Dua Kajari Baru Kediri yang Kenyang Tangani Kasus Korupsi

Hj. Aliza Rahayu Rusma, SH, MM dan Abraham Sahertian, SH

Hj. Aliza Rahayu Rusma, SH, MM dan Abraham Sahertian, SH

Kediri (Sergap) – Dua Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kediri, yaitu Kajari Kota Kediri, Hj. Aliza Rahayu Rusma, SH, MM dan Kajari Ngasem Kabupaten Kediri, Nasril, SH, MH secara resmi telah menyerahkan jabatannya kepada kedua penggantinya, Kajari Kota Kediri Hj. Amiek Mulandari, SH, MM dan Kajari Ngasem Kabupaten Kediri, Abraham Sahertian, SH.

Sebelum menjabat di Kota Kediri, Hj. Amiek Mulandari bertugas di Keperdataan dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Agung Jakarta. Namun jabatan Kepala Kejaksaan bukanlah jabatan baru baginya. Ia sudah menjabat sebagai Kajari Cianjur Jawa Barat pada tahun 2006.

Ketika menjabat sebagai Kajari Cianjur, Hj. Amiek Mulandari menggebrak dengan menetapkan dan menahan Camat Sindabarang, karena kasus penggelapan dana lauk pauk dan familily kit senilai Rp. 800 juta.

Kemudian Hj. Amiek juga memanggil Pengurus Korpri dan Pejabat Keuangan Pemkab Cianjur terkait hibah senilai Rp. 892 Juta. Saat itu di Kabupaten Cianjur sedang heboh masalah Dana Hibah kepada 43 kelompok masyarakat dengan total senilai Rp. 27.205.484.000,- pada tahun anggaran 2008.

Beberapa kelompok masyarakat yang menerima dana lebih dari setengah miliar di antaranya, Dewan Kesenian Cianjur (Rp.562.500.000), Korpri (Rp.892.400.000), KNPI (Rp.650.000.000), PKK (Rp.778.000.000), Pramuka (Rp.950.000.000), dan hibah untuk penanggulangan BPR Cikalong Kulon (Rp.2,3 miliar).

Di saat hampir bersamaan, saat itu Kejari Cianjur juga menangani penyelewengan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang bersumber dari APBD Kabupaten Cianjur tahun 2008 senilai Rp. 53 milyar yang terbagi dalam 563 proposal.

Kasus Bansos ini mencuat setelah para penerima hanya menerima Rp.2 juta-Rp.9juta, padahal pencairan dana tersebut berkisar Rp.25 juta-Rp.70 Juta per proposal. Kasus ini diduga melibatkan 40 dari 45 anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Namun hanya 2 anggota DPRD yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Ketika ditemui Tabloid Sergap seusai acara pisah sambut di Hotel Grand Surya Kediri, Hj. Amiek Mulandari sebagai Kajari Kota Kediri yang baru mengatakan bahwa dirinya saat ini akan melakukan konsolidasi ke dalam terlebih dahulu.

“Saya sebagai pejabat yang baru tentunya akan mempelajari terlebih dahulu kondisi kewilayahan, kemudian internal ke dalam. Itu harus saya pelajari dulu, pimpinan mengamanatkan kita mutasi atau rotasi untuk reorganisasi kemajuan institusi, kita mengemban amanat meningkatkan sumber daya yang ada misi dan misi Kejaksaan yang ada,” katanya.

Ketika ditanyakan tentang kasus dugaan korupsi RSUD Gambiran II yang “terlantar” di Kejaksaan Kota Kediri, Kajari menjawab, “Jangan ditanya itu dulu, saya kan baru masuk. Saya akan melakukan konsolidasi ke dalam dulu.”

Kajari Ngasem Kabupaten Kediri, Abraham Sahertian, SH sebelumnya menjabat sebagai Kajari Serui Kabupaten Kepulauan Yapen Papua. Abraham Sahertian juga pernah menjabat sebagai Kasi Intel Kejari Bangli Bali, pada tahun 2002. Namanya mulai mewarnai media massa ketika ia menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus Pemekaran Wilayah Kota Mojokerto yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2,2 milyar pada tahun 2006. Kasus ini mencuat karena mendudukkan Ketua DPRD Kota Mojokerto saat itu, sebagai tersangka.

Pada tahun 2009, sebagai penyidik Kejaksaan Tinggi, Abraham Sahertian juga menangani kasus korusi di Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 5,3 milyar.

Acara Malam Pisah Kenal Kepala Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri berlangsung di Pendopo Kabupaten Kediri, pada Kamis (19/8/2013). Kajari sebelumnya, Nasril, SH. MH selanjutnya menjabat sebagai Asisten Intelijen di Kejaksaan Tinggi Bali.

Dua Kajari baru di wilayah Kediri ini, sama-sama mempunyai jejak rekam cukup panjang dalam menangani kasus-kasus korupsi di daerah penugasannya masing-masing.

Akankah ini merupakan sinyal positif dari Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang selama ini cenderung mandul? Kita tunggu saja kinerjanya. (tkr/dick)

Gara-Gara Tidak Ditahan, Kasenan Cs Mengulangi Perbuatannya. Apa Kata Kejaksaan Negeri Kota Kediri?

ICON Lapsus wpBerita-berita tentang tindak pidana korupsi yang patut diduga melibatkan para pejabat setahun terakhir ini semakin gencar tayang di berbagai media massa. Mungkin salah satu penyebabnya karena kasus dugaan korupsi tersebut mencemari 3 mega proyek di Kota Kediri, yaitu pembangunan Rumah Sakit (RS) Gambiran II, Jembatan Brawijaya, dan Kampus Politeknik. Ternyata kemudian oknum-oknum pejabat yang kemudian diduga sebagai pelakunya adalah orang-orang yang sama. Jadi ada pengulangan tindak pidana dalam perkara korupsi ini.

Proyek Rumah Sakit Gambiran II Kota Kediri

Proyek Rumah Sakit Gambiran II Kota Kediri

Kediri (Sergap) – Yang pertama kali mencuat dan ramai di media massa adalah dugaan korupsi pada proyek pembangunan RS Gambiran II yang berbiaya sebesar sekitar Rp 234,9 milyar secara multy years/tahun jamak selama 4 tahun mulai tahun anggaran 2009 sampai dengan 2012. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri sudah menyidik kasus dugaan korupsi ini sejak tahun 2010.

Bahkan Kejati Kota Kediri sudah menetapakan 3 orang pejabat sebagai tersangka. Mereka adalah Kasenan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri; Budi Siswantoro, Asisten Sekkota Kediri selaku bekas Pejabat Pengguna Anggaran, dan Wijanto, panitia  lelang.

Foto satelit RS Gambiran II

Foto satelit RS Gambiran II

Di awal perkara ini ditangani Kejari Kota Kediri, di mana tersangkanya baru seorang yaitu Kasenan, saat itu Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Agus Eko Purnomo, SH mengatakan, bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah indikasi korupsi berupa dugaan mark up pada sejumlah item pembangunan.”Salah satunya papan board proyek, masak papan dari kayu seperti itu nilainya sampai Rp. 20 juta”, katanya.

Sebagaimana yang telah banyak diberitakan, proyek Gambiran II ini sejak awal sudah banyak dipergunjingkan banyak pihak.  Proyek pembangunan rumah sakit dengan kapasitas besar ini berbiaya Rp 234,9 Miliar, dianggap sebagai gebrakan awal yang sangat positif oleh warga Kota Kediri.

Namun, seiring berlangsungnya pembangunannya justru merebak pemberitaan tentang banyak prosedur pembangunan tidak dilalui secara administratif, mulai dari ketentuan pelelangan hingga feasibility study, perijinan amdal, bahkan Proyek tersebut belum disetujui DPRD Kota.

Sumber yang bisa dipercaya menginformasikan, Ir. Widodo sebagai Kepala Dinas PU Kota Kediri saat itu, sebenarnya tidak mau melelang RSUD Gambiran II. Hal ini dikarenakan belum komplitnya persyaratan bakunya. Widodo berusaha mengingatkan untuk menunda proses lelang. Namun, yang terjadi justru dimutasi menjadi Asisten Sekda dan digantikan oleh Ir. Budi Siswantoro dengan status Plt Kepala Dinas PU Kota Kediri.

