Kapal CPO Dirompak, Kerugian Rp 21 Milyar

Pelabuhan Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah

Pelabuhan Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah

Sampit (Sergap)  – Kapal Srikandi 515 yang bermuatan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang bertolak dari Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dirompak saat dalam perjalanan menuju Gresik. “Kapal Srikandi 515 mengangkut 3.100 ton minyak sawit berangkat pada 8 Oktober dan digiring kapal pandu ke luar muara pada 9 Oktober. Seharusnya, paling tiga hari sudah sampai Gresik, tapi kemudian kami dikonfirmasi pada tanggal 17 Oktober lalu bahwa kapal itu belum sampai ke Gresik,” kata Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sampit, Benny Noviandinudin di Sampit, Sabtu malam (25/10/2014).

Begitu mendapat kabar tersebut, KSOP Sampit langsung melaporkan kejadian itu kepada Kementerian Perhubungan yang kemudian menyebarkan informasi itu ke seluruh pelabuhan dan instansi terkait di seluruh Indonesia.

Penelusuran beberapa hari oleh seluruh pelabuhan, belum juga mendapatkan perkembangan positif terkait hilangnya kapal tersebut. KSOP Sampit juga berkoordinasi dengan pihak lain untuk mencari informasi terkait keberadaan kapal yang diawaki sebelas orang itu.

Kapal tersebut sebelumnya tambat di Muara Sungai Mentaya Sampit untuk membawa CPO yang diangkut tongkang dari pelabuhan Sampit. Usai bongkar muat di laut, kapal yang diawaki 11 Anak Buah Kapal (ABK) berlayar. Tapi tiba-tiba dirampok di tengah laut. Setelah dikuasai para perompak, kapal itu pun dibawa ke laut lepas.

Selama 13 hari, ABK disekap dalam kapal tersebut dengan mata tertutup. Mereka tidak bisa melawan, karena para pelaku menggunakan senjata api dan tajam. Pada 22 Oktober 2014, para perampok membebaskan 11 ABK dengan dihanyutkan menggunakan kapal karet.

Para ABK itu terombang-ambing selama 2 hari. Pada Jumat (24/10) pukul 20.50 WIB, mereka ditemukan terapung di tengah lautan Pulau Yu, Trengganu, Malaysia.

Kerugian Rp. 21 Milyar

Sementara Kapal Srikandi 515 yang penuh dengan CPO itu tidak diketahui keberadaannya. Akibat peristiwa itu, perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit yang ada di Kotim itu mengalami kerugian mencapai ± Rp 21 miliar. Informasinya, CPO yang diangkut kapal tanker itu berasal dari perusahaan perkebunan yang ada di Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kotim.

Dirpolair Polda Kalteng Kombes Pol Alex Fauzi Rasad, membenarkan adanya peristiwa itu. “Saat ini kami sudah membentuk tim untuk menelusuri asal kapal yang dirompak,” tegasnya, Sabtu (25/10/2014).

Alex mengakui, pihaknya kesulitan untuk melacak dari mana asal kapal yang memuat CPO,  karena kapal tersebut belum ada laporan dari pihak perusahaan setelah mereka berlayar. “Saat ini kami masih meminta keterangan dari pihak yang terkait untuk memastikan asal usul kapal itu. Katanya, kapal itu berasal dari perairan Kotim mengangkut CPO,” ungkapnya.

Dikatakannya, perompakan terhadap kapal pengangkut CPO itu baru diketahui setelah polisi mendapat informasi dari Mabes Polri,  bahwa ada sebelas ABK asal Indonesi ditemukan terapung di tengah yang masuk wilayah Malasysia. “Informasi yang kami terima saat ini kejadian perompakan itu terjadi pada 8 Oktober 2014 lalu,” akuinya.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Jumat (24/10/2014), sebagaimana diberitakan detik.com menjelaskan bahawa kesebelas ABK yang berusia antara 24-45 tahun tersebut terapung di perairan Trengganu dengan perahu karet. Saat ini mereka berada di rumah sakit setempat untuk pemeriksaan kesehatan. Keseluruhan ABK itu dinyatakan dalam keadaan baik dan tidak mengalami cidera apapun. Para ABK itu juga memiliki dokumen lengkap.

