Dua Kajari Baru Kediri yang Kenyang Tangani Kasus Korupsi

Hj. Aliza Rahayu Rusma, SH, MM dan Abraham Sahertian, SH

Hj. Aliza Rahayu Rusma, SH, MM dan Abraham Sahertian, SH

Kediri (Sergap) – Dua Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kediri, yaitu Kajari Kota Kediri, Hj. Aliza Rahayu Rusma, SH, MM dan Kajari Ngasem Kabupaten Kediri, Nasril, SH, MH secara resmi telah menyerahkan jabatannya kepada kedua penggantinya, Kajari Kota Kediri Hj. Amiek Mulandari, SH, MM dan Kajari Ngasem Kabupaten Kediri, Abraham Sahertian, SH.

Sebelum menjabat di Kota Kediri, Hj. Amiek Mulandari bertugas di Keperdataan dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Agung Jakarta. Namun jabatan Kepala Kejaksaan bukanlah jabatan baru baginya. Ia sudah menjabat sebagai Kajari Cianjur Jawa Barat pada tahun 2006.

Ketika menjabat sebagai Kajari Cianjur, Hj. Amiek Mulandari menggebrak dengan menetapkan dan menahan Camat Sindabarang, karena kasus penggelapan dana lauk pauk dan familily kit senilai Rp. 800 juta.

Kemudian Hj. Amiek juga memanggil Pengurus Korpri dan Pejabat Keuangan Pemkab Cianjur terkait hibah senilai Rp. 892 Juta. Saat itu di Kabupaten Cianjur sedang heboh masalah Dana Hibah kepada 43 kelompok masyarakat dengan total senilai Rp. 27.205.484.000,- pada tahun anggaran 2008.

Beberapa kelompok masyarakat yang menerima dana lebih dari setengah miliar di antaranya, Dewan Kesenian Cianjur (Rp.562.500.000), Korpri (Rp.892.400.000), KNPI (Rp.650.000.000), PKK (Rp.778.000.000), Pramuka (Rp.950.000.000), dan hibah untuk penanggulangan BPR Cikalong Kulon (Rp.2,3 miliar).

Di saat hampir bersamaan, saat itu Kejari Cianjur juga menangani penyelewengan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang bersumber dari APBD Kabupaten Cianjur tahun 2008 senilai Rp. 53 milyar yang terbagi dalam 563 proposal.

Kasus Bansos ini mencuat setelah para penerima hanya menerima Rp.2 juta-Rp.9juta, padahal pencairan dana tersebut berkisar Rp.25 juta-Rp.70 Juta per proposal. Kasus ini diduga melibatkan 40 dari 45 anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Namun hanya 2 anggota DPRD yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Ketika ditemui Tabloid Sergap seusai acara pisah sambut di Hotel Grand Surya Kediri, Hj. Amiek Mulandari sebagai Kajari Kota Kediri yang baru mengatakan bahwa dirinya saat ini akan melakukan konsolidasi ke dalam terlebih dahulu.

“Saya sebagai pejabat yang baru tentunya akan mempelajari terlebih dahulu kondisi kewilayahan, kemudian internal ke dalam. Itu harus saya pelajari dulu, pimpinan mengamanatkan kita mutasi atau rotasi untuk reorganisasi kemajuan institusi, kita mengemban amanat meningkatkan sumber daya yang ada misi dan misi Kejaksaan yang ada,” katanya.

Ketika ditanyakan tentang kasus dugaan korupsi RSUD Gambiran II yang “terlantar” di Kejaksaan Kota Kediri, Kajari menjawab, “Jangan ditanya itu dulu, saya kan baru masuk. Saya akan melakukan konsolidasi ke dalam dulu.”

Kajari Ngasem Kabupaten Kediri, Abraham Sahertian, SH sebelumnya menjabat sebagai Kajari Serui Kabupaten Kepulauan Yapen Papua. Abraham Sahertian juga pernah menjabat sebagai Kasi Intel Kejari Bangli Bali, pada tahun 2002. Namanya mulai mewarnai media massa ketika ia menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus Pemekaran Wilayah Kota Mojokerto yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2,2 milyar pada tahun 2006. Kasus ini mencuat karena mendudukkan Ketua DPRD Kota Mojokerto saat itu, sebagai tersangka.

Pada tahun 2009, sebagai penyidik Kejaksaan Tinggi, Abraham Sahertian juga menangani kasus korusi di Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 5,3 milyar.

Acara Malam Pisah Kenal Kepala Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri berlangsung di Pendopo Kabupaten Kediri, pada Kamis (19/8/2013). Kajari sebelumnya, Nasril, SH. MH selanjutnya menjabat sebagai Asisten Intelijen di Kejaksaan Tinggi Bali.

Dua Kajari baru di wilayah Kediri ini, sama-sama mempunyai jejak rekam cukup panjang dalam menangani kasus-kasus korupsi di daerah penugasannya masing-masing.