Sementara itu, usai diperiksa sebagai saksi di kejaksaan, mantan Wakil Ketua DPRD Kota Kediri 2004-2009, Arifin Ashror, mengaku tak tahu-menahu soal rencana teknis pembangunan rumah sakit tersebut. “Kami sebagai pimpinan DPRD tak pernah menyetujui pembangunan rumah sakit itu,” katanya.

Sundaya, SH

Sundaya, SH

Setelah 2 tahun “membeku” di Kejari Kota Kediri, akhirnya perkara dugaan korupsi proyek Gambiran II dilanjutkan penyidikannya.  Walaupun terkesan terkaget-kaget karena proyek Jembatan Brawijaya, pada bulan Januari 2013 mulai diselidiki oleh Polresta Kediri. Sebagaimana diketahui kemudian, patut diduga proyek Jembatan Brawijaya ini patut diduga terkait erat dengan proyek Gambiran II dan Poltek.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kota Kediri, Sundaya, SH, saat ditemui Tabloid Sergap di ruang kerjanya hari Rabu (20/3/2013) yang lalu mengatakan, bahwa saat ini perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi RS Gambiran II sampai pada tahap pemeriksaan dan pemberkasan BAP terhadap tersangka Wijanto.

“Pemeriksaan tehadap dua tersangka lainnya, yaitu Kasenan dan Budi Siswantoro sudah selesai. Saat ini kami sedang menyelesaikan pemeriksaan dan pemberkasan terhadap tersangka Wijanto”, kata Kasipidsus yang mulai menduduki jabatannya sejak Agustus 2012 ini.

Sundaya juga menolak jika dikatakan kasus Gambiran II ini “membeku” di Kejari Kota Kediri. “Kami tetap bekerja setiap hari, dan sampai hari ini sudah diperiksa sebanyak 29 saksi”, bantahnya. Jaksa pindahan dari Kejari Magetan ini juga mengatakan tidak ada kesulitan dalam melakukan penyidikan dalam kasus yang melibatkan para pejabat elit Kota Kediri ini.

“Kendala kami sementara ini adalah keterangan saksi ahli untuk menghitung potensi kerugian negaranya. Surat kami kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red) Perwakilan Jawa Timur belum mendapatkan balasan”, katanya menjelaskan.

Pengulangan tindak pidana

Yang menarik dari kasus ini, dua tersangkanya, yaitu Kasenan dan Wijanto, tidak ditahan oleh Kejari Kota Kediri. Yang terjadi kemudian kedua pejabat itu mengulangi lagi perbuatannya, terbukti mereka telah ditetap juga sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Polresta Kediri dalam kasus Jembatan Brawijaya, pada Pebruari 2013.

Padahal, dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 21 ayat (1) sangat jelas tertulis : “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Menanggapi hal ini Sundaya mengatakan, kejaksaan tidak menahan Kasenan Cs karena menunggu keterangan saksi ahli dari BPK Perwakilan Jawa Timur untuk menghitung kerugian negara, sebagai salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana korupsi.

Apakah dengan tidak menahan Kasenan Cs yang ternyata kemudian mengulangi perbuatan yang sama, Kejari Kota Kediri telah melakukan kecerobohan? Menjawab pertanyaan ini Sundaya mengatakan, “Bicara tentang pengulangan perbuatan, setahu kami berdasar SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, red) baru Wijanto yang sudah dijadikan tersangka oleh Polresta. Berdasar SPDP tidak ada nama Kasenan sebagai tersangka”.

AKP Surono

AKP Surono

Menanggapi hal ini Kapolresta Kediri melalui Kasubag Humas Polresta Kediri AKP Surono mengatakan bahwa tidak secara otomatis ketika polisi menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka harus didahului dengan SPDP. “Prosedurnya, SPDP bisa dikirimkan ke Kejaksaan Kota Kediri setelah kita tetapkan seseorang terlebih dulu sebagai tersangka”, jelas AKP Surono kepada Tabloid Sergap, Rabu (3/4/2013) melalui telpon selularnya.

Ditambahkan pula oleh AKP Surono, bahwa terkait dengan SPDP tersangka Kasenan dan juga Fadjar Poerna Wijaya, secara teknis menjadi tugas penyidik untuk melakukan surat-menyurat dengan kejaksaan.

Sebagaimana diketahui, beberapa pejabat teras Pemkot Kediri sudah diperiksa sebagai saksi terkait kasus RS Gambiran II oleh Kejari Kediri.  Mereka adalah Sekkota Agus Wahyudi yang pernah menjabat Kepala DPPKA, kemudian Rahmad Hari Basuki, Kepala Bappeda, Budi Waluyo Kasi Fisik dan Prasarana Bappeda, dan Agus Suharyanto, mantan Kepala Perizinan Kota Kediri.

Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa mantan Ketua DPRD Kota Kediri Bambang Hariyanto, mantan Wakil Ketua DPRD Arifin Asror, mantan Sekretaris Dewan Adi Wiyono dan Kabag Hukum Dwi Ciptaningsih. Mantan pimpinan dewan itu dimintai keterangan terkait dengan memorandum of understanding ( MoU) proyek.

Pemeriksaan para pejabat puncak ini, sebenarnya pemeriksaan ulang untuk memperdalam pemberkasan perkara kasus RS Gambiran II yang sempat terganjal pelimpahannya lebih dari setahun. “Pemeriksaan ulang para pejabat Pemkot Kediri dan para mantan anggota dewan ini untuk memperdalam penjelasan dari berkas terdahulu”, kata Kasipidsus Kejari Kota Kediri yang memang tergolong baru menjabat sebagai Kasi Pidsus ini.

Menjawab pertanyaan kapan perkara dugaan korupsi RS Gambiran II ini berkasnya lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan tipikor, Sundaya mengatakan masih banyak yang perlu diteliti untuk supaya berkas perkara siap dilimpahkan. “Terutama perhitungan besaran kerugian negara, kami masih menunggu dari BPK (Perwakilan Jatim, red). Jadi ya masih jauh…’’, kata Sundaya.

Perkara tindak pidana korupsi memang tidak sesederhana tindak pidana biasa. Namun tekad memberantas korupsi merupakan agenda utama reformasi. Jadi masyarakat menunggu kinerja Kejari Kota Kediri dalam penegakkan hukum, sehingga tidak menciderai rasa keadilan rakyat yang merupakan korban utama tindak pidana korupsi.  Fiat Justitia Ruat Caelum (Walaupun Langit Akan Runtuh Keadilan Harus Ditegakkan). (Tkr)

Berita terkait :  Polda Jatim Dukung Penuh Penuntasan BAP Kasus Jembatan Brawijaya Kediri – Walikota Kediri Mengeluh Sakit, Polisi Hentikan Pemeriksaan   –  Ketua DPRD Diperiksa dan Walikota Kediri Segera Menyusul  –  Terkait Dugaan Korupsi Jembatan Brawijaya, 4 Anggota DPRD Kota Kediri Diperiksa Polisi  –  Kasenan, Tersangka Dua Kasus Korupsi  –  Dugaan Korupsi Jembatan Brawijaya, MOU Muncul Tiba-Tiba

Lima Besar Jaksa Nakal Ada di Jawa Timur

Marwan Effendi

Marwan Effendi

Surabaya, Sergap – Sepanjang tahun 2012, prestasi buruk justru yang dihasilkan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Berdasar catatan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung ( Jamwas Kejagung), sepanjang tahun 2012 jumlah jaksa nakal di Kejati Jatim masuk lima terbanyak se-Indonesia.