Berdasarkan informasi dari Kantor Polisi Chendering, ABK tersebut diselamatkan oleh kapal nelayan pada Kamis (23/10/2014) sekitar pukul 20.00 waktu setempat. Lalu pada Jumat (24/10) sekitar pukul 02.50 waktu setempat, tiba di pelabuhan Chendering.

Setelah mendapatkan informasi dari Kepolisian Trengganu, Dubes RI untuk Malaysia Herman Prayitno menugaskan Tim Satgas Perlindungan WNI agar berkoordinasi dengan aparat setempat untuk penanganan lebih lanjut. Tim Satgas Perlindungan hari ini akan menemui para korban dan membawa mereka ke Kuala Lumpur.

Herman Prayitno juga menugaskan Tim Satgas untuk berkoordinasi dengan instansi terkait di Indonesia guna melakukan pendalaman atas peristiwa perompakan tersebut.

Berdasarkan keterangan nakhoda kapal Van Swandi (32), dia dan 10 ABK lainnya menjadi korban perompakan di perairan Kalimantan Tengah, pada tanggal 9 Oktober 2014 dalam perjalanan dari Sampit ke Gresik. Menurutnya, kapal yang dinakhodai adalah kapal pengangkut CPO SPOB Srikandi 515 dengan muatan 3.100 ton CPO.

Nama-nama ABK yang berhasil diselamatkan: 1. Van Swandi (32). 2. Simon Peter Kamasi (29). 3. Mapparenta (38). 4. Wahyudi (31). 5. Febrian Indo Albias (25). 6. Tri Endarjono (45). 7. Thohari (44). 8. Arkilaus (43). 9. Irwan Purwanto (32). 10. Taufik Surya Pharma (29). 11. Agung Ari Wibowo (29).  (Harry/Benny/Red)

Guru MTs Negeri Pare Ditahan Polisi

Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Pare, Jl. Canda Bhirawa No. 1 Pare Kediri

Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Pare, Jl. Canda Bhirawa No. 1 Pare Kediri

Kediri (Sergap) – Dwiyono, S.Pd, (36th) seorang guru yang mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Pare Kabupaten Kediri, saat ini mendekam di balik jeruji tahanan Kepolisian Resor (Polres) Kediri Kota, karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menjanjikan Ikatan Dinas kepada puluhan mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Kediri dengan imbalan uang bervariasi, antara Rp10 juta – Rp20 juta.

Salah seorang korban yang namanya minta untuk tidak ditulis mengatakan, bahwa dirinya kuliah di UT jurusan Perpustakaan dan mengenal Dwiyono di kampusnya yang terletak di jalan Pemuda Kota Kediri. Suatu saat 4 tahun yang lalu, ia ditawari oleh Dwiyono untuk mendapatkan Ikatan Dinas dari pemerintah, lewat pintu belakang. Tentu saja untuk itu, ia harus membayar sejumlah uang.

Akhirnya disepakati “biaya”nya Rp20 juta. Uang tersebut diserahkan pada tanggal 26 Januari 2011 dengan bukti selembar kuitansi yang tertulis : Untuk pembayaran biaya perpustakaan IKATAN DINAS RESMI. Kalimat ikatan dinas tersebut ditulis dengan huruf kapital.

Kepala Sekolah MTsN Model Pare, Dra. Siti Umi Hanik, MPd.I saat ditemui Tabloid Sergap, Rabu (08/10/2014) membenarkan bahwa Dwiyono, SPd adalah guru yang mengajar Kesenian dan Budaya di sekolah yang dipimpinnya.

Kepala Sekolah MTs Sekolah Model Pare ini mengaku terkejut dan belum mengetahui tentang kasus yang melibatkan anak buahnya itu. “Maaf saya belum tahu tentang itu, kami sedang sibuk menyiapkan akreditasi”, katanya di ruang kerjanya.

