orang menyatakan memenuhi syarat.

Sedangkan satu orang lagi berpendapat Partai Kedaulatan yang mendukung Khofifah-Herman memenuhi syarat dan Partai Kedaulatan versi KarSa tidak memenuhi syarat. Adapun PPNUI versi KarSa memenuhi syarat dan PPNUI pendukung Khofifah-Herman tidak memenuhi syarat.

Dengan demikian hasil voting memutuskan tiga orang menyatakan Khofifah-Herman tidak memenuhi syarat dan dua orang menyatakan memenuhi syarat. Keputusan itu ditetapkan pukul 23.55 WIB dan dibacakan dalam konferensi pers, Senin 15 Juli pukul 00.33 WIB.

Ketua KPU Jatim juga mengatakan hasil keputusan ini sudah final dan tidak bisa diganggu gugat. Hanya keputusan pengadilan yang bisa mengubahnya. Namun, ia mengaku kemungkinan adanya gugatan itu belum dibahas dalam rapat pleno.

Keputusan KPU Jatim itu juga mempertimbangkan Surat Rekomendasi dari KPU RI Nomor 472 tanggal 12 Juli 2013. Isinya agar KPU Jawa Timur memperhatikan pasal 66 ayat 2, pasal 64 ayat 3, pasal 10, pasal 2 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013. Selain itu juga meminta KPU melaksanakan Pilgub harus menjaga hak konstitusional politik.

Bahan pertimbangan lain datang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Melalui surat Bawaslu 12 Juli 2013 Nomor 329 dan 14 Juli Nomor 334, Bawaslu menyampaikan rekomendasinya secara tertulis.

Sri Sugeng Pudjiatmiko, anggota Bawaslu Jawa Timur mengatakan rekomendasi itu bersifat normatif agar KPU berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, Keputusan KPU Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penelitian Pencalonan dan Berkas Pencalonan sudah jelas. Di poin VI nomr 4 disebutkan bahwa rekomendasi partai politik pendukung calon wajib ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal.

Sri Sugeng Pudjiatmiko juga menganggap voting itu halal jika memang musyawarah mufakat tidak tercapai. “Voting itu mekanisme sudah diatur rapat pleno, kalau tidak ditempuh musyawarah mufakat,” ujarnya.

Ia juga mempersilakan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengambil langkah sesuai peraturan. Ada kemungkinan hasil keputusan pleno KPU bisa dikaji ulang.

Rapat pleno KPU ini diawali dengan diskusi internal untuk menyamakan persepsi sejak hari Minggu, pukul 12.30 WIB. Keputusan baru ditetapkan menjelang tengah malam, mendekati batas waktu yang ditentukan. (ang)