Akankah ini merupakan sinyal positif dari Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang selama ini cenderung mandul? Kita tunggu saja kinerjanya. (tkr/dick)

Gara-Gara Tidak Ditahan, Kasenan Cs Mengulangi Perbuatannya. Apa Kata Kejaksaan Negeri Kota Kediri?

ICON Lapsus wpBerita-berita tentang tindak pidana korupsi yang patut diduga melibatkan para pejabat setahun terakhir ini semakin gencar tayang di berbagai media massa. Mungkin salah satu penyebabnya karena kasus dugaan korupsi tersebut mencemari 3 mega proyek di Kota Kediri, yaitu pembangunan Rumah Sakit (RS) Gambiran II, Jembatan Brawijaya, dan Kampus Politeknik. Ternyata kemudian oknum-oknum pejabat yang kemudian diduga sebagai pelakunya adalah orang-orang yang sama. Jadi ada pengulangan tindak pidana dalam perkara korupsi ini.

Proyek Rumah Sakit Gambiran II Kota Kediri

Proyek Rumah Sakit Gambiran II Kota Kediri

Kediri (Sergap) – Yang pertama kali mencuat dan ramai di media massa adalah dugaan korupsi pada proyek pembangunan RS Gambiran II yang berbiaya sebesar sekitar Rp 234,9 milyar secara multy years/tahun jamak selama 4 tahun mulai tahun anggaran 2009 sampai dengan 2012. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri sudah menyidik kasus dugaan korupsi ini sejak tahun 2010.

Bahkan Kejati Kota Kediri sudah menetapakan 3 orang pejabat sebagai tersangka. Mereka adalah Kasenan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri; Budi Siswantoro, Asisten Sekkota Kediri selaku bekas Pejabat Pengguna Anggaran, dan Wijanto, panitia  lelang.

Foto satelit RS Gambiran II

Foto satelit RS Gambiran II

Di awal perkara ini ditangani Kejari Kota Kediri, di mana tersangkanya baru seorang yaitu Kasenan, saat itu Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Agus Eko Purnomo, SH mengatakan, bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah indikasi korupsi berupa dugaan mark up pada sejumlah item pembangunan.”Salah satunya papan board proyek, masak papan dari kayu seperti itu nilainya sampai Rp. 20 juta”, katanya.

Sebagaimana yang telah banyak diberitakan, proyek Gambiran II ini sejak awal sudah banyak dipergunjingkan banyak pihak.  Proyek pembangunan rumah sakit dengan kapasitas besar ini berbiaya Rp 234,9 Miliar, dianggap sebagai gebrakan awal yang sangat positif oleh warga Kota Kediri.

Namun, seiring berlangsungnya pembangunannya justru merebak pemberitaan tentang banyak prosedur pembangunan tidak dilalui secara administratif, mulai dari ketentuan pelelangan hingga feasibility study, perijinan amdal, bahkan Proyek tersebut belum disetujui DPRD Kota.

Sumber yang bisa dipercaya menginformasikan, Ir. Widodo sebagai Kepala Dinas PU Kota Kediri saat itu, sebenarnya tidak mau melelang RSUD Gambiran II. Hal ini dikarenakan belum komplitnya persyaratan bakunya. Widodo berusaha mengingatkan untuk menunda proses lelang. Namun, yang terjadi justru dimutasi menjadi Asisten Sekda dan digantikan oleh Ir. Budi Siswantoro dengan status Plt Kepala Dinas PU Kota Kediri.

Sementara itu, usai diperiksa sebagai saksi di kejaksaan, mantan Wakil Ketua DPRD Kota Kediri 2004-2009, Arifin Ashror, mengaku tak tahu-menahu soal rencana teknis pembangunan rumah sakit tersebut. “Kami sebagai pimpinan DPRD tak pernah menyetujui pembangunan rumah sakit itu,” katanya.

Sundaya, SH

Sundaya, SH

Setelah 2 tahun “membeku” di Kejari Kota Kediri, akhirnya perkara dugaan korupsi proyek Gambiran II dilanjutkan penyidikannya.  Walaupun terkesan terkaget-kaget karena proyek Jembatan Brawijaya, pada bulan Januari 2013 mulai diselidiki oleh Polresta Kediri. Sebagaimana diketahui kemudian, patut diduga proyek Jembatan Brawijaya ini patut diduga terkait erat dengan proyek Gambiran II dan Poltek.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kota Kediri, Sundaya, SH, saat ditemui Tabloid Sergap di ruang kerjanya hari Rabu (20/3/2013) yang lalu mengatakan, bahwa saat ini perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi RS Gambiran II sampai pada tahap pemeriksaan dan pemberkasan BAP terhadap tersangka Wijanto.