Dijelaskan pula, bahwa Dwiyono, SPd adalah guru tidak tetap (GTT) non PNS yang mengajar di sekolahnya sejak tahun 2009. Menjawab pertanyaan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap para guru, kepala sekolah menjawab bahwa setiap hari Sabtu pihaknya rutin mengadakan pengajian, walau tak bisa menjawab apakah Dwiyono rajin mengikuti pengajian tersebut ataukah tidak. “Jumlah guru kami banyak ya, jadi saya kurang tahu tentang itu,” kata kepala sekolah.

Sementara itu Kapolres Kediri Kota AKBP Budhi Herdi Susianto, melalui Kasat Reskrim AKP Surono membenarkan bahwa polisi telah menahan Dwiyono, SPd setelah yang bersangkutan ditangkap pada hari Sabtu (04/10/2014) di perbatasan Tulungagung-Kediri.

Dwiyono, SPd kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya masih sedang disidik secara intensif oleh Polresta Kediri Kota. “Kami menahannya untuk keperluan penyidikan lebih lanjut”, kata AKP Surono di ruang kerjanya, Senin (13/10/2014).

Informasi yang dihimpun Tabloid Sergap, diperkirakan jumlah korban ±49 orang yang semuanya adalah mahasiswa UT Kabupaten dan Kota Kediri, dengan modus menjanjikan Ikatan Dinas jika sudah lulus, dengan imbalan puluhan juta rupiah. Namun ternyata janji itu hanya pepesan kosong belaka.

Kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelaku tetapi juga karena adanya kesempatan, terjadi dalam kasus ini. Dwiyono, SPd mempunyai peluang untuk melakukan kejahatan ini, karena dia bekerja sebagai guru madrasah ternama di Kediri.

Sehingga para korbannya percaya dengan janji manisnya, untuk mendapatkan ikatan dinas. Padahal, dalam penelusuran Tabloid Sergap, di Universitas Terbuka tidak ada program Ikatan Dinas. (Tkr)

Petani Kediri Tuding Bupati Telah Melanggar HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia lahir yang tidak dapat diganggu gugat dan bersifat tetap. Secara universal HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan YME. Ruang lingkup hak asasi manusia itu adalah: Hak Untuk Hidup, Hak Untuk Memperoleh Pendidikan, Hak Untuk Hidup Bersama-sama Seperti Orang Lain, Hak Untuk Mendapatkan Perlakuan yang Sama, dan Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan. Dasar-dasar HAM tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan juga tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia.

Kediri (Sergap) – Petani Kediri yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sipil Kediri (Formassi), Front Perjuangan Rakyat Kediri Bersatu (FPPKB), bersama para mahasiswa dan aktivis Kaum Miskin Kota (KMK) serta Kaum Marhaen Menggugat Kediri, menggelar unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional  dan Hari Agraria Nasional 2014, pada tanggal 24 September 2014.

Petani dan aktivis saat berangkat, orasi di Monumen SLG dan di gerbang DPRD. Hadiah 2 Kampret yang dititipkan kepada polisi.

Petani dan aktivis saat berangkat, orasi di Monumen SLG dan di gerbang DPRD. Hadiah 2 Kampret yang dititipkan kepada polisi.

Agustianto, Koordinator Ujuk Rasa mengatakan, demo ini bertujuan untuk mengingatkan penguasa Kabupaten Kediri untuk lebih membela petani dan mematuhi Undang– Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. “Kami melihat selama 15 tahun pemerintahan Bupati Kediri, yang terjadi justru para petani di Kabupaten Kediri mendapatkan perlakuan yang buruk dari Bupati Kediri,” kata Agus kepada Tabloid Sergap, Rabu (24/08/2014) di area Terminal SLG, saat menunggu peserta demo lainnya berkumpul.

“Bahkan Bupati Kediri telah kami laporkan ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM), pada tanggal 1 April 2014, karena telah merusak lahan milik petani di Dukuh Simbarlor, Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri,” kata Agus menambahkan.