”Kejati Jatim masuk lima besar,” Jamwas Kejagung Marwan Efendi saat berkunjung ke Kejati Jatim, Jumat (18/1/2013). Laporan pelanggaran itu mulai dari penyalahgunaan wewenang, penggelapan barang bukti, hingga tindakan indisipliner lainnya. “Di antaranya, penggelapan barang bukti kasus Rp.1 milyar oleh jaksa Kejari Surabaya, Bayu”, kata Jamwas menambahkan.

Mantan Kepala Kejati Jatim ini mengatakan, pihaknya mengaku heran jumlah jaksa nakal setiap tahun makin banyak yang dilaporkan. Tahun 2012, ada sekitar 200 laporan jaksa melanggar yang masuk di mejanya. Untuk itu ia merasa pengawasan harus semakin ditingkatkan.” Sebab itu pengawasan akan terus melakukan peningkatan,” ujar Marwan Efendi.

Jamwas juga mengatakan bahwa dirinya akan membentuk Tim Buru Sergap (Buser) di internal kejaksaan. Tim ini akan bertugas memantau jaksa yang dilaporkan masyarakat melanggar.  Juga jaksa yang menangani perkara berpotensi dimainkan.  ”Tim Buser ini nanti bisa melakukan tangkap tangan,” tandasnya.

Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Jaksa Muda Intelijen (Jamintel). ”Nantinya, tim bisa meminjam alat pelacak milik Jamintel untuk memonitoring dan menyadap jaksa terindikasi nakal. Saya masih akan ngomong soal ini dengan Jamintel,”ucapnya.

Tim Buser pelacak jaksa nakal ini, awalnya akan dibentuk di Kejagung. Kemudian, Kejati seluruh Indonesia diminta untuk melaporkan kinerja dan catatan integritas jaksa secara rutin seminggu sekali. Selanjutnya, tim juga akan dibentuk di Kejati seluruh Indonesia.

Sedangkan terkait dengan jaksa nakal, Kejati Jatim tidak membantah penilaian Kejagung. ”Kejati se-Indonesia yang menilai itu kan Kejagung, ya kami terima,” kata Asisten Pengawasan Kejati Jatim Abdul Muni. Meski demikian ia tetap berkilah bahwa pelanggaran tersebut bisa terjadi karena jaksa juga manusia. Ia menambahkan, semua pelanggaran tersebut sudah ditindak.

Sanksi yang diberlakukan juga sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dilaksanakan. Untuk perbaikan, Abdul Muni berjanji akan meningkatkan pengawasan. Namun sayang ia mengaku tidak ingat jumlah jaksa nakal yang ada di Kejati Jatim.

Hanya saja ia menyebutkan, salah satunya yang menonjol adalah jaksa yang menyalahgunakan narkoba dan sudah mendapat sanksi dipecat. Ada juga jaksa membolos sampai 55 hari dan juga sudah dipecat.” Semoga tahun ini tidak pelanggaran lagi,”katanya berharap. (ang)

Berita terkait :  Kejagung Akan Sadap Para Jaksa Nakal

Kejati Jatim Hentikan Lidik Pasar Besar Madiun

Pasar Besar Madiun

Pasar Besar Madiun

Madiun, Sergap – Dengan alasan kerugian negara sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp. 980 juta sudah dikembalikan oleh pelaksana proyek ke kas daerah, maka Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, akhirnya menghentikan penyelidikan kasus proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM), senilai Rp. 76,5 miliar.

Demikian dikatakan oleh Kasi Inteljen (Kaintel) Kejaksaan Negeri Madiun M Alig, Senin (10/12/12) kepada wartawan. “Sesuai informasi yang kami terima memang seperti itu. Penyelidikan dianggap prematur karena pembangunan pasar masih dalam pemeliharaan, sedangkan penghentian penyelidikan dimulai awal September 2012, karena belum tergambar memenuhi unsur merugikan negara. ” katanya.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Kasintel, bahwa menyangkut keterangan saksi ahli dari Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang bahwa pendapat ahli memang diperlukan tapi tidak mengikat. Namun, tentang temuan tim Universitas Brawijaya Malang terkait adanya besi cor yang dipakai tidak sesuai hingga kualitas semen tidak sesuai standar, pihaknya tidak bisa menjawab. “Maaf, saya tidak tahu pasti. Saat itu saya belum menjabat Kasi Intel di sini. Lebih jelas ada di Kejati karena kasus ini telah dilimpahkan ke sana,” kata dia.

Menanggapi penghentian kasus tersebut, kalangan LSM di Madiun menilai bahwa ada indikasi kesengajaan yang mementahkan kasus, padahal BPK sudah menerangkan ada kerugian negara.

“Kami merasa janggal dengan hal ini. Karena itu, kami bersama sejumlah LSM lain akan bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan melaporkan ke institusi lain,” ujar Koordinator Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) Budi Santosa.

Alasan Kejati Jawa Timur dalam menghentikan penyelidikan dikarena kerugian negara belum tergambar dan penyelidikan masih prematur jelas tidak masuk akal. Begitu juga menyangkut pengembalian uang sebesar Rp980 juta seharusnya tidak membuat kasus berhenti atau pelaku dibiarkan begitu saja. “Karena pengembalian kerugian negara tidak menghapus unsur pidana korupsinya”, tegas Budi.

Kasus ini berawal ketika Kejaksaan Negeri Madiun menduga proses lelang dan pembangunan proyek PBM melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, diduga juga ada pelanggaran jadwal pengerjaan dan kualitas serta model konstruksi bangunan.

Di tengah perjalanan penyelidikannya, tiba-tiba Kejati Jawa Timur mengambil alih kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PBM tersebut, dan ternyata kemudian menghentikan penyelidikannya.

Di saat kita baru saja memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember yang lalu, maka tak heran jika penghentian penyelidikan kasus mega proyek di Kota Madiun ini menimbulkan kecurigaan berbagai kalangan masyarakat. (tim)

Kajati Kalteng : Kesadaran Hukum, Kunci Memerangi Korupsi

Kejati Kalteng Uung Abdul Syakur, SH, MH saat acara penyambutan

Kuala Kurun (Kalteng), Sergap –  Dalam kunjungan Kerjanya Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) Uung Abdul Syakur, SH, MH ke Kabupaten Gunung  Mas (Gumas) memberikan Ceramah tentang masalah kesadaran hukum masyarakat, yang dilaksanakan di Gedung Damang Batu Kuala Kurun (30/10) dengan peserta para PNS dijajaran Pemkab Gumas serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Hadir pula, Bupati Gumas Hambit Bintih, Wakil Bupati Gumas Arton S Dohong dan Ketua DPRD Gumer. Bupati Gumas Hambit Bintih dalam sambutannya mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Gumas sangat konsen terhadap penegakan hukum dan ketentuan yang berlaku, dampak serta penanggulangannya.

Masalah yang mengemuka di Kabupaten Gumas mengenai pidana umum, misalnya ilegal logging, ilegal mining, dan penyakit masyarakat antara lain; perjudian, pencurian, peredaran narkotika dan masalah lain menjadi perhatian serius.

“Yang juga menjadi perhatian serius Pemkab Gumas adalah masalah perselisihan/sengketa lahan antarmasyarakat dengan investor. Namun pemkab bersama Dewan Adat Dayak dan perangkat adat (damang, mantir adat) terus berupaya. Menjadi mediator dan penengah untuk mencari solusi dalam penyelesaian konflik seperti ini, sehingga tidak berujung pada tindakan melawan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” kata bupati pada sambutannya.

Sementara itu Kajati Kalteng Uung Abdul Syakur dalam ceramahnya dengan tema Proses Penegakan Hukum (pidana) Korupsi, mengatakan korupsi bukan budaya namun tumbuh subur di bumi Indonesia, maka perlu pengawasan dan pemberantasan korupsi menjadi pekerjaan berat. Harus ditanggulangi untuk mengurangi kebocoran-kebocoran kas negara.