“Pemeriksaan tehadap dua tersangka lainnya, yaitu Kasenan dan Budi Siswantoro sudah selesai. Saat ini kami sedang menyelesaikan pemeriksaan dan pemberkasan terhadap tersangka Wijanto”, kata Kasipidsus yang mulai menduduki jabatannya sejak Agustus 2012 ini.

Sundaya juga menolak jika dikatakan kasus Gambiran II ini “membeku” di Kejari Kota Kediri. “Kami tetap bekerja setiap hari, dan sampai hari ini sudah diperiksa sebanyak 29 saksi”, bantahnya. Jaksa pindahan dari Kejari Magetan ini juga mengatakan tidak ada kesulitan dalam melakukan penyidikan dalam kasus yang melibatkan para pejabat elit Kota Kediri ini.

“Kendala kami sementara ini adalah keterangan saksi ahli untuk menghitung potensi kerugian negaranya. Surat kami kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red) Perwakilan Jawa Timur belum mendapatkan balasan”, katanya menjelaskan.

Pengulangan tindak pidana

Yang menarik dari kasus ini, dua tersangkanya, yaitu Kasenan dan Wijanto, tidak ditahan oleh Kejari Kota Kediri. Yang terjadi kemudian kedua pejabat itu mengulangi lagi perbuatannya, terbukti mereka telah ditetap juga sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Polresta Kediri dalam kasus Jembatan Brawijaya, pada Pebruari 2013.

Padahal, dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 21 ayat (1) sangat jelas tertulis : “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Menanggapi hal ini Sundaya mengatakan, kejaksaan tidak menahan Kasenan Cs karena menunggu keterangan saksi ahli dari BPK Perwakilan Jawa Timur untuk menghitung kerugian negara, sebagai salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana korupsi.

Apakah dengan tidak menahan Kasenan Cs yang ternyata kemudian mengulangi perbuatan yang sama, Kejari Kota Kediri telah melakukan kecerobohan? Menjawab pertanyaan ini Sundaya mengatakan, “Bicara tentang pengulangan perbuatan, setahu kami berdasar SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, red) baru Wijanto yang sudah dijadikan tersangka oleh Polresta. Berdasar SPDP tidak ada nama Kasenan sebagai tersangka”.

AKP Surono

AKP Surono

Menanggapi hal ini Kapolresta Kediri melalui Kasubag Humas Polresta Kediri AKP Surono mengatakan bahwa tidak secara otomatis ketika polisi menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka harus didahului dengan SPDP. “Prosedurnya, SPDP bisa dikirimkan ke Kejaksaan Kota Kediri setelah kita tetapkan seseorang terlebih dulu sebagai tersangka”, jelas AKP Surono kepada Tabloid Sergap, Rabu (3/4/2013) melalui telpon selularnya.

Ditambahkan pula oleh AKP Surono, bahwa terkait dengan SPDP tersangka Kasenan dan juga Fadjar Poerna Wijaya, secara teknis menjadi tugas penyidik untuk melakukan surat-menyurat dengan kejaksaan.

Sebagaimana diketahui, beberapa pejabat teras Pemkot Kediri sudah diperiksa sebagai saksi terkait kasus RS Gambiran II oleh Kejari Kediri.  Mereka adalah Sekkota Agus Wahyudi yang pernah menjabat Kepala DPPKA, kemudian Rahmad Hari Basuki, Kepala Bappeda, Budi Waluyo Kasi Fisik dan Prasarana Bappeda, dan Agus Suharyanto, mantan Kepala Perizinan Kota Kediri.

Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa mantan Ketua DPRD Kota Kediri Bambang Hariyanto, mantan Wakil Ketua DPRD Arifin Asror, mantan Sekretaris Dewan Adi Wiyono dan Kabag Hukum Dwi Ciptaningsih. Mantan pimpinan dewan itu dimintai keterangan terkait dengan memorandum of understanding ( MoU) proyek.

Pemeriksaan para pejabat puncak ini, sebenarnya pemeriksaan ulang untuk memperdalam pemberkasan perkara kasus RS Gambiran II yang sempat terganjal pelimpahannya lebih dari setahun. “Pemeriksaan ulang para pejabat Pemkot Kediri dan para mantan anggota dewan ini untuk memperdalam penjelasan dari berkas terdahulu”, kata Kasipidsus Kejari Kota Kediri yang memang tergolong baru menjabat sebagai Kasi Pidsus ini.

Menjawab pertanyaan kapan perkara dugaan korupsi RS Gambiran II ini berkasnya lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan tipikor, Sundaya mengatakan masih banyak yang perlu diteliti untuk supaya berkas perkara siap dilimpahkan. “Terutama perhitungan besaran kerugian negara, kami masih menunggu dari BPK (Perwakilan Jatim, red). Jadi ya masih jauh…’’, kata Sundaya.