Perusakan lahan menggunakan alat berat itu, telah merusak tanaman petani berupa tebu, nanas dan ketela pohon. Perusakan ini dipimpin oleh Gembong Sujatmiko, Direktur Perusahaan Perkebunan Daerah (PDP) Margomulyo, sebuah perusahaan plat merah milik Pemkab Kediri, dan Anastasius Irwan Hidayat, Kepala Desa (Kades) Plosokidul.

Agustianto, Koordinator Demonstrasi

Agustianto, Koordinator Demonstrasi

Mereka ini membolduser tanaman petani berpayungkan Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/282/418.32/2012, tertanggal 25 Mei 2012 tentang Pembentukan Tim Penertiban Tanah Hak Guna Usaha (HGU) PDP Margomulyo Kabupaten Kediri yang ditandatangani Bupati Haryanti Sutrisno.

“Kami menilai tindakan itu brutal dan tidak berperikemanusiaan. Bukan hanya tindakan pidana biasa, tetapi sudah tergolong tindak kejahatan kemanusiaan yang luar biasa dan melanggar HAM”, kata Agus menegaskan.

Komnas HAM turun tangan

Berdasarkan laporan Formassi, Komnas HAM telah mengirimi Bupati Kediri, surat bernomor : 1.447/K/PMT/VII/2014, tertanggal 18 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Komisioner Komnas HAM, Dianto Bachriadi, Ph.D.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Komnas HAM telah melakukan pemantauan dan peninjauan ke lokasi terjadinya perusakan tanaman petani di Dukuh Simbarlor, Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, pada tanggal 27 Mei 2014.

Berdasarkan hasil peninjauan itu, maka Komnas HAM meminta kepada Bupati Kediri untuk :

  1. Melakukan upaya peninjauan kembali peneritan HGU Nomor 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, dan 519 milik PDP Margomulyo, agar tidak ada hak-hak warga yang terlanggar.
  2. Menghentikan sementara aktivitas penertiban lahan dan aktivitas PDP Nargomulyo, hingga sengketa selesai secara berkeadilan.
  3. Memberi kesempatan kepada penggarap lahan untuk melanjutkan usaha taninya, hingga tercapai penyelesaian sengketa lahan, karena sebagian besar penghidupan ekonominya bergantung kepada lahan tersebut.

Selanjutnya Komnas HAM mengingatkan kepada Bupati Kediri, selaku Aparatur Penyelenggara Negara harus menghormati, menegakkan dan memajukan Hak Azasi Manusia, khususnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dan ICESCR yang telah diratifikasi oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Unjuk rasa petani dan aktivis di Hari Tani Nasional dan Hari Agraria Nasional tersebut sasaran utamanya adalah para Wakil Rakyat di gedung DPRD Kabupaten Kediri. “Kami melapor kepada para wakil rakyat, bahwa Bupati Kediri telah melakukan rangkaian tindakan melanggar HAM, yang sangat dilarang di sebuah negara beridiologi Pancasila, negara yang berdemokrasi, negara hukum, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan. Kami mohon dengan hormat, agar DPRD Kabupaten Kediri secepatnya membentuk Pansus Pelanggaran Kontitusi dan HAM oleh Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti,” kata Agus saat berorasi di depan pintu gerbang gedung DPRD Kabupaten Kediri.

Dihadiahi Kampret

Permintaan para pengunjuk rasa untuk bertemu dengan bupati dan para wakil rakyat tidak dapat dipenuhi, tanpa keterangan yang jelas. Pada akhirnya mereka menitipkan dua anak kelelawar (kampret), masing-masing untuk Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kediri, melalui petugas polisi yang berjaga.

Setelah itu para demonstran yang sebelumnya juga sempat beraksi di di depan monumen SLG itu, membubarkan diri dengan tertib, sambil berjanji akan datang lagi dengan jumlah massa yang lebih besar.