“Maksud dari tema yang kita sampaikan sekarang agar para PNS atau penanggung jawab keuangan tahu akan akibat-akibat penyalah gunaan wewenang dan dengan disampaikan sekarang diharapkan Kabupaten Gumas ini dapat terbebas dari tindak Pidana Korupsi dan Kabupaten Gumas merupakan daerah pemekaran karena apabila tingkat korupsinya kecil maka pembangunanya akan lebih maju  dengan pesat oleh sebab itu diharapkan kepada semua agar selalu berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan sehingga nantinya akan terlepas dari korupsi,” ungkap Kejati dihadapan ratusan peserta ceramah

“Pengawasan perlu dilakukan agar Kabupaten Gumas bebas korupsi apalagi sebagai daerah baru. Karena jika tingkat korupsi kecil maka pembangunan akan lancar, dan pengawasan dari masyarakat sangat perlu. Dari tokoh masyarakat, agama, LSM untuk memerangi korupsi, dan harus terus dilakukan pengawasan terhadap kerja pemerintah. Apabila sudah bersinergi untuk memerangi korupsi, maka dapat ditekan korupsi sehingga Gumas bebas korupsi,” kata Uung dalam ceramahnya.

Selain itu ia mengatakan tindakan pidana korupsi tidaklah hanya perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Namun juga perbuatan lainnya yang menyertainya, seperti penyuapan, penggelapan dan pemerasan. Karena itu, perlu kesadaran hukum masyarakat, LSM, tokoh masyarakat , tokoh agama untuk berperanserta mengontrol jalannya pemerintahan.

“Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya perang melawan korupsi, karena pada hakikatnya baik buruknya pemerintahan yang berkuasa, dan baik buruknya aparat hukum merupakan manifestasi dari keadaan kebatinan masyarakat, dan diharapkan pemerintahan saling mengontrol dan kepala SKPD mengawasi bawahan, karena korupsi akan lebih baik jika dilakukan pencegahan terlebih dahulu,” tegas Kajati Kalteng. (tok/eko)

Bupati Blitar Segera Dipanggil Kejaksaan

Mohammad Trianto (x) dan kawan-kawan saat berkemah di depan kantor Kejari Blitar

Blitar, Sergap – Sejak pagi ratusan massa dari berbagai wilayah di Kabupaten Blitar berkumpul di Taman Makam Pahlawan (TMP) Jln. Sudan-cho Soepriyadi Kota Blitar, Senin (22/10/2012).  Sekitar pukul 10.00 WIB massa mulai bergerak menuju kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar yang berjarak kurang lebih 500 meter dari TMP.

Massa menyuarakan tuntutan tentang tegaknya supremasi hukum, terutama mengenai SK Bupati Nomor 173 tahun 2005 yang dinilai mengalih-kan aset sitaan negara di Perkebunan Swarubuluroto kepada pemilik modal. Kebijakan itu dinilai kontradiktif dan koruptif.

Sama seperti aksi-aksi sebelumnya massa yang dikoordinir oleh Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) yang dimotori oleh Mohammad Trianto membawa pamflet berisi hujatan kepada pihak Kejaksaan dan Pengadilan Negeri.

Yang menarik diantara pendemo adalah membawa berbagai pakaian dalam wanita, seperti BH, Celana Dalam dan lain-lain. Selain itu massa juga membakar kemenyan dan tabur bunga di sepanjang jalan yang dilaluinya. “Pakaian dalam wanita sebagai simbul bahwa Kejaksaan seperti banci dalam menangani kasus-kasus korupsi, terutama yang menyangkut bupati. Kejaksaan tidak pernah berani memanggil bupati untuk diperiksa. Bakar kemenyan ini sebagai simbul untuk mengusir roh-roh jahat yang menyelimuti orang-orang di Kejaksaan supaya mereka bersih” ungkap  Mohammad Trianto, Koordinator Umum KPRK.

Mereka menilai rakyat kecil yang tidak punya kuasa apa-apa selalu dijadikan tumbal penegakan supremasi hukum. Sementara orang-orang berduit, punya jabatan strategis dan lain-lain justru terhindar dari jerat hukum. “Selama ini tidak tersentuhnya Kepala Daerah oleh jerat hukum karena selalu berlindung di balik aturan tentang pemanggilan Kepala atau Wakil Kepala Daerah yang harus mendapat izin tertulis dari Presiden” jelas Mohammad Trianto.

Kali ini aturan tersebut sudah berubah dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 73/PUU/IX/2011 tentang penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Daerah atau Wakilnya tidak perlu lagi menunggu persetujuan Presiden.

Hal itu seharusnya membuat proses hukum menjadi lebih cepat. Atas dasar ini massa meminta supaya Kejaksaan bergerak cepat memanggil Bupati untuk diperiksa dan dimintai keterangan terkait SK nomor 73 tahun 2005 yang diduga koruptif.

“Parahnya ketika sudah banyak Kejaksaan dan Kepolisian di daerah lain yang merespon keputusan MK tersebut seperti pemanggilan Walikota Palopo, Sulawesi Selatan, Bupati Aru Maluku, dan lain sebagainya, mengapa Kejari Blitar tidak ada niat sama sekali memanggil Bupati Blitar, untuk dimintai keterangan atau kesaksiannya terkait beberapa SK kontroversial, yang sangat rawan terjadi praktik dugaan KKN”, terang Mohammad Trianto.

Selain SK Nomor 173 tahun 2005, massa juga menyoroti SK Bupati nomor 590/ 011/409.110/2006 tentang Pengadaan Pupuk Gerakan Penghijauan (Gerhan) Tahun 2006 yang dilakukan tanpa tender, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 435.600.000,-.

Ada juga SK Bupati nomor X.710/20/469.206/ 2006 yang salah satu klausulnya membolehkan pungutan sebesar Rp. 195 ribu per bidang tanah. Dalam hal ini para pejabat dan perangkat desa yang melaksanakan SK tersebut sudah terlebih dahulu dijebloskan ke penjara karena terbukti korupsi.

Menanggapi hal ini, Kepala Kejari Blitar TR. Silalahi, SH mengatakan bahwa pemanggilan Bupati untuk diperiksa, membutuhkan proses dan tidak dapat  langsung dilakukan. “Ini pembelajaran bagi warga, koordinator aksi seharusnya memberitahu kepada massa bahwa pemanggilan bupati sebagai terlapor itu dilakukan belakangan, di mana-mana seperti itu” jelas TR. Silalahi.

Massa tidak terima dengan alasan Kajari tersebut, karena itu tidak ada dalam KUHAP. Situasipun sempat memanas, massa yang tertahan diluar pagar Kejaksaan berteriak-teriak mengeluarkan kata-kata hujatan pada Kajari.

Tak hanya itu massa juga sempat melempar benda-benda ringan ke arah TR. Silalahi yang dijaga ketat oleh polisi. Massa terus mendesak agar Kejaksaan memberi batasan waktu dipanggilnya Bupati.

Akhirnya Kajari menjanjikan pemanggilan bupati pada bulan Nopember 2012. “Ya dikawal saja yang penting bulan Nopember nanti Bupati kami panggil” jelas TR. Silalahi.

Karena sudah mendapatkan janji dari Kajari, massa bergeser ke kantor Pengadilan Negeri. Di tempat ini massa menuntut transparansi informasi kasus-kasus korupsi bagi masyarakat. Massa juga menuntut Pengadilan tidak terlibat konspirasi hukum atau mafia Pengadilan.

“Sesuai keputusan MA Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 bahwa setiap warga negara  berhak untuk mendapatkan informasi dari pengadilan. “Ada apa dengan para hakim di PN Blitar ? apakah sebenarnya mereka juga terlibat dalam konspirasi hukum atau Mafia Peradilan dalam kasus dugaan korupsi”,  seru Mohammad Trianto dalam orasinya.

Kami akan duduki dan berkemah di muka Kantor Kejaksaan sampai Kajari memanggil Bupati Blitar” teriak Mohammad Trianto dengan lantang. Dan itu di-buktikannya pada sore harinya massa benar-benar menduduki Kantor Kejaksaan dengan berkemah di muka Kantor Kejari Blitar.