Perkara tindak pidana korupsi memang tidak sesederhana tindak pidana biasa. Namun tekad memberantas korupsi merupakan agenda utama reformasi. Jadi masyarakat menunggu kinerja Kejari Kota Kediri dalam penegakkan hukum, sehingga tidak menciderai rasa keadilan rakyat yang merupakan korban utama tindak pidana korupsi.  Fiat Justitia Ruat Caelum (Walaupun Langit Akan Runtuh Keadilan Harus Ditegakkan). (Tkr)

Berita terkait :  Polda Jatim Dukung Penuh Penuntasan BAP Kasus Jembatan Brawijaya Kediri – Walikota Kediri Mengeluh Sakit, Polisi Hentikan Pemeriksaan   –  Ketua DPRD Diperiksa dan Walikota Kediri Segera Menyusul  –  Terkait Dugaan Korupsi Jembatan Brawijaya, 4 Anggota DPRD Kota Kediri Diperiksa Polisi  –  Kasenan, Tersangka Dua Kasus Korupsi  –  Dugaan Korupsi Jembatan Brawijaya, MOU Muncul Tiba-Tiba

Lima Besar Jaksa Nakal Ada di Jawa Timur

Marwan Effendi

Marwan Effendi

Surabaya, Sergap – Sepanjang tahun 2012, prestasi buruk justru yang dihasilkan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Berdasar catatan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung ( Jamwas Kejagung), sepanjang tahun 2012 jumlah jaksa nakal di Kejati Jatim masuk lima terbanyak se-Indonesia.

”Kejati Jatim masuk lima besar,” Jamwas Kejagung Marwan Efendi saat berkunjung ke Kejati Jatim, Jumat (18/1/2013). Laporan pelanggaran itu mulai dari penyalahgunaan wewenang, penggelapan barang bukti, hingga tindakan indisipliner lainnya. “Di antaranya, penggelapan barang bukti kasus Rp.1 milyar oleh jaksa Kejari Surabaya, Bayu”, kata Jamwas menambahkan.

Mantan Kepala Kejati Jatim ini mengatakan, pihaknya mengaku heran jumlah jaksa nakal setiap tahun makin banyak yang dilaporkan. Tahun 2012, ada sekitar 200 laporan jaksa melanggar yang masuk di mejanya. Untuk itu ia merasa pengawasan harus semakin ditingkatkan.” Sebab itu pengawasan akan terus melakukan peningkatan,” ujar Marwan Efendi.

Jamwas juga mengatakan bahwa dirinya akan membentuk Tim Buru Sergap (Buser) di internal kejaksaan. Tim ini akan bertugas memantau jaksa yang dilaporkan masyarakat melanggar.  Juga jaksa yang menangani perkara berpotensi dimainkan.  ”Tim Buser ini nanti bisa melakukan tangkap tangan,” tandasnya.

Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Jaksa Muda Intelijen (Jamintel). ”Nantinya, tim bisa meminjam alat pelacak milik Jamintel untuk memonitoring dan menyadap jaksa terindikasi nakal. Saya masih akan ngomong soal ini dengan Jamintel,”ucapnya.

Tim Buser pelacak jaksa nakal ini, awalnya akan dibentuk di Kejagung. Kemudian, Kejati seluruh Indonesia diminta untuk melaporkan kinerja dan catatan integritas jaksa secara rutin seminggu sekali. Selanjutnya, tim juga akan dibentuk di Kejati seluruh Indonesia.

Sedangkan terkait dengan jaksa nakal, Kejati Jatim tidak membantah penilaian Kejagung. ”Kejati se-Indonesia yang menilai itu kan Kejagung, ya kami terima,” kata Asisten Pengawasan Kejati Jatim Abdul Muni. Meski demikian ia tetap berkilah bahwa pelanggaran tersebut bisa terjadi karena jaksa juga manusia. Ia menambahkan, semua pelanggaran tersebut sudah ditindak.

Sanksi yang diberlakukan juga sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dilaksanakan. Untuk perbaikan, Abdul Muni berjanji akan meningkatkan pengawasan. Namun sayang ia mengaku tidak ingat jumlah jaksa nakal yang ada di Kejati Jatim.

Hanya saja ia menyebutkan, salah satunya yang menonjol adalah jaksa yang menyalahgunakan narkoba dan sudah mendapat sanksi dipecat. Ada juga jaksa membolos sampai 55 hari dan juga sudah dipecat.” Semoga tahun ini tidak pelanggaran lagi,”katanya berharap. (ang)

Berita terkait :  Kejagung Akan Sadap Para Jaksa Nakal

Kejati Jatim Hentikan Lidik Pasar Besar Madiun

Pasar Besar Madiun

Pasar Besar Madiun

Madiun, Sergap – Dengan alasan kerugian negara sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp. 980 juta sudah dikembalikan oleh pelaksana proyek ke kas daerah, maka Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, akhirnya menghentikan penyelidikan kasus proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM), senilai Rp. 76,5 miliar.