Sebelumnya, pada hari Senin tanggal 22 September 2014, para petani Dukuh Simbarlor, Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri juga telah menggugat perdata Kepala Desa Plosokidul, PDP Margomulyo dan Bupati Kediri, ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Sidang pertama, sebagaimana berita acara perdata masuk pada tahap mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Komang Ari Anggara, SH dan Anjar Anggara, SH, dengan batas waktu 2 minggu. (Tkr)

Sudah Praktek 15 Tahun, Dokter Gadungan Ditangkap Polisi

dokter gadungan wbSumenep (Sergap) – Mahmud Wuhaibi (51), warga Dusun Lebak, Desa Jungtorodaya, Kecamatan Ambunten Timur, Sumenep, Madura, sekitar pukul 21.00 WIB digerebek aparat Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Jatim. Mahmud Wuhaib digelandang ke Mapolda Jatim katena telah membuka praktik layaknya dokter hanya berbekal pernah menjadi perawat selama dua tahun di RS Syaiful Anwar, Malang.

“Tersangka langsung dibawa dan sudah ditahan di Polda Jatim. Sejumlah peralatan medis, rekam medis pasien, beserta berbagai obat dari balai pengobatan tersebut juga disita sebagai barang bukti. Penggerebekan ini berdasar laporan masyarakat. Dan ternyata benar, bahwa praktik tersebut ilegal,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Awi Setiyono, Senin, (08/09/2014). Saat penggerebekan, ada dua orang pasien yang sedang menjalani perawatan di sana. Keduanya pun harus dirujuk ke puskesmas setempat karena tempat ini digeledah polisi.

Kepada aparat, Mahmud Wuhaibi mengaku sudah melakukan praktik layaknya dokter selama 15 tahun.  Mahmud Wuhaibi mengakui, dirinya sama sekali tidak memiliki surat tanda resgistrasi dokter, karena memang dia bukan seorang dokter.

Tersangka juga Wuhaibi mengaku bisa mengobati pasien hanya bermodal pengalaman. Ia pernah kuliah di Akademi Perawat (Akper) Malang lulus tahun 1984, kemudian dua tahun di RS Syaiful Anwar, Malang. “Setiap saya pulang, tetangga yang tahu saya kerja di rumah sakit minta diperiksa. Dan ternyata banyak yang jodoh, banyak yang sembuh setelah saya periksa dan saya kasih obat,” ujarnya.

Balai pengobatan milik Mahmud Wuhaibi, selain melayani pengobatan umum, juga melayani rawat inap, karena itu berbagai peralatan medis dan beragam jenis obat juga disediakan di balai pengobatan itu. Praktik layaknya dokter dilakukannya sejak tahun 1999 dan semakin hari, praktiknya semakin laris, karena itu sejak tahun 2010, ia mulai melayani rawat inap.

Seakan menggambarkan “kesuksesannya” rumah dokter gadungan ini bertingkat menjulang tinggi, paling tinggi dibanding rumah tetangga sekitarnya. Usai penggrebekan rumah itu nampak sepi. Terlihat ada empat motor yang diparkir di depan ruang praktek dan dua mobil terparkir di sisi barat. Penerangan lampu dari berbagai sudut rumah, baik dilantai dasar maupun di lantai atas cukup banyak, sehingga kemegahan rumah dokter gadungan terlihat jelas.

Sebelumnya, petugas Polda Jatim membekuk Wahbi (43), warga Dusun Lebak, Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, pukul 21.15 Wib, Senin (8/9/2014) yang diduga kuat menjalankan praktek penyembuhan pada pasien dengan cara menggunakan alat-alat medis. Wahbi akhirnya digelandang ke Polda Jatim berikut barang bukti, antara lain perangkat alat praktek dokter dan tabung oksigen

“Warga disini memang mengenal dia sebagai perawat. Tapi kabarnya, dia itu tidak sampai lulus sekolah keperawatan karena berhenti di tengah jalan,” kata Kadar, salah satu warga Ambunten, Selasa (09/09/14). Tetapi tempat praktiknya selalu dibanjiri pasien, meski tidak memasang papan resmi klinik pengobatan. Pasien yang datang tidak hanya warga Ambunten, tetapi juga dari kecamatan-kecamatan lain. Bahkan tidak sedikit pasien yang menjalani rawat inap di tempat praktek Wahbi.