Saat berita ini ditulis kemah itu sudah bubar, karena mendapat jaminan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus Bupati Blitar sudah jalan di kejaksaan. (oke)

Proyek PL di Dikpora Kabupaten Kediri Tetap Amburadul

Wisnu Adi Cahyono, S.Sos

Pejabat Kejaksaan Ngasem Kediri Terlibat?

Kediri, Sergap – Amburadulnya pelaksanaan proyek DAK dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kediri tahun ini, yang ternyata masih berlanjut seperti tahun lalu. Selain penuh dengan permainan, beberapa rekanan yang pada pelaksanaan tahun lalu belum beres tahun ini masih tetap mendapatkan jatah proyek bahkan lebih dari satu paket baik melalui CV atas namanya sendiri maupun menggunakan nama CV lain.

Itikad baik pemerintah pusat dalam menyediakan sarana prasarana pendidikan didaerah justru dijadikan ajang bancakan oknum Dikpora Kabupaten Kediri yang bekerjasama dengan oknum orang luar, dengan modus menjual beberapa kali proyek Penunjukan Langsung (PL) kepada rekanan. Sehingga banyak rekanan yang jadi korban oknum makelar yang akhirnya mengurangi nilai proyek. Namun anehnya Dikpora terkesan membiarkan praktek itu bahkan menutup-nutupi rekanan yang bermasalah tersebut.

Wisnu Adi Cahyono S.Sos. Ketua LSM Lembaga Perjuangan Rakyat (LEMPER), Selasa (22/10) siang mengatakan pada akhir anggaran tahun 2012 ini, patut disayangkan bahwa Dikpora Kabupaten  Kediri sudah tidak berwibawa  lagi. Karena ada beberapa oknum pejabat Dikpora Kabupaten  Kediri yang sudah berani memainkan  perannya dan telah bermain mata dengan  pihak luar birokrasi, salah satunya  mempermainkan paket proyek PL  yang nilainya di bawah Rp. 200 juta.

“Saya bicara oknum bukan bicara kelembagaan, karena perbuatan itu membuat lembaga Dikpora tidak berwibawa lagi. Kesannya Dikpora seperti pasar sapi, pasar wedus yang isinya blantik tidak jelas mana yang blantik dan mana yang makelar. Bahkan pejabat setempatpun juga bisa bertindak seperti makelar”, tambahnya.

Setiadji

Setiadji salah seorang rekanan lainnya mengindikasikan, kegiatan-kegiatan proyek PL yang berasal dari dana DAK pada tahun 2012 ini dinilai 80 persen telah dimiliki  broker, bahkan broker tersebut telah membuat perjanjian khusus dan terselubung dengan oknum Diknas, intinya apabila dokumen proyek keluar, harus ada uang .

“Contoh yang terjadi di Diknas saat ini dengan adanya pihak luar yang berani mencoret rekanan yang telah diplot Diknas untuk mendapatkan proyek PL pada tahun 2012. Padahal dia itu bukan siapa-siapa, dia juga bukan kepala dinas dan  bukan pejabat ,bukan kasubdin, bukan kasi  tapi dengan arogannya, dengan keleluasaanya kok begitu hebat, ngalah-ngalahi pak Joko Kepala Dinas”, kata Sekti, panggilan akrabnya Setiadji. Tapi sayang Setiadji mengelak membeberkan identitas oknum itu karena ia menganggap Diknas lebih tahu tentang oknum itu.

“Saat ini korbannya sudah banyak dengan modus datang ke Diknas dengan membawa  Company Profile CV  A, namun esok harinya membawa  Profile CV B, yang pada akhirnya Profile A dicoret dan diganti Profile B, esok harinya lagi membawa Profile C, yang B dicoret lagi, esok harinya juga membawa Profile D, pada akhirnya yang dapat Profile C dicoret lagi, dan yang dapat akhirnya Profile D,  berarti sudah ada 3 Profile yang dicoret oleh oknum itu. Ujung-ujungnya rekanan yang mereka bawa dimintai sejumlah dana oleh oknum tersebut”, tambah Setiaji.

Pejabat Kejaksaan Terlibat?

Supriadi, SH

Wisnu dan Setiaji secara tidak langsung juga membenarkan bahwa oknum tersebut, sering “mencatut” nama pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kediri untuk menggolkan aksinya untuk mendapatkan proyek PL di Dikpora. Oknum tersebut membawa CV-CV tertentu, yang katanya titipan dari “omah lor”.

Istilah “omah lor” sudah menjadi rahasia umum merujuk ke Kepala Seksi Inteljen (Kasintel) Supriyadi, SH.  Namun ketika dikonfirmasi via ponselnya, Supriyadi yang saat itu sedang berada di Surabaya, membantah dengan keras. “Itu semua tidak benar. Saya tidak pernah seperti itu. Dari mana sumber informasinya?”, kata Supriyadi dengan nada tinggi.

Hal senada juga disampaikan oleh Drs. Sunaryo, MPd, Kabid TK/SD yang melalui SMS membantah telah terjadi titip-menitip dalam pelaksanaan proyek PL di Dikpora, apalagi mengatasnamakan pejabat kejaksaan. “Tidak benar dan tidak ada”, kata Sunaryo via SMS, Selasa (9/10/2012).

Faizin selaku Kabid Sarana dan Prasarana Dikpora Kabupaten Kediri menolak ketika dikonfirmasi tentang masalah ini. Walaupun patut diduga dia tahu segalanya dan justru bermain mata dengan mereka yang bermasalah dengan proyek pada tahun lalu. Darmadi Kasubdin SMP/SMA/SMK juga menolak untuk dikonfirmasi dengan alasan itu merupakan kewenangan Kabag Humas yang berhak memberi keterangan.

Plt. Kabag Humas Pemkab Kediri Edhi Purwanto, SH saat dikonfirmasi menyampaikan terima kasihnya, karena dengan demikian, bupati akan mengetahui secara langsung tentang apa yang terjadi di setiap satker/SKPD. “Karena itu seluruh satker yang mempunyai proyek Penunjukan Langsung (PL) akan dilakukan pengawasan secara intensif untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa”, kata Edhi, Senin (29/10/2012).

Ditambahkan oleh Edhi, Kepala Dikpora jangan terkesan diam dan menutup mata atas kasus yang dilakukan pejabat dilingkungan dinasnya, bisa saja citranya jadi tercoreng atas ulah oknum tersebut.  (Fiq/Tkr).

Hanya 30% Temuan BPK Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Ali Masykur Moesa

Jember, Sergap – Penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jember, terkesan “masuk angin”, karena lambat sekali penanganannya. Kasus-kasus tersebut antara lain :

  1. Kasus dana Program Bedah Rumah, yakni perbaikan 20.160 rumah warga miskin yang tersebar di 31 kecamatan di Jember. Setiap rumah mendapat jatah Rp 2 juta sehingga total dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2006 senilai lebih dari Rp 40 miliar. Pada 2009 telah ditetapkan dua orang tersangka, yakni bekas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember, Soehardijanto, dan Ketua Karang Taruna Kabupaten Jember, Didit Aji Purnomo. Kejaksaan menemukan penyimpangan, di antaranya jumlah dana yang diterima 1.000 pemilik rumah hanya Rp 600 ribu.
  2. Kasus dana operasional Bandar Udara Notohadinegoro Jember, kejaksaan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah bekas Kepala Dinas Perhubungan, Sunarsono; bekas Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Jember, Syafril Jaya; dan bekas Direktur Utama PT Aero Express International, Raymont Mailangkai. Kejaksaan menaksir kerugian negara, seperti untuk sewa pesawat, sekitar Rp 5 miliar.
  3. Kasus pengadaan Bus Perpustakaan Keliling di Jember yang ditangani kejaksaan sejak 2008. Proyek yang mulai dikerjakan 2007 itu dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Nasional bersama Dinas Perhubungan Jember. Proyek menghabiskan dana Rp 1,6 miliar karena harga setiap unit bus dipatok Rp 800 juta. Namun, kejaksaan mencium adanya penggelembungan harga bus. Bekas Kepala Dispendiknas Jember, Achmad Sudiyono, dan bekas Kepala Dinas Perhubungan, Sunaryono, sudah ditetapkan sebagai tersangka.
  4. Kasus pengadaan laptop untuk 1.282 sekolah dari tingkat SD hingga SMA, termasuk sekolah swasta dan sekolah luar biasa. Proyek menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) 2007 senilai Rp 7,2 miliar. Dalam kasus tersebut dua orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Liauw Inggarwati dan David Gunawan. Keduanya pemilik toko yang menjual laptop. Kasus tersebut juga menyeret Kepala Dispendiknas saat itu, Achmad Sudiyono, dan manajer pengelola BOS Dispendiknas, Wiwik Hamiseno. Namun, keduanya masih berstatus sebagai saksi.