Demikian dikatakan oleh Kasi Inteljen (Kaintel) Kejaksaan Negeri Madiun M Alig, Senin (10/12/12) kepada wartawan. “Sesuai informasi yang kami terima memang seperti itu. Penyelidikan dianggap prematur karena pembangunan pasar masih dalam pemeliharaan, sedangkan penghentian penyelidikan dimulai awal September 2012, karena belum tergambar memenuhi unsur merugikan negara. ” katanya.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Kasintel, bahwa menyangkut keterangan saksi ahli dari Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang bahwa pendapat ahli memang diperlukan tapi tidak mengikat. Namun, tentang temuan tim Universitas Brawijaya Malang terkait adanya besi cor yang dipakai tidak sesuai hingga kualitas semen tidak sesuai standar, pihaknya tidak bisa menjawab. “Maaf, saya tidak tahu pasti. Saat itu saya belum menjabat Kasi Intel di sini. Lebih jelas ada di Kejati karena kasus ini telah dilimpahkan ke sana,” kata dia.

Menanggapi penghentian kasus tersebut, kalangan LSM di Madiun menilai bahwa ada indikasi kesengajaan yang mementahkan kasus, padahal BPK sudah menerangkan ada kerugian negara.

“Kami merasa janggal dengan hal ini. Karena itu, kami bersama sejumlah LSM lain akan bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan melaporkan ke institusi lain,” ujar Koordinator Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) Budi Santosa.

Alasan Kejati Jawa Timur dalam menghentikan penyelidikan dikarena kerugian negara belum tergambar dan penyelidikan masih prematur jelas tidak masuk akal. Begitu juga menyangkut pengembalian uang sebesar Rp980 juta seharusnya tidak membuat kasus berhenti atau pelaku dibiarkan begitu saja. “Karena pengembalian kerugian negara tidak menghapus unsur pidana korupsinya”, tegas Budi.

Kasus ini berawal ketika Kejaksaan Negeri Madiun menduga proses lelang dan pembangunan proyek PBM melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, diduga juga ada pelanggaran jadwal pengerjaan dan kualitas serta model konstruksi bangunan.

Di tengah perjalanan penyelidikannya, tiba-tiba Kejati Jawa Timur mengambil alih kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PBM tersebut, dan ternyata kemudian menghentikan penyelidikannya.

Di saat kita baru saja memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember yang lalu, maka tak heran jika penghentian penyelidikan kasus mega proyek di Kota Madiun ini menimbulkan kecurigaan berbagai kalangan masyarakat. (tim)

Kajati Kalteng : Kesadaran Hukum, Kunci Memerangi Korupsi

Kejati Kalteng Uung Abdul Syakur, SH, MH saat acara penyambutan

Kuala Kurun (Kalteng), Sergap –  Dalam kunjungan Kerjanya Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) Uung Abdul Syakur, SH, MH ke Kabupaten Gunung  Mas (Gumas) memberikan Ceramah tentang masalah kesadaran hukum masyarakat, yang dilaksanakan di Gedung Damang Batu Kuala Kurun (30/10) dengan peserta para PNS dijajaran Pemkab Gumas serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Hadir pula, Bupati Gumas Hambit Bintih, Wakil Bupati Gumas Arton S Dohong dan Ketua DPRD Gumer. Bupati Gumas Hambit Bintih dalam sambutannya mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Gumas sangat konsen terhadap penegakan hukum dan ketentuan yang berlaku, dampak serta penanggulangannya.

Masalah yang mengemuka di Kabupaten Gumas mengenai pidana umum, misalnya ilegal logging, ilegal mining, dan penyakit masyarakat antara lain; perjudian, pencurian, peredaran narkotika dan masalah lain menjadi perhatian serius.

“Yang juga menjadi perhatian serius Pemkab Gumas adalah masalah perselisihan/sengketa lahan antarmasyarakat dengan investor. Namun pemkab bersama Dewan Adat Dayak dan perangkat adat (damang, mantir adat) terus berupaya. Menjadi mediator dan penengah untuk mencari solusi dalam penyelesaian konflik seperti ini, sehingga tidak berujung pada tindakan melawan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” kata bupati pada sambutannya.

Sementara itu Kajati Kalteng Uung Abdul Syakur dalam ceramahnya dengan tema Proses Penegakan Hukum (pidana) Korupsi, mengatakan korupsi bukan budaya namun tumbuh subur di bumi Indonesia, maka perlu pengawasan dan pemberantasan korupsi menjadi pekerjaan berat. Harus ditanggulangi untuk mengurangi kebocoran-kebocoran kas negara.