“Setiap hari pasiennya banyak. Ada yang cuma rawat jalan, tapi tidak sedikit juga yang rawat inap. Kan di rumahnya itu memang ada banyak kamar untuk rawat inap,” ujarnya.

Menurutnya, banyak warga yang merasa cocok dan sembuh setelah berobat ke tempat praktek Mahmud Wuhaibi. “Orang sini bilang, banyak yang jodoh. Jadi orang-orang itu malah lebih suka berobat ke Wahbi daripada ke Puskesmas,” ungkapnya.

Kadar menambahkan, bahwa Mahmud Wuhaibi tidak sekedar untuk berobat biasa, tetapi juga melakukan operasi pengangkatan tumor. “Peralatannya lengkap kok. Obat-obatannya juga pakai resep,” paparnya. (hos)

Penipuan Model Baru Lewat Telepon. Waspadalah !!!

90 penipuan-via-telponKediri (Sergap) – Sebuah cara baru penipuan melalui telpon marak lagi, dengan menggunakan cara bari. Penipuan ini, sebagian besar dialami oleh pengguna kartu Telkomsel baik Simpati maupun Halo.

Pelaku yang awalnya menelepon secara acak ke nomor Telkomsel itu, akan mengaku sebagai teman lama saat sekolah, teman kerja. Ujung-ujungnya oknum tak bertanggungjawab itu berharapkan mendapatkan uang dari calon korban yang ditelepon secara acak itu.

Hal ini dialami oleh Bambang (bukan nama sebenarnya), warga Kelurahan Pandean, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Pria berusia 42 tahun ini pertama kali dari nomor Telkomsel yakni 081-282-434-999. Karena tidak merasa kenal dengan nomor itu calon korban tak mengangkat telepon itu dan dibiarkan saja.

“Saya ditelepon berkali-kali, karena merasa terganggu dan penasaran akhirnya saya terima telponnya. Dia langsung tahu nama saya dan mengaku sebagai teman sekolah saya saat di SMA”, kata Bambang, Rabu (2/7/2014).

Saat ditanya namanya, penelpon dengan tertawa berkata, “Masak lupa sama teman lama? Saya sekarang tinggal di Surabaya….”. Penelpon itu menanyakan tentang kesehatan keluarga Bambang dan sebagainya seperti pembicaraan teman yang lama tak bertemu. Namun saat sekali lagi ditanya siapa namanya, penelpon itu tetap tak mau menyebutkan, sambil selalu berkata, “Masak lupa sama teman lama….”.

Akhirnya Bambang menyebut saja nama teman SMAnya dulu, “Kamu Badu (bukan nama sebenarnya) ya….” Si penelpon itu langsung membenarkan, “Iya…masak lupa”. Tapi dalam hati Bambang mulai curiga, karena suara penelpon itu tidak sama dengan nama temannya yang bernama Badu.

Kemudian “Badu” bercerita bahwa sekarang dirinya bekerja di Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya. Di kantornya saat ini ada kendaraan bermotor illegal hasil tangkapan Bea Cukai yang akan segera dilelang.

Karena tidak membutuhkan barang-barang tersebut Bambang mengatakan, “Maaf saya tidak punya uang”. Tapi penelpon terus merayu kendaraan itu bisa dikredit dengan uang muka 20-50 persen dan bonus pengiriman dan biaya balik nama (BBN).

Merasa memang tak butuh Bambang mengakhiri pembicaraan dan menutup telponnya. Kemudian ia mengirim SMS kepada Badu temannya yang di Surabaya, apakah benar yang Badu baru saja telpon dengan nomor yang lain.

Badu yang asli, membalas SMS mengatakan ia tidak punya nomor hp lainnya, selain yang ia gunakan sekarang ini. Saat itulah Bambang yakin benar bahwa yang menelponnya tadi adalah seorang penipu.

Lantas dengan iseng dia SMS si Badu penipu itu, dengan kalimat singkat, “Bisa kredit ya?”. Tak lama kemudian “Badu” langsung menelpon dan mengatakan bisa. Dia ceritakan kendaraan-kendaraan itu jenisnya ada Honda Beat, Honda Vario, Yamaha Mio Sporty Tahun 2013 dengan harga Rp 7 juta.