Menanggapi hal ni Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, tetap berdalih bahwa lambannya penanganan sejumlah kasus korupsi disebabkan karena lambatnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diterima penyidik.

“Kami selalu mengirim surat kepada BPK maupun BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur menanyakan hasil audit. Tapi lama tidak ada jawaban,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember, Kliwon Sugiyanta, Rabu, 17 Oktober 2012.

Kliwon mengaku sejumlah kasus korupsi yang ditangani sejak 2009 hingga kini masih ngendon di kejaksaan. Jaksa tidak berani terburu-buru menanganinya karena takut dimentahkan hakim di pengadilan. “Kami membutuhkan audit untuk memastikan jumlah kerugian negara sehingga bisa dijadikan dasar dakwaan,” ujarnya.

Untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut dan bisa dibawa ke pengadilan, tetap dibutuhkan hasil audit BPK maupun BPKP. ”Kami tidak mungkin melakukan penuntutan di pengadilan kalau tidak jelas jumlah kerugia negara, sedangkan hasil audit tak kunjung kami terima hingga sekarang”, kata Kliwon berdalih.

Sebelumnya Wakil Ketua BPK, Ali Masykur Moesa, Selasa (16/10/2012) membantah proses audit menghambat proses hukum kasus-kasus korupsi. “Selama ini kami selalu merespon dengan cepat permintaan audit untuk kepentingan proses hukum,” katanya usai memberikan kuliah umum di kampus Universitas Jember.

Ali bahkan mengungkapkan, selama ini hanya sekitar 30 persen hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti aparat penegak hukum. “Kalau memang ada permintaan penegak hukum, maksimal dua sampai tiga bulan hasil audit sudah selesai.”

Itu sebabnya Ali merasa heran hasil audit BPK kerap dijadikan alasan lambannya penyidikan kasus korupsi oleh kepolisian maupun kejaksaan. “Mohon dicek apakah benar sudah meminta audit BPK atau tidak. Kalau benar, silakan aparat hukum kirim surat kepada kami,” ujarnya. (tim)

DPD PAN dan Fraksinya Protes Kejaksaan Terkait Kasus Dugaan Korupsi Gambiran II Kediri

Kholifi Yunon

Kediri, Sergap – Dengan langkah pasti Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Kediri Kholifi Yunon dan Wakil Ketua Resa Darmawan, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri guna menanyakan penanganan kasus dugaan korupsi mega proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran II Kediri yang sejauh ini tampak “membeku “ di tangan penegak hokum Korps Adyaksa Kota Kediri ini.

PAN sekaligus Fraksi PAN DPRD Kota Kediri meminta kasus dugaan korupsi yang menyangkut nama-nama pejabat tinggi Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri ini segera di tindaklanjuti secara tuntas.

“Kedatangan kami kemari (Kejari Kota Kediri,red) untuk menanyakan tindaklanjut kejaksaan mengenai kasus korupsi pembangunan RSUD Gambiran II yang sudah menjadi bahan pembicaraan masyarakat Kota Kediri. Kita selaku masyarakat Kota Kediri dan juga lembaga kontrol masyarakat juga merasa memiliki Kota Kediri,  juga berhak menanyakan perkembangan kasus pembangunan Gambiran II ini sampai dimana,”ujar Yunon kepada wartawan Tabloid Sergap, Selasa (16/10/2012)

Dijelaskan oleh Yunon, dalam penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Gambiran II, kejaksaan sudah menetapkan tersangka, tetapi belum ada tindaklanjutnya yang lebih serius. ”Sudah banyak pejabat yang di tetapkan sebagai tersangka, namun sejauh ini belum ada tindakan yang lebih serius, padahal sudah ada pemeriksaan, sudah ada tersangka, tetapi tindakan tegas dari kejaksaan belum ada, ”kecam Ketua DPD PAN Kota Kediri ini.

Sebagaimana diketahui Fraksi PAN DPRD Kota Kediri adalah satu-satunya yang tidak menyetujui pembangunan RSUD Gambiran II yang dianggarkan secara multi years itu. Karena keputusan diambil suara terbanyak,maka Fraksi PAN tidak bisa melakukan penyetopan kucuran dana yang menyapai ratusan milyar secara berkelanjutan itu.

Reza Darmawan

Ditambahkan oleh Wakil Ketua DPD PAN Kota Kediri Reza Darmawan, bahwa PAN menanyakan ke Kejari Kota Kediri secara tertulis dan resmi pakai surat. “Kami masih  dan kami menunggu jawaban dari kejaksaan. Waktu itu Kepala Kejaksaan tidak ada ditempat sedang keluar kota. Dan kami akan datang lagi pada Senin, 29 Oktober terhitung 20 hari setelah kami serahkan surat itu”, kata Reza menegaskan.

“Meskipun banyak kalangan masyarakat Kota Kediri beranggapan kasus ini di duga ada permainan antara fihak kejaksaan dan Pemkot Kediri, PAN dan Fraksi PAN DPRD Kota Kediri tidak memiliki niat untuk menduga-duga ada permainan dibalik kasus pembangunan RSUD Gambiran II.  F-PAN percaya sepenuhnya Kejaksaan mampu segera menyelesaikan kasus itu. Hingga kini kejaksaan memang belum berani menahan tiga oknum pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Pasalnya, mereka masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kerugian dalam kasus itu”, kata Reza menjelaskan.

Sebagaimana diketahui, tiga orang oknum pejabat Pemkot Kediri sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kasenan, Budi Siswantoro, bekas Pejabat Pengguna Anggaran, dan Wiyanto, bagian lelang.

Kerugian negaranya terang benderang

Setelah melakukan penelusuran, Tabloid Sergap mendapatkan data bahwa, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Jawa Timur, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 di Kediri, Nomor : 25/RXIII.JATIM/02/2011, tertanggal 8 Pebruari 2011, ternyata sudah menghitung kerugian negara dalam proyek ini.

Gambar Maket RSUD Gambiran II

Potensi kerugian itu tercantum pada halaman 12, diuraikan di situ bahwa terdapat kekurangan volume pembesian pada pekerjaan beton sebesar Rp. 394.771.445,51 yang terbagi dalam kekurangan volume pembesian pada pekerjaan beton pada Sub Kontrak II sebesar Rp. 301.871.851,86 dan kekurangan volume pembesian pada pekerjaan beton pada Sub Kontrak III sebesar Rp. 92.899.593,65

Bahkan rincian kekurangan volume pembesian pada pekerjaan beton itu, diuraikan dalam bentuk tabel yang sangat detil sebagai sebuah Lampiran sebanyak 8 halaman.

Tak heran jika DPD PAN dan Fraksinya di DPRD Kota Kediri mendatangi dan menyurati Kejaksaan Kota Kediri. Karena semuanya sudah terang benderang , perhitungan kerugian negaranya sudah ada.

Namun Koprs Adyaksa Kota Kediri tak terhindarkan lagi, telah menimbulkan kesan meng”ambang”kan kasus dugaan korupsi di Kota Kediri ini. Dan tentu saja hal ini dapat merugikan upaya negara dalam pemberantasan korupsi, penegakkan hukum dan dapat menurunkan kewibawaan aparat penegak hukum di mata masyarakat.  (sur/tkr)

Subiyono dan Aroma Dugaan Korupsinya

ICON Lapsus wp

subiyono dan aroma cvrSurabaya, Sergap – Ir. Subiyono, MMA saat ini menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PTPN (PT Perkebunan Nusantara) X yang berkantor di jalan Jembatan Merah Nomor 3-11 Surabaya. Sebelumnya pria kelahiran Banyuwangi, 21 Maret 1951 ini, menjabat sebagai Kepala Disbun Jatim (Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur). Dalam dua jabatannya ini, sosok Subiyono menjadi sangat menarik karena digunjingkan oleh kasus-kasus yang kurang sedap.