“Maksud dari tema yang kita sampaikan sekarang agar para PNS atau penanggung jawab keuangan tahu akan akibat-akibat penyalah gunaan wewenang dan dengan disampaikan sekarang diharapkan Kabupaten Gumas ini dapat terbebas dari tindak Pidana Korupsi dan Kabupaten Gumas merupakan daerah pemekaran karena apabila tingkat korupsinya kecil maka pembangunanya akan lebih maju  dengan pesat oleh sebab itu diharapkan kepada semua agar selalu berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan sehingga nantinya akan terlepas dari korupsi,” ungkap Kejati dihadapan ratusan peserta ceramah

“Pengawasan perlu dilakukan agar Kabupaten Gumas bebas korupsi apalagi sebagai daerah baru. Karena jika tingkat korupsi kecil maka pembangunan akan lancar, dan pengawasan dari masyarakat sangat perlu. Dari tokoh masyarakat, agama, LSM untuk memerangi korupsi, dan harus terus dilakukan pengawasan terhadap kerja pemerintah. Apabila sudah bersinergi untuk memerangi korupsi, maka dapat ditekan korupsi sehingga Gumas bebas korupsi,” kata Uung dalam ceramahnya.

Selain itu ia mengatakan tindakan pidana korupsi tidaklah hanya perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Namun juga perbuatan lainnya yang menyertainya, seperti penyuapan, penggelapan dan pemerasan. Karena itu, perlu kesadaran hukum masyarakat, LSM, tokoh masyarakat , tokoh agama untuk berperanserta mengontrol jalannya pemerintahan.

“Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya perang melawan korupsi, karena pada hakikatnya baik buruknya pemerintahan yang berkuasa, dan baik buruknya aparat hukum merupakan manifestasi dari keadaan kebatinan masyarakat, dan diharapkan pemerintahan saling mengontrol dan kepala SKPD mengawasi bawahan, karena korupsi akan lebih baik jika dilakukan pencegahan terlebih dahulu,” tegas Kajati Kalteng. (tok/eko)

Bupati Blitar Segera Dipanggil Kejaksaan

Mohammad Trianto (x) dan kawan-kawan saat berkemah di depan kantor Kejari Blitar

Blitar, Sergap – Sejak pagi ratusan massa dari berbagai wilayah di Kabupaten Blitar berkumpul di Taman Makam Pahlawan (TMP) Jln. Sudan-cho Soepriyadi Kota Blitar, Senin (22/10/2012).  Sekitar pukul 10.00 WIB massa mulai bergerak menuju kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar yang berjarak kurang lebih 500 meter dari TMP.

Massa menyuarakan tuntutan tentang tegaknya supremasi hukum, terutama mengenai SK Bupati Nomor 173 tahun 2005 yang dinilai mengalih-kan aset sitaan negara di Perkebunan Swarubuluroto kepada pemilik modal. Kebijakan itu dinilai kontradiktif dan koruptif.

Sama seperti aksi-aksi sebelumnya massa yang dikoordinir oleh Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) yang dimotori oleh Mohammad Trianto membawa pamflet berisi hujatan kepada pihak Kejaksaan dan Pengadilan Negeri.

Yang menarik diantara pendemo adalah membawa berbagai pakaian dalam wanita, seperti BH, Celana Dalam dan lain-lain. Selain itu massa juga membakar kemenyan dan tabur bunga di sepanjang jalan yang dilaluinya. “Pakaian dalam wanita sebagai simbul bahwa Kejaksaan seperti banci dalam menangani kasus-kasus korupsi, terutama yang menyangkut bupati. Kejaksaan tidak pernah berani memanggil bupati untuk diperiksa. Bakar kemenyan ini sebagai simbul untuk mengusir roh-roh jahat yang menyelimuti orang-orang di Kejaksaan supaya mereka bersih” ungkap  Mohammad Trianto, Koordinator Umum KPRK.

Mereka menilai rakyat kecil yang tidak punya kuasa apa-apa selalu dijadikan tumbal penegakan supremasi hukum. Sementara orang-orang berduit, punya jabatan strategis dan lain-lain justru terhindar dari jerat hukum. “Selama ini tidak tersentuhnya Kepala Daerah oleh jerat hukum karena selalu berlindung di balik aturan tentang pemanggilan Kepala atau Wakil Kepala Daerah yang harus mendapat izin tertulis dari Presiden” jelas Mohammad Trianto.

Kali ini aturan tersebut sudah berubah dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 73/PUU/IX/2011 tentang penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Daerah atau Wakilnya tidak perlu lagi menunggu persetujuan Presiden.

Hal itu seharusnya membuat proses hukum menjadi lebih cepat. Atas dasar ini massa meminta supaya Kejaksaan bergerak cepat memanggil Bupati untuk diperiksa dan dimintai keterangan terkait SK nomor 73 tahun 2005 yang diduga koruptif.