“Untuk lebih jelasnya, saya SMS saja ya”, kata “Badu”. Kemudian dia SMS berbagai jenis kendaraan bermotor dan mobil, seperti Mitsubishi Pajero Sport Dakar Rp 200 juta, Toyota Fortuner TRD Rp 180 juta, Honda New CRV Rp 150 juta dan masih banyak lagi.

“Ada juga Avanza, Terios…saya lupa macamnya, karena SMSnya sudah saya hapus”, kata Bambang berkisah. Penipu itu memang berkali-kali telpon dan SMS, tapi Bambang tak meresponnya lagi. Bambang minta agar kisahnya ini diberitakan, sehingga banyak orang tahu dan tidak menjadi korban penipuan dengan modus baru ini. (tkr)

Kades Hajar Warganya, Polsek Ngronggot Masuk Angin?

Nganjuk (Sergap) – Seorang Kepala Desa (Kases), salah satu tugasnya adalah melindungi warganya. Namun hal yang sebaliknya terjadi di Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Sang Kades yang bernama Karjono, justru menghajar sampai dengan babak belur salah satu warganya, Robian (32th) sehingga harus dirawat di RSUD Kertosono.

90 ilustrasi-penganiayaanKejadian berawal ketika, Karjono dan Robian sama-sama melayat salah satu warga yang meninggal dunia, pada hari Minggu, 11 Mei 2014. Di saat mengusung jenazah, Karjono yang memanggul di bagian depan hampir jatuh. Karjono marah-marah karena menganggap jalannya usungan keranda itu terlalu cepat.

Robian yang kebetulan memanggul tepat di belakang Karjono, menjadi sasaran kemarahan. Lantas Karjono meminta pada salah satu temannya untuk menggantikan posisi korban. Setelah prosesi pemakaman selesai, korban dipanggil oleh Karjono dan dibonceng sepeda motor, diajak ke lokasi pembuatan batu merah miliknya.

Sesampainya di lokasi, korban langsung diajak masuk ke kamar. Saat itu, Roso Suwito, paman korban dan Jumakir Irawan, kakak korban sempat berusaha melerai. Akan tetapi Karjono malah membentak keduanya. Tanpa bicara banyak, dengan menjambak rambut korban, Karjono langsung menghujamkan bogem mentah ke tengkuk dan dada korban bertubi-tubi sampai tidak bisa dihitung berapa kali. Tak hayal korban jatuh tersungkur, sampai muntah-muntah lalu pingsan.

Usai melampiaskan kemarahanya dengan memukuli korban, Karjono langsung pergi begitu saja dan meninggalkan korban tergeletak tak berdaya. Roso Suwito dan Jumakir Surawan yang terus membuntuti dari belakang dan langsung membawa korban pulang ke rumah. Karena kondisi korban sangat menghawatirkan, lalu dibawalah ke RSUD Kertosono untuk perawatan intensif.

Jumangi (56th), paman korban membenarkan kejadian yang menimpa Robian. Jumangin sangat menesalkan kejadian yang menurutnya sangat kejam. “Keponakan saya Robian itu orangnya sederhana, kesehariannya hanya bekerja sebagai pembuat batu bata. Pak Kades harus bertanggungjawab terhadap pemukulan yang dilakukannya kepada keponakan saya”, kata Jumangin kepada Tabloid Sergap. Saat berita ini ditulis, Robian sudah pulang dari rumah sakit. Namun ia masih diungsikan keluarganya di Surabaya karena mengalami trauma atas kejadian pemukulan yang dialaminya. Bahkan ibu korban juga shock melihat nasib sial yang menimpa anaknya.

Warga dan keluarga Robian, mengaku sudah melaporkan kejadian ini ke Kepolisian Sektor Ngronggot. Kapolsek Ngronggot AKP Totok saat dikonfirmasi membenarkan kejadian kekerasan ini. Kapolsek mengatakan proses hukumnya sedang berjalan. “Penyidik sedang dalam proses pembuatan BAP. Semuanya masih dalam proses”, katanya saat ditemui di kantornya.