Kasus Korupsi Terbesar di Jatim

Yang gegap gempita adalah kasus Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Petani Tebu Rakyat di Disbun Jatim yang diperkirakan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara  sejumlah Rp. 27.625.625.150,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah). Sebuah kasus korupsi dengan nilai kerugian negara terbesar sepanjang sejarah anti korupsi yang ditangani aparat penegak hukum di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Kasus ini telah membuat Ir. Rini Sukriswati, MSi, Kepala Bidang Usaha Tani Dinas Perkebunan Jatim -bawahan langsung Subiyono- ditetapkan sebagai buronan negara (DPO) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang ditanda tangani oleh Kepala Kejati Jatim No: 722/0.5/Fd.1/08/2010 tertanggal 31 Agustus 2010.

Sebagaimana telah banyak diberitakan di berbagai media massa, Rini Sukriswati diberikan status buronan setelah beberapa kali dipanggil kejaksaan, namun tidak hadir bahkan kemudian menghilang bak ditelan bumi.

Ir. Rini Sukriswati, MSi, DPO

Berbagai spekulasi berkembang tentang keberadaan perempuan paruh baya yang dijuluki Ratu Koruptor oleh berbagai media massa ini. Ada yang mengatakan dia berada di Jepang, karena salah satu anaknya tinggal di sana. Namun muncul pula dugaan, karena Rini Sukriswati adalah pelaku utama dalam kasus korupsi ini, maka ada pihak-pihak tertentu yang menyembunyikannya, dengan tujuan agar tidak merembet ke pejabat-pejabat lainnya.

Terkait dengan masih buronnya Ratu Koruptor dari Jawa Timur ini, Ketua KPK saat itu, Busyro Muqqodas menyarankan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, untuk mengirimkan surat permintaan bantuan ke KPK untuk memburu dua koruptor yang masuk daftar pencarian orang (DPO)Kejati Jatim, Rini Sukriswati dan dokter Bagoes Sutjipto.

“Saya sarankan Kajati Jatim mengirim surat ke kami, kami punya sumber daya untuk ikut mencari buron kasus korupsi,” katanya di sela-sela penutupan lokakarya investigasi antikorupsi untuk jurnalis di Surabaya, Rabu, 20 April 2011.

Namun, tidak jelas apakah kemudian Kajati Jawa Timur menanggapi tawaran KPK ini. Sebagaimana dijelaskan Busyro, cara serupa sukses dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. “Kajati Makassar pernah meminta bantuan KPK untuk mencari tiga DPO. Itu nggak soal, asalkan ada surat permohonan bantuan dan akhirnya kami dapat menangkap ketiga DPO itu pada pukul 23.00 Wita, kemudian hasilnya kami laporkan ke Kajakgung. Kajakgung merespons positif dan minta kerja sama serupa dilakukan terus,” kata Busyro saat itu sebagaimana dirilis oleh republika.co.id.

Dugaan Keterkaitan Ir. Subiyono, MMA

Tersangka kasus korupsi Rini Sukriswati, sejak 2008 diduga melakukan penggelapan dana PUMK senilai Rp 27,6 milyar. Dalam kasus korupsi tersebut dana PUMK yang seharusnya digunakan untuk keperluan penggelolaan lahan petani tebu, ternyata diselewengkan dan digunakan untuk kepentingan pembuatan pabrik gula di Mojokerto oleh Koperasi Usaha Bersama (KUB) Rosan Kencana. Di mana Rini Sukriswati merupakan salah satu pendirinya.

Putusan PN Mojokerto dengan terdakwa Drs. Makmud Rosyad, SE, MM

Tersangka lainnya sudah menjadi terdakwa dan ditahan di Rutan Medaeng. Mereka adalah  Drs. Makmud Rosyad, SE, MM, selaku Ketua Koperasi Usaha Bersama (KUB) Rosan Kencana, HM Koesmanan, Bambang HP dan H. Ainur Rokid, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua, sekretaris dan bendahara Koperasi Primer Tebu Rakyat (KPTR) Sari Rosan Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Sedangkan Ir. Wahyu Teguh Wiyono, Bendahara KUB Rosan Kencana yang juga pernah menjadi Calon Bupati Situbondo itu sudah meninggal karena penyakit lever yang dideritanya pada hari Minggu, 31 Juli 2011 di RS Husada Bhakti Surabaya.

Dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto Nomor : 593/Pid.B/2010/PN.Mkt yang dibacakan Majelis Hakim pada hari Kamis, 07 April 2011, terdakwa Drs. Makmud Rosyad, SE, MM, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Dan telah dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan, serta denda Rp. 75 juta.

Pada halaman 5 alinea terakhir pada putusan ini yang bersambung ke halaman 6, tertulis bahwa Ir. Subiyono, MMA telah menandatangani untuk setuju dibayar dana PUMK sebesar Rp. 75.054.651.394,00 (tujuh puluh lima milyar, lima puluh empat juta, enam ratus lima puluh satu ribu, tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)..

Putusan MA dengan terdakwa H. Ainur Rokid

Mahkamah Agung RI dalam putusan bernomor : 143K/PID.SUS/2012 yang diputuskan oleh Majelis Hakim Agung pada Selasa, 29 Mei 2012, terdakwa H. Ainur Rokid, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum. Dan telah menjatuhkan hukuman 1 tahun, serta denda Rp. 200 juta.

Pada halaman 4 point pertama pada putusan ini, juga tertulis bahwa Ir. Subiyono, MMA telah menandatangani untuk setuju dibayar dana PUMK sebesar Rp. 75.054.651.394,00 (tujuh puluh lima milyar, lima puluh empat juta, enam ratus lima puluh satu ribu, tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Karena tercantum dalam putusan pengadilan dan kedua terdakwanya sudah dinyatakan bersalah, hal di atas bisa dikatakan adalah merupakan Fakta Hukum Tindak Pidana Korupsi. Artinya peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Mojokerto dan Mahkamah Agung RI sudah menyatakan dalam putusannya bahwa Ir. Subiyono, MMA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), telah setuju untuk dibayar dana PUMK sebesar Rp. 75.054.651.394,00 yang ternyata di kemudian hari ternyata dikorupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan oleh Rini Sukriswati dan kawan-kawannya, sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 27.625.625.150,00.

Logika sederhananya, sudah menjadi tugas dan kewajiban Ir. Subiyono, MMA sebagai Kepala Disbun Pemprov Jatim dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran saat itu, untuk mengawasi penggunaan uang rakyat yang telah disetujuinya untuk dibayar dalam rangka proyek PUMK yang dibiayai dari APBN ini.

Subiyono sudah beberapa kali diperiksa oleh Kejati Jatim. Namun putusan PN Mojokerto dan Mahkamah Agung itu, bisa menjadi petunjuk baru untuk membongkar kasus ini, tanpa harus menghadirkan Rini Sukriswati, karena dia bisa diadili dengan cara in absensia (tidak perlu menghadirkan terdakwa di pengadilan).

“Benar. Putusan itu (PN Mojokerto dan Mahkamah Agung, red) merupakan petunjuk baru yang dapat dijadikan pedoman penyidikan”, kata seorang jaksa di Kejati Jatim yang minta namanya tidak ditulis kepada Tabloid Sergap, Kamis (27/09/2012)

Kepemimpinan Otoriter Ala Ir. Subiyono, MMA

Subiyono, mengawali karier sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Pemprov Jatim pada tanggal 05-11-1980 dengan pangkat Penata Muda golongan IIIa. Belum ada 2 tahun sudah PNS penuh pada tanggal 05-05-1981. Bahkan pangkat Penata Muda IIIb, hanya diraihnya dalam masa 3 tahun. Dan jabatan Kasie Perencananan Disbunda Provinsi Dati I Jatim di Bojonegoro sudah didudukinya sejak 01-06-1981, dan satu setengah tahun kemudian jabatan Kepala Cabang Disbunda Provinsi Dati I Jatim di Bojonegoro berhasil diraihnya pada tanggal 28-07-1982.

Empat tahun di Bojonegoro, kemudian Subiyono menjabat sebagai Kepala Cabang Disbunda Prop. Dati I Jatim di Jember. Suami dari Trusiana Nastiti ini menjabat di Jember selama 8 tahun, baru kemudian ditarik ke Surabaya sebagai Kepala Sub Dinas Tehnik Produksi Disbunda Provinsi Dati I Jatim di Surabaya pada tanggal 25-12-1994.

Pada tanggal 23-12-1998, Subiyono menjabat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang didudukinya selama 10 tahun sampai dengan tahun 2008. Dari data yang Tabloid Sergap kumpulkan, tertera pada tahun ini jenis kepegawaian Subiyono PNS Drop Out (DO). Bisa diartikan bahwa Subiyono mungkin mengundurkan diri dari PNS untuk dapat memegang posisi sebagai Direktur Utama PTPN X, yang dipegangnya sejak 13-06-2008 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-116/MBU/2008.

Latar belakang sebagai birokrat di jajaran Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur inilah yang mungkin menimbulkan pendapat di kalangan internal PTPN X sendiri, bahwa Subiyono menerapkan kepemimpinan otoriter, sama dengan style di birokrasi.

Kegagalan Demi Kegagalan

Rumor yang beredar saat itu, kehadiran Subiyono di PTPN X adalah dalam rangka “mengamankan” KSO (Kerjasama Operasional) antara Pabrik Gula (PG) Ngadirejo Kediri dengan PT. Kencana Gula Manis sebuah perusahaan swasta yang punya bisnis pergulaan dari Malang. Namun karena ditentang oleh para serikat pekerja di seluruh PTPN X, maka akhirnya gagal total.

Demo menolak KSO di PG Ngadirejo saat itu

Akibatnya, PTPN X terancam membayar puluhan milyar, karena PT. Kencana Gula Manis menggugatnya lewat Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Kegagalan pertama ini, juga diikuti oleh sejumlah besar kegagalan-kegagalan menejemen lainnya, sebagaimana diuraikan dalam fotokopi yang resume (ringkasan) yang diterima oleh Tabloid Sergap dari sumber yang dapat dipercaya.

Resume yang berjudul Penilaian Kinerja Direktur Utama (Dirut) PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Tahun 2008 s/d 2011. Ditulis di situ bahwa PTPN X, adalah perusahaan agribisnis tebu yang mengelola 11 pabrik gula 3 Kebun Tembakau, 3 Rumah Sakit dan beberapa unit usaha lainnya seperti jasa cutting (cerutu), pabrik karung plastik.

Ditulis pula di situ tulisan kritis terhadap kinerja Dirut pada tahun 2008, kinerja tahun 2009 dan kinerja Tahun 2011. Ada 3 halaman fotokopi yang memerinci kinerja Dirut yang diterima redaksi Tabloid Sergap, yang dapat pembaca unduh, di bagian bawah berita ini.

Gali Lubang Tutup Lubang

Dan pada tulisan ini, kami sajikan kesimpulannya, yaitu :

  1. Selama 4 (empat) tahun terakhir, angka-angka produltivitas PTPN X tidak menampakkan hasil yang memuaskan, justru menunjukkan penurunan yang sangat menglhawatirkan dari tahun ke tahun, luasan areal menurun, demikian juga produktivitas hasil. Pasokan bahan baku tebu, cenderung mengandalkan dari luar wilayah (tebu bebas) yang membutuhkan subsidi angkutan yang nilainya semakin meningkat.
  2. Di sisi lain, tebu sendiri (TS) hasilnya buruk, mengakibatkan beban pada biaya produksi sangat tinggi, rata-rata kehilangan keuntungan dari TS mencapai Rp. 25 milyar.
  3. Kinerja keuangan dihasilkan dari kondisi eksternal yang tidak dikuasai (harga gula naik) dan produksi tetes yang melimpah pada tahun 2011.
  4. Apabila dilihat dari sisi likuiditas, kumulatif sumber dana dari hutang tahun 2010, membebani cash flow, tahun-tahun berikutnya :
  • Tahun 2010 Hutang KMK/KI Rp. 1,7 trilyun mencapai 400,9% penjualan hasil.
  • Tahun 2011 Hutang KMK/KI Rp 845,7 milyar mencapai 42,76% penjualan hasil.
  • Tahun 2012 Hutang KMK/KI Rp 850 milyar mencapai 40,85% penjualan hasil.
  • Cash flow akan tergantung dari hutang bank di kemudian hari.

Perbandingan Total Asset dengan Penjualan : Tahun 2010 : 83,30%; Tahun 2011 : 90,66%; Tahun 2012 : 81,46% (RKAP). Catatan : Buruk, jika lebih kecil dari 100%, Cukup, jika sama dengan 100%, Baik, jika lebih besar dari 100%.

Cane Harvester, mesin tebang tebu. Kabarnya mesin ini mangkrak (sumber : ptpn10.com)

Hal-hal lain yang menyebabkan hasil kerja operasional tidak memuaskan :

  1. Kepemimpinan otoriter, sama dengan style di birokrasi.
  2. Tidak memberikan contoh kehidupan yang sederhana (pemakaian fasilitas perusahaan yang berlebihan).
  3. Kurang memperhatikan peningkatan kualitas SDM.
  4. Inefisiensi, melakukan perjalanan dinas minimum 2 kali dalam satu tahun ke luar negeri, tanpa menghasilkan out put yang jelas.
  5. Menciptakan proyek-proyek boros pembiayaan tanpa di dukung FS (Feasibility Study) yang benar (seperti : bioethanol, revitalisasi/road map, pengadaan Harvester).

Dengan bahasa yang lebih sederhana, pengirim Penilaian Kinerja Direktur Utama (Dirut) PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Tahun 2008 s/d 2011 ke Tabloid Sergap itu ingin menyampaikan bahwa kinerja Ir. Subiyono, MMA selama menjabat sebagai Dirut PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011, telah gagal total.

Tidak Berkomentar

Diterima tgl 27 Sep 2012 oleh Fifi Lutfiana

Sayangnya, Ir. Subiyono, MMA tidak bersedia memberikan tanggapan ataupun konfirmasi maupun klarifikasi terhadap semua ini. Surat konfirmasi Nomor :  132.20/Sgp/IX/2012, Perihal :  Konfirmasi Berita, dengan Lampiran :  11  lembar yang dikirimkan Tabloid Sergap ke kantornya di jalan Jl. Jembatan Merah No. 3-11,  Surabaya, tidak ditanggapi baik dengan wawancara langsung, lewat telpon, maupun jawaban tertulis berupa surat maupun melalui email.

Padahal, surat konfirmasi tersebut telah diterima resepsionis bernama Fifi Lutfiana pada hari Kamis, 27 September 2012 siang dan dalam surat tersebut telah dijelaskan bahwa terkait dengan deadline, maka jika sampai dengan hari Senin, 1 Oktober 2012 tidak memberikan konfirmasinya, maka kami anggap tidak berkomentar (no comment).

Saat berita ini ditulis, ternyata masih ada informasi masuk ke redaksi tentang kinerja Ir. Subiyono, MMA selama menjabat sebagai Kadisbun Provinsi Jatim maupun sebagai Dirut PTPN X (Persero). Semua itu akan kami sajikan dalam berita kami selanjutnya. (Tkr)

(Bersambung)

Fotokopi Penilaian Kinerja Dirut PTPN X (Persero) Tahun 2008 s/d 2011

Berita Terkait :

Mapalhi Jatim : Waspadai Pabrik Bioetanol di PG Gempokrep