“Parahnya ketika sudah banyak Kejaksaan dan Kepolisian di daerah lain yang merespon keputusan MK tersebut seperti pemanggilan Walikota Palopo, Sulawesi Selatan, Bupati Aru Maluku, dan lain sebagainya, mengapa Kejari Blitar tidak ada niat sama sekali memanggil Bupati Blitar, untuk dimintai keterangan atau kesaksiannya terkait beberapa SK kontroversial, yang sangat rawan terjadi praktik dugaan KKN”, terang Mohammad Trianto.

Selain SK Nomor 173 tahun 2005, massa juga menyoroti SK Bupati nomor 590/ 011/409.110/2006 tentang Pengadaan Pupuk Gerakan Penghijauan (Gerhan) Tahun 2006 yang dilakukan tanpa tender, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 435.600.000,-.

Ada juga SK Bupati nomor X.710/20/469.206/ 2006 yang salah satu klausulnya membolehkan pungutan sebesar Rp. 195 ribu per bidang tanah. Dalam hal ini para pejabat dan perangkat desa yang melaksanakan SK tersebut sudah terlebih dahulu dijebloskan ke penjara karena terbukti korupsi.

Menanggapi hal ini, Kepala Kejari Blitar TR. Silalahi, SH mengatakan bahwa pemanggilan Bupati untuk diperiksa, membutuhkan proses dan tidak dapat  langsung dilakukan. “Ini pembelajaran bagi warga, koordinator aksi seharusnya memberitahu kepada massa bahwa pemanggilan bupati sebagai terlapor itu dilakukan belakangan, di mana-mana seperti itu” jelas TR. Silalahi.

Massa tidak terima dengan alasan Kajari tersebut, karena itu tidak ada dalam KUHAP. Situasipun sempat memanas, massa yang tertahan diluar pagar Kejaksaan berteriak-teriak mengeluarkan kata-kata hujatan pada Kajari.

Tak hanya itu massa juga sempat melempar benda-benda ringan ke arah TR. Silalahi yang dijaga ketat oleh polisi. Massa terus mendesak agar Kejaksaan memberi batasan waktu dipanggilnya Bupati.

Akhirnya Kajari menjanjikan pemanggilan bupati pada bulan Nopember 2012. “Ya dikawal saja yang penting bulan Nopember nanti Bupati kami panggil” jelas TR. Silalahi.

Karena sudah mendapatkan janji dari Kajari, massa bergeser ke kantor Pengadilan Negeri. Di tempat ini massa menuntut transparansi informasi kasus-kasus korupsi bagi masyarakat. Massa juga menuntut Pengadilan tidak terlibat konspirasi hukum atau mafia Pengadilan.

“Sesuai keputusan MA Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 bahwa setiap warga negara  berhak untuk mendapatkan informasi dari pengadilan. “Ada apa dengan para hakim di PN Blitar ? apakah sebenarnya mereka juga terlibat dalam konspirasi hukum atau Mafia Peradilan dalam kasus dugaan korupsi”,  seru Mohammad Trianto dalam orasinya.

Kami akan duduki dan berkemah di muka Kantor Kejaksaan sampai Kajari memanggil Bupati Blitar” teriak Mohammad Trianto dengan lantang. Dan itu di-buktikannya pada sore harinya massa benar-benar menduduki Kantor Kejaksaan dengan berkemah di muka Kantor Kejari Blitar.

Saat berita ini ditulis kemah itu sudah bubar, karena mendapat jaminan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus Bupati Blitar sudah jalan di kejaksaan. (oke)

Proyek PL di Dikpora Kabupaten Kediri Tetap Amburadul

Wisnu Adi Cahyono, S.Sos

Pejabat Kejaksaan Ngasem Kediri Terlibat?

Kediri, Sergap – Amburadulnya pelaksanaan proyek DAK dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kediri tahun ini, yang ternyata masih berlanjut seperti tahun lalu. Selain penuh dengan permainan, beberapa rekanan yang pada pelaksanaan tahun lalu belum beres tahun ini masih tetap mendapatkan jatah proyek bahkan lebih dari satu paket baik melalui CV atas namanya sendiri maupun menggunakan nama CV lain.

Itikad baik pemerintah pusat dalam menyediakan sarana prasarana pendidikan didaerah justru dijadikan ajang bancakan oknum Dikpora Kabupaten Kediri yang bekerjasama dengan oknum orang luar, dengan modus menjual beberapa kali proyek Penunjukan Langsung (PL) kepada rekanan. Sehingga banyak rekanan yang jadi korban oknum makelar yang akhirnya mengurangi nilai proyek. Namun anehnya Dikpora terkesan membiarkan praktek itu bahkan menutup-nutupi rekanan yang bermasalah tersebut.

Wisnu Adi Cahyono S.Sos. Ketua LSM Lembaga Perjuangan Rakyat (LEMPER), Selasa (22/10) siang mengatakan pada akhir anggaran tahun 2012 ini, patut disayangkan bahwa Dikpora Kabupaten  Kediri sudah tidak berwibawa  lagi. Karena ada beberapa oknum pejabat Dikpora Kabupaten  Kediri yang sudah berani memainkan  perannya dan telah bermain mata dengan  pihak luar birokrasi, salah satunya  mempermainkan paket proyek PL  yang nilainya di bawah Rp. 200 juta.

“Saya bicara oknum bukan bicara kelembagaan, karena perbuatan itu membuat lembaga Dikpora tidak berwibawa lagi. Kesannya Dikpora seperti pasar sapi, pasar wedus yang isinya blantik tidak jelas mana yang blantik dan mana yang makelar. Bahkan pejabat setempatpun juga bisa bertindak seperti makelar”, tambahnya.

Setiadji

Setiadji salah seorang rekanan lainnya mengindikasikan, kegiatan-kegiatan proyek PL yang berasal dari dana DAK pada tahun 2012 ini dinilai 80 persen telah dimiliki  broker, bahkan broker tersebut telah membuat perjanjian khusus dan terselubung dengan oknum Diknas, intinya apabila dokumen proyek keluar, harus ada uang .

“Contoh yang terjadi di Diknas saat ini dengan adanya pihak luar yang berani mencoret rekanan yang telah diplot Diknas untuk mendapatkan proyek PL pada tahun 2012. Padahal dia itu bukan siapa-siapa, dia juga bukan kepala dinas dan  bukan pejabat ,bukan kasubdin, bukan kasi  tapi dengan arogannya, dengan keleluasaanya kok begitu hebat, ngalah-ngalahi pak Joko Kepala Dinas”, kata Sekti, panggilan akrabnya Setiadji. Tapi sayang Setiadji mengelak membeberkan identitas oknum itu karena ia menganggap Diknas lebih tahu tentang oknum itu.

“Saat ini korbannya sudah banyak dengan modus datang ke Diknas dengan membawa  Company Profile CV  A, namun esok harinya membawa  Profile CV B, yang pada akhirnya Profile A dicoret dan diganti Profile B, esok harinya lagi membawa Profile C, yang B dicoret lagi, esok harinya juga membawa Profile D, pada akhirnya yang dapat Profile C dicoret lagi, dan yang dapat akhirnya Profile D,  berarti sudah ada 3 Profile yang dicoret oleh oknum itu. Ujung-ujungnya rekanan yang mereka bawa dimintai sejumlah dana oleh oknum tersebut”, tambah Setiaji.

Pejabat Kejaksaan Terlibat?

Supriadi, SH

Wisnu dan Setiaji secara tidak langsung juga membenarkan bahwa oknum tersebut, sering “mencatut” nama pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kediri untuk menggolkan aksinya untuk mendapatkan proyek PL di Dikpora. Oknum tersebut membawa CV-CV tertentu, yang katanya titipan dari “omah lor”.

Istilah “omah lor” sudah menjadi rahasia umum merujuk ke Kepala Seksi Inteljen (Kasintel) Supriyadi, SH.  Namun ketika dikonfirmasi via ponselnya, Supriyadi yang saat itu sedang berada di Surabaya, membantah dengan keras. “Itu semua tidak benar. Saya tidak pernah seperti itu. Dari mana sumber informasinya?”, kata Supriyadi dengan nada tinggi.

Hal senada juga disampaikan oleh Drs. Sunaryo, MPd, Kabid TK/SD yang melalui SMS membantah telah terjadi titip-menitip dalam pelaksanaan proyek PL di Dikpora, apalagi mengatasnamakan pejabat kejaksaan. “Tidak benar dan tidak ada”, kata Sunaryo via SMS, Selasa (9/10/2012).

Faizin selaku Kabid Sarana dan Prasarana Dikpora Kabupaten Kediri menolak ketika dikonfirmasi tentang masalah ini. Walaupun patut diduga dia tahu segalanya dan justru bermain mata dengan mereka yang bermasalah dengan proyek pada tahun lalu. Darmadi Kasubdin SMP/SMA/SMK juga menolak untuk dikonfirmasi dengan alasan itu merupakan kewenangan Kabag Humas yang berhak memberi keterangan.

Plt. Kabag Humas Pemkab Kediri Edhi Purwanto, SH saat dikonfirmasi menyampaikan terima kasihnya, karena dengan demikian, bupati akan mengetahui secara langsung tentang apa yang terjadi di setiap satker/SKPD. “Karena itu seluruh satker yang mempunyai proyek Penunjukan Langsung (PL) akan dilakukan pengawasan secara intensif untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa”, kata Edhi, Senin (29/10/2012).

Ditambahkan oleh Edhi, Kepala Dikpora jangan terkesan diam dan menutup mata atas kasus yang dilakukan pejabat dilingkungan dinasnya, bisa saja citranya jadi tercoreng atas ulah oknum tersebut.  (Fiq/Tkr).