Merasa penanganan oleh Polsek Ngronggot dianggap lambat, maka pada hari Senin, tgl 19 Mei 2014 warga Desa Kaloran melakukan unjuk rasa ke Kantor Bupati Nganjuk. Warga menuntut agar Bupati memberikan sanksi kepada Kades Karjono yang dianggap telah melakukan pemukulan dan penyiksaan kepada warganya sendiri.

Bupati Nganjuk Taufiqurrahman menjanjikan untuk menyelesaikan tuntutan warga. Mendengar janji bupati tersebut, akhirnya warga membubarkan diri. Namun mereka juga mengatakan akan melakukan demo dalam jumlah yang lebih besar lagi, jika tuntutannya tidak dipenuhi. “Jika tuntutan kami tidak segera dipenuhi, kami akan datang lagi dengan jumlah lebih banyak dan melaporkan banyak permasalahan lainnya di Desa Kaloran”, kata salah seorang warga yang namanya minta untuk sementara tidak ditulis.

Akankah ini akan menjadi contoh penegakkan hukum di Indonesia yang tajam ke bawah, namun tumpul ke atas? Kita ikuti perkembangan kasusnya ke depan. (gus)

Kapolresta Batu : Malang Bagian Barat Lebih Rawan

AKBP Windiyanto Pratomo

AKBP Windiyanto Pratomo

Malang (Sergap) – Kinerja aparat keamanan bakal bertambah berat pada Pilpres Rabu 9 Juli 2014 ini. Penyebabnya adalah pengurangan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Malang Raya, berdampak pada membengkaknya jumlah pemilih.Di wilayah Malang Barat (Pujon, Ngantang dan Kasembon) pengurangan itu berpotensi menimbulkan kerawanan.Pasalnya, akibat pengurangan ini, satu TPS bisa mencapai 700 hingga 800 pemilih.

Hal tersebut dikemukakan oleh Kapolres Batu, AKBP Windiyanto Pratomo. Kondisi tersebut sedikit berbeda dibandingkan dengan TPS yang ada di wilayah Kota Batu. Pengurangan ini, menurut Kapolres bisa menimbulkan permasalahan.

“Banyaknya jumlah pemilih, bisa juga menimbulkan antrian panjang yang memungkinkan berbagai potensi keributan”, kata kapolres. Sebab itulah, Polres Batu memberikan pengamanan lebih, untuk TPS yang berada di wilayah Kabupaten Malang tersebut. Untuk diketahui tiga kecamatan Kabupaten Malang menjadi wilayah hukum Polres Batu.

Kapolres juga mengatakan bahwa berdasarkan prediksi intelijen, seluruh wilayah hukum Polres Batu seluruhnya aman, sebelum maupun sesudah pemilihan presiden. Namun demikian, beberapa langkah antisipasi tetap akan dilakukan agar kondisi yang sudah kondusif ini tetap terjaga.

Jumlah pasangan Capres yang hanya ada dua orang ini, menurut Kapolres memang menimbulkan potensi konflik yang lebih tinggi, karena itulah ia meminta kepada seluruh personil Polres Batu untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang bisa terjadi.

Tak mau kecolongan, Polres Batu menggelar apel kesiapan pengamanan pemilihan presiden, sekaligus apel pergeseran pasukan, Senin (7/7/2014). Sebagian besar personil Polsek dikerahkan untuk pengamanan pilpres ini, bahkan PNS di lingkungan Polres Batu juga dilibatkan untuk membantu. “Kita menggunakan pola pengamanan 2, 5, 10, artinya dua orang petugas mengendalikan beberapa TPS, sementara Linmas pada setiap TPS terdapat dua orang,” jelas Kapolres.Seluruh personil yang diterjunkan ke TPS itu, sudah dibekali buku saku yang berisikan pedoman pengamanan, dukungan dana operasional, hingga dukungan obat-obatan. (